Merdeka.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyambut baik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Perppu ini dinilai sebagai penyelamat berjalannya demokrasi di Indonesia dari ancaman kemunduran.
Namun demikian, meski Perppu telah terbit, APKASI menilai kondisi yang terjadi masih mengkhawatirkan. Hal ini lantaran Perppu masih berpotensi ditolak DPR lantaran kuatnya dominasi partai pendukung pilkada tak langsung.
"Perppu ini masih potensial ditolak oleh DPR karena masih kuatnya koalisi partai yang mendukung Pilkada oleh DPRD," ujar Ketua Umum APKASI Isran Noor di Jakarta, Rabu (15/10).
Namun demikian, meski Perppu telah terbit, APKASI menilai kondisi yang terjadi masih mengkhawatirkan. Hal ini lantaran Perppu masih berpotensi ditolak DPR lantaran kuatnya dominasi partai pendukung pilkada tak langsung.
"Perppu ini masih potensial ditolak oleh DPR karena masih kuatnya koalisi partai yang mendukung Pilkada oleh DPRD," ujar Ketua Umum APKASI Isran Noor di Jakarta, Rabu (15/10).
Isran mengatakan terdapat potensi pelanggaran hak konstitusional jika Perppu ditolak DPR. Sehingga dia mendesak DPR baru mendukung berlakunya Perppu tersebut.
"DPR baru periode 2014-2019 harus melakukan terobosan untuk mengembalikan sekaligus menguatkan citra DPR sebagai lembaga perwakilan rakyatnya. Caranya dengan membuat keputusan yang dikehendaki masyarakat mayoritas yaitu mendukung pilkada langsung," kata dia.
Selanjutnya, Bupati Kutai Timur ini mengaku akan terus mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memperjuangkan pilkada langsung. Bahkan dia mengancam akan menggelar referendum jika nantinya ternyata Perppu benar-benar ditolak.
"Jika Perppu ditolak, saya akan memperjuangkan ke pemerintahan Jokowi-JK untuk membuat semacam referendum untuk menentukan apakah masyarakat menginginkan pilkada langsung atau pilkada DPRD," tegasnya.
Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/apk...-langsung.html
Dikutip dari: http://adf.ly/swgqY
