Persatuan Pembangunan mewajibkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Pelantikan rencananya akan dilakukan besok Senin (20/10/2014) di gedung MPR/DPR, Jakarta.
Ketua Fraksi PPP MPR Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, jika anggotanya tak menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka akan dikenakan sanksi.
"Kami wajibkan semua anggota fraksi hadir. Jangan ada yang tidak hadir," kata Ketua Fraksi PPP MPR Irgan Chairul Mahfiz saat dihubungi, Minggu (19/10/2014).
Bagi anggota fraksi PPP MPR yang berada di luar kota, mereka diperintahkan segera kembali ke Jakarta. Namun jika anggota yang bersangkutan sakit dan tidak bisa hadir, maka harus ada surat keterangan dokter.
"Sanksi bagi yang tidak hadir, kita lihat penyebabnya apa. Pokoknya nanti ada sanksi, kita bicarakan terlebih dahulu," kata Irgan.
Anggota PPP MPR yang hadir di Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden besok juga dilarang untuk menginterupsi saat sidang berjalan. Ini demi kelancaran proses pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ke tujuh itu.
"Dilarang melakukan interupsi, karena kita ingin proses pelantikan berlangsung khidmat dan lancar. Kita tunjukkan kepada luar negeri, keanggunan pelaksanaan acara sampai selesai," tutur Irgan.
Sumber : Jokowi dilantik Jadi Presiden
Dikutip dari: http://adf.ly/t1F3z
