Quote:Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun mengungkapkan, kebutuhan dana untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahun 2014 mencapai Rp 1,4 triliun. Namun, yang dianggarkan baru sebesar Rp 723,32 miliar.
Menurutnya, tahun ini jumlah yang menerima KJP ada sebanyak 611 ribu siswa. Apabila dikalikan dengan satuan biaya masing-masing siswa, maka anggaran yang sudah dialokasikan tersebut belum mencukupi. Sehingga untuk menutupinya, akan diajukan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
"Kalau misalnya 611 ribu calon penerima KJP yang diusulkan oleh sekolah masing-masing, seluruhnya penuhi verifikasi dan terima per 12 bulan, kita jadinya butuh Rp 1,4 triliun untuk 2014 ini. Kalau begitu kurang. Jadi mau diajukan Rp 700 miliar di APBD Perubahan," kata Lasro di Balaikota Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Ia mengatakan, untuk memastikan penerima KJP tepat sasaran, pihaknya pun melakukan verifikasi data. Hal itu dilakukan agar dapat diketahui jumlah anggaran tambahan yang dibutuhkan.
Verifikasi tingkat sekolah rencananya akan dilakukan hari ini. Lalu, pada 4 Mei data tersebut diserahkan kepada masing-masing Suku Dinas Pendidikan. Kemudian, pada 5-7 Mei data akan diolah di Dinas Pendidikan untuk diserahkan kepada Pemprov DKI.
"Banyaknya penerimaan KJP yang salah karena tingkat kelurahan terdapat keterbatasan. Contoh, seperti ada pegawai DKI yang mendapatkan KJP, kemudian seorang guru DKI, anaknya mendapatkan KJP. Saya kira itu kurang pas yah," jelasnya.
Menurut dia, penyaluran dana penerima KJP memang banyak salah sasaran. Sementara, sesuai Peraturan Mendagri (Permendagri) No 32 Tahun 2011 dan Permendagri No 39 Tahun 2011 Pasal 36 disebutkan permohonan dana hibah dan bansos harus dilakukan pengajuan per tahun. Karena itu, pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan dan verifikasi ulang penerima KJP.
"Walaupun sudah menerima tahun 2013, tahun berikutnya harus tetap melakukan pengajuan baru dan lampiran SKTM," ujar Lasro.
Nilai KJP yang diterima siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat sebesar Rp 180.000 per bulan. Sementara untuk siswa SMP, Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat sebesar Rp 210.000 per bulan. Sedangkan, untuk siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah (MA) sederajat menerima Rp 240.000 per bulan. Jumlah penerima KJP tingkat SD ada 386.301 pelajar, SMP ada 132.801 pelajar, dan SMA ada 92.405.
(Raden Trimutia Hatta)
sumber
Quote:DPRD: Ide Jokowi Hanya Kampung Deret, Selebihnya Bukan
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Igo Ilham, mengatakan, selama setahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, hanya Kampung Deret yang murni berasal dari ide pemikiran Gubernur. Selebihnya, Jokowi hanya melanjutkan ide pemimpin sebelumnya.
Menurut Igo, Kartu Jakarta Pintar (KJP) sama seperti beasiswa rawan putus sekolah pada era Fauzi Bowo. Adapun program Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak beda dengan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jaminan Kesehatan Daerah.
"Pembebasan waduk, SK-nya dari zaman Sutiyoso. Yang desain Jakarta ke depan itu Sutiyoso, seperti busway, monorel, waterway, semua ada di bukunya Sutiyoso," kata Igo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Igo berharap Jokowi dapat menghasilkan ide-ide brilian dalam memecahkan permasalahan yang lebih krusial di Ibu Kota, yaitu kemacetan dan banjir.
Hari ini lembaga survei Indobarometer menyatakan bahwa angka kepuasan masyarakat Jakarta terhadap setahun kepemimpinan Jokowi sangat tinggi, yakni 87,5 persen. Berdasarkan survei Indobarometer, ada empat hal di mana kepuasan publik Jakarta di atas angka 90 persen. Sebanyak 94,3 persen responden menyatakan puas atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pengobatan, 95,0 persen responden puas atas upaya menurunkan biaya kesehatan. Dalam penyediaan fasilitas kesehatan, 93,3 persen responden menyatakan puas, dan menurunkan biaya pendidikan ditanggapi positif oleh 93,3 persen responden.
Meski demikian, ada catatan penting dalam hal penanganan macet dan penyediaan transportasi publik. Dalam penanganan kemacetan, hanya 28,7 responden yang mengatakan kinerja Jokowi lebih baik ketimbang pendahulunya. Hal yang sama juga berlaku di bidang penanganan lalu lintas. Hanya sebesar 36,5 persen responden yang mengatakan Jokowi berhasil.
Survei itu dilakukan pada 4-10 oktober 2013 dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 400 orang dengan margin of error 4,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen
sumber
Kalo misalnya Jokowi-JK terpilih, apakah kita lupakan saja janji infrastruktur, 10 pelabuhan, tol laut dan semua janji yang lainnya karena dana subsidi bbm pasti akan habis untuk menutupi dana kjp untuk seluruh wilayah indonesia?
Menurutnya, tahun ini jumlah yang menerima KJP ada sebanyak 611 ribu siswa. Apabila dikalikan dengan satuan biaya masing-masing siswa, maka anggaran yang sudah dialokasikan tersebut belum mencukupi. Sehingga untuk menutupinya, akan diajukan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
"Kalau misalnya 611 ribu calon penerima KJP yang diusulkan oleh sekolah masing-masing, seluruhnya penuhi verifikasi dan terima per 12 bulan, kita jadinya butuh Rp 1,4 triliun untuk 2014 ini. Kalau begitu kurang. Jadi mau diajukan Rp 700 miliar di APBD Perubahan," kata Lasro di Balaikota Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Ia mengatakan, untuk memastikan penerima KJP tepat sasaran, pihaknya pun melakukan verifikasi data. Hal itu dilakukan agar dapat diketahui jumlah anggaran tambahan yang dibutuhkan.
Verifikasi tingkat sekolah rencananya akan dilakukan hari ini. Lalu, pada 4 Mei data tersebut diserahkan kepada masing-masing Suku Dinas Pendidikan. Kemudian, pada 5-7 Mei data akan diolah di Dinas Pendidikan untuk diserahkan kepada Pemprov DKI.
"Banyaknya penerimaan KJP yang salah karena tingkat kelurahan terdapat keterbatasan. Contoh, seperti ada pegawai DKI yang mendapatkan KJP, kemudian seorang guru DKI, anaknya mendapatkan KJP. Saya kira itu kurang pas yah," jelasnya.
Menurut dia, penyaluran dana penerima KJP memang banyak salah sasaran. Sementara, sesuai Peraturan Mendagri (Permendagri) No 32 Tahun 2011 dan Permendagri No 39 Tahun 2011 Pasal 36 disebutkan permohonan dana hibah dan bansos harus dilakukan pengajuan per tahun. Karena itu, pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan dan verifikasi ulang penerima KJP.
"Walaupun sudah menerima tahun 2013, tahun berikutnya harus tetap melakukan pengajuan baru dan lampiran SKTM," ujar Lasro.
Nilai KJP yang diterima siswa SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat sebesar Rp 180.000 per bulan. Sementara untuk siswa SMP, Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat sebesar Rp 210.000 per bulan. Sedangkan, untuk siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah (MA) sederajat menerima Rp 240.000 per bulan. Jumlah penerima KJP tingkat SD ada 386.301 pelajar, SMP ada 132.801 pelajar, dan SMA ada 92.405.
(Raden Trimutia Hatta)
sumber
Quote:DPRD: Ide Jokowi Hanya Kampung Deret, Selebihnya Bukan
JAKARTA, KOMPAS.com â?? Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Igo Ilham, mengatakan, selama setahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, hanya Kampung Deret yang murni berasal dari ide pemikiran Gubernur. Selebihnya, Jokowi hanya melanjutkan ide pemimpin sebelumnya.
Menurut Igo, Kartu Jakarta Pintar (KJP) sama seperti beasiswa rawan putus sekolah pada era Fauzi Bowo. Adapun program Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak beda dengan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jaminan Kesehatan Daerah.
"Pembebasan waduk, SK-nya dari zaman Sutiyoso. Yang desain Jakarta ke depan itu Sutiyoso, seperti busway, monorel, waterway, semua ada di bukunya Sutiyoso," kata Igo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Igo berharap Jokowi dapat menghasilkan ide-ide brilian dalam memecahkan permasalahan yang lebih krusial di Ibu Kota, yaitu kemacetan dan banjir.
Hari ini lembaga survei Indobarometer menyatakan bahwa angka kepuasan masyarakat Jakarta terhadap setahun kepemimpinan Jokowi sangat tinggi, yakni 87,5 persen. Berdasarkan survei Indobarometer, ada empat hal di mana kepuasan publik Jakarta di atas angka 90 persen. Sebanyak 94,3 persen responden menyatakan puas atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pengobatan, 95,0 persen responden puas atas upaya menurunkan biaya kesehatan. Dalam penyediaan fasilitas kesehatan, 93,3 persen responden menyatakan puas, dan menurunkan biaya pendidikan ditanggapi positif oleh 93,3 persen responden.
Meski demikian, ada catatan penting dalam hal penanganan macet dan penyediaan transportasi publik. Dalam penanganan kemacetan, hanya 28,7 responden yang mengatakan kinerja Jokowi lebih baik ketimbang pendahulunya. Hal yang sama juga berlaku di bidang penanganan lalu lintas. Hanya sebesar 36,5 persen responden yang mengatakan Jokowi berhasil.
Survei itu dilakukan pada 4-10 oktober 2013 dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 400 orang dengan margin of error 4,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen
sumber
Kalo misalnya Jokowi-JK terpilih, apakah kita lupakan saja janji infrastruktur, 10 pelabuhan, tol laut dan semua janji yang lainnya karena dana subsidi bbm pasti akan habis untuk menutupi dana kjp untuk seluruh wilayah indonesia?
