Jumat, 01 Agustus 2014, 09:35 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai NasDem Despen Ompusunggu mengingatkan, pencarian para figur untuk mengisi jajaran kabinet, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut untuk mencegah campur tangan mafia yang ingin menancapkan pengaruh di dalam pemerintahan.
"Memang penunjukan calon menteri merupakan hak prerogatif seorang presiden, tapi tanpa transparansi, kontrol dan akuntabilitas publik, serta dilakukan oleh tim berintegritas tinggi, akan rawan terhadap tangan-tangan mafia untuk menempatkan orang-orangnya sebagai pembantu presiden," tutur Despen melalui siaran persnya yang diterima Republika, Jumat (8/1).
Ia mengingatkan, beberapa kementerian yang selama ini diduga kuat marak permainan dan pengaruh mafia, semisal mafia Migas di jajaran ESDM, mafia bibit dan pangan di Kementerian Pertanian, termasuk ketidakmampuan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberantas illegal fishing yang merugikan negara triliunan rupiah.
Kemungkinan di kementerian lainnya juga ada mafianya, terkait proyek dan perizinan, yang ujung-ujungnya menimbulkan inefisiensi birokrasi dan kerugian negara.
Menurutnya, segala tindakan Jokowi-JK haruslah mencerminkan perubahan perilaku politik menuju Indonesia yang lebih baik, khususnya menghilangkan pengaruh mafia dalam kekuasaan, diawali dengan pemilihan personil kabinet yang benar-benar steril dari pengaruh mafia. Memutus mata rantai mafia dan pengusaha hitam, memang membutuhkan nyali politik. Namun Despen percaya, Jokowi-JK mampu melakukannya, karena punya modalitas politik bersama, sehingga tak usah punya keraguan.
http://www.republika.co.id/berita/na...disusupi-mafia
Jokowi Sebut Di Kubu Sebelah Ada Mafia Sapi, Mafia Haji, dan Mafia Minyak
Wednesday, 02 July 2014, 19:36 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Calon presiden (capres) nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) berkampanye tertutup di Gedung Serbaguna Assakinah, Cianjur, Jawa Barat. Di hadapan seribuan simpatisan pendukungnya, Jokowi curhat tentang persoalan impor pangan yang melanda Indonesia. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki kekayaan pangan yang melimpah.
Cianjur misalnya merupakan sentra penghasil beras unggulan di Indonesia. "Cianjur kan lumbungnya padi. (Beras) Pandanwangi kan enak. Pulen dan wangi," kata Jokowi, Selasa (2/7).
Dengan kekayaan alam yang melimpah Indonesia harusnya bisa menjadi negara pengeksport beras. Bukan pengimport beras. Atas persoalan tersebut Jokowi lantas menanyakan kepada para simpatisan mengapa Indonesia selalu mengimport beras. "Ada yang tahu sebabnya apa?" tanya Jokowi.
Mendengar pertanyaan Jokowi, sejumlah relawan meneriakan kata yang selama ini identik dengan slogan kampanye Prabowo Subianto. "Bocooor!," teriak para simpatisan.
Jokowi mengatakan persoalan import pangan terjadi karena ada mafia yang mencari keuntungan. Dia kemudian membuat sindiran yang terkesan mengarah pada koalisi partai Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Katanya di situ katanya ada mafianya. Mafia daging ada. Beras ada. Haji ada. Minyak ada. Semua ada," ujar Jokowi.
Sebaliknya Jokowi justru membangga-banggakan koalisi partai pengusungnya. "Di tempat kita yang baik-baik," katanya.
Jokowi mengatakan menyelesaikan import pangan sebenarnya bukan hal sulit. Yang membuat sulit adalah banyak kepentingan yang terlibat dalam bisnis import.
Jokowi menjanjikan apabila dirinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, tidak akan ada lagi import pangan ke Indonesia. "Kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang jadi presiden, kita harus berani stop import pangan, stop import beras, stop import daging, stop import kedelai, stop import sayur, stop import buah, stop import ikan.
Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi.
Jokowi yakin dengan keberanian menghentikan import Indonesia akan bergerak menjadi negara mandiri. Para petani akan bersemangat menghasilkan produksi karena tahu hasil tani yang mereka hasilkan akan diserap pasar. "Bayangkan kita jerih payah produksi eh ada import.
Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu petani harus dimuliakan," ujar Jokowi.
http://www.republika.co.id/berita/pe...n-mafia-minyak
KAMIS, 31 JULI 2014 | 08:50 WIB
Jokowi Prioritaskan Berantas Mafia Migas
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi akan memprioritaskan pemberantasan mafia minyak dan gas bumi (migas) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut dia, praktek mafia migas di Kementerian Energi sudah sangat kuat dan merugikan negara.
Untuk membersihkan dari praktek mafia di sektor migas, ujar Jokowi, Kementerian Energi harus dipimpin seorang yang memiliki integritas. "Perlu ada pemimpin dengan leadership yang kuat," ujarnya di Solo, 26 Juli 2014.
Menurut dia, nantinya menteri yang memimpin Kementerian Energi mampu bekerja dengan cepat dan membereskan persoalan. Selama ini praktek mafia migas bebas berkeliaran di Kementerian akibat lemahnya pengawasan. "Kita sering kedodoran di manajemen pengawasan," tuturnya. (Baca: Jokowi: Banyak Mafia di Kementerian ESDM)
Selain Kementerian Energi, Jokowi juga memprioritaskan pembenahan di Kementerian Pertanian yang sebelumnya terkait dengan praktek kotor impor daging sapi. Menurut dia, dua kementerian ini menjadi prioritas sesuai dengan visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla.
Dituding lembaganya menjadi sarang mafia migas, juru bicara Kementerian Energi, Saleh Abdurrahman, membantahnya. "Jangan hanya duga-duga. Silakan dibuktikan kalau memang punya datanya. Kita bongkar bareng-bareng," katanya kepada Tempo, 30 Juli 2014.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...as-Mafia-Migas
-------------------------
Itumah yang dimaksud adalah 'mafia kabinet'. Tim penyusun pemerintahan peralihan Jokowi yang akan dibentuk, tentu sangat rawan disusupi oleh mafia-mafia berbagai kepentingan pada proses 'tawar-menawar' untuk mengisi figur yang akan masuk ke kabinet Jokowi kelak. Maka untuk amannya, sebaiknya rtim peralihan seperti itu dibatalkan saja. Kecuali kalau dibentuk oleh PDIP atas inisiatif Megawati
Link: http://adf.ly/qkpi4
