Merdeka.com - Merpati Nusantara Airlines tengah sakit dan sulit terbang tinggi. Masalah utang yang mencapai sekitar Rp 6 triliun menjadi sumber beban perusahaan pelat merah ini.
Pegawai menjadi salah satu yang terkena imbasnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan harus tersendat dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji karyawannya.
Terbaru, maskapai penerbangan perintis ini belum membayar dua bulan gaji karyawannya yakni pada Desember dan Januari. Kejadian ini terjadi bukan kali itu saja. Sebab, pada medio April tahun lalu, terjadi kejadian serupa.
Terhentinya kewajiban pembayaran gaji membuat para pegawai menjalankan mogok kerja massal pada 25 Januari lalu. Sayang, mogok kerja massal tersebut terlihat sia-sia lantaran direksi Merpati keburu mengosongkan jadwal penerbangan pada tanggal tersebut.
"Sudah diantisipasi oleh perusahaan dengan membatalkan semua rute penerbangan," ujar Pegawai Merpati Anto kepada merdeka.com.
Menurut Anto, sebanyak 200-an pegawai Merpati baik berstatus tetap maupun kontrak belum dibayar gajinya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai 'bapak' dari para pegawai pelat merah ini mengaku tidak dapat memberikan solusi terkait masalah ribuan pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang belum digaji.
Salah satu alasannya, prosedur pencairan uang dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA) atas penjualan MMF dan MTC terbentur aturan di Kementerian Keuangan.
Dahlan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian ini pada jajaran direksi Merpati. "Beda memang, BUMN tak seperti swasta. Ini ada dana dari PPA, atas MMF dijual ke PPA, PPA mengalirkan dana tapi harus melalui prosedur dari Menkeu. Ini saya setuju tapi belum selesai. Solusinya sudah keluar, uangnya sudah ada, prosedurnya yang lama. Biar manajemen yang urus. Itu menurut saya jalan keluar yang baik, dan realistis dilakukan," jelas Dahlan di Hotel Borobudur, Jakarta.
Dalam pandangannya, tidak ada solusi lain kecuali menunggu pencairan uang melalui prosedur Kemenkeu. Untuk itu, dia mempersilakan jika pegawai Merpati mau mogok kerja.
"Ya memang sudah lama. Saya juga mogok enggak digaji, tapi gimana. Solusinya seperti kemarin cuma kan perlu waktu. Kan harus manajemen kan, untuk apa ada manajemen," ungkapnya.
Sejak awal menjadi Menteri BUMN, Dahlan mengaku sudah sering menerima masukan dari beberapa pihak soal kemungkinan menutup maskapai penerbangan Merpati. Para pekerja diberikan pesangon melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit, tetapi para pekerja tidak menyetujui.
"Ya terpaksa kita cari jalan keluar, kemarin itu ada skema itu (menjual MMF dan MTC ke PPA)," ungkapnya.
Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) meminta Kementerian BUMN tidak boleh lepas tangan soal gaji pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang belum dibayar selama dua bulan.
"Kami meminta kementerian BUMN untuk bertindak cepat. Terkesan membiarkan Merpati mati pelan-pelan," ujar anggota komisi VI DPR , Hendrawan Supratikno saat dihubungi merdeka.com.
Politisi PDIP ini mengatakan menjual dua unit perusahaan Merpati yakni Merpati Maintenance Facility Indonesia (MMF) dan Merpati Training Center (MTC) kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) tidak akan membawa perubahan. Sebab, selama ini PPA lebih bertindak sebagai makelar bukan sebagai fasilitator.
"Sehingga pasiennya sering sudah mati sebelum obatnya datang," tegasnya.
sumber : http://www.merdeka.com/uang/kepiluan...ak-peduli.html
saking sibuknya ngurusin konvensi demokrat, smpe merpati dibiarkan sekarat dan mati perlahan...
http://www.indonesiabergerak.com/
Pegawai menjadi salah satu yang terkena imbasnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan harus tersendat dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji karyawannya.
Terbaru, maskapai penerbangan perintis ini belum membayar dua bulan gaji karyawannya yakni pada Desember dan Januari. Kejadian ini terjadi bukan kali itu saja. Sebab, pada medio April tahun lalu, terjadi kejadian serupa.
Terhentinya kewajiban pembayaran gaji membuat para pegawai menjalankan mogok kerja massal pada 25 Januari lalu. Sayang, mogok kerja massal tersebut terlihat sia-sia lantaran direksi Merpati keburu mengosongkan jadwal penerbangan pada tanggal tersebut.
"Sudah diantisipasi oleh perusahaan dengan membatalkan semua rute penerbangan," ujar Pegawai Merpati Anto kepada merdeka.com.
Menurut Anto, sebanyak 200-an pegawai Merpati baik berstatus tetap maupun kontrak belum dibayar gajinya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai 'bapak' dari para pegawai pelat merah ini mengaku tidak dapat memberikan solusi terkait masalah ribuan pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang belum digaji.
Salah satu alasannya, prosedur pencairan uang dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA) atas penjualan MMF dan MTC terbentur aturan di Kementerian Keuangan.
Dahlan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian ini pada jajaran direksi Merpati. "Beda memang, BUMN tak seperti swasta. Ini ada dana dari PPA, atas MMF dijual ke PPA, PPA mengalirkan dana tapi harus melalui prosedur dari Menkeu. Ini saya setuju tapi belum selesai. Solusinya sudah keluar, uangnya sudah ada, prosedurnya yang lama. Biar manajemen yang urus. Itu menurut saya jalan keluar yang baik, dan realistis dilakukan," jelas Dahlan di Hotel Borobudur, Jakarta.
Dalam pandangannya, tidak ada solusi lain kecuali menunggu pencairan uang melalui prosedur Kemenkeu. Untuk itu, dia mempersilakan jika pegawai Merpati mau mogok kerja.
"Ya memang sudah lama. Saya juga mogok enggak digaji, tapi gimana. Solusinya seperti kemarin cuma kan perlu waktu. Kan harus manajemen kan, untuk apa ada manajemen," ungkapnya.
Sejak awal menjadi Menteri BUMN, Dahlan mengaku sudah sering menerima masukan dari beberapa pihak soal kemungkinan menutup maskapai penerbangan Merpati. Para pekerja diberikan pesangon melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit, tetapi para pekerja tidak menyetujui.
"Ya terpaksa kita cari jalan keluar, kemarin itu ada skema itu (menjual MMF dan MTC ke PPA)," ungkapnya.
Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) meminta Kementerian BUMN tidak boleh lepas tangan soal gaji pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang belum dibayar selama dua bulan.
"Kami meminta kementerian BUMN untuk bertindak cepat. Terkesan membiarkan Merpati mati pelan-pelan," ujar anggota komisi VI DPR , Hendrawan Supratikno saat dihubungi merdeka.com.
Politisi PDIP ini mengatakan menjual dua unit perusahaan Merpati yakni Merpati Maintenance Facility Indonesia (MMF) dan Merpati Training Center (MTC) kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) tidak akan membawa perubahan. Sebab, selama ini PPA lebih bertindak sebagai makelar bukan sebagai fasilitator.
"Sehingga pasiennya sering sudah mati sebelum obatnya datang," tegasnya.
sumber : http://www.merdeka.com/uang/kepiluan...ak-peduli.html
saking sibuknya ngurusin konvensi demokrat, smpe merpati dibiarkan sekarat dan mati perlahan...
http://www.indonesiabergerak.com/
