PRESIDEN terpilih Joko Widodo masih mengunci mulut untuk membeberkan nama-nama calon menteri di kabinetnya. Namun, ia bakal lebih mempertimbangkan calon dari koalisinya.
Sumber Media Indonesia yang dekat dengan Koalisi Indonesia Hebat mengungkapkan nama Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani sangat berpeluang menduduki jabatan menteri koordinator perekonomian.
Terkait dengan tawaran itu, ia mengungkapkan Jokowi pernah menjalin hubungan via telepon dengan Sri Mulyani. Begitu pula Jusuf Kalla yang sempat bertemu saat berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat, Agustus lalu. ''Nama Sri Mulyani juga sudah mendapat restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,'' ungkap sumber itu saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Soal posisi menteri keuangan, kepemimpinan Chatib Basri bakal diserahkan ke wakil menterinya, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. ''Ini karena pemikiran Chatib lebih cocok sebagai akademisi,'' ujar sumber.
Adapun nama Hasto Kristiyanto dan Eva Sundari mencuat sebagai kandidat yang dipertimbangkan dari PDIP. Sementara itu, nama mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini Soemarno, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan, dan mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Pandjaitan dikabarkan juga masuk kandidat yang dikantongi Jokowi.
Munculnya nama Sri Mulyani sebagai calon kuat menko perekonomian bakal mendapat penolakan keras. Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan pencalonan Sri Mulyani menunjukkan ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap asing.
''Kalau benar Sri Mulyani dalam kabinet, itu akan mendapat perlawanan kuat Koalisi Merah Putih karena kami menjadi benteng terakhir kedaulatan ekonomi Indonesia,'' ujarnya.
Di sisi lain, Menkeu Chatib Basri mengusulkan tiga opsi terkait dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. ''Bisa di bawah koordinasi Kemenkeu atau lembaga yang bertanggung jawab langsung ke presiden, atau memberi fleksibilitas bagi ditjen pajak agar lebih leluasa dalam mengumpulkan pajak,'' kata Chatib.
http://www.mediaindonesia.com/hottop...omi/2014/10/14
Karena wiwi hanya petugas partai, makanya untuk memilih menteri butuh bimbingan, masukan dan nasihat dari Ketum atau Pembina, dalam hal ini Megatron... Dari jaman Soeharto sampe Beyek pun gitu... bahkan seorang Presiden pun punya penasihat di Istana
- http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_P...angan_Presiden
Beda cerita klo wiwi ketum atau pembina, semua kewenangan memilih menteri ada di tangan dia.
panasbung gagal onani
Dikutip dari: http://adf.ly/sqzCk
