Pengumuman Kabinet Batal, Banyak "Profesional Partai" KIH Kena Kartu Merah a KPK ?

Thursday, October 23, 2014

Dapat Rekomendasi KPK dan PPATK, Jokowi: Kabinet Ada Perubahan Sedikit

Presiden Jokowi sudah selesai menetapkan nama menteri yang duduk di kabinet. Tapi karena mendapat masukan KPK dan PPATK dipastikan ada perubahan.

"Sebetulnya sudah selesai, kemarin baru menerima masukan PPATK dan KPK, ada perubahan sedikit," kata Jokowi dalam wawancara dengan MetroTV, Senin (20/10/2014) malam.

Menurut Jokowi, kabinet dia tetap mengutamakan kabinet yang profesional. Di mana jumlah profesional lebih banyak sekitar 18 orang.

"Kita tidak memakasa semua suka, pasti ada yang komplain. Yang penting kabinet bekerkja, yang mau mendekat dengan rakyat, membereskan problem yang ada," urai dia.

Berikut nama-nama sebagian calon menteri yang beredar:

- Eva Sundari
- Anies Baswedan
- Muhaimin Iskandar
- Komjen Pol Budi Gunawan
- Hamid Awaluddin
- Irjen Pol Syafrudin
- Tjahjo Kumolo
- Pramono Anung
- Puan Maharani
- Yunus Husein
- Hasto Krisyanto
- Mas Achmad Santosa
- Darmin Nasution
- RJ Lino
- Dr. Anwar‎
- Ignasius Jonan
- Luhut Panjaitan
- Yuddy Chrisnandi
- Marwan Jafar
- Rusdi Kirana
- Jimmly Asshiddiqie
- Pratikno
- Ferry Mursyidan Baldan
- Jhonny Darmawan
- Sudhamek
- Siti Nurbaya
- Wiranto
- M Yusuf

Jokowi Tak Boleh Abaikan Masukan KPK soal Calon Menteri Bertanda Kuning dan Merah

KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan masukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan tanda merah dan kuning terhadap sejumlah nama calon menteri yang diajukan Jokowi. Calon-calon ini dinilai KPK berpotensi terjerat kasus korupsi.

Tantowi mengatakan, Jokowi harus segera mengganti nama-nama yang dianggap bermasalah itu dengan calon baru. Menurut Tantowi, hal ini tak akan mudah dilakukan Jokowi mengingat ada tarik menarik kepentingan politik dalam menempatkan seseorang sebagai menteri.

"Nama-nama (yang bermasalah) itu kan kadung bocor ke masyarakat. Apabila Jokowi tidak menggantinya tentu harus siap menghadapi KPK," kata Tantowi kepada Kompas.com, Kamis (23/10/2014).

Menurut dia, penilaian KPK tidak dapat diabaikan karena merupakan hasil penelusuran rekam jejak. Apalagi, kata dia, Ketua KPK Abraham Samad telah mengingatkan Jokowi untuk mengindahkan masukan KPK.

Tantowi menambahkan, Jokowi harus peka terhadap peringatan yang diberikan KPK. Apabila calon menteri yang telah ditandai terpilih dan KPK membuktikan omongannya, maka akan menghambat kinerja pemerintahan Jokowi.

"Rekomendasi ini harus diindahkan apabila Jokowi tidak ingin dicap tidak responsif. Memang tidak mudah karena pasti akan terjadi tarik menarik kepentingan ketika akan menggatinya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Abraham Samad mengatakan, berisiko bagi Jokowi jika tetap memasukkan nama-nama calon dengan tanda merah dan kuning dalam kabinetnya.

"Artinya kalau merah tidak lama lagi, mungkin satu tahun (akan ditetapkan sebagai tersangka korupsi). Kalau kuning, mungkin dua tahun lagi. Tetapi yang jelas antara yang diberi tanda merah dan kuning itu tidak boleh jadi menteri," kata Samad, di Gedung KPK usai bertemu dengan Jokowi di Istana Presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan ada delapan nama yang dinilai tidak layak menjadi menteri dalam kabinetnya. Hal itu dikatakan Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (22/10/2014).

"Kemarin kan kami menyampaikan itu (nama-nama calon menteri) kepada KPK dan PPATK. Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan," ujar Jokowi.

Jokowi enggan menyebutkan siapa saja dan dugaan kasus yang melibatkan delapan nama itu, termasuk latar belakang kedelapannya, apakah dari kalangan profesional atau partai politik.

"Tidak bisa saya sebutkan," ujar Jokowi.

sumber

sumber

karena biasanya yang terlibat korupsi itu selalu menteri berlatar belakang partai.....maka wajar seluruh mata tertuju pada 16 'profesional partai' yang dikatakan Jokowi-JK tempo hari untuk jadi menteri. siapakah 8 orang dari 16 profesional partai tersebut yang kira-kira terlibat korupsi ?