Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelar sidang kabinet perdana di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam rapat yang dihadiri seluruh menteri yang baru dilantik, plus Kapolri dan Panglima TNI itu, Jokowi menegaskan agar seluruh menteri tidak membuang-buang anggaran dalam melaksanakan program kerjanya.
"Presiden bilang enggak ada ego sektoral, kalau ada fungsi sama harus
dijelaskan, misalnya masalah kemaritiman harus ada di kemaritiman. Tidak boleh ada overlapping. Anggaran tidak boleh ada yang kebuang-buang," ungkap Menpan RB, Yuddy Chrisnandi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/10).
Soal permintaan Jokowi untuk segera mengaudit organisasi, Yuddy menyatakan akan segera melaksanakan tugas tersebut. Bahkan, dia tidak akan segan membubarkannya jika lembaga tersebut tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik.
"Audit organisasi itu fungsi tugas yang tidak jalan harus tahu kalau enggak
"Presiden bilang enggak ada ego sektoral, kalau ada fungsi sama harus
dijelaskan, misalnya masalah kemaritiman harus ada di kemaritiman. Tidak boleh ada overlapping. Anggaran tidak boleh ada yang kebuang-buang," ungkap Menpan RB, Yuddy Chrisnandi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/10).
Soal permintaan Jokowi untuk segera mengaudit organisasi, Yuddy menyatakan akan segera melaksanakan tugas tersebut. Bahkan, dia tidak akan segan membubarkannya jika lembaga tersebut tidak menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik.
"Audit organisasi itu fungsi tugas yang tidak jalan harus tahu kalau enggak
jalan buang, kalau berguna tapi tidak jalan ya jalankan," tegasnya.
Audit ini dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas agar menghasilkan kinerja yang maksimal dalam pemerintahan Jokowi. Hal itu juga berlaku bagi pejabat di kementerian dan lembaga negara, mereka harus siap tergusur jika dianggap tidak efisien.
"Audit orang untuk APBN, misalnya satu kementerian tapi tugas sama dengan deputi lain, terus kan nambah orang, itu kan tidak efisien," lanjut dia.
Selain kementerian, Kemenpan RB juga akan mengaudit lembaga lainnya, seperti BNP2TKI, BKKBN dan lain-lain yang terkait langsung dengan kebijakan pemerintah.
"Saya belum memberikan justifikasi lembaga-lembaga mana yang tidak efisien, saya audit dulu. Semua lembaga akan diaudit, misalnya BNP2TKI, BKKBN, LAN, pasti ada kaitan dengan kementerian," pungkasnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/politik/jokow...-anggaran.html
Dikutip dari: http://adf.ly/tSivC
