Hingga Akhir Triwulan I tahun 2014 :
Penerimaan Pajak Menurun, Ekonomi Melambat, Anggaran Dipangkas
Mon, 02/06/2014 - 07:09 WIB
RIMANEWS-Hingga akhir triwulan I tahun 2014, kondisi perekonomian nasional tidak lebih baik dari tahun lalu, bahkan cenderung memburuk, hal tersebut terlihat dari beberapa asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 yang sudah tidak sesuai dengan realita.
Salah satu contoh, asumsi pertumbuhan ekonomi yang realisasinya hingga akhir tahun hanya diperkirakan mencapai 5,5 persen (yoy) karena hingga akhir Maret hanya tercatat sebesar 5,21 persen. Padahal dalam APBN, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0 persen (yoy).
Tekanan paling signifikan terlihat dari asumsi nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan dari Rp10.500 per dolar AS dalam APBN, menjadi Rp11.700 per dolar AS, sehingga menyebabkan belanja subsidi energi mengalami kenaikan tinggi.
Selain itu, lifting minyak diperkirakan hanya terealisasi 818 ribu barel per hari, atau lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 870 ribu barel per hari, karena pencapaian produksi hanya mencapai 797 ribu barel per hari hingga triwulan I-2014.
Situasi tersebut yang membuat pemerintah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014 untuk segera dilakukan pembahasan dengan DPR RI, sebagai upaya menjamin terlaksananya anggaran negara, dan kesinambungan fiskal jangka panjang.
Dalam draf RAPBN-Perubahan, pemerintah menetapkan defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2014 sebesar 2,5 persen terhadap PDB atau Rp251,7 triliun, lebih tinggi dari target defisit dalam APBN yang ditetapkan 1,69 persen terhadap PDB atau Rp175,4 triliun.
"Ini karena pajak menurun karena pertumbuhan ekonomi lebih lambat, namun belanja subsidi mengalami peningkatan," kata Menteri Keuangan Chatib Basri menanggapi tingginya target defisit anggaran tersebut.
Pendapatan negara ditetapkan Rp1.597,7 triliun atau turun Rp69,4 triliun dibandingkan angka APBN sebesar Rp1.667,1 triliun. Sedangkan, belanja negara sedikit mengalami kenaikan, yaitu Rp1.849,4 triliun atau naik Rp6,9 triliun dari angka APBN Rp1.842,5 triliun.
Penerimaan perpajakan turun signifikan, dan hanya ditargetkan Rp1.232,1 triliun atau turun Rp48,3 triliun dari angka pada APBN 2014 sebesar Rp1,280,4 triliun akibat perkiraan rendahnya target pertumbuhan ekonomi serta penurunan harga komoditi internasional.
Sementara, belanja subsidi BBM mengalami kenaikan Rp74,3 triliun atau meningkat menjadi Rp285 triliun dari angka pada APBN sebesar Rp210,7 triliun. Demikian juga subsidi listrik yang ditetapkan Rp107,1 triliun atau naik Rp35,7 triliun dari angka APBN Rp71,4 triliun.
Chatib mengatakan sebagai upaya menjaga defisit anggaran 2,5 persen terhadap PDB tersebut, pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal, berupa optimalisasi pendapatan negara, pengendalian belanja serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
"Defisit ini sebetulnya pengorbanan untuk menjamin pemerintahan baru yang nanti masuk tidak ketemu dengan persoalan fiskal. Jadi langkah ini dilakukan untuk menjamin masa transisi dilakukan dengan benar," ujarnya.
Pemotongan Belanja Penurunan target pendapatan negara yang diiringi dengan peningkatan beban belanja negara, termasuk tambahan alokasi anggaran pendidikan, menyebabkan defisit anggaran berpotensi lebih dari 3,0 persen terhadap PDB.
Menurut pasal 12 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, batas maksimum defisit anggaran yang diperkenankan adalah 3,0 persen terhadap PDB. Untuk itu langkah pengendalian dan pengamanan pelaksanaan APBN, dengan menjaga defisit dalam batas aman, harus diupayakan.
Salah satu fokus pemerintah untuk menjaga keberlangsungan fiskal adalah dengan memangkas anggaran di 86 Kementerian Lembaga (K/L) hingga Rp100 triliun, agar defisit anggaran tetap terjaga dibawah 2,5 persen terhadap PDB.
Pemotongan anggaran ini relatif tinggi, karena tahun-tahun sebelumnya pemangkasan anggaran pemerintah tidak mencapai angka Rp20 triliun, namun harus diupayakan karena tahun ini belanja subsidi energi meningkat hampir mendekati Rp110 triliun.
"Kalau subsidi bisa diturunkan, (pemotongan) belanjanya tidak perlu sampai Rp100 triliun," kata Menteri Keuangan Chatib Basri, menambahkan.
Pemerintah juga melakukan upaya lain, seperti optimalisasi penerimaan perpajakan dan laba BUMN, menambah pembiayaan melalui penerbitan surat berharga negara serta pengendalian volume BBM bersubsidi dan subsidi listrik.
Namun, pemangkasan belanja Rp100 triliun, merupakan hal konkrit yang segera dilakukan pemerintah. Bahkan, Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L.
Total anggaran 86 K/L yang dihemat berdasarkan Inpres ini mencapai Rp100 triliun, sehingga jumlah anggaran belanja K/L dari sebelumnya tercatat sebesar Rp637,8 triliun menjadi hanya sebesar Rp539,3 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2014.
K/L yang mendapatkan nilai pemotongan anggaran terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp22,746 triliun dari anggaran Rp84,148 triliun, Kementerian Pertahanan Rp10,508 triliun dari total anggaran Rp86,376 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp10,150 triliun dari total anggaran Rp40,370 triliun.
Kemudian, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp5,780 triliun dari anggaran Rp44,975 triliun, Kementerian Kesehatan Rp5,460 triliun dari Rp46,459 triliun, Kementerian Pertanian Rp4,422 triliun dari Rp15,470 triliun dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp4,399 triliun dari Rp16,263 triliun.
Sementara, K/L yang tidak mengalami pemotongan anggaran adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki anggaran Rp80,661 triliun, Komisi Pemilihan Umum yang memiliki anggaran Rp15,410 triliun dan Badan Pengawas Pemilu yang memiliki anggaran Rp3,326 triliun.
Selain itu, masing-masing K/L diharapkan melakukan identifikasi secara mandiri (self blocking) terhadap program atau kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan.
Penghematan dan pemotongan anggaran dilakukan terutama terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat atau konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak.
Penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan terhadap anggaran pendidikan, anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah serta anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU).
Langkah baik Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai pengajuan RAPBN-Perubahan 2014 yang di dalamnya terdapat rencana memotong anggaran belanja K/L sebesar Rp100 triliun, merupakan langkah yang baik.
"Ini (pemotongan anggaran) merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah yang baik dimana pemerintah tidak ingin fiskal pada kuartal empat 2014 defisitnya besar. Jadi dari sekarang sudah diajukan untuk dibahas di APBN-P," ujar Agus, yang juga merupakan mantan Menteri Keuangan ini.
Menurut dia, seandainya pemerintah tidak mampu mengurangi belanja dari 86 K/L tersebut, perlu ada penyikapan lain agar fiskal berkesinambungan, karena target pemotongan anggaran tersebut dirasakan terlalu tinggi.
"Saya melihat alternatif yang ada adalah kalau tambahan penerimaan sulit, kalau tambah utang juga tidak terlalu baik, yang ada, pemotongan belanja negara atau penyesuaian harga BBM, kurangi subsidi BBM dan listrik," ujar Agus.
Sementara, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan pemotongan anggaran itu sangat berat dilakukan, karena nilainya yang sangat tinggi, dan berpotensi mengganggu program kerja yang telah direncanakan sebelumnya.
Hermanto hanya mengusulkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dipotong sebanyak Rp4 triliun, yang berasal dari dana sisa tender dan proyek yang belum dilakukan lelang, lebih rendah dari target pemangkasan yang ditetapkan dalam In
http://www.rimanews.com/read/2014060...aran-dipangkas
Rizal Ramli:
Presiden Mendatang Harus Bisa Atasi Quatro-Deficits
Selasa, 07 Januari 2014 01:10
Jakarta, Sayangi.com - Presiden Indonesia yang terpilih pada Pilpres 2014 harus bisa menyelamatkan ekonomi nasional yang kini berada dalam kondisi lampu kuning, kata ekonom senior Rizal Ramli.
"Presiden mendatang harus bisa menyelesaikan masalah makro ekonomi dan bisa mengatasi quatro-deficits," katanya ketika menjadi pembicara dalam Seminar "2014 Indonesia Harus Berbuat Apa?" di Kampus Politeknik Negeri Malang, Jatim, Senin (6/1), seperti dikutip Antara.
Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin, Rizal mengatakan "quatro-deficits" adalah defisit neraca perdagangan sebesar 6 miliar dolar AS, defisit neraca pembayaran minus 9,8 miliar dolar AS, deficit balance of payments minus 6,6 miliar dolar AS pada Q1-2013, dan defisit APBN plus utang Rp 2.100 triliun.
Menurut peserta Konvensi Capres Rakyat nomor urut 1 itu, pemimpin citra bukanlah solusi atas keterpurukan ekonomi dan permasalahan bangsa lainnya.
"Quatro-deficits tidak terjadi dalam satu dua hari. Karenanya pemimpin terpilih nanti harus merupakan bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah," katanya
Masalah lain yang harus bisa diatasi presiden terpilih mendatang, kata Menteri Koordinator Perekonomian era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang saat ini terbelakang di antara lima negara ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
"Ini tugas kita, bagaimana yang 80 persen ini bisa naik kelas, bisa merasakan kemerdekaan. Kita harus wujudkan, kita tidak punya pilihan, rakyat harus sejahtera," tegasnya.
Bagi Rizal Ramli, meningkatkan kesejahteraan rakyat bisa dicapai dengan cara menjalankan ekonomi konstitusi secara utuh. "Laksanakan model pembangunan berbasis nasionalisme. Inilah yang harus kita ubah di 2014," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa bantuan dari Bank Dunia, IMF dan sejenisnya hanya menghasilkan hidup bangsa ini pas-pasan, dan gap kaya miskin semakin lebar.
"Tidak benar sebuah negara bisa maju dengan utang asing. Jepang dan China contoh Negara yang bisa maju tidak dengan utang. Jepang butuh 30 tahun mengejar ketertinggalan dari Barat. Jepang tidak kaya sumber daya alam, tetapi mereka investasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimulai dengan Restorasi Meiji. Generasi muda Jepang dipaksa pemimpinnya agar cerdas tetapi tetap memiliki nasionalisme," katanya.
Melihat sumber daya alam Indonesia yang melimpah, Rizal Ramli berpendapat seharusnya Indonesia bisa lebih cepat mengejar ketertinggalan. "Sumber daya alam kita melimpah, kita bisa dalam waktu lima tahun," ujarya
http://www.sayangi.com/politik1/read...uatro-deficits
Rizal Ramli: Inilah 3 Defisit Warisan Pemerintahan SBY
Rabu, 03 Juli 2013, 15:39 WIB
BISNIS.COM, JAKARTAâ??Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebutkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan tiga defisit yang tidak bisa diselesaikan sehingga kian menyengsarakan rakyat.
Menurut mantan pejabat tinggi di era pemerintahan Abdurahman Wahid itu, defisit pertama adalah defisit anggaran yang semakin membesar dari tahun ke tahun.
Defisit kedua adalah current acount deficit atau defisit transaksi berjalan yang membuat spekulan asing kian merajalela berspekulasi di Indonesia.
Defisit ketiga adalah defisit neraca pembayaran. Dengan defisit tersebut, ujarnya tingkat bunga perbankan akan naik sehingga memicu overheat perekonomian nasional.
Dia mengkhawatirkan overheat ekonomi tersebut mulai ditandai dengan kenaikan harga tanah yang tidak terkendali. Sedangkan pada sisi lain rupiah terus tertekan dari mata uang asing. â??Pemerintahan ini akan mewariskan tripple deficit. Rupiah akan anjlok, ekspor akan turun dan Indonesia akan menjadi saran tembak para spekulan,â?? ujarnya dalam diskusi bertema Meredam Dampak Kenaikan Sembako terhadap Daerah di Gedung Dwewan Perwakilan Daerah (DPD) , Rabu (3/7/2013). Selain Rizal, turut menjadi nara sumber Anggota DPD Junita Maskun Sofwan dan Iryani dari YLKI.
Sementara itu, terkait upaya untuk meredam dampak kenaikan harga sembako, rizal mengatakan pemerintah harus memberlakukan sistem tarif sebagai sistem kuota untuk impor kebutuhan pokok. Menurutnya, permainan kartel sembako, selama ini telah membuat harga kebutuhan pokok melambung tinggi.
Kondisi itu, ujarnya, diperburuk oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang diberlakukan saat menjelang masuknya bulan puasa. â??Hapuskan sistem kuota dan gunakan sistem tarif.Tapi persoalannya kalau dihapus para pelaku kartel itu tidak bisa menyetor dana untuk keprluan politik ke pemerintah,â?? ujarnya.
http://m.bisnis.com/quick-news/read/...merintahan-sby
Mau mengurus Perekonomian 240 juta Penduduk Indonesia, sementara ini yang terjadi ketika Jokowi memimpin Jakarta ....
Quote:
Mantan Wagub DKI Jakarta Prijanto:
Jokowi pemimpin yang tidak bertanggung jawab
Selasa, 27 Mei 2014 14:30
Merdeka.com - Mantan wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengkritik kinerja Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan roda pemerintahan Ibu Kota. Menurut dia, mantan wali kota Solo itu dianggap tak becus dalam menyelesaikan kasus Trans Jakarta. Prijanto juga menyebut banyak kepala dinas yang mengeluh kepada dirinya karena kinerja Jokowi.
"Kasus korupsi bus Trans Jakarta itu hanya salah satu contohnya saja. Suatu ketika saya pernah sampaikan pentingnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red), tapi dijawabnya tidak penting," ujarnya dalam rilis persnya, di Jakarta, Selasa (27/5).
"Banyak Kadis yang mengeluh pada saya. Mereka bingung harus melakukan apa. Setiap mereka memaparkan sesuatu, Jokowi tidak pernah memberikan keputusan, petunjuk atau arahan kerja. Tetapi malah ingin cepat-cepat keluar," tambahnya.
Tidak hanya itu, staf dan karyawan banyak yang mengeluhkan selama bekerja di bawah kepemimpinan Joko Widodo. "Staf atau karyawan Jokowi yang menyampaikan ke saya. Mereka heran, ini gubernur aneh. Di luar banyak dipuji karena dianggap dekat dengan rakyat tapi dengan bawahan sendiri tidak dekat," tuturnya.
Atas dasar itu, Prijanto pun menilai sosok kepemimpinan Jokowi buka tipe yang bertanggung jawab kepada masyarakat. "Saya menilai Jokowi bukan tipe pemimpin bertanggung jawab. Saya pernah bertanya, mengapa PT MRT banyak dikendalikan oleh orang Ahok? Jokowi dengan santai menjawab, biarin. Kalau MRT gagal yang salah Wagub, tapi kalau MRT berhasil yang dikenang Gubernur," tandasnya.
Seperti diketahui, Prijanto merupakan mantan Wakil Gubernur DKI yang awalnya cukup dekat dengan Jokowi. Bahkan saat pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Prijanto kerap dimintai masukan oleh Jokowi tentang kondisi Jakarta. Hal tersebut membuat Prijanto mengenal dengan baik sosok Jokowi. Hubungan Prijanto dengan Jokowi mulai renggang karena perbedaan prinsip terkait korupsi taman BMW.
http://www.merdeka.com/peristiwa/pri...ung-jawab.html
Jokowi Nyapres, Pengamat: Jakarta Terbengkalai
JUM'AT, 23 MEI 2014 | 03:03 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Yayat Supriatna menyatakan ragu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih memikirkan daerah pemerintahannya. Saat ini Jokowi dianggap lebih sibuk memikirkan langkah-langkah untuk menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia. "Sekarang sibuk agenda capres, ini berpengaruh pada koordinasi dengan jajarannya," ujar Yayat kepada Tempo, Kamis, 22 Mei 2014. Ia menduga banyak agenda Jokowi sebagai gubernur yang terbengkalai. "Memang sekarang rapat-rapat program Jokowi masih ada (hadir)?" ujar Yayat.
Menurut dia, bila sering absen, aktivitas Jokowi ini menganggu stabilitas pemerintahan di Balai Kota. "Banyak program yang harus dijalankan dan anggaran harus terserap. Koordinasi tentang ini harus tetap ada," ujarnya. Ia menyatakan Jokowi memang harus segera menanggalkan jabatannya, apa pun caranya. Gubernur DKI Jakarta ini memang sudah mengajukan cuti dan mulai efektif berlaku pada awal Juni mendatang. Oleh sebab itu, posisi Jokowi sebagai pemangku kebijakan bisa digantikan oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. "Enggak bisa ditinggal begitu saja kan, harus ada pengawalan program yang perlu diawasi," ujarnya. Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai koalisinya untuk menjadi calon presiden.
Ia dipasangkan dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Agendanya sebagai capres, baik agenda resmi dari Komisi Pemilihan Umum maupun agenda partai, cukup padat. Kemarin, Kamis, 22 Mei 2014, Jokowi tidak ngantor karena menjalani pemeriksaan kesehatan sejak pagi hingga sore di RS Pusat Angkatan Darat. Jokowi mengatakan, meski sibuk urusan capres, koordinasi dengan jajaran anak buahnya masih aman.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...a-Terbengkalai
---------------------------
Kalau ekonomi Indonesia ruwet, rakyat dan buruh resah, maka setiap hari pasti akan ada demo dan protes ke Istana jokowi. Apabila koalisi Pemerintahan Jokowi di DPR tetap kurus hanya berisi Nasdem dan PKB, sementara parpol lainnya tak diajak dalam kekuasaan ... maka siap-siap saja mereka akan melakukan 'kudeta konstitusional' seperti kasus Presiden Gus Dur dulu. Suram?
Penerimaan Pajak Menurun, Ekonomi Melambat, Anggaran Dipangkas
Mon, 02/06/2014 - 07:09 WIB
RIMANEWS-Hingga akhir triwulan I tahun 2014, kondisi perekonomian nasional tidak lebih baik dari tahun lalu, bahkan cenderung memburuk, hal tersebut terlihat dari beberapa asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 yang sudah tidak sesuai dengan realita.
Salah satu contoh, asumsi pertumbuhan ekonomi yang realisasinya hingga akhir tahun hanya diperkirakan mencapai 5,5 persen (yoy) karena hingga akhir Maret hanya tercatat sebesar 5,21 persen. Padahal dalam APBN, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,0 persen (yoy).
Tekanan paling signifikan terlihat dari asumsi nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan dari Rp10.500 per dolar AS dalam APBN, menjadi Rp11.700 per dolar AS, sehingga menyebabkan belanja subsidi energi mengalami kenaikan tinggi.
Selain itu, lifting minyak diperkirakan hanya terealisasi 818 ribu barel per hari, atau lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 870 ribu barel per hari, karena pencapaian produksi hanya mencapai 797 ribu barel per hari hingga triwulan I-2014.
Situasi tersebut yang membuat pemerintah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014 untuk segera dilakukan pembahasan dengan DPR RI, sebagai upaya menjamin terlaksananya anggaran negara, dan kesinambungan fiskal jangka panjang.
Dalam draf RAPBN-Perubahan, pemerintah menetapkan defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2014 sebesar 2,5 persen terhadap PDB atau Rp251,7 triliun, lebih tinggi dari target defisit dalam APBN yang ditetapkan 1,69 persen terhadap PDB atau Rp175,4 triliun.
"Ini karena pajak menurun karena pertumbuhan ekonomi lebih lambat, namun belanja subsidi mengalami peningkatan," kata Menteri Keuangan Chatib Basri menanggapi tingginya target defisit anggaran tersebut.
Pendapatan negara ditetapkan Rp1.597,7 triliun atau turun Rp69,4 triliun dibandingkan angka APBN sebesar Rp1.667,1 triliun. Sedangkan, belanja negara sedikit mengalami kenaikan, yaitu Rp1.849,4 triliun atau naik Rp6,9 triliun dari angka APBN Rp1.842,5 triliun.
Penerimaan perpajakan turun signifikan, dan hanya ditargetkan Rp1.232,1 triliun atau turun Rp48,3 triliun dari angka pada APBN 2014 sebesar Rp1,280,4 triliun akibat perkiraan rendahnya target pertumbuhan ekonomi serta penurunan harga komoditi internasional.
Sementara, belanja subsidi BBM mengalami kenaikan Rp74,3 triliun atau meningkat menjadi Rp285 triliun dari angka pada APBN sebesar Rp210,7 triliun. Demikian juga subsidi listrik yang ditetapkan Rp107,1 triliun atau naik Rp35,7 triliun dari angka APBN Rp71,4 triliun.
Chatib mengatakan sebagai upaya menjaga defisit anggaran 2,5 persen terhadap PDB tersebut, pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal, berupa optimalisasi pendapatan negara, pengendalian belanja serta peningkatan kapasitas pembiayaan anggaran.
"Defisit ini sebetulnya pengorbanan untuk menjamin pemerintahan baru yang nanti masuk tidak ketemu dengan persoalan fiskal. Jadi langkah ini dilakukan untuk menjamin masa transisi dilakukan dengan benar," ujarnya.
Pemotongan Belanja Penurunan target pendapatan negara yang diiringi dengan peningkatan beban belanja negara, termasuk tambahan alokasi anggaran pendidikan, menyebabkan defisit anggaran berpotensi lebih dari 3,0 persen terhadap PDB.
Menurut pasal 12 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, batas maksimum defisit anggaran yang diperkenankan adalah 3,0 persen terhadap PDB. Untuk itu langkah pengendalian dan pengamanan pelaksanaan APBN, dengan menjaga defisit dalam batas aman, harus diupayakan.
Salah satu fokus pemerintah untuk menjaga keberlangsungan fiskal adalah dengan memangkas anggaran di 86 Kementerian Lembaga (K/L) hingga Rp100 triliun, agar defisit anggaran tetap terjaga dibawah 2,5 persen terhadap PDB.
Pemotongan anggaran ini relatif tinggi, karena tahun-tahun sebelumnya pemangkasan anggaran pemerintah tidak mencapai angka Rp20 triliun, namun harus diupayakan karena tahun ini belanja subsidi energi meningkat hampir mendekati Rp110 triliun.
"Kalau subsidi bisa diturunkan, (pemotongan) belanjanya tidak perlu sampai Rp100 triliun," kata Menteri Keuangan Chatib Basri, menambahkan.
Pemerintah juga melakukan upaya lain, seperti optimalisasi penerimaan perpajakan dan laba BUMN, menambah pembiayaan melalui penerbitan surat berharga negara serta pengendalian volume BBM bersubsidi dan subsidi listrik.
Namun, pemangkasan belanja Rp100 triliun, merupakan hal konkrit yang segera dilakukan pemerintah. Bahkan, Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L.
Total anggaran 86 K/L yang dihemat berdasarkan Inpres ini mencapai Rp100 triliun, sehingga jumlah anggaran belanja K/L dari sebelumnya tercatat sebesar Rp637,8 triliun menjadi hanya sebesar Rp539,3 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2014.
K/L yang mendapatkan nilai pemotongan anggaran terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp22,746 triliun dari anggaran Rp84,148 triliun, Kementerian Pertahanan Rp10,508 triliun dari total anggaran Rp86,376 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp10,150 triliun dari total anggaran Rp40,370 triliun.
Kemudian, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp5,780 triliun dari anggaran Rp44,975 triliun, Kementerian Kesehatan Rp5,460 triliun dari Rp46,459 triliun, Kementerian Pertanian Rp4,422 triliun dari Rp15,470 triliun dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp4,399 triliun dari Rp16,263 triliun.
Sementara, K/L yang tidak mengalami pemotongan anggaran adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki anggaran Rp80,661 triliun, Komisi Pemilihan Umum yang memiliki anggaran Rp15,410 triliun dan Badan Pengawas Pemilu yang memiliki anggaran Rp3,326 triliun.
Selain itu, masing-masing K/L diharapkan melakukan identifikasi secara mandiri (self blocking) terhadap program atau kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan.
Penghematan dan pemotongan anggaran dilakukan terutama terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat atau konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak.
Penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan terhadap anggaran pendidikan, anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah serta anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU).
Langkah baik Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai pengajuan RAPBN-Perubahan 2014 yang di dalamnya terdapat rencana memotong anggaran belanja K/L sebesar Rp100 triliun, merupakan langkah yang baik.
"Ini (pemotongan anggaran) merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah yang baik dimana pemerintah tidak ingin fiskal pada kuartal empat 2014 defisitnya besar. Jadi dari sekarang sudah diajukan untuk dibahas di APBN-P," ujar Agus, yang juga merupakan mantan Menteri Keuangan ini.
Menurut dia, seandainya pemerintah tidak mampu mengurangi belanja dari 86 K/L tersebut, perlu ada penyikapan lain agar fiskal berkesinambungan, karena target pemotongan anggaran tersebut dirasakan terlalu tinggi.
"Saya melihat alternatif yang ada adalah kalau tambahan penerimaan sulit, kalau tambah utang juga tidak terlalu baik, yang ada, pemotongan belanja negara atau penyesuaian harga BBM, kurangi subsidi BBM dan listrik," ujar Agus.
Sementara, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan pemotongan anggaran itu sangat berat dilakukan, karena nilainya yang sangat tinggi, dan berpotensi mengganggu program kerja yang telah direncanakan sebelumnya.
Hermanto hanya mengusulkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dipotong sebanyak Rp4 triliun, yang berasal dari dana sisa tender dan proyek yang belum dilakukan lelang, lebih rendah dari target pemangkasan yang ditetapkan dalam In
http://www.rimanews.com/read/2014060...aran-dipangkas
Rizal Ramli:
Presiden Mendatang Harus Bisa Atasi Quatro-Deficits
Selasa, 07 Januari 2014 01:10
Jakarta, Sayangi.com - Presiden Indonesia yang terpilih pada Pilpres 2014 harus bisa menyelamatkan ekonomi nasional yang kini berada dalam kondisi lampu kuning, kata ekonom senior Rizal Ramli.
"Presiden mendatang harus bisa menyelesaikan masalah makro ekonomi dan bisa mengatasi quatro-deficits," katanya ketika menjadi pembicara dalam Seminar "2014 Indonesia Harus Berbuat Apa?" di Kampus Politeknik Negeri Malang, Jatim, Senin (6/1), seperti dikutip Antara.
Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin, Rizal mengatakan "quatro-deficits" adalah defisit neraca perdagangan sebesar 6 miliar dolar AS, defisit neraca pembayaran minus 9,8 miliar dolar AS, deficit balance of payments minus 6,6 miliar dolar AS pada Q1-2013, dan defisit APBN plus utang Rp 2.100 triliun.
Menurut peserta Konvensi Capres Rakyat nomor urut 1 itu, pemimpin citra bukanlah solusi atas keterpurukan ekonomi dan permasalahan bangsa lainnya.
"Quatro-deficits tidak terjadi dalam satu dua hari. Karenanya pemimpin terpilih nanti harus merupakan bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah," katanya
Masalah lain yang harus bisa diatasi presiden terpilih mendatang, kata Menteri Koordinator Perekonomian era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang saat ini terbelakang di antara lima negara ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
"Ini tugas kita, bagaimana yang 80 persen ini bisa naik kelas, bisa merasakan kemerdekaan. Kita harus wujudkan, kita tidak punya pilihan, rakyat harus sejahtera," tegasnya.
Bagi Rizal Ramli, meningkatkan kesejahteraan rakyat bisa dicapai dengan cara menjalankan ekonomi konstitusi secara utuh. "Laksanakan model pembangunan berbasis nasionalisme. Inilah yang harus kita ubah di 2014," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa bantuan dari Bank Dunia, IMF dan sejenisnya hanya menghasilkan hidup bangsa ini pas-pasan, dan gap kaya miskin semakin lebar.
"Tidak benar sebuah negara bisa maju dengan utang asing. Jepang dan China contoh Negara yang bisa maju tidak dengan utang. Jepang butuh 30 tahun mengejar ketertinggalan dari Barat. Jepang tidak kaya sumber daya alam, tetapi mereka investasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimulai dengan Restorasi Meiji. Generasi muda Jepang dipaksa pemimpinnya agar cerdas tetapi tetap memiliki nasionalisme," katanya.
Melihat sumber daya alam Indonesia yang melimpah, Rizal Ramli berpendapat seharusnya Indonesia bisa lebih cepat mengejar ketertinggalan. "Sumber daya alam kita melimpah, kita bisa dalam waktu lima tahun," ujarya
http://www.sayangi.com/politik1/read...uatro-deficits
Rizal Ramli: Inilah 3 Defisit Warisan Pemerintahan SBY
Rabu, 03 Juli 2013, 15:39 WIB
BISNIS.COM, JAKARTAâ??Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebutkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan tiga defisit yang tidak bisa diselesaikan sehingga kian menyengsarakan rakyat.
Menurut mantan pejabat tinggi di era pemerintahan Abdurahman Wahid itu, defisit pertama adalah defisit anggaran yang semakin membesar dari tahun ke tahun.
Defisit kedua adalah current acount deficit atau defisit transaksi berjalan yang membuat spekulan asing kian merajalela berspekulasi di Indonesia.
Defisit ketiga adalah defisit neraca pembayaran. Dengan defisit tersebut, ujarnya tingkat bunga perbankan akan naik sehingga memicu overheat perekonomian nasional.
Dia mengkhawatirkan overheat ekonomi tersebut mulai ditandai dengan kenaikan harga tanah yang tidak terkendali. Sedangkan pada sisi lain rupiah terus tertekan dari mata uang asing. â??Pemerintahan ini akan mewariskan tripple deficit. Rupiah akan anjlok, ekspor akan turun dan Indonesia akan menjadi saran tembak para spekulan,â?? ujarnya dalam diskusi bertema Meredam Dampak Kenaikan Sembako terhadap Daerah di Gedung Dwewan Perwakilan Daerah (DPD) , Rabu (3/7/2013). Selain Rizal, turut menjadi nara sumber Anggota DPD Junita Maskun Sofwan dan Iryani dari YLKI.
Sementara itu, terkait upaya untuk meredam dampak kenaikan harga sembako, rizal mengatakan pemerintah harus memberlakukan sistem tarif sebagai sistem kuota untuk impor kebutuhan pokok. Menurutnya, permainan kartel sembako, selama ini telah membuat harga kebutuhan pokok melambung tinggi.
Kondisi itu, ujarnya, diperburuk oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang diberlakukan saat menjelang masuknya bulan puasa. â??Hapuskan sistem kuota dan gunakan sistem tarif.Tapi persoalannya kalau dihapus para pelaku kartel itu tidak bisa menyetor dana untuk keprluan politik ke pemerintah,â?? ujarnya.
http://m.bisnis.com/quick-news/read/...merintahan-sby
Mau mengurus Perekonomian 240 juta Penduduk Indonesia, sementara ini yang terjadi ketika Jokowi memimpin Jakarta ....
Quote:
Mantan Wagub DKI Jakarta Prijanto:
Jokowi pemimpin yang tidak bertanggung jawab
Selasa, 27 Mei 2014 14:30
Merdeka.com - Mantan wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengkritik kinerja Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan roda pemerintahan Ibu Kota. Menurut dia, mantan wali kota Solo itu dianggap tak becus dalam menyelesaikan kasus Trans Jakarta. Prijanto juga menyebut banyak kepala dinas yang mengeluh kepada dirinya karena kinerja Jokowi.
"Kasus korupsi bus Trans Jakarta itu hanya salah satu contohnya saja. Suatu ketika saya pernah sampaikan pentingnya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red), tapi dijawabnya tidak penting," ujarnya dalam rilis persnya, di Jakarta, Selasa (27/5).
"Banyak Kadis yang mengeluh pada saya. Mereka bingung harus melakukan apa. Setiap mereka memaparkan sesuatu, Jokowi tidak pernah memberikan keputusan, petunjuk atau arahan kerja. Tetapi malah ingin cepat-cepat keluar," tambahnya.
Tidak hanya itu, staf dan karyawan banyak yang mengeluhkan selama bekerja di bawah kepemimpinan Joko Widodo. "Staf atau karyawan Jokowi yang menyampaikan ke saya. Mereka heran, ini gubernur aneh. Di luar banyak dipuji karena dianggap dekat dengan rakyat tapi dengan bawahan sendiri tidak dekat," tuturnya.
Atas dasar itu, Prijanto pun menilai sosok kepemimpinan Jokowi buka tipe yang bertanggung jawab kepada masyarakat. "Saya menilai Jokowi bukan tipe pemimpin bertanggung jawab. Saya pernah bertanya, mengapa PT MRT banyak dikendalikan oleh orang Ahok? Jokowi dengan santai menjawab, biarin. Kalau MRT gagal yang salah Wagub, tapi kalau MRT berhasil yang dikenang Gubernur," tandasnya.
Seperti diketahui, Prijanto merupakan mantan Wakil Gubernur DKI yang awalnya cukup dekat dengan Jokowi. Bahkan saat pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Prijanto kerap dimintai masukan oleh Jokowi tentang kondisi Jakarta. Hal tersebut membuat Prijanto mengenal dengan baik sosok Jokowi. Hubungan Prijanto dengan Jokowi mulai renggang karena perbedaan prinsip terkait korupsi taman BMW.
http://www.merdeka.com/peristiwa/pri...ung-jawab.html
Jokowi Nyapres, Pengamat: Jakarta Terbengkalai
JUM'AT, 23 MEI 2014 | 03:03 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Yayat Supriatna menyatakan ragu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih memikirkan daerah pemerintahannya. Saat ini Jokowi dianggap lebih sibuk memikirkan langkah-langkah untuk menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia. "Sekarang sibuk agenda capres, ini berpengaruh pada koordinasi dengan jajarannya," ujar Yayat kepada Tempo, Kamis, 22 Mei 2014. Ia menduga banyak agenda Jokowi sebagai gubernur yang terbengkalai. "Memang sekarang rapat-rapat program Jokowi masih ada (hadir)?" ujar Yayat.
Menurut dia, bila sering absen, aktivitas Jokowi ini menganggu stabilitas pemerintahan di Balai Kota. "Banyak program yang harus dijalankan dan anggaran harus terserap. Koordinasi tentang ini harus tetap ada," ujarnya. Ia menyatakan Jokowi memang harus segera menanggalkan jabatannya, apa pun caranya. Gubernur DKI Jakarta ini memang sudah mengajukan cuti dan mulai efektif berlaku pada awal Juni mendatang. Oleh sebab itu, posisi Jokowi sebagai pemangku kebijakan bisa digantikan oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. "Enggak bisa ditinggal begitu saja kan, harus ada pengawalan program yang perlu diawasi," ujarnya. Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan partai koalisinya untuk menjadi calon presiden.
Ia dipasangkan dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Agendanya sebagai capres, baik agenda resmi dari Komisi Pemilihan Umum maupun agenda partai, cukup padat. Kemarin, Kamis, 22 Mei 2014, Jokowi tidak ngantor karena menjalani pemeriksaan kesehatan sejak pagi hingga sore di RS Pusat Angkatan Darat. Jokowi mengatakan, meski sibuk urusan capres, koordinasi dengan jajaran anak buahnya masih aman.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...a-Terbengkalai
---------------------------
Kalau ekonomi Indonesia ruwet, rakyat dan buruh resah, maka setiap hari pasti akan ada demo dan protes ke Istana jokowi. Apabila koalisi Pemerintahan Jokowi di DPR tetap kurus hanya berisi Nasdem dan PKB, sementara parpol lainnya tak diajak dalam kekuasaan ... maka siap-siap saja mereka akan melakukan 'kudeta konstitusional' seperti kasus Presiden Gus Dur dulu. Suram?
