Minggu, 15 Juni 2014 21:34 WIB
Prabowo: Tutup Kebocoran Rp 1.000 Triliun APBN, Itu Sumber Program Kerakyatan
Prabowo Subianto
JAKARTA, Jaringnews.com - Calon Presiden dari Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto menjelaskan program kongkrit jika dirinya menjadi Presiden RI. Dia akan menutup kebocoran anggaran APBN tiap tahun yang besarnya sampai Rp 1.000 triliun.
Prabowo menjelaskan KPK menyebut kebocoran APBN tiap tahun sebanyak Rp 7.200 triliun. Menurut dia lebih, yaitu sampai Rp 1.000 triliun. APBN sebanyak itu jika bisa ditambal, bisa membiayai beban rakyat miskin.
Hal itu dijelaskan Prabowo dalam Debat calon presiden rode bagian dua di Hotel Gran Melia Jakarta, Minggu (15/6). Debat ini dipandu akademisi sekaligus pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika.
"Banyak program indah dan bagus. Harus bangun ini itu. Masalahnya darimana uangnya? darimana sumber daya sumber daya itu? Di sini lah rencana kami, ini sasaran kami, menutup bocoran Rp 1.000 triliun itu, memangkas dan dialirkan. Dialirkan untuk membangun ekonomi kerakyaran," jelas Prabowo.
Prabowo akan mengubah pandangan jika aliran dana desa mengalir ke kota. Menurut dia, aliran dana itu harus mengalir dari kota ke desa.
"Saya menandatangi deklarasi, saya akan alokasikan Rp 1 miliar minimal akan dialirkan ke desa," jelas Prabowo.
Prabowo juga akan memberantas korupsi 'pencuri APBN' dalam waktu 5 tahun. Prabowi akan meningkatkan penghasilan buruh sebesar Rp 6 juta perbulan dalam waktu 5 tahun. "Kami akan kerja keras sekeras-kerasnya untuk itu," jelas Prabowo," jelas dia.
http://jaringnews.com/politik-perist...ram-kerakyatan
Â
Inilah Perkiraan Kebocoran Ekonomi Nasional Menurut KPK,
yang Pernah Dilansir berbagai Media Nasional ....
Quote:
KPK:
Potensi Penerimaan Negara RI capai Rp 15.000 triliun/tahun, Rawan Korupsi dan Grativikasi
21 Peb 2014 10:31 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan potensi pendapatan RI bisa mencapai Rp 15 ribu triliun pertahun, terutama dari penerimaan royalti sektor energi. Namun penerimaan tersebut hanya sedikit yang masuk dalam kas negara akibat adanya korupsi maupun gratifikasi.
Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan kecilnya penerimaan negara disebabkan karena adanya kebocoran sektor pajak, baik dari institusi maupun wajib pajaknya. Praktik korupsi penerimaan royalti energi ini dinilai masih marak terjadi di daerah yang kaya sumberdaya alam sehingga perlu segera diperbaiki.
"Sektor pajak masih terjadi kebocoran pajak. KPK menghitung pendapatan Indonesia, bisa mencapai capai Rp 15ribu triliun/tahun. Itu jika semua royalti energinya dibayar semua. Tapi semua royaltinya dikantongi oleh pejabat daerah. Ini yang harus diperbaiki supaya praktek ini tidak berlangsung," ungkap Abraham Samad dalam acara Diklatnas Lemhanas HIPMI di kantor Lemhanas, Jakarta, Kamis malam(20/2).
Lebih lanjut Samad menjelaskan apabila penerimaan negara mencapai Rp 15ribu triliun/tahun, maka tiap penduduk akan bisa mendapat Rp 20jt/bulan. Dengan demkian maka dipastikan tidak ada lagi masyarakat miskin dan tidak memiliki hunian serta kondisi infrastruktur juga akan baik.
Namun menurut Samad, pada kenyataannya masih sangat banyak penduduk miskin di Indonesia, yang pada 2013 menembus 29 juta orang atau 11% dari total penduduk. Jumlah tersebut dinilai setara dengan seluruh penduduk Malaysia. "Ini memprihatinkan karena RI begitu kaya. Pengangguran juga sudah menembus 25 juta org, utang luar negeri kita mencapai Rp 2.286 triliun, bayangkan bunganya," tutur Samad.
Untuk mengatasi korupsi, Dia menilai tidak cukup dari upaya pemerintah. Tapi juga membutuhkan bantuan semua pihak guna melakukan pencegahan.
Dalam hal ini para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI ini diharapkan bisa membantu KPK untuk aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Saya himbau pengusaha jangan berikan sesuatu ke PNS dan penyelenggara negara karena itu berbahaya," imbuhnya.
Sementara �±tu Ketua BPP HIPMI Raja Sapta Oktohari mengapresiasi dukungan KPK pada HIPMI dan upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi. Data KPK juga menyadarkannya bahwa penerimaan negara menyusut karena adanya korupsi.
Dia juga mengaku cukup terkejut dengan data tersebut karena jumlahnya sangat besar. Namun dia menyatakan yang diperlukan HIPMI adalah kemudahan menjalankan usaha tanpa dibebani korupsi.
"Saya kira sikap HIPMI sama, yang pengen Indonesia bersih bukan cuma KPK. Kita cuma mau kerja enak aja, kalau sudah efektif efisien, nggak ada lagi yang korupsi. Korupsi akan ngurangin keuntungan kita," katanya.
Untuk itu dia berharap semua aparatur negara termasuk KPK supaya berbenah diri. Dengan demikian iklim usaha dipastikan akan menjadi baik dan pengusaha pemula bisa berkembang.
http://www.sindotrijaya.com/news/det...n#.U599l9G7LeN
Â
Kebocoran di Sektor Tambang saja bisa mencapai Rp 20.000 triliun:
KPK: Tanpa Korupsi, Penghasilan Rakyat Indonesia Rp 30 Juta/bulan
Senin, 21/10/2013 19:10 WIB
Ketua KPK Abraham Samad Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad mengatakan salah satu penyebab kemiskinan adalah korupsi. Menurut perhitungannya, jika tidak ada korupsi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Dari sektor migas saja, menurutnya hampir 50% perusahan tambang di Indonesia itu tidak membayar royalti ke pemerintah. Angka tersebut jika dirupiahkan mencapai Rp 20 ribu triliun.
"Coba dibagi dengan 241 juta jiwa. Maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah Rp 30 juta per bulan," kata Abraham Samad dalam dialog kebangsaan di depan puluhan ribu buruh di Istora, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Ironisnnya menurut Samad, para pengusaha itu bukan tanpa alasan tidak membayar royalti ke pemerintah. Mereka justru menghabiskan uangnya lebih banyak untuk menyuap oknum aparat.
"Pernah saya tanyakan ke pengusaha tambang, kenapa tidak bayar royalti. Ternyata karena uang mereka yang keluar lebih besar dari pada royalti untuk suap oknum aparatur pemerintah," tuturnya.
Ia meminta agar KPK diberi kesempatan untuk membereskan segala macam tindak kejahatan korupsi. Sehingga sumber daya alam dan energi yang ada di Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. "Oleh karena itu saya mengajak kaum buruh untuk tetap bersatu menjaga kekayaan negeri ini supaya tidak lagi dirampok penguasa dan pengusaha hitam," pungkas Samad.
http://news.detik.com/read/2013/10/2...juta-per-bulan
Kenapa elit KPK "bias" dalam Pilpres kali ini? Akibat elitnya bermain Politik?
Quote:
KPK Surati Masyarakat untuk Memilih Pemimpin Jujur
Selasa, 01 April 2014 | 20:10
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat surat terbuka yang ditujukan kepada seluruh keluarga Indonesia. Surat terbuka itu berisikan ajakan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk pemimpin yang jujur.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dalam konferensi pers d kantor KPK, Selasa (1/4). "KPK memiliki program kerja untuk meletakan sistem politik berintegritas. Terjemahan program ini dikaitkan dengan program pemilu, dimana kami berpartisipasi penuh. Bentuknya, pimpinan KPK berkirim surat ke Keluarga Indonesia," kata Busyro.
Isi surat terbuka itu adalah ajakan KPK untuk menggunakan hak pilihnya secara berintegritas, memilih pemimpin yang jujur dan menolak segala bentuk pemberian kecuali atribut di masa kampanye.
Berikut isi lengkap surat yang ditandatangani oleh lima pimpinan KPK dan akan dipublikasi di situs KPK:
Surat Terbuka kepada Keluarga Indonesia
Salam antikorupsi!
Tahun 2014 adalah tahun yang sangat menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pemilih Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya secara berintegritas, dengan cara:
1. Pilih yang Jujur. Tolak segala pemberian secara terbuka atau terselubung dari calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun calon Presiden/Wakil Presiden 2014-2019, baik berupa uang atau barang, dikecualikan untuk atribut selama masa kampanye.
2. Pilih yang Jujur dari mereka, para calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun calon Presiden/Wakil Presiden 2014-2019. Calon yang jujur akan berintegritas, yaitu antikorupsi, tidak melemahkan/menentang pemberantasan korupsi, adil, dapat dipercaya, bertanggung jawab, tidak obral janji, tidak 'menggadaikan' agama, cerdas, bersahaja dan merakyat.
Selamat memilih, masa depan bangsa ada di tangan Anda.
Ttd
Pimpinan
http://www.beritasatu.com/nasional/1...pin-jujur.html
Abraham Samad Cawapres Jokowi?
JUM'AT, 06 DESEMBER 2013 | 03:59 WIB
Abraham Samad
TEMPO.CO, Jakarta - Ini baru rumor, bahwa PDI Perjuangan mendekati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, untuk digadang sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Rumor tersebut berkembang lantaran adanya peluang bagi Jokowi untuk menjadi calon presiden. Lalu, apa jawaban Abraham Samad?
"Saya bercita-cita jadi Ketua RW saja," kata Abraham, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2013. Abraham mengaku tak punya cita-cita jadi kepala negara. Ia ingin menyelesaikan saja jabatannya sebagai Ketua KPK.
Namun, Abraham tidak membantah dengan tegas, apa betul PDI Perjuangan sedang mendekati dan menawarinya posisi tersebut. Abraham malah mengelak dan mencoba mengalihkan pembicaraan saat ditanya. â??Tadi mana yang tanya soal kasus Hambalang?â?? kata dia balik bertanya, sembari tersenyum.
http://www.tempo.co/read/news/2013/1...awapres-Jokowi
Mendamba KPK yang Berani, Jujur, dan Hebat
26 Nopember 2013
JAKARTA - Aksi walk-out dalam jumpa pers yang dilakukan para wartawan peliput rutin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan karena alasan sepele atau tidak jelas. Lembaga yang selalu mendapat dukungan penuh, termasuk oleh wartawan, dalam pemberantasan korupsi itu telah mencederai kepercayaan.
Sabtu (23/11) Wakil Presiden Boediono diperiksa KPK. Namun, tak ada pemimpin KPK yang berani menyatakan secara resmi bahwa benar mantan Gubernur Bank Indonesia itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus Century. Juru Bicara KPK Johan Budi hanya menyampaikan, "Pemimpin KPK akan memberikan keterangan resmi pada Senin (25/11)."
Mengapa harus menunggu sampai 3 hari untuk menyampaikan keterangan resmi bahwa Wapres Boediono diperiksa? Biasanya KPK tidak menunggu lama untuk mengonfirmasi pertanyaan wartawan soal pemeriksaan. Ini juga tidak alami karena biasanya saksi KPK yang akan diperiksa tertulis dalam jadwal yang bisa diakses wartawan.
Sederhananya, Juru Bicara KPK Johan Budi sudah mengabarkan pemeriksaan Athiyyah, istri Anas Urbaningrum, yang dilaksanakan hari ini, Selasa (26/11), sejak pekan lalu.
Mengapa KPK mengkhususkan informasi pemeriksaan Wapres Boediono? Mengapa harus ditutupi? Padahal, fakta sudah terjadi. Bukankah KPK yang menggembar-gemborkan asas equality before the law?
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto akhirnya menggunakan radio Kanal KPK yang bisa di-streaming lewat website KPK. Tidak ada yang berbeda dari pernyataan Bambang dengan yang disampaikan Boediono dalam keterangan persnya Sabtu lalu.
Ia mengatakan, ada 10 isu penting yang perlu didalami dan ditanyakan ke Boediono. "Kami mendapatkan informasi yang melengkapi pemeriksaan dan akan lengkaplah seluruh pemeriksaan dari saksi-saksi sebelumnya," ujar Bambang.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan sesuai KUHP, berdasarkan Pasal 113. Tidak ada hal yang ingin disembunyikan. KPK memang sudah merencanakan memberitahukan proses ini ke masyarakat setelah pemeriksaan berlangsung. "Ini agar penyidik bisa maksimal dan menyelesaikannya dengan cepat," ia menegaskan.
Â
"Pemeriksaan Boediono ini menggenapkan atau final touch kasus Century," Bambang melanjutkan.
KPK Melempem
Slogan Berani, Jujur, Hebat yang selama ini digaungkan KPK menjadi sekadar slogan pajangan apabila KPK layu dalam menjalankannya. Menghadapi Boediono, KPK melempem dan tak berani membenarkan pemeriksaannya pada hari pelaksanaan. KPK tidak jujur dan tak perlu disebut hebat.
Ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan, lembaganya bukan lembaga malaikat. "Hanya malaikat dan nabi yang sempurna," katanya. Kegamangan KPK dalam menghadapi Boediono adalah bukti KPK bukan lembaga yang selamanya superbodi. Nyalinya bisa menciut menghadapi wakil presiden.
Namun, dukungan masyarakat untuk KPK tidak kecil. KPK selalu dibela. KPK mendapat hati di masyarakat yang ingin korupsi mati. Tentu, pemimpin KPK tak akan lupa bagaimana gelora dukungan masyarakat yang disebut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sebagai semut rangrang saat kantornya dikepung polisi setelah Irjen Djoko Susilo diperiksa.
Boediono adalah saksi yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk diperiksa KPK. Ketika KPK tak berani mengumumkannya, bahkan setuju permintaan Boediono untuk diperiksa di kantornya, tak ingatkah KPK pada dukungan masyarakat yang menyokongnya untuk tak takut menghadapi siapapun yang harus diperiksa?
Masyarakat masih berharap penuh pada KPK. Jangan cederai kepercayaan ini karena KPK tak mampu lagi berjuang untuk berani, jujur, dan hebat.
http://sinarharapan.co/news/read/285...ujur-dan-hebat
-------------------------
Ada yang bikin KPK pusing tujuh keliling kalau angka-angka kebocoran ekonomi nasional yang diungkap Prabowo (yang sebenarnya mengutip dari mulutnya elit KPK juga), akan menjadi assumsi dasar Prabowo kalau dia kelak terpilih menjadi presiden kelak . Karena berarti tugas KPK akan semakin berat untuk memenuhi keinginan sang presiden kelak agar KPK membongkar angka-angka kebocoran yang pernah diungkapkan oleh pimpinan KPK beberapa waktu lalu.
Kalau itu yang terjadi kelak, maka Itu berarti orang-orang KPK akan berhadapan dengan naga-naga, dengan kapitalis kelas internasional dari negara besar (perusahaan MNC), yang pastilah membuat orang-orang KPK menjadi ciut nyalinya. Selama ini KPK dengan bekerja "apa adanya" saja, dengan cara menangkapi pejabat-pejabat korup saja, sudah terkenal kok. Dan aman! Kenapa harus cari penyakit dengan mengungkit-ungkit masalah korupsi pajak, royalty dan kehilangan kekayaan nasional lainnya, yang sudah diketahui umum bahwa pelakunya adalah manusia-manusia sakti mandraguna dari dalam negeri dan luar negeri, akibat mereka memiliki 'power' dan duit yang besar untuk melawan KPK? Selagi mengunkap masalah Bank Century saja terkesan 'ngeri-ngeri sedaap', apatah lagi membongkar kecurangan MNC's yang cari makan di negeri ini. Think!
Prabowo: Tutup Kebocoran Rp 1.000 Triliun APBN, Itu Sumber Program Kerakyatan
Prabowo Subianto
JAKARTA, Jaringnews.com - Calon Presiden dari Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto menjelaskan program kongkrit jika dirinya menjadi Presiden RI. Dia akan menutup kebocoran anggaran APBN tiap tahun yang besarnya sampai Rp 1.000 triliun.
Prabowo menjelaskan KPK menyebut kebocoran APBN tiap tahun sebanyak Rp 7.200 triliun. Menurut dia lebih, yaitu sampai Rp 1.000 triliun. APBN sebanyak itu jika bisa ditambal, bisa membiayai beban rakyat miskin.
Hal itu dijelaskan Prabowo dalam Debat calon presiden rode bagian dua di Hotel Gran Melia Jakarta, Minggu (15/6). Debat ini dipandu akademisi sekaligus pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika.
"Banyak program indah dan bagus. Harus bangun ini itu. Masalahnya darimana uangnya? darimana sumber daya sumber daya itu? Di sini lah rencana kami, ini sasaran kami, menutup bocoran Rp 1.000 triliun itu, memangkas dan dialirkan. Dialirkan untuk membangun ekonomi kerakyaran," jelas Prabowo.
Prabowo akan mengubah pandangan jika aliran dana desa mengalir ke kota. Menurut dia, aliran dana itu harus mengalir dari kota ke desa.
"Saya menandatangi deklarasi, saya akan alokasikan Rp 1 miliar minimal akan dialirkan ke desa," jelas Prabowo.
Prabowo juga akan memberantas korupsi 'pencuri APBN' dalam waktu 5 tahun. Prabowi akan meningkatkan penghasilan buruh sebesar Rp 6 juta perbulan dalam waktu 5 tahun. "Kami akan kerja keras sekeras-kerasnya untuk itu," jelas Prabowo," jelas dia.
http://jaringnews.com/politik-perist...ram-kerakyatan
Â
Inilah Perkiraan Kebocoran Ekonomi Nasional Menurut KPK,
yang Pernah Dilansir berbagai Media Nasional ....
Quote:
KPK:
Potensi Penerimaan Negara RI capai Rp 15.000 triliun/tahun, Rawan Korupsi dan Grativikasi
21 Peb 2014 10:31 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan potensi pendapatan RI bisa mencapai Rp 15 ribu triliun pertahun, terutama dari penerimaan royalti sektor energi. Namun penerimaan tersebut hanya sedikit yang masuk dalam kas negara akibat adanya korupsi maupun gratifikasi.
Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan kecilnya penerimaan negara disebabkan karena adanya kebocoran sektor pajak, baik dari institusi maupun wajib pajaknya. Praktik korupsi penerimaan royalti energi ini dinilai masih marak terjadi di daerah yang kaya sumberdaya alam sehingga perlu segera diperbaiki.
"Sektor pajak masih terjadi kebocoran pajak. KPK menghitung pendapatan Indonesia, bisa mencapai capai Rp 15ribu triliun/tahun. Itu jika semua royalti energinya dibayar semua. Tapi semua royaltinya dikantongi oleh pejabat daerah. Ini yang harus diperbaiki supaya praktek ini tidak berlangsung," ungkap Abraham Samad dalam acara Diklatnas Lemhanas HIPMI di kantor Lemhanas, Jakarta, Kamis malam(20/2).
Lebih lanjut Samad menjelaskan apabila penerimaan negara mencapai Rp 15ribu triliun/tahun, maka tiap penduduk akan bisa mendapat Rp 20jt/bulan. Dengan demkian maka dipastikan tidak ada lagi masyarakat miskin dan tidak memiliki hunian serta kondisi infrastruktur juga akan baik.
Namun menurut Samad, pada kenyataannya masih sangat banyak penduduk miskin di Indonesia, yang pada 2013 menembus 29 juta orang atau 11% dari total penduduk. Jumlah tersebut dinilai setara dengan seluruh penduduk Malaysia. "Ini memprihatinkan karena RI begitu kaya. Pengangguran juga sudah menembus 25 juta org, utang luar negeri kita mencapai Rp 2.286 triliun, bayangkan bunganya," tutur Samad.
Untuk mengatasi korupsi, Dia menilai tidak cukup dari upaya pemerintah. Tapi juga membutuhkan bantuan semua pihak guna melakukan pencegahan.
Dalam hal ini para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI ini diharapkan bisa membantu KPK untuk aktif dalam upaya pencegahan korupsi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Saya himbau pengusaha jangan berikan sesuatu ke PNS dan penyelenggara negara karena itu berbahaya," imbuhnya.
Sementara �±tu Ketua BPP HIPMI Raja Sapta Oktohari mengapresiasi dukungan KPK pada HIPMI dan upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi. Data KPK juga menyadarkannya bahwa penerimaan negara menyusut karena adanya korupsi.
Dia juga mengaku cukup terkejut dengan data tersebut karena jumlahnya sangat besar. Namun dia menyatakan yang diperlukan HIPMI adalah kemudahan menjalankan usaha tanpa dibebani korupsi.
"Saya kira sikap HIPMI sama, yang pengen Indonesia bersih bukan cuma KPK. Kita cuma mau kerja enak aja, kalau sudah efektif efisien, nggak ada lagi yang korupsi. Korupsi akan ngurangin keuntungan kita," katanya.
Untuk itu dia berharap semua aparatur negara termasuk KPK supaya berbenah diri. Dengan demikian iklim usaha dipastikan akan menjadi baik dan pengusaha pemula bisa berkembang.
http://www.sindotrijaya.com/news/det...n#.U599l9G7LeN
Â
Kebocoran di Sektor Tambang saja bisa mencapai Rp 20.000 triliun:
KPK: Tanpa Korupsi, Penghasilan Rakyat Indonesia Rp 30 Juta/bulan
Senin, 21/10/2013 19:10 WIB
Ketua KPK Abraham Samad Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad mengatakan salah satu penyebab kemiskinan adalah korupsi. Menurut perhitungannya, jika tidak ada korupsi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Dari sektor migas saja, menurutnya hampir 50% perusahan tambang di Indonesia itu tidak membayar royalti ke pemerintah. Angka tersebut jika dirupiahkan mencapai Rp 20 ribu triliun.
"Coba dibagi dengan 241 juta jiwa. Maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah Rp 30 juta per bulan," kata Abraham Samad dalam dialog kebangsaan di depan puluhan ribu buruh di Istora, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2013).
Ironisnnya menurut Samad, para pengusaha itu bukan tanpa alasan tidak membayar royalti ke pemerintah. Mereka justru menghabiskan uangnya lebih banyak untuk menyuap oknum aparat.
"Pernah saya tanyakan ke pengusaha tambang, kenapa tidak bayar royalti. Ternyata karena uang mereka yang keluar lebih besar dari pada royalti untuk suap oknum aparatur pemerintah," tuturnya.
Ia meminta agar KPK diberi kesempatan untuk membereskan segala macam tindak kejahatan korupsi. Sehingga sumber daya alam dan energi yang ada di Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. "Oleh karena itu saya mengajak kaum buruh untuk tetap bersatu menjaga kekayaan negeri ini supaya tidak lagi dirampok penguasa dan pengusaha hitam," pungkas Samad.
http://news.detik.com/read/2013/10/2...juta-per-bulan
Kenapa elit KPK "bias" dalam Pilpres kali ini? Akibat elitnya bermain Politik?
Quote:
KPK Surati Masyarakat untuk Memilih Pemimpin Jujur
Selasa, 01 April 2014 | 20:10
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat surat terbuka yang ditujukan kepada seluruh keluarga Indonesia. Surat terbuka itu berisikan ajakan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk pemimpin yang jujur.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dalam konferensi pers d kantor KPK, Selasa (1/4). "KPK memiliki program kerja untuk meletakan sistem politik berintegritas. Terjemahan program ini dikaitkan dengan program pemilu, dimana kami berpartisipasi penuh. Bentuknya, pimpinan KPK berkirim surat ke Keluarga Indonesia," kata Busyro.
Isi surat terbuka itu adalah ajakan KPK untuk menggunakan hak pilihnya secara berintegritas, memilih pemimpin yang jujur dan menolak segala bentuk pemberian kecuali atribut di masa kampanye.
Berikut isi lengkap surat yang ditandatangani oleh lima pimpinan KPK dan akan dipublikasi di situs KPK:
Surat Terbuka kepada Keluarga Indonesia
Salam antikorupsi!
Tahun 2014 adalah tahun yang sangat menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pemilih Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya secara berintegritas, dengan cara:
1. Pilih yang Jujur. Tolak segala pemberian secara terbuka atau terselubung dari calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun calon Presiden/Wakil Presiden 2014-2019, baik berupa uang atau barang, dikecualikan untuk atribut selama masa kampanye.
2. Pilih yang Jujur dari mereka, para calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun calon Presiden/Wakil Presiden 2014-2019. Calon yang jujur akan berintegritas, yaitu antikorupsi, tidak melemahkan/menentang pemberantasan korupsi, adil, dapat dipercaya, bertanggung jawab, tidak obral janji, tidak 'menggadaikan' agama, cerdas, bersahaja dan merakyat.
Selamat memilih, masa depan bangsa ada di tangan Anda.
Ttd
Pimpinan
http://www.beritasatu.com/nasional/1...pin-jujur.html
Abraham Samad Cawapres Jokowi?
JUM'AT, 06 DESEMBER 2013 | 03:59 WIB
Abraham Samad
TEMPO.CO, Jakarta - Ini baru rumor, bahwa PDI Perjuangan mendekati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, untuk digadang sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Rumor tersebut berkembang lantaran adanya peluang bagi Jokowi untuk menjadi calon presiden. Lalu, apa jawaban Abraham Samad?
"Saya bercita-cita jadi Ketua RW saja," kata Abraham, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2013. Abraham mengaku tak punya cita-cita jadi kepala negara. Ia ingin menyelesaikan saja jabatannya sebagai Ketua KPK.
Namun, Abraham tidak membantah dengan tegas, apa betul PDI Perjuangan sedang mendekati dan menawarinya posisi tersebut. Abraham malah mengelak dan mencoba mengalihkan pembicaraan saat ditanya. â??Tadi mana yang tanya soal kasus Hambalang?â?? kata dia balik bertanya, sembari tersenyum.
http://www.tempo.co/read/news/2013/1...awapres-Jokowi
Mendamba KPK yang Berani, Jujur, dan Hebat
26 Nopember 2013
JAKARTA - Aksi walk-out dalam jumpa pers yang dilakukan para wartawan peliput rutin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan karena alasan sepele atau tidak jelas. Lembaga yang selalu mendapat dukungan penuh, termasuk oleh wartawan, dalam pemberantasan korupsi itu telah mencederai kepercayaan.
Sabtu (23/11) Wakil Presiden Boediono diperiksa KPK. Namun, tak ada pemimpin KPK yang berani menyatakan secara resmi bahwa benar mantan Gubernur Bank Indonesia itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus Century. Juru Bicara KPK Johan Budi hanya menyampaikan, "Pemimpin KPK akan memberikan keterangan resmi pada Senin (25/11)."
Mengapa harus menunggu sampai 3 hari untuk menyampaikan keterangan resmi bahwa Wapres Boediono diperiksa? Biasanya KPK tidak menunggu lama untuk mengonfirmasi pertanyaan wartawan soal pemeriksaan. Ini juga tidak alami karena biasanya saksi KPK yang akan diperiksa tertulis dalam jadwal yang bisa diakses wartawan.
Sederhananya, Juru Bicara KPK Johan Budi sudah mengabarkan pemeriksaan Athiyyah, istri Anas Urbaningrum, yang dilaksanakan hari ini, Selasa (26/11), sejak pekan lalu.
Mengapa KPK mengkhususkan informasi pemeriksaan Wapres Boediono? Mengapa harus ditutupi? Padahal, fakta sudah terjadi. Bukankah KPK yang menggembar-gemborkan asas equality before the law?
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto akhirnya menggunakan radio Kanal KPK yang bisa di-streaming lewat website KPK. Tidak ada yang berbeda dari pernyataan Bambang dengan yang disampaikan Boediono dalam keterangan persnya Sabtu lalu.
Ia mengatakan, ada 10 isu penting yang perlu didalami dan ditanyakan ke Boediono. "Kami mendapatkan informasi yang melengkapi pemeriksaan dan akan lengkaplah seluruh pemeriksaan dari saksi-saksi sebelumnya," ujar Bambang.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan sesuai KUHP, berdasarkan Pasal 113. Tidak ada hal yang ingin disembunyikan. KPK memang sudah merencanakan memberitahukan proses ini ke masyarakat setelah pemeriksaan berlangsung. "Ini agar penyidik bisa maksimal dan menyelesaikannya dengan cepat," ia menegaskan.
Â
"Pemeriksaan Boediono ini menggenapkan atau final touch kasus Century," Bambang melanjutkan.
KPK Melempem
Slogan Berani, Jujur, Hebat yang selama ini digaungkan KPK menjadi sekadar slogan pajangan apabila KPK layu dalam menjalankannya. Menghadapi Boediono, KPK melempem dan tak berani membenarkan pemeriksaannya pada hari pelaksanaan. KPK tidak jujur dan tak perlu disebut hebat.
Ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan, lembaganya bukan lembaga malaikat. "Hanya malaikat dan nabi yang sempurna," katanya. Kegamangan KPK dalam menghadapi Boediono adalah bukti KPK bukan lembaga yang selamanya superbodi. Nyalinya bisa menciut menghadapi wakil presiden.
Namun, dukungan masyarakat untuk KPK tidak kecil. KPK selalu dibela. KPK mendapat hati di masyarakat yang ingin korupsi mati. Tentu, pemimpin KPK tak akan lupa bagaimana gelora dukungan masyarakat yang disebut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sebagai semut rangrang saat kantornya dikepung polisi setelah Irjen Djoko Susilo diperiksa.
Boediono adalah saksi yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk diperiksa KPK. Ketika KPK tak berani mengumumkannya, bahkan setuju permintaan Boediono untuk diperiksa di kantornya, tak ingatkah KPK pada dukungan masyarakat yang menyokongnya untuk tak takut menghadapi siapapun yang harus diperiksa?
Masyarakat masih berharap penuh pada KPK. Jangan cederai kepercayaan ini karena KPK tak mampu lagi berjuang untuk berani, jujur, dan hebat.
http://sinarharapan.co/news/read/285...ujur-dan-hebat
-------------------------
Ada yang bikin KPK pusing tujuh keliling kalau angka-angka kebocoran ekonomi nasional yang diungkap Prabowo (yang sebenarnya mengutip dari mulutnya elit KPK juga), akan menjadi assumsi dasar Prabowo kalau dia kelak terpilih menjadi presiden kelak . Karena berarti tugas KPK akan semakin berat untuk memenuhi keinginan sang presiden kelak agar KPK membongkar angka-angka kebocoran yang pernah diungkapkan oleh pimpinan KPK beberapa waktu lalu.
Kalau itu yang terjadi kelak, maka Itu berarti orang-orang KPK akan berhadapan dengan naga-naga, dengan kapitalis kelas internasional dari negara besar (perusahaan MNC), yang pastilah membuat orang-orang KPK menjadi ciut nyalinya. Selama ini KPK dengan bekerja "apa adanya" saja, dengan cara menangkapi pejabat-pejabat korup saja, sudah terkenal kok. Dan aman! Kenapa harus cari penyakit dengan mengungkit-ungkit masalah korupsi pajak, royalty dan kehilangan kekayaan nasional lainnya, yang sudah diketahui umum bahwa pelakunya adalah manusia-manusia sakti mandraguna dari dalam negeri dan luar negeri, akibat mereka memiliki 'power' dan duit yang besar untuk melawan KPK? Selagi mengunkap masalah Bank Century saja terkesan 'ngeri-ngeri sedaap', apatah lagi membongkar kecurangan MNC's yang cari makan di negeri ini. Think!
