KMP Sudah Buat Pernyataan Tertulis Dukung Perppu (6okt)
JAKARTA - Presiden SBY menyampaikan rasa syukurnya karena Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pilkada yang baru ditandatanganinya dapat dipastikan lolos dalam pembahasan di DPR bulan Januari 2015 mendatang.
Dalam pesan yang disampaikan lewat Twitter beberapa saat lalu, SBY menceritakan detik-detik menjelang penandatanganan Perppu itu.
Berikut twit utuh SBY.
Alhamdulillah, publik mendukung Perpu Pilkada Langsung. Sekalipun sebagian kecil masih ragu Perpu ini bisa lolos di DPR. *SBY*
Untuk jawab keraguan ini, saya sampaikan beberapa hal yang terjadi menjelang penandatanganan Perpu. *SBY*
Kamis, 30 September 2014 malam, saya bertemu Pak Hatta Rajasa yang bawa pesan & harapan dari pimpinan2 partai KMP. *SBY*
Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. *SBY*
PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan. *SBY*
Sistem Pilkada Langsung dgn Perbaikan merupakan prioritas. Ini kehendak & pengejawantahan kedaulatan rakyat. *SBY*
Pak Hatta langsung sampaikan pesan saya dlm Rapat Pimpinan KMP. Malam itu juga mereka setuju utk dukung Perpu. *SBY*
Hari berikutnya, 1 Oktober 2014, pembicaraan dgn KMP berlanjut. Saya ingin ada persetujuan hitam di atas putih utk dukung Perpu. *SBY*
Berhubung Ketum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah setuju, saya telepon langsung agar terjadi kebulatan. *SBY*
Sekitar pkl 20.00, saya terima lembar kesepakatan utk (1) Kebersamaan di DPR & MPR; (2) Dukung Perpu Pilkada Langsung dgn perbaikan. *SBY*
Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum & Sekjen, mulai dari PG, PGerindra, PAN, PKS, PPP & juga PD. Khusus PPP hanya Ketum. *SBY*
Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP. *SBY*
JAKARTA - Presiden SBY menyampaikan rasa syukurnya karena Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pilkada yang baru ditandatanganinya dapat dipastikan lolos dalam pembahasan di DPR bulan Januari 2015 mendatang.
Dalam pesan yang disampaikan lewat Twitter beberapa saat lalu, SBY menceritakan detik-detik menjelang penandatanganan Perppu itu.
Berikut twit utuh SBY.
Alhamdulillah, publik mendukung Perpu Pilkada Langsung. Sekalipun sebagian kecil masih ragu Perpu ini bisa lolos di DPR. *SBY*
Untuk jawab keraguan ini, saya sampaikan beberapa hal yang terjadi menjelang penandatanganan Perpu. *SBY*
Kamis, 30 September 2014 malam, saya bertemu Pak Hatta Rajasa yang bawa pesan & harapan dari pimpinan2 partai KMP. *SBY*
Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. *SBY*
PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan. *SBY*
Sistem Pilkada Langsung dgn Perbaikan merupakan prioritas. Ini kehendak & pengejawantahan kedaulatan rakyat. *SBY*
Pak Hatta langsung sampaikan pesan saya dlm Rapat Pimpinan KMP. Malam itu juga mereka setuju utk dukung Perpu. *SBY*
Hari berikutnya, 1 Oktober 2014, pembicaraan dgn KMP berlanjut. Saya ingin ada persetujuan hitam di atas putih utk dukung Perpu. *SBY*
Berhubung Ketum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah setuju, saya telepon langsung agar terjadi kebulatan. *SBY*
Sekitar pkl 20.00, saya terima lembar kesepakatan utk (1) Kebersamaan di DPR & MPR; (2) Dukung Perpu Pilkada Langsung dgn perbaikan. *SBY*
Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum & Sekjen, mulai dari PG, PGerindra, PAN, PKS, PPP & juga PD. Khusus PPP hanya Ketum. *SBY*
Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP. *SBY*
Apalagi, Perpu itu mewadahi kerisauan KMP terhadap hal-hal negatif dalam Pilkada Langsung. *SBY*
Ada juga yg khawatir jika justru PDIP yg tolak Perpu itu. Mestinya tidak, justru PDIP inginkan Pilkada Langsung, bukan Pilkada DPRD. *SBY*
Saya optimis, langkah2 tadi dan adanya komitmen DPR bagi bangsa, membuat Perpu ini akan disetujui. *SBY* (dem/RMOL)
SUMBER
Wakil Ketua MPR: Koalisi Merah Putih akan tolak Perppu Pilkada (11okt)
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agak membingungkan banyak pihak, termasuk Koalisi Merah Putih.
Sebab Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu bukan Undang-Undang inisiatif usulan DPR, tetapi UU yang diajukan oleh Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.
"Pemerintah mengajukan melalui Mendagri dan DPR setuju, tiba-tiba Presiden selaku bosnya Mendagri menganulir melalui Perppu, itu membingungkan Koalisi Merah Putih," kata Mahyudin di Sangatta, Sabtu (11/10).
Menurut Mahyudin, walau demikian, Koalisi Merah Putih (KMP) di Parlemen akan menolak Perpu Pilkada.
Sikap Koalisi Merah Putih itu bukan untuk mengebiri rakyat, tetapi ada beberapa alasan. "Kita ingin pilkada dilaksanakan melalui pemilihan DPRD. Koalisi Merah Putih tidak berambisi untuk menguasai kepala daerah di seluruh Indonesia, tetapi kami melihat pilkada langsung terlalu mahal di dalam penyelenggaraannya," ujarnya.
"Kami melihat tingginya angka Golput melalui pemilihan langsung oleh rakyat dan potensi konflik perpecahan secara horizontal," kata Mahyudin yang mantan bupati Kutai Timur periode 2003-2007.
Dia menegaskan, melalui Pilkada DPRD, biaya akan lebih murah dan sederhana dalam pelaksanaannya. "Dan ini saya kira tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Sila Ke 4 Pancasila," pungkas politikus Golkar ini.
[bal]
SUMBER
Dikutip dari: http://adf.ly/snWFZ
