JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia sebentar lagi resmi dipimpin oleh Presiden baru, yakni Joko Widodo atau Jokowi, bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, hasil Pemilu 2014.
Salah satu hal yang hingga kini banyak menjadi perbicangan adalah mengenai siapa saja yang akan menduduki kursi menteri di kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Jokowi-JK telah mengumumkan postur kabinet pemerintahannya di Rumah Transisi (kepemimpinan nasional) di Jakarta pada Senin (15/9/2014).
Dari 34 kementerian yang ada, Jokowi akan memberikan jatah 16 kursi menteri untuk partai politik dan sisanya dari kalangan profesional.
Rakyat tentu berharap agar kabinet mendatang sesuai dengan kehendak rakyat terhadap perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.
Stand Up Comedian yang juga aktivis sosial di Twitter, Sammy D. Putra, mengatakan, masyarakat di media sosial memang ramai menunggu pengumuman kabinet. Dia berpendapat agar jangan sampai kabinet yang terbentuk nanti seperti menteri-menteri sebelumnya yang segera mengakiri tugasnya.
Menurutnya, kabinet yang baik adalah yang bersadarkan kompetensi para menterinya.
Sammy menilai langkah Jokowi sudah tepat ketika ada usulan menteri via online. Namun, hal tersebut bisa menjadi bumerang kalau sekadar formalitas.
"Jangan sampai kepercayaan masyarakat dibunuh Jokowi sendiri," kata pemilik akun Twitter @NOTASLIMBOY dengan lebih dari 82.800 followers tersebut.
Menurut Pengamat Politik Yuniarto Wijaya, bagaimana Joko Widodo menyusun struktur kabinet nanti akan menjadi simbolisasi pertamanya sebagai seorang presiden rakyat yang menang karena kekuatan dukungan rakyat dan relawan, bukan hanya partai.
" Jokowi harus mampu menunjukkan bahwa dirinya bukan presiden partai tertentu. Maka pengumuman mengenai kementerian harus menunjukkan bahwa kabinet tersebut kabinet kerja, profesional, ahli, dan bukan transaksional," katanya.
Kalau ini gagal, kata Yuniarto, maka sulit untuk berharap pada kekuatan publik dalam mendukung pemerintahannya lima tahun ke depan.
Mengenai jatah 16 kursi menteri untuk kalangan partai politik, Yuniarto berpendapat bahwa politik akomodatif semacam itu tidak bisa hilang.
"Tapi setidaknya ada dua indikator apakah orang parpol ini profesional atau tidak," katanya.
Pertama, masyarakat dapat mencari informasi lewat internet mengenai rekam jejak orang parpol yang terpilih menjadi menteri dan menilainya sendiri.
Kedua, dibutuhkan keberanian Jokowi untuk membuktikan konsistensi pernyataannya tentang siapapun yang terpilih menjadi menteri dari kalangan partai harus mundur dari jabatannya di parpol.
"Mungkin saja nanti Cak Imin (Muhaimin Iskandar) atau Puan Maharani harus mundur dari partainya karena jadi menteri. Tapi itulah diferensiasi dan konsistensi Jokowi, dan ini adalah tradisi baru," kata Yuniarto.
Menurutnya, kabinet yang baik adalah yang disusun atas pilar 3C, yaitu "competence", "coalition", dan "chemistry". Kompetensi harus menjadi pilar utama, karena hal itu adalah yang paling objektif.
"Kalau unsur koalisi lebih besar untuk indikator seorang menteri, maka Jokowi telah tersandera partai. Kalau 'chemistry' atau berdasarkan kecocokan pribadi, maka Jokowi tersandera dirinya sendiri," katanya.
Namun, menurut Yuniarto, calon Presiden terpilih Jokowi adalah sosok yang sadar akan permasalahan bangsa dan paham bahwa masalah tersebut tidak bisa selesai dan diselesaikan sendiri.
"Semoga benar-benar menjadi kabinet ahli," katanya.
Pengamat Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito berpendapat bahwa pemilihan kabinet yang dilakukan oleh Jokowi akan berpengaruh pada sepak terjang yang mungkin dilakukan lawan politiknya.
"Tantangan ini harus bisa dijawab dengan pemilihan komposisi kabinet. Makin cepat Jokowi membuktikan, maka akan secara bertahap mengatasi kecenderungan manuver bergaya sirkus dari parlemen," katanya.
Sebagai langkah jangka pendek, Jokowi harus konsisten dalam memilih para pembantunya. Semua yang terpilih dalam komposisi kabinet harus punya prasyarat kompetensi, bersih dari korupsi, dan kredibel.
"Jika itu terwujud, maka sulit bagi kelompok yang ingin menghambat Jokowi dengan berusaha merebut ruang dan peran yang dijalankannya," kata dosen Sosiologi FISIPOL UGM itu.
Arie berpendapat agar Jokowi tidak menolerir calon menteri yang transaksional dan memiliki rekam jejak yang buruk.
" Anggota kabinet yang dipilih harus berani ambil risiko untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan tidak tersandera kepentingan parpol, mampu membedakan corak kabinet SBY, dan menjadi menteri yang bisa bekerja cepat seperti langgam kerja Jokowi," katanya.
Karakter Jokowi
Seniman Abdee Negara mengatakan bahwa kabinet harapan rakyat, apapun nanti kabinetnya, harus mencerminkan karakter Jokowi sendiri.
"Kalau Jokowi membuka ruang partisipasi rakyat, kabinetnya harus punya karakter seperti itu pula," kata seniman yang juga aktif sebagai Relawan Jokowi tersebut.
Menurutnya, sepak terjang Jokowi juga harus tercermin di kabinetnya nanti, di mana kabinetnya tersebut harus mampu memperlihatkan karakter khas Jokowi yang gigih dan mengerti apa yang harus dilakukan.
"Sehingga relawan rela melakukan apapun untuk mendukung kebijakan yang kemungkinan diusung," kata gitaris grup band Slank tersebut.
Pengamat Politik Andrinof Chaniago mengatakan hal yang serupa, bahwa kabinet Jokowi harus mampu mencerminkan karakter pemimpinnya.
"Kriterianya yaitu profesional, berintegritas, teruji, gigih, sungguh-sungguh menunjukan dedikasi dan punya karya untuk masyarakat," katanya.
Menurutnya, ciri dan karakter kepemimpinan Jokowi tampil dari kegigihan untuk berbuat sesuatu dan dengan menunjukkan hal-hal yang harus diwujudkan.
"Itu cara Jokowi sejak dari Solo, menghasilkan sesuatu untuk masyarakat. Bikin sampai jadi, biarkan itu berfungsi, maka masyarakat akan percaya dan termotivasi," kata Andrianof.
Baginya, kabinet adalah permasalahan jangka panjang, karena sekali dibentuk akan menentukan kinerja pemerintahan lima tahun ke depan.
"Kalau kita tidak berpartisipasi untuk mempengaruhi dan mengingatkan, maka bisa saja Jokowi-JK lupa bahwa kabinetnya adalah kabinet untuk rakyat," kata dosen FISIP UI tersebut.
Andrinof mengatakan, selama ini Jokowi dinilai memiliki cara berpikir politiknya sendiri, yaitu mencari dan mengumpulkan usulan terbaik untuk kemudian memutuskan.
"Jokowi bukan seorang yang gemar membaca buku. Dia lebih memilih mendengarkan lalu ambil keputusan dan selalu berinteraksi dengan masyarakat. Hal tersebut bukan untuk manipulasi komunikasi, namun guna mengambil nilai produktifnya," kata Andrinof.
Karena bagi Jokowi, katanya, demokrasi adalah dialog dan seni mendengar yang kemudian membangun bersama-sama. Proses pembentukan kabinet pasti tidak lepas dari konteks seperti itu.
Andrinof berpendapat bahwa menteri yang dipilih nanti harus paham apa yang dituju dan bagaimana cara mencari tujuan. Menurutnya, peluang masih ada untuk mencapai titik optimal mewujudkan kabinet harapan rakyat.
sumber
========
Link: http://adf.ly/sl4H4
