RMOL. Komposisi Kabinet Kerja yang sudah resmi dilantik
hari ini mengecewakan. Figur-figur yang masuk dalam
pemerintahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang
digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo selama ini.
Demikian disampaikan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM) Taufan Korompot dalam jumpa
pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng
Raya, Jakarta Pusat (Senin, 27/10).
Taufan mengingatkan, Jokowi berkomitmen mewujudkan
pemerintahan bersih. Untuk tujuan tersebut, Jokowi
meminta pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) terhadap calon-calon menteri yang
diangkat.
Namun berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK
Zulkarnaen di media online masih ada nama yang diberi
catatan yang tetap dilantik Jokowi.
"Ada beberapa menteri yang ditunjuk tersandung
masalah hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa
Presiden Joko Widodo tidak reponsif atau abai terhadap
lembaga yang ia tunjuk sendiri untuk menelusuri rekam
jejak calon pembantunya tersebut. Supaya transparan,
kami mendesak Presiden untuk mempublikasikan laporan
dari KPK dan PPATK," jelas Ketua DPP IMM Bidang
Hikmah dan Advokasi ini.
Janji perampingan kabinet juga tidak terbukti. Jumlah
kementerian tetap 34.
"Hal ini dapat kita lihat secara jelas bahwa jumlah
kementrian dalam kabinet Presiden Joko Widodo tidak
jauh beda dengan jumlah kementerian yang ada pada
kabinet era Presiden SBY yang berjumlah 34
kementerian," tekan Taufan.
Begitu juga soal kabinet profesional. Dalam amatan
Taufan, janji Jokowi bahwa kelompok profesional akan
mewarnai pemerintahannya juga isapan jempol belaka.
hari ini mengecewakan. Figur-figur yang masuk dalam
pemerintahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang
digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo selama ini.
Demikian disampaikan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM) Taufan Korompot dalam jumpa
pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng
Raya, Jakarta Pusat (Senin, 27/10).
Taufan mengingatkan, Jokowi berkomitmen mewujudkan
pemerintahan bersih. Untuk tujuan tersebut, Jokowi
meminta pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) terhadap calon-calon menteri yang
diangkat.
Namun berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK
Zulkarnaen di media online masih ada nama yang diberi
catatan yang tetap dilantik Jokowi.
"Ada beberapa menteri yang ditunjuk tersandung
masalah hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa
Presiden Joko Widodo tidak reponsif atau abai terhadap
lembaga yang ia tunjuk sendiri untuk menelusuri rekam
jejak calon pembantunya tersebut. Supaya transparan,
kami mendesak Presiden untuk mempublikasikan laporan
dari KPK dan PPATK," jelas Ketua DPP IMM Bidang
Hikmah dan Advokasi ini.
Janji perampingan kabinet juga tidak terbukti. Jumlah
kementerian tetap 34.
"Hal ini dapat kita lihat secara jelas bahwa jumlah
kementrian dalam kabinet Presiden Joko Widodo tidak
jauh beda dengan jumlah kementerian yang ada pada
kabinet era Presiden SBY yang berjumlah 34
kementerian," tekan Taufan.
Begitu juga soal kabinet profesional. Dalam amatan
Taufan, janji Jokowi bahwa kelompok profesional akan
mewarnai pemerintahannya juga isapan jempol belaka.
Selain jatah kursi menteri partai pendukung, hampir
semua figur yang diangkat jadi menteri itu punya
hubungan politik dengan Jokowi-JK. Misalnya, karena
mendukung saat Pilpres, satu almamater, berasal dari
daerah yang sama, sampai teman sesama organisasi
sebelumnya.
"Jadi tidak ada profesional murni itu. Presiden Joko
Widodo masih terjebak pada logika bagi-bagi kekuasaan
yang hal itu bertentangan dengan ucapannya pada saat
kampanye calon presiden yang lalu," tegas Taufan.
"Kami menyatakan prihatin dengan upaya pencitraan
Presiden Joko Widodo yang kian mengubur harapan
publik tentang tatanan Indonesia baru yang jauh dari
logika bagi-bagi kekuasaan dan korupsi," sambungnya.
Bahkan, karena terjebak dalam bagi-bagi kekuasaan,
Jokowi tidak lagi menghiraukan bahwa pemikiran dan
tindakan sejumlah menteri tersebut bertentangan dengan
Trisakti. Karena mereka adalah pengusung agenda-
agenda neoliberalisme yang jelas bertolak belakang
dengan prinsip-prinsip yang akan diusung Jokowi.
"Kami menolak menteri yang berhaluan neolib, menolak
rencana kenaikan harga BBM," tegasnya.
Dengan catatan-catatan tersebut, IMM dari tingkat
komisariat hingga DPP akan melakukan peran-peran
strategis kebangsaan sebagai oposisi ekstraparlementer
yang konstruktif. "Kami juga menyerukan kepada rakyat
Indonesia untuk ikut serta berpartisipasi dalam
mengawasi Kabinet Kerja ala Presiden Joko Widodo agar
tidak menciderai amanat rakyat," tandasnya.
sumber http://m.rmol.co/news.php?csal177495
sungguh kritikan yg sangat bgus gan harus ingat jokowi ama janjinya gan
nunggu panastak liar belain jokowi habis habisan nnti untuk membantah semua kritikan yg disampaikan
Dikutip dari: http://adf.ly/tSUDY
