Kata Analis Soal Sri Mulyani Jadi Menteri Jokowi
KAMIS, 25 SEPTEMBER 2014 | 11:10 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Analis PT Pemeringkat Efek Indonesia Achmad Sudjatmiko menilai mencuatnya nama Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Koordinator Perekonomian mendapat respons positif oleh pasar. "Pasar akan bereaksi cukup positif karena dulu dia bagus," kata Achmad saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 September 2014.
Menurut Achmad, pemerintahan yang baru akan menghadapi tantangan yang lumayan berat. Sebab, mereka akan menghadapi berbagai permasalahan perekonomian. Sri Mulyani, menurut Achmad, memiliki pengalaman sebelumnya. "Dia (Sri Mulyani) bagus kalau jadi Menko Perekonomian."
Sri Mulyani, kata Achmad, memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, terlepas dari kasus Bank Century yang sempat terkait dengan nama wanita pertama Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. "Selama menjabat, dia melaluinya cukup mulus," kata Achmad.
Saat dimintai konfirmasi, Deputi Tim Transisi Eko Putro Sandjodjo mengatakan dirinya tidak tahu ihwal mencuatnya nama Sri Mulyani yang akan mengisi posisi Menteri Koordinator Perekonomian. "Enggak tahu, Tim Transisi tak bicara nama," kata Eko di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Eko, saat ini ada 200 nama kandidat yang sedang diseleksi presiden terpilih Joko Widodo. Salah satu kriteria menteri ialah ia harus memiliki kepemimpinan dan proaktif.
Nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mencuat sebagai kandidat Menteri Koordinator Perekonomian. Saat dimintai tanggapan soal ini, Sri Mulyani hanya tersenyum. Ia enggan bicara saat ditemui wartawan usai menghadiri undangan Bank Mandiri dalam acara Indonesia Luncheon "The New Indonesia" di Museum Nasional Singapura, Jumat lalu.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...Menteri-Jokowi
Indonesia Berpotensi Lagi Dihantam Krisis Ekonomi
11 October 2014
Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Bambang Sudibyo mengungkapkan, Indonesia berpotensi mengalami krisis ekonomi. Namun dampak dari krisis tersebut tidak akan sebesar krisis yang terjadi pada 1998.
Menurut Bambang, krisis tahun 1998 tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi tetapi juga didominasi oleh faktor politik. Oleh karena itu, jika nantinya Indonesia kembali mengalami krisis, sampaknya tidak akan separah yang terjadi pada tahun 1998.
"Di tahun 98 itu sangat berbeda dengan tahun ini. Krisis 98 itu tidak sema-mata kondisi menoter dan ekonomi, tetapi backgroud politik sangat mendominasi sekali," katanya dalam Indonesia Knowledge Forum III 2014, di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Bambang menambahkan, saat tahun 1998, pasar menyadari usia presiden kala itu, Soeharto, sudah tak mumpuni lagi untuk memimpin. Padahal ia menjadi penjaga keluar masuknya investor kala itu. "Pada waktu itu Pak Harto menua, dan pasar tahu betul pak Harto tidak lama lagi jadi presiden RI, padahal Pak Harto waktu itu jadi centeng bisnis di Indonesia," ungkapnya.
KAMIS, 25 SEPTEMBER 2014 | 11:10 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Analis PT Pemeringkat Efek Indonesia Achmad Sudjatmiko menilai mencuatnya nama Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Koordinator Perekonomian mendapat respons positif oleh pasar. "Pasar akan bereaksi cukup positif karena dulu dia bagus," kata Achmad saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 September 2014.
Menurut Achmad, pemerintahan yang baru akan menghadapi tantangan yang lumayan berat. Sebab, mereka akan menghadapi berbagai permasalahan perekonomian. Sri Mulyani, menurut Achmad, memiliki pengalaman sebelumnya. "Dia (Sri Mulyani) bagus kalau jadi Menko Perekonomian."
Sri Mulyani, kata Achmad, memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, terlepas dari kasus Bank Century yang sempat terkait dengan nama wanita pertama Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. "Selama menjabat, dia melaluinya cukup mulus," kata Achmad.
Saat dimintai konfirmasi, Deputi Tim Transisi Eko Putro Sandjodjo mengatakan dirinya tidak tahu ihwal mencuatnya nama Sri Mulyani yang akan mengisi posisi Menteri Koordinator Perekonomian. "Enggak tahu, Tim Transisi tak bicara nama," kata Eko di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Eko, saat ini ada 200 nama kandidat yang sedang diseleksi presiden terpilih Joko Widodo. Salah satu kriteria menteri ialah ia harus memiliki kepemimpinan dan proaktif.
Nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mencuat sebagai kandidat Menteri Koordinator Perekonomian. Saat dimintai tanggapan soal ini, Sri Mulyani hanya tersenyum. Ia enggan bicara saat ditemui wartawan usai menghadiri undangan Bank Mandiri dalam acara Indonesia Luncheon "The New Indonesia" di Museum Nasional Singapura, Jumat lalu.
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...Menteri-Jokowi
Indonesia Berpotensi Lagi Dihantam Krisis Ekonomi
11 October 2014
Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Bambang Sudibyo mengungkapkan, Indonesia berpotensi mengalami krisis ekonomi. Namun dampak dari krisis tersebut tidak akan sebesar krisis yang terjadi pada 1998.
Menurut Bambang, krisis tahun 1998 tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi tetapi juga didominasi oleh faktor politik. Oleh karena itu, jika nantinya Indonesia kembali mengalami krisis, sampaknya tidak akan separah yang terjadi pada tahun 1998.
"Di tahun 98 itu sangat berbeda dengan tahun ini. Krisis 98 itu tidak sema-mata kondisi menoter dan ekonomi, tetapi backgroud politik sangat mendominasi sekali," katanya dalam Indonesia Knowledge Forum III 2014, di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Bambang menambahkan, saat tahun 1998, pasar menyadari usia presiden kala itu, Soeharto, sudah tak mumpuni lagi untuk memimpin. Padahal ia menjadi penjaga keluar masuknya investor kala itu. "Pada waktu itu Pak Harto menua, dan pasar tahu betul pak Harto tidak lama lagi jadi presiden RI, padahal Pak Harto waktu itu jadi centeng bisnis di Indonesia," ungkapnya.
Dengan kondisi demikian, para investor asing ramai-ramai mencabut investasinya dan pindah keluar negeri. Hal tersebut diperparah dengan aksi serupa yang dilakukan oleh keluarga Soeharto. "Ketika centeng sudah tua pelaku bisnis ketakutan ramai-ramai uangnya dipindahkan keluar negeri, apalagi yang mulai memindahkan uang keluar negeri keluarganya sendiri," tuturnya. Hal ini membuat perkonomian Indonesia saat itu lumpuh. Namun saat ini diperkirakan tidak terulang kembali meski Indonesia masih berpotensi krisis ekonomi.
http://www.enciety.co/indonesia-berp...risis-ekonomi/
Rizal Ramli: Inilah 3 Defisit Warisan Pemerintahan SBY
Rabu, 03 Juli 2013, 15:39 WIB
BISNIS.COM, JAKARTA—Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebutkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan tiga defisit yang tidak bisa diselesaikan sehingga kian menyengsarakan rakyat.
Menurut mantan pejabat tinggi di era pemerintahan Abdurahman Wahid itu, defisit pertama adalah defisit anggaran yang semakin membesar dari tahun ke tahun.
Defisit kedua adalah current acount deficit atau defisit transaksi berjalan yang membuat spekulan asing kian merajalela berspekulasi di Indonesia. Defisit ketiga adalah defisit neraca pembayaran. Dengan defisit tersebut, ujarnya tingkat bunga perbankan akan naik sehingga memicu overheat perekonomian nasional.
Dia mengkhawatirkan overheat ekonomi tersebut mulai ditandai dengan kenaikan harga tanah yang tidak terkendali. Sedangkan pada sisi lain rupiah terus tertekan dari mata uang asing.
"Pemerintahan ini akan mewariskan tripple deficit. Rupiah akan anjlok, ekspor akan turun dan Indonesia akan menjadi saran tembak para spekulan," ujarnya dalam diskusi bertema Meredam Dampak Kenaikan Sembako terhadap Daerah di Gedung Dwewan Perwakilan Daerah (DPD) , Rabu (3/7/2013).
Selain Rizal, turut menjadi nara sumber Anggota DPD Junita Maskun Sofwan dan Iryani dari YLKI. Sementara itu, terkait upaya untuk meredam dampak kenaikan harga sembako, rizal mengatakan pemerintah harus memberlakukan sistem tarif sebagai sistem kuota untuk impor kebutuhan pokok. Menurutnya, permainan kartel sembako, selama ini telah membuat harga kebutuhan pokok melambung tinggi.
Kondisi itu, ujarnya, diperburuk oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang diberlakukan saat menjelang masuknya bulan puasa. "Hapuskan sistem kuota dan gunakan sistem tarif.Tapi persoalannya kalau dihapus para pelaku kartel itu tidak bisa menyetor dana untuk keprluan politik ke pemerintah," ujarnya.
http://m.bisnis.com/quick-news/read/...merintahan-sby
---------------------------------
Tak semudah yang diduga orang bagi Jokowi untuk memilih menteri-menterinya tanpa izin dan restu Megawati tentunya. Masalahnya, bila Jokowi akhirnya berani memasang Sri Mulyani di Menko Ekonomi atau Menkeu, akan menyulitkan sendiri kelak di kemudian hari bagi elit PDIP di pemerintahan karena sikap SMI yang terkenal tegas dan konservatif itu. PDIP dan Megawati (lewat Jokowi tentunya), tak mudah bila mau jual-jual asset Negara seperti dulu lagi.
Dikutip dari: http://adf.ly/sp5vI
