Ketua MPR Nurhayati Assegaf?
Reporter : Juven Martua Sitompul | Minggu, 5 Oktober 2014 14:59
Merdeka.com - Koalisi Merah Putih akan serahkan kursi pimpinan MPR RI kepada partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Demokrat.
Hal itu disampaikan wakil ketua DPR RI Fadli Zon saat dikonfirmasi oleh wartawan terkait adanya isu kandidat terkuat ketua MPR RI adalah salah satu elite Demokrat. "Rancangannya demikian," kata Fadli kepada wartawan, di Masjid Baiturrahman MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (5/10).
Dikabarkan nama itu Nurhayati Assegraf, Fadli pun enggan berkomentar lebih lanjut. Ia berdalih nama itu diserahkan kepada setiap partai.
"Kita tidak pernah berbicara nama, kita bicarakan partai, kemudian kepada partai yang bersangkutan yang berikan namanya, tetapi mengenai keputusannya baru basok," ucap dia.
Meski demikian, wakil ketua Gerindra ini pun tak menampik adanya koordinasi antara Koalisi Merah Putih dengan Demokrat. Pasalnya, Max Sopacua pun turut hadir dalam pertemuan Koalisi Merah Putih di kediaman Aburizal Bakrie (Ical).
"Demokrat memang hadir tadi malam. Jadi tentu kita berbagi peran, tidak hanya di DPR kemarin, kemudian di MPR. Kita dalam rancangan kawan dikoalisi merah putih memang demikian," tandasnya.
Disinggung soal bakal calon wakil ketua MPR Fadli enggan menanggapinya. Ia menuturkan pemilihan wakil ketua akan diputuskan esok hari pasca sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR RI.
Sesuai rencana, pemilihan pimpinan MPR RI periode 2014-2019 akan berlangsung pada Senin (6/10). Sebelumnya Koalisi Merah Putih diprediksi bakal kembali menduduki kursi pimpinan MPR.
Dengan demikian, apakah Koalisi Merah Putih benar-benar akan memberikan kursi MPR RI tersebut kepada partai berlambang mercy tersebut. Sebab, Koalisi yang mendukung Prabowo ini terus melakukan pertemuan guna membahas sidang paripurna pimpinan MPR RI.
sumber : Merdeka
Nurhayati: Walk out keputusan saya
Ooo Ternyata Ini Dalangnya Walk Out Partai Demokrat
Reporter : Juven Martua Sitompul | Minggu, 5 Oktober 2014 14:59
Merdeka.com - Koalisi Merah Putih akan serahkan kursi pimpinan MPR RI kepada partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Demokrat.
Hal itu disampaikan wakil ketua DPR RI Fadli Zon saat dikonfirmasi oleh wartawan terkait adanya isu kandidat terkuat ketua MPR RI adalah salah satu elite Demokrat. "Rancangannya demikian," kata Fadli kepada wartawan, di Masjid Baiturrahman MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (5/10).
Dikabarkan nama itu Nurhayati Assegraf, Fadli pun enggan berkomentar lebih lanjut. Ia berdalih nama itu diserahkan kepada setiap partai.
"Kita tidak pernah berbicara nama, kita bicarakan partai, kemudian kepada partai yang bersangkutan yang berikan namanya, tetapi mengenai keputusannya baru basok," ucap dia.
Meski demikian, wakil ketua Gerindra ini pun tak menampik adanya koordinasi antara Koalisi Merah Putih dengan Demokrat. Pasalnya, Max Sopacua pun turut hadir dalam pertemuan Koalisi Merah Putih di kediaman Aburizal Bakrie (Ical).
"Demokrat memang hadir tadi malam. Jadi tentu kita berbagi peran, tidak hanya di DPR kemarin, kemudian di MPR. Kita dalam rancangan kawan dikoalisi merah putih memang demikian," tandasnya.
Disinggung soal bakal calon wakil ketua MPR Fadli enggan menanggapinya. Ia menuturkan pemilihan wakil ketua akan diputuskan esok hari pasca sidang paripurna pemilihan pimpinan MPR RI.
Sesuai rencana, pemilihan pimpinan MPR RI periode 2014-2019 akan berlangsung pada Senin (6/10). Sebelumnya Koalisi Merah Putih diprediksi bakal kembali menduduki kursi pimpinan MPR.
Dengan demikian, apakah Koalisi Merah Putih benar-benar akan memberikan kursi MPR RI tersebut kepada partai berlambang mercy tersebut. Sebab, Koalisi yang mendukung Prabowo ini terus melakukan pertemuan guna membahas sidang paripurna pimpinan MPR RI.
sumber : Merdeka
Nurhayati: Walk out keputusan saya
Ooo Ternyata Ini Dalangnya Walk Out Partai Demokrat
TRIBUNMANADO.CO.ID — Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf mengaku dirinya tidak penah menerima arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilihan Kepala Daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014) pekan lalu.
Saat sidang paripurna, SBY selaku Presiden tengah berada di Amerika Serikat. Nurhayati mengatakan, keputusan untuk walk out merupakan inisiatif pribadinya.
"Saya sama sekali tidak menerima SMS dari SBY," ujar Nurhayati, saat dikonfirmasi terkait berita yang menyebut bahwa dirinya menerima instruksi walk out dari SBY, Senin (29/9/2014).
Nurhayati mengatakan, keputusan walk out ia ambil setelah melihat situasi dalam rapat paripurna. Fraksi Partai Demokrat merasa 10 syarat perbaikan mekanisme pilkada langsung yang diajukan sebagai opsi ketiga tidak mendapat dukungan. Akhirnya, fraksinya memilih untuk walk out.
"Saya sebagai pimpinan fraksi, masa saya tidak berani mengambil keputusan. Apa gunanya saya dijadikan pimpinan fraksi, ketua fraksi, kalau saya tidak berani mengambil keputusan," kata Nurhayati.
Meski demikian, Nurhayati mengatakan, dirinya dan semua anggota fraksi telah lebih dulu menerima arahan dan perintah Ketua Umum Demokrat untuk tetap mempertahankan 10 syarat agar mendukung pilkada langsung.
"Tidak ada instruksi walk out dari SBY. Sejak beliau berangkat ke luar negeri, kami sama sekali tidak ada komunikasi," kata Nurhayati.
Sebelumnya, anggota Fraksi Demokrat berbeda-beda komentar soal aksi walk out itu. Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengaku, dia memutuskan ikut walk out setelah diperintah oleh Nurhayati. Nurhayati menyatakan bahwa SBY sudah memberikan pesan singkat yang memerintahkan semua anggota fraksi untuk meninggalkan ruangan.
Adapun politisi Demokrat lainnya, Sutan Bhatoegana, menyebut bahwa SBY meminta Fraksi Demokrat all out memperjuangkan pilkada langsung dengan syarat, bukan walk out.
Sumber : TribunNews
Ruang Fraksi Demokrat Digeledah, Nurhayati Protes KPK
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Nurhayati Ali Assegaf protes kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggeledahan ruang Fraksi Demokrat di DPR yang berlangsung pada Kamis (16/1/2014). Menurut Nurhayati, KPK bertindak tidak adil.
Sumber : Kompas
Fix sudah,, Sekenario Walk Out dan UU PILKADA kemarin...
Dikutip dari: http://adf.ly/sd1Rh
