Media : KOMPAS | Wartawan : SEM/BIL | Jumat, 03 Oktober 2014 | 13:31 WIB
BANDUNG, KOMPAS - Nama Nirwan Bakrie muncul dan disebut-sebut dalam sidang lanjutan terhadap terdakwa Bupati Bogor, Jawa Barat, Rachmat Yasin, dan mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin, Kamis (2/10), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat. Nirwan Bakrie disebut oleh Hariadi Kumala, saksi di persidangan tersebut, yang juga adik Presiden Komisaris PT Bukit Jonggol Asri (BJA) Cahyadi Kumala Kwee alias Swie Teng. Adapun Cahyadi juga merupakan Presiden Direktur Sentul City Tbk yang baru-baru ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Pemilik PT BJA awalnya adalah kakak saya (Cahyadi Kumala Kwee) dan Grup Bakrie, dalam hal ini Nirwan Bakrie. Setahu saya, sampai saat ini masih ada saham Nirwan Bakrie di situ," kata Hariadi menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum KPK Efa Yustisiana terkait kepemilikan PT BJA Hariadi di BJA menjabat sebagai komisaris.
Seusai sidang, Efa yang ditanya Kompas membenarkan bahwa BJA memang anak perusahaan Sentul City Tbk. Dalam sidang lanjutan kemarin, hadir enam saksi, selain Hariadi Kumala, juga Roselly Tjung alias Shierly dan Lusiana Hermin sebagai orang kepercayaan Cahyadi. Saksi lainnya adalah Direktur PT Briliant Perdana Sakti (PT BPS) Suwito, staf PT BPS Yulianah, serta Dandy, pemilik PT Multihouse Indonesia, yang rekeningnya digunakan untuk menerima transferan uang suap dari PT BPS untuk diberikan kepada Rachmat Yasin.
Bisa habis
Sementara itu, di Jakarta, KPK mengkhawatirkan luas hutan Indonesia yang semakin berkurang dan akhirnya habis tidak bersisa akibat pejabat publik yang diberikan amanah mengelolanya justru melakukan korupsi. Dua kali operasi tangkap tangan terakhir yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah, semuanya terkait dengan dugaan suap untuk kepala daerah agar mengeluarkan rekomendasi atau usulan alih fungsi kawasan hutan. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kasus tertangkap tangannya Rachmat Yasin dan Gubernur Riau Annas Maamun, yang menerima suap terkait rekomendasi dan pengusulan alih fungsi hutan, memberikan gambaran begitu luas wilayah hutan di Indonesia yang semakin terancam karena pejabat publik yang diberikan amanah untuk mengelola kekayaan sumber daya alam tersebut malah korupsi.
"Sumber daya alam, khususnya tanah dan hutan, menjadi salah satu sektor yang ternyata menjadi bagian yang kerap dimanfaatkan oleh koruptor yang bekerja sama dengan pejabat publik yang tidak amanah," tuturnya. Sejauh ini, Rachmat diduga menerima suap sebesar Rp 4,5 miliar dari Swie Teng untuk menukar kawasan hutan lindung di Kabupaten Bogor seluas 2.754 hektar menjadi kawasan real estate untuk perusahaan properti PT BJA. Adapun Annas diduga menerima suap Rp 500 juta dan 156.000 dollar Singapura dari pengusaha perkebunan sawit Gulat Medali Emas Manurung. Suap tersebut diberikan untuk menukar area hutan tanaman industri menjadi area peruntukan lain.
ember
Fakta:
Perusahaan penyuap bupati Bogor sahamnya dimiliki Bakrie
Reporter : Putri Artika R | Kamis, 8 Mei 2014 22:12
Merdeka.com - Bupati Bogor Rahmat Yasin diduga menerima suap Rp 1,5 miliar terkait alih fungsi lahan seluas 2.754 hektare di Bogor. Uang suap itu berasal dari YY yang merupakan perwakilan PT Bukit Jonggol Asri (BJA) perusahaan ini sebagian sahamnya dikuasai oleh keluarga Bakrie.
"Tersangka YY orang yang disebut pihak pemberi dari PT BJA (Bukit Jonggol Asri)," ujar Ketua KPK Abraham Samad, saat jumpa pers, Kamis (8/5).
Penelusuran merdeka.com dari situs www.sentulnirwana.com, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) didirikan pada tahun 1994. Pada Januari 2010, PT Sentul City Tbk mengambil alih 88 persen saham PT BJA guna percepatan proyek kota baru mandiri. Tepat pada bulan Juli 2010, PT Sentul City Tbk resmi menggandeng PT Bakrieland Development Tbk dengan kepemilikan saham masing-masing 50%.
Pada tanggal 23 Juli 2011, PT BJA secara resmi mengumumkan dimulainya proyek prestisius Sentul Nirwana yang akan memaksimalkan lahan seluas 12.000 hektare di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kemudian pada bulan April 2013, PT Sentul City Tbk meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT BJA menjadi 65%, dan PT Bakrieland Development Tbk menjadi 35%.
Sentul Nirwana merupakan proyek pembangunan kota mandiri terbesar di Indonesia dengan pembangunan tahap I seluas 600 Ha, kawasan Sentul Nirwana ditargetkan akan menjadi kawasan mega residensial terpadu paling fenomenal yang menggabungkan gaya hidup sehat dan teratur di lokasi indah dan sejuk dengan berbagai fasilitas wisata spektakuler berkelas dunia.
Di tempat ini nantinya akan dibangun theme park, hotel dan resort, lapangan golf, pusat perdagangan dan perkantoran, sekolah-sekolah dan universitas bertaraf internasional, serta cluster-cluster perumahan dengan fasilitas dan infrastruktur terbaik.
KPK telah menetapkan Rahmat Yasin dan M Zairin yang juga kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor sebagai tersangka penerima suap dalam kasus alih fungsi hutan ini. Dari pihak pemberi, KPK menahan YY yang merupakan perwakilan PT BJA. Ketiganya langsung dijebloskan ke tahanan malam ini.
ember
Pantas saja Ical sang ketua presidium KMP mengarahkan supaya Pilkada oleh DPRD dan mempersulit wewenang KPK melalui revisi UUMD3.
Link: http://adf.ly/seZFn
BANDUNG, KOMPAS - Nama Nirwan Bakrie muncul dan disebut-sebut dalam sidang lanjutan terhadap terdakwa Bupati Bogor, Jawa Barat, Rachmat Yasin, dan mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin, Kamis (2/10), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat. Nirwan Bakrie disebut oleh Hariadi Kumala, saksi di persidangan tersebut, yang juga adik Presiden Komisaris PT Bukit Jonggol Asri (BJA) Cahyadi Kumala Kwee alias Swie Teng. Adapun Cahyadi juga merupakan Presiden Direktur Sentul City Tbk yang baru-baru ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Pemilik PT BJA awalnya adalah kakak saya (Cahyadi Kumala Kwee) dan Grup Bakrie, dalam hal ini Nirwan Bakrie. Setahu saya, sampai saat ini masih ada saham Nirwan Bakrie di situ," kata Hariadi menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum KPK Efa Yustisiana terkait kepemilikan PT BJA Hariadi di BJA menjabat sebagai komisaris.
Seusai sidang, Efa yang ditanya Kompas membenarkan bahwa BJA memang anak perusahaan Sentul City Tbk. Dalam sidang lanjutan kemarin, hadir enam saksi, selain Hariadi Kumala, juga Roselly Tjung alias Shierly dan Lusiana Hermin sebagai orang kepercayaan Cahyadi. Saksi lainnya adalah Direktur PT Briliant Perdana Sakti (PT BPS) Suwito, staf PT BPS Yulianah, serta Dandy, pemilik PT Multihouse Indonesia, yang rekeningnya digunakan untuk menerima transferan uang suap dari PT BPS untuk diberikan kepada Rachmat Yasin.
Bisa habis
Sementara itu, di Jakarta, KPK mengkhawatirkan luas hutan Indonesia yang semakin berkurang dan akhirnya habis tidak bersisa akibat pejabat publik yang diberikan amanah mengelolanya justru melakukan korupsi. Dua kali operasi tangkap tangan terakhir yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah, semuanya terkait dengan dugaan suap untuk kepala daerah agar mengeluarkan rekomendasi atau usulan alih fungsi kawasan hutan. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kasus tertangkap tangannya Rachmat Yasin dan Gubernur Riau Annas Maamun, yang menerima suap terkait rekomendasi dan pengusulan alih fungsi hutan, memberikan gambaran begitu luas wilayah hutan di Indonesia yang semakin terancam karena pejabat publik yang diberikan amanah untuk mengelola kekayaan sumber daya alam tersebut malah korupsi.
"Sumber daya alam, khususnya tanah dan hutan, menjadi salah satu sektor yang ternyata menjadi bagian yang kerap dimanfaatkan oleh koruptor yang bekerja sama dengan pejabat publik yang tidak amanah," tuturnya. Sejauh ini, Rachmat diduga menerima suap sebesar Rp 4,5 miliar dari Swie Teng untuk menukar kawasan hutan lindung di Kabupaten Bogor seluas 2.754 hektar menjadi kawasan real estate untuk perusahaan properti PT BJA. Adapun Annas diduga menerima suap Rp 500 juta dan 156.000 dollar Singapura dari pengusaha perkebunan sawit Gulat Medali Emas Manurung. Suap tersebut diberikan untuk menukar area hutan tanaman industri menjadi area peruntukan lain.
ember
Fakta:
Perusahaan penyuap bupati Bogor sahamnya dimiliki Bakrie
Reporter : Putri Artika R | Kamis, 8 Mei 2014 22:12
Merdeka.com - Bupati Bogor Rahmat Yasin diduga menerima suap Rp 1,5 miliar terkait alih fungsi lahan seluas 2.754 hektare di Bogor. Uang suap itu berasal dari YY yang merupakan perwakilan PT Bukit Jonggol Asri (BJA) perusahaan ini sebagian sahamnya dikuasai oleh keluarga Bakrie.
"Tersangka YY orang yang disebut pihak pemberi dari PT BJA (Bukit Jonggol Asri)," ujar Ketua KPK Abraham Samad, saat jumpa pers, Kamis (8/5).
Penelusuran merdeka.com dari situs www.sentulnirwana.com, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) didirikan pada tahun 1994. Pada Januari 2010, PT Sentul City Tbk mengambil alih 88 persen saham PT BJA guna percepatan proyek kota baru mandiri. Tepat pada bulan Juli 2010, PT Sentul City Tbk resmi menggandeng PT Bakrieland Development Tbk dengan kepemilikan saham masing-masing 50%.
Pada tanggal 23 Juli 2011, PT BJA secara resmi mengumumkan dimulainya proyek prestisius Sentul Nirwana yang akan memaksimalkan lahan seluas 12.000 hektare di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kemudian pada bulan April 2013, PT Sentul City Tbk meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT BJA menjadi 65%, dan PT Bakrieland Development Tbk menjadi 35%.
Sentul Nirwana merupakan proyek pembangunan kota mandiri terbesar di Indonesia dengan pembangunan tahap I seluas 600 Ha, kawasan Sentul Nirwana ditargetkan akan menjadi kawasan mega residensial terpadu paling fenomenal yang menggabungkan gaya hidup sehat dan teratur di lokasi indah dan sejuk dengan berbagai fasilitas wisata spektakuler berkelas dunia.
Di tempat ini nantinya akan dibangun theme park, hotel dan resort, lapangan golf, pusat perdagangan dan perkantoran, sekolah-sekolah dan universitas bertaraf internasional, serta cluster-cluster perumahan dengan fasilitas dan infrastruktur terbaik.
KPK telah menetapkan Rahmat Yasin dan M Zairin yang juga kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor sebagai tersangka penerima suap dalam kasus alih fungsi hutan ini. Dari pihak pemberi, KPK menahan YY yang merupakan perwakilan PT BJA. Ketiganya langsung dijebloskan ke tahanan malam ini.
ember
Pantas saja Ical sang ketua presidium KMP mengarahkan supaya Pilkada oleh DPRD dan mempersulit wewenang KPK melalui revisi UUMD3.
Link: http://adf.ly/seZFn
