Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung kebijakan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 660 miliar dari APBN untuk dana saksi ditiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Melalui dana itu potensi kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu bisa berkurang.
Presiden PKS, Anis Matta menuturkan, selain dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, saat ini partai politik belum mampu dalam membiayai saksi sendiri.
"Kita mendukung, setuju dibiayai oleh negara karena salah satu cara untuk menghilangkan potensi kecurangan. Karena tidak mampu parpol danai saksi," kata Anis di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).
Dia menambahkan, keputusan itu tidak melanggar undang-undang, sebab hal itu sudah diatur dalam Pemilu. Meski begitu, dalam pelaksanaan nantinya harus dikritisi agar tidak terjadi kekacauan.
"Tidak ada hal yang melanggar perundangan. Harus dikritisi lebih lanjut mekanisme penyalurannya bagaimana," pungkasnya.
sumber : http://www.merdeka.com/politik/pks-s...anai-apbn.html
aduh PKS ga abis2nya nih nguras uang negaraa
http://www.indonesiabergerak.com/
Presiden PKS, Anis Matta menuturkan, selain dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, saat ini partai politik belum mampu dalam membiayai saksi sendiri.
"Kita mendukung, setuju dibiayai oleh negara karena salah satu cara untuk menghilangkan potensi kecurangan. Karena tidak mampu parpol danai saksi," kata Anis di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).
Dia menambahkan, keputusan itu tidak melanggar undang-undang, sebab hal itu sudah diatur dalam Pemilu. Meski begitu, dalam pelaksanaan nantinya harus dikritisi agar tidak terjadi kekacauan.
"Tidak ada hal yang melanggar perundangan. Harus dikritisi lebih lanjut mekanisme penyalurannya bagaimana," pungkasnya.
sumber : http://www.merdeka.com/politik/pks-s...anai-apbn.html
aduh PKS ga abis2nya nih nguras uang negaraa
http://www.indonesiabergerak.com/
