Yuk, dibaca sama-sama.
Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/...abowoHatta.pdf (55 hal.)
EDIT Ternyata ada Permohonan Perbaikan: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/...aPerbaikan.pdf (147 hal.)
Ane belum sempat baca versi perbaikan jadi poin2 di bawah baru dari permohonan awal.
Beberapa poin:
hal.8 - Perolehan suara yang diklaim Prabowo benar adalah: No 1 67.139.153 suara (50.25%), no 2 66.435.124 (49.74%)
hal.11-12 - Tentang kecurangan berupa penambahan DPKTb yang tidak sesuai aturan terutama di daerah basis no 1, sedangkan di basis no 2 (Jateng, Jatim, Bali, Papua, ....... ) DPKTb-nya rendah.
hal. 12-13 - Tentang rincian di DKI Jakarta
hal. 13-18 - Rincian di Sumut
hal. 18-20 - Rincian di Jawa Tengah
hal. 20-25 - Rincian di Jawa Timur
hal. 26 - Rincian di Bali
hal. 26-27 - Rincian(?) di NTT
hal. 27-28 - Rincian di Sulsel
hal. 28-32 - Rincian di Sulbar
hal. 32-33 - Rincian di Maluku Utara
hal. 33-39 - Rincian di Papua
hal. 39-42 - Rincian di Papua Barat
hal. 42-47 - Tentang kejanggalan yang berlaku nasional
Quote: 1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah.
2. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah.
3. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb
4. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.
5. Tidak diselenggarakannya pilpres sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dan tuntutan pemohon - pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang didalilkan
hal. 48-50 - Petitum / rincian TPS yang dimohonkan
hal. 50-55 - Tanda tangan kuasa hukum
