Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan
dilantik menjadi Presiden dan
Wakil Presiden periode
2014-2019 pada 20 Oktober
2014. Menjelang pelantikan tersebut,
muncul sinyal kuat menjegal
pelantikan Jokowi-JK oleh partai
Koalisi Merah Putih (KMP) yang
sudah menguasai pimpinan DPR
dan MPR. Bahkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono disinyalir melakukan
manuver untuk membatalkan
pelantikan Jokowi-JK.
Hal ini disampaikan oleh Guru
Besar Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola dalam
konferensi pers Megawati
Institute di kantor Megawati
Institute, Jalan Proklamasi,
Jakarta Pusat pada Rabu (8/10). Dalam konferensi pers tersebut
hadir Koordinator Megawati
Institute Arif Budimanta, Ekonom
Sri Adiningsih dan Aktivis Fadjroel
Rachman.
"SBY bisa saja melakukan manuver menjelang pelantikan
Jokowi-JK sehingga pelantikan
tersebut tidak jadi. Caranya
dengan mendorong acara
pelantikan pada tanggal 20
Oktober baru dimulai pukul 19.00 WIB, kemudian dimolor-molor
sampai pukul 23.59 WIB. Jika belum terjadi pelantikan
sampai pukul 23.59 WIB, maka
akan terjadi kekosongan
pemimpin di Indonesia,"jelas
Thamrin dalam konferensi pers
tersebut. Dalam kondisi seperti itu,
lanjutnya, SBY dapat
mengeluarkan dekrit dengan
mangatakan bahwa negara
dalam keadaan darurat karena
tidak adanya Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian SBY
dapat memperpanjang masa
jabatannya.
"Inilah manuver buruk SBY yang
kemungkinan besar didukung
dilantik menjadi Presiden dan
Wakil Presiden periode
2014-2019 pada 20 Oktober
2014. Menjelang pelantikan tersebut,
muncul sinyal kuat menjegal
pelantikan Jokowi-JK oleh partai
Koalisi Merah Putih (KMP) yang
sudah menguasai pimpinan DPR
dan MPR. Bahkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono disinyalir melakukan
manuver untuk membatalkan
pelantikan Jokowi-JK.
Hal ini disampaikan oleh Guru
Besar Universitas Indonesia Thamrin Amal Tamagola dalam
konferensi pers Megawati
Institute di kantor Megawati
Institute, Jalan Proklamasi,
Jakarta Pusat pada Rabu (8/10). Dalam konferensi pers tersebut
hadir Koordinator Megawati
Institute Arif Budimanta, Ekonom
Sri Adiningsih dan Aktivis Fadjroel
Rachman.
"SBY bisa saja melakukan manuver menjelang pelantikan
Jokowi-JK sehingga pelantikan
tersebut tidak jadi. Caranya
dengan mendorong acara
pelantikan pada tanggal 20
Oktober baru dimulai pukul 19.00 WIB, kemudian dimolor-molor
sampai pukul 23.59 WIB. Jika belum terjadi pelantikan
sampai pukul 23.59 WIB, maka
akan terjadi kekosongan
pemimpin di Indonesia,"jelas
Thamrin dalam konferensi pers
tersebut. Dalam kondisi seperti itu,
lanjutnya, SBY dapat
mengeluarkan dekrit dengan
mangatakan bahwa negara
dalam keadaan darurat karena
tidak adanya Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian SBY
dapat memperpanjang masa
jabatannya.
"Inilah manuver buruk SBY yang
kemungkinan besar didukung
oleh KMP,"katanya. Thamrin mengingatkan rakyat
Indonesia agar hati-hati dengan
manuver SBY. Manurutnya, SBY
susah dipercaya dan telah
melakukan pembohongan. Dia mencontohkan bagaimana
kebohongan SBY ini terungkap
dalam proses pengesahan UU
Pilkada dan pemilihan pimpinan
DPR dan MPR.
Jika skenario buruk SBY terjadi, maka hal dapat dilakukan adalah
meyakinkan publik bahwa
Jokowi-JK sudah sah menjadi
Presiden dan Wakil Presiden RI
sejak ada keputusan KPU. Menurutnya, keputusan KPU
nomor 535/KPTS/KPU/2014 telah
memberikan legitimasi kepada
Jokowi-JK sebagai Presiden dan
Wakil Presiden RI.
"Keputusan KPU merupakan syarat hakiki atau yang
dibutuhkan sebagai legitimasi
bahwa Jokowi-JK sudah layak
menjadi Presiden dan Wapres.
Sedangkan pelantikan hanya
acara seremonial yang dapat dikategorikan sebagai syarat
yang mencukupi untuk
memastikan Jokowi-JK sebagai
pemimpin bangsa
Indonesia,"jelasnya.
Thamrin mengharapkan Jokowi- JK jangan terlalu cemas dengan
manuver KMP dan SBY karena
Jokowi-JK memiliki tiga teman
yang pasti akan selalu
mendukungnya dan pengaruhnya
sangat besar. "Pertama, Mahkamah Konstitusi
yang sangat obyektif dan setia
pada Pancasila dan UUD 1945
dalam mengambili keputusanya.
Kedua, KPK yang selama ini getol
memberantas korupsi di parlemen dan eksekutif. Ketiga
adalah rakyat yang pasti tidak
tinggal diam jika ada menjegal
pelantikan dan program-program
pro-rakyat Jokowi-JK,"bebernya.
Sumber
Dikutip dari: http://adf.ly/siak8
