http://www.beritasatu.com/nasional/1...8-oktober.html
Quote:
Kamis, 31 Juli 2014 | 09:10 Email
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono membuka secara resmi Musyawarah Besar III Kosgoro 1957 di Jakarta, Jumat malam (1/11). (sumber: Antara)
Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar (PG) Agung Laksono
mengemukakan sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Musyawarah Nasional (Munas) PG dilakukan tiap lima tahun sekali.
Munas sebelumnya adalah Oktober 2009, maka Munas berikutnya paling lama Oktober 2014 ini.
"Kalau Munas yang biasa berdasarkan AD/ART hanya lima lima tahun. Seperti pemerintah, masa baktinya bukan enam tahun tetapi lima tahun. Berarti paling lambat awal Oktober sudah harus Munas," kata Agung di Jakarta, Kamis (31/7).
Ia menjelaskan masa kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) PG Aburizal Bakrie (ARB) berakhir 8 Oktober 2014. Hal itu karena penetapan ARB sebagai Ketum lima tahun lalu pada 8 Oktober. Dengan demikan maka setelah 8 Oktober, ARB tidak legitimate atau tidak dipercaya lagi sebagai Ketum.
"Kalau ada yang berpandangan tahun depan, dasarnya hanya dari rekomensasi Munas 2009. Itu hanya rekomendasi yang tidak tertuang dalam AD/ART. Jadi kurang paham aturan kalau berpandangan seperti itu," tutur Agung, yang juga Menko Kesra ini.
Dia mengaku sudah melakukan pendekatan kepada sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk menggelar Munas. Dia yakin Munas bisa dilakukan paling lambat awal Oktober nanti.
"Kami rutin lakukan, baik selaku Wakil Ketum maupun Ketum Kosgoro 1957. Tidak perlu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Munas sesuai AD/ART saja," tegasnya.
Saat ditanya apakah nanti akan maju menjadi calon Ketum, dia tegaskan akan lihat perkembangan terlebih dahulu. Baginya, yang penting bisa selenggarakan Munas.
Saat ditanya pula jika nanti terpilih sebagai Ketum, apakah memilih oposisi atau berada di pemerintahan, dia menjelaskan ARB sendiri mengakui bahwa pilihan di koalisi "Merah-Putih" bentukan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah hanya pada kepemimpinan ARB.
Pilihan berikutnya bergantung pada Ketum terpilih. Jadi apa yang dipilih ARB sekarang bisa berubah pada kepemimpinan berikutnya.
"Pak Ical (ARB, red) sendiri mengatakan selama beliau memimpin, arahnya dalam koalisi Merah-Putih dan itu bisa diubah kalau ada perubahan kepemimpinan partai. Berarti bergantung kepemimpinan yang akan datang sebagai hasil Munas," jelasnya.
Pendapat berbeda dengan Agung disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan PG Akbar Tanjung. Dia sangat yakin Munas tidak bisa dilakukan Oktober 2014 tetapi sesuai rekomendasi Munas 2009 yaitu awal tahun 2015.
Menurutnya, jika ingin ubah agar Munas dilakukan pada tahun ini maka rekomendasi Munas 2009 harus diubah. Rekomendasi Munas itu bisa diubah dengan menggelar Munaslub, bukan Munas biasa karena Munas biasa baru dilakukan awal 2015.
Mantan Ketum PG ini percaya diri gerakan mencapai Munaslub itu tidak akan tercapai karena para penggurus di daerah tidak menghendaki kegiatan itu dilakukan. Mereka lebih memilih Munas dilakukan sesuai jadwal.
"Munaslub itu diadakan kalau dapat dukungan dari DPD. Jumlahnya tidak sedikit yaitu dua per tiga dari 33 DPD. Apa yang saya ketahui, apa yang saya tangkap, apa yang saya dengar, apa yang saya lakukan komunikasi, tidak ada permintaan untuk melakukan Munas yang dipercepat atau Munaslub," kata Akbar.
"Biasanya sulit diadakan. Hampir bisa dikatakan mustahil karena DPD provinsi tidak menghendaki Munas dipercepat karena mereka tetap berpegang pada Munas yang sesuai rekomendasi Munas 2009 yaitu digelar 2015 nanti," jelasnya.
Suara Pembaruan
Penulis: R-14/FEB
Quote:
Kamis, 31 Juli 2014 | 09:10 Email
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono membuka secara resmi Musyawarah Besar III Kosgoro 1957 di Jakarta, Jumat malam (1/11). (sumber: Antara)
Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar (PG) Agung Laksono
mengemukakan sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Musyawarah Nasional (Munas) PG dilakukan tiap lima tahun sekali.
Munas sebelumnya adalah Oktober 2009, maka Munas berikutnya paling lama Oktober 2014 ini.
"Kalau Munas yang biasa berdasarkan AD/ART hanya lima lima tahun. Seperti pemerintah, masa baktinya bukan enam tahun tetapi lima tahun. Berarti paling lambat awal Oktober sudah harus Munas," kata Agung di Jakarta, Kamis (31/7).
Ia menjelaskan masa kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) PG Aburizal Bakrie (ARB) berakhir 8 Oktober 2014. Hal itu karena penetapan ARB sebagai Ketum lima tahun lalu pada 8 Oktober. Dengan demikan maka setelah 8 Oktober, ARB tidak legitimate atau tidak dipercaya lagi sebagai Ketum.
"Kalau ada yang berpandangan tahun depan, dasarnya hanya dari rekomensasi Munas 2009. Itu hanya rekomendasi yang tidak tertuang dalam AD/ART. Jadi kurang paham aturan kalau berpandangan seperti itu," tutur Agung, yang juga Menko Kesra ini.
Dia mengaku sudah melakukan pendekatan kepada sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk menggelar Munas. Dia yakin Munas bisa dilakukan paling lambat awal Oktober nanti.
"Kami rutin lakukan, baik selaku Wakil Ketum maupun Ketum Kosgoro 1957. Tidak perlu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Munas sesuai AD/ART saja," tegasnya.
Saat ditanya apakah nanti akan maju menjadi calon Ketum, dia tegaskan akan lihat perkembangan terlebih dahulu. Baginya, yang penting bisa selenggarakan Munas.
Saat ditanya pula jika nanti terpilih sebagai Ketum, apakah memilih oposisi atau berada di pemerintahan, dia menjelaskan ARB sendiri mengakui bahwa pilihan di koalisi "Merah-Putih" bentukan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah hanya pada kepemimpinan ARB.
Pilihan berikutnya bergantung pada Ketum terpilih. Jadi apa yang dipilih ARB sekarang bisa berubah pada kepemimpinan berikutnya.
"Pak Ical (ARB, red) sendiri mengatakan selama beliau memimpin, arahnya dalam koalisi Merah-Putih dan itu bisa diubah kalau ada perubahan kepemimpinan partai. Berarti bergantung kepemimpinan yang akan datang sebagai hasil Munas," jelasnya.
Pendapat berbeda dengan Agung disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan PG Akbar Tanjung. Dia sangat yakin Munas tidak bisa dilakukan Oktober 2014 tetapi sesuai rekomendasi Munas 2009 yaitu awal tahun 2015.
Menurutnya, jika ingin ubah agar Munas dilakukan pada tahun ini maka rekomendasi Munas 2009 harus diubah. Rekomendasi Munas itu bisa diubah dengan menggelar Munaslub, bukan Munas biasa karena Munas biasa baru dilakukan awal 2015.
Mantan Ketum PG ini percaya diri gerakan mencapai Munaslub itu tidak akan tercapai karena para penggurus di daerah tidak menghendaki kegiatan itu dilakukan. Mereka lebih memilih Munas dilakukan sesuai jadwal.
"Munaslub itu diadakan kalau dapat dukungan dari DPD. Jumlahnya tidak sedikit yaitu dua per tiga dari 33 DPD. Apa yang saya ketahui, apa yang saya tangkap, apa yang saya dengar, apa yang saya lakukan komunikasi, tidak ada permintaan untuk melakukan Munas yang dipercepat atau Munaslub," kata Akbar.
"Biasanya sulit diadakan. Hampir bisa dikatakan mustahil karena DPD provinsi tidak menghendaki Munas dipercepat karena mereka tetap berpegang pada Munas yang sesuai rekomendasi Munas 2009 yaitu digelar 2015 nanti," jelasnya.
Suara Pembaruan
Penulis: R-14/FEB
Penzholiman terhadap MENU kesayangan panasbung oleh konspirasi remason dan komunis harus dihentikan 
Link: http://adf.ly/qirrg
