Quote: Kubu calon presiden Prabowo Subianto menuding Komisi Pemilihan Umum tidak adil dalam proses pemilihan presiden. Berikut ini lima tuduhan Prabowo dan faktanya:
1. Tudingan: Banyak aturan yang dibuat KPU justru dilanggar sendiri. Saksi kubu Prabowo, Didik Heryanto, misalnya, mempersoalkan daftar pemilih tambahan khusus (DPKTb).
Fakta:
* DPKTb adalah pemilih yang memenuhi syarat menggunakan hak pilih tapi tak masuk daftar pemilih tetap asalkan membawa KTP atau identitas kependudukan lainnya.
"Pemilih DPKTb dapat memilih di mana saja," kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Tim Prabowo Yakin Datanya Lebih Valid Daripada KPU)
2. Tudingan: Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu banyak diabaikan oleh KPU. Terutama pemungutan suara ulang di lebih dari 5.800 tempat pemungutan suara (TPS).
Fakta:
* KPU sudah memeriksa lebih dari 5.800 TPS yang terindikasi bermasalah. Namun hanya 13 TPS yang layak dilakukan pemungutan suara ulang.
"Selain di 13 TPS, kami tak pernah merekomendasikan pemungutan ulang di 5.800 TPS," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Minah Susanti, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Prabowo Desak Pencoblosan Ulang)
3. Tudingan: Banyak temuan tindak pidana pemilu yang dilakukan penyelenggara dan pihak asing.
Fakta:
* Tudingan ini terlalu prematur. Menurut Firman Wijaya, kuasa hukum kubu Prabowo, pihaknya baru sebatas mengumpulkan bukti.
"Justru tim Prabowo yang memakai jasa asing sebagai konsultan politiknya," kata Minah, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Dituding Berkampanye Hitam, Rob Allyn Membantah)
4. Tudingan: KPU selalu mengalihkan masalah ke MK. Seolah-olah setiap keberatan harus diselesaikan di MK, padahal sumber masalahnya di KPU.
Fakta:
* Pasal 10 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan wewenang MK salah satunya adalah menyelesaikan perselisihan pemilihan umum.
"Kalau tak puas dengan penghitungan suara, silakan gugat lewat MK, tak ada mekanisme lain," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Jimly: Jika Tak Serius, Tak Perlu ke MK)
5. Tudingan: Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilihan presiden. Yanuar Arif, saksi kubu Prabowo, menuding ada 52 ribu formulir C1 invalid atau setara 25 juta suara.
Fakta:
* Sejak 11 Juli lalu, laman KPU menayangkan pindaian formulir C1 yang berisi rekap penghitungan suara di 478.828 TPS. Ini memudahkan publik mengetahui detail jumlah suara masing-masing calon.
"Lima temuan pelanggaran versi Prabowo tak ada buktinya," ujar Hadar.
sumber
1. Tudingan: Banyak aturan yang dibuat KPU justru dilanggar sendiri. Saksi kubu Prabowo, Didik Heryanto, misalnya, mempersoalkan daftar pemilih tambahan khusus (DPKTb).
Fakta:
* DPKTb adalah pemilih yang memenuhi syarat menggunakan hak pilih tapi tak masuk daftar pemilih tetap asalkan membawa KTP atau identitas kependudukan lainnya.
"Pemilih DPKTb dapat memilih di mana saja," kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Tim Prabowo Yakin Datanya Lebih Valid Daripada KPU)
2. Tudingan: Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu banyak diabaikan oleh KPU. Terutama pemungutan suara ulang di lebih dari 5.800 tempat pemungutan suara (TPS).
Fakta:
* KPU sudah memeriksa lebih dari 5.800 TPS yang terindikasi bermasalah. Namun hanya 13 TPS yang layak dilakukan pemungutan suara ulang.
"Selain di 13 TPS, kami tak pernah merekomendasikan pemungutan ulang di 5.800 TPS," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Minah Susanti, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Prabowo Desak Pencoblosan Ulang)
3. Tudingan: Banyak temuan tindak pidana pemilu yang dilakukan penyelenggara dan pihak asing.
Fakta:
* Tudingan ini terlalu prematur. Menurut Firman Wijaya, kuasa hukum kubu Prabowo, pihaknya baru sebatas mengumpulkan bukti.
"Justru tim Prabowo yang memakai jasa asing sebagai konsultan politiknya," kata Minah, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Dituding Berkampanye Hitam, Rob Allyn Membantah)
4. Tudingan: KPU selalu mengalihkan masalah ke MK. Seolah-olah setiap keberatan harus diselesaikan di MK, padahal sumber masalahnya di KPU.
Fakta:
* Pasal 10 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan wewenang MK salah satunya adalah menyelesaikan perselisihan pemilihan umum.
"Kalau tak puas dengan penghitungan suara, silakan gugat lewat MK, tak ada mekanisme lain," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, Selasa, 22 Juli 2014. (Baca: Jimly: Jika Tak Serius, Tak Perlu ke MK)
5. Tudingan: Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilihan presiden. Yanuar Arif, saksi kubu Prabowo, menuding ada 52 ribu formulir C1 invalid atau setara 25 juta suara.
Fakta:
* Sejak 11 Juli lalu, laman KPU menayangkan pindaian formulir C1 yang berisi rekap penghitungan suara di 478.828 TPS. Ini memudahkan publik mengetahui detail jumlah suara masing-masing calon.
"Lima temuan pelanggaran versi Prabowo tak ada buktinya," ujar Hadar.
sumber
Hacker sudah
Google sudah
Pihak Asing sudah
.... ada yg belon ? #prihatin
