Pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses seleksi calon menteri Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dipertanyakan banyak pihak.
"Polri dan Kejaksaan juga berwenang menangani korupsi, mengapa hanya KPK yang dimintai pendapat Calon Menteri?" ungkap tim pembela Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahendradatta melalui akun Twitter @mahendradatta.
Mahendradatta juga menyoal "tanda warna" yang disematkan KPK kepada calon menteri yang diajukan Presiden Jokowi. "Diduga keras terlibat korupsi segara akan ditindak warnanya Merah dan Kuning. Terlibat Korupsi tapi ditutup-tutupi warnanya pink kali ya?" tulis @mahendradatta.
Menurut Mahendradatta, seseorang melakukan korupsi setelah menjabat. "Pejabat-pejbat yang terlibat Korupsi itu dulunya orang baik-baik, korupsi begitu dijadikan pejabat #Mikir," tegas @mahendradatta.
Diberitakan sebelumnya, KPK serta PPATK menyerahkan analisis terhadap jejak rekam 43 calon menteri yang disodorkan Presiden Jokowi. Dari jumlah itu, ada beberapa calon yang diberi label kuning dan merah. "Label merah dan kuning tidak boleh jadi menteri," tegas Ketua KPK Abraham Samad.
Sumber gan: http://goo.gl/wWIoMV
Link: http://adf.ly/tFde4
"Polri dan Kejaksaan juga berwenang menangani korupsi, mengapa hanya KPK yang dimintai pendapat Calon Menteri?" ungkap tim pembela Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahendradatta melalui akun Twitter @mahendradatta.
Mahendradatta juga menyoal "tanda warna" yang disematkan KPK kepada calon menteri yang diajukan Presiden Jokowi. "Diduga keras terlibat korupsi segara akan ditindak warnanya Merah dan Kuning. Terlibat Korupsi tapi ditutup-tutupi warnanya pink kali ya?" tulis @mahendradatta.
Menurut Mahendradatta, seseorang melakukan korupsi setelah menjabat. "Pejabat-pejbat yang terlibat Korupsi itu dulunya orang baik-baik, korupsi begitu dijadikan pejabat #Mikir," tegas @mahendradatta.
Diberitakan sebelumnya, KPK serta PPATK menyerahkan analisis terhadap jejak rekam 43 calon menteri yang disodorkan Presiden Jokowi. Dari jumlah itu, ada beberapa calon yang diberi label kuning dan merah. "Label merah dan kuning tidak boleh jadi menteri," tegas Ketua KPK Abraham Samad.
Sumber gan: http://goo.gl/wWIoMV
Link: http://adf.ly/tFde4
