http://poskotanews.com/2014/08/01/dp...an-hak-angket/
Quote: jumat, 1 Agustus 2014 22:44:01 WIB
Mosi Tidak Percaya ke Jokowi-Ahok
DPRD DKI Bakal Gulirkan Hak Angket
jokowi-ahok
JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan DPRD DKI Jakarta bakal menggulirkan hak angket sebagai mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wagub Ahok. Ini menyusul mandeknya pembangunan infrastruktur di ibukota tahun ini.
Menurut anggota Komisi C DPRD DKI, Ahmad Husin Alaydrus, legislatif adalah representatif dari warga Jakarta. Dengan tidak adanya pembangunan, jelas yang dirugikan rakyat Jakarta. Program penanganan banjir dan penyediaan transportasi yang aman dan nyaman mandek. Padahal dua masalah ini sangat krusial dihadapi ibukota.
"Hak angket hingga mosi tidak percaya memiliki dasar yang cukup kuat untuk dilayangkan kepada Gubernur DKI, Jokowi. Apalagi sejak awal menjabat yang bersangkutan gembar-gembor tentang berbagai program pembangunan tersebut. Tapi kenyataannya nihil," tegas politisi Partai Demokrat ini, Jumat (1/8).
CARI SOLUSI
Ketua Fraksi Golkar, Ashraf Ali, mengungkapkan mandeknya pembangunan ini harus menjadi perhatian serius jajaran Pemprov DKI. Mengingat saat ini penggunaan anggaran telah memasuki akhir kuartal kedua.
"Pemprov DKI harus segera menemukan solusi. Jelas ini merugikan rakyat Jakarta," tegas Ashraf, anggota Komisi E.
Perubahan sistem lelang satu pintu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) seharusnya tidak menjadi alasan. Pasalnya, Jokowi dari awal harus memperhitungkan efektivitas kinerja dari unit kerja ini. Di antaranya, menyangkut sarana prasarana serta sumber daya manusia (SDM). "Masyarakat tahunya ada pembangunan. Untuk urusan kendala, gubernur dan wakil gubernurlah yang harus memikirkan penyelesaiannya," ucap Ashraf.
Sebagai salah satu unsur pemerintahan di ibukota, Ashraf mengaku DPRD telah berkali-kali memanggil pihak Pemprov DKI untuk urun rembug mencari solusi guna mempercepat pembangunan di tahun ini. "Kita minta setiap perkembangan lelang pembangunan dilaporkan sebagai bahan evaluasi," tandas Ashraf.
MASA LELANG
Diberitakan Pos Kota, Jumat (1/8), hingga kuartal kedua 2014, di ibukota relatif nihil pembangunan. Belum ada satupun proyek infrastruktur yang telah memasuki masa lelang. Kondisi ini dikeluhkan pengusaha rekanan yang selama ini menjalani proyek pembangunan.
Menurut Laode Jumaidin, anggota Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) biasanya pada periode yang sama hampir 30 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terserap.
Secara terpisah, Sekdaprov DKI, Saefullah mengatakan akan terus memantau dan membantu ULP guna menjalankan tugasnya dalam melakukan pelayanan lelang terpadu satu pintu. "Semakin cepat ULP melakukan lelang, maka semakin tinggi realisasi penyerapan anggaran Pemprov DKI tahun ini." (guruh)
Quote: Menurut anggota Komisi C DPRD DKI, Ahmad Husin Alaydrus, legislatif adalah representatif dari warga Jakarta.
Quote: jumat, 1 Agustus 2014 22:44:01 WIB
Mosi Tidak Percaya ke Jokowi-Ahok
DPRD DKI Bakal Gulirkan Hak Angket
jokowi-ahok
JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan DPRD DKI Jakarta bakal menggulirkan hak angket sebagai mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wagub Ahok. Ini menyusul mandeknya pembangunan infrastruktur di ibukota tahun ini.
Menurut anggota Komisi C DPRD DKI, Ahmad Husin Alaydrus, legislatif adalah representatif dari warga Jakarta. Dengan tidak adanya pembangunan, jelas yang dirugikan rakyat Jakarta. Program penanganan banjir dan penyediaan transportasi yang aman dan nyaman mandek. Padahal dua masalah ini sangat krusial dihadapi ibukota.
"Hak angket hingga mosi tidak percaya memiliki dasar yang cukup kuat untuk dilayangkan kepada Gubernur DKI, Jokowi. Apalagi sejak awal menjabat yang bersangkutan gembar-gembor tentang berbagai program pembangunan tersebut. Tapi kenyataannya nihil," tegas politisi Partai Demokrat ini, Jumat (1/8).
CARI SOLUSI
Ketua Fraksi Golkar, Ashraf Ali, mengungkapkan mandeknya pembangunan ini harus menjadi perhatian serius jajaran Pemprov DKI. Mengingat saat ini penggunaan anggaran telah memasuki akhir kuartal kedua.
"Pemprov DKI harus segera menemukan solusi. Jelas ini merugikan rakyat Jakarta," tegas Ashraf, anggota Komisi E.
Perubahan sistem lelang satu pintu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) seharusnya tidak menjadi alasan. Pasalnya, Jokowi dari awal harus memperhitungkan efektivitas kinerja dari unit kerja ini. Di antaranya, menyangkut sarana prasarana serta sumber daya manusia (SDM). "Masyarakat tahunya ada pembangunan. Untuk urusan kendala, gubernur dan wakil gubernurlah yang harus memikirkan penyelesaiannya," ucap Ashraf.
Sebagai salah satu unsur pemerintahan di ibukota, Ashraf mengaku DPRD telah berkali-kali memanggil pihak Pemprov DKI untuk urun rembug mencari solusi guna mempercepat pembangunan di tahun ini. "Kita minta setiap perkembangan lelang pembangunan dilaporkan sebagai bahan evaluasi," tandas Ashraf.
MASA LELANG
Diberitakan Pos Kota, Jumat (1/8), hingga kuartal kedua 2014, di ibukota relatif nihil pembangunan. Belum ada satupun proyek infrastruktur yang telah memasuki masa lelang. Kondisi ini dikeluhkan pengusaha rekanan yang selama ini menjalani proyek pembangunan.
Menurut Laode Jumaidin, anggota Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) biasanya pada periode yang sama hampir 30 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terserap.
Secara terpisah, Sekdaprov DKI, Saefullah mengatakan akan terus memantau dan membantu ULP guna menjalankan tugasnya dalam melakukan pelayanan lelang terpadu satu pintu. "Semakin cepat ULP melakukan lelang, maka semakin tinggi realisasi penyerapan anggaran Pemprov DKI tahun ini." (guruh)
Quote: Menurut anggota Komisi C DPRD DKI, Ahmad Husin Alaydrus, legislatif adalah representatif dari warga Jakarta.
alay, emang ente ente masih dipercaya jadi representatif warga DKI di pileg kemaren
Link: http://adf.ly/qmfIk
