TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pengetatan anggaran perjalanan dinas yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dan kabinetnya membuat kalangan pengusaha hotel dan restoran was-was. Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mengatakan rencana penghematan pemerintah itu berpotensi mengikis keuntungan pengusaha.
Kalangan dunia usaha pun bersiap segera melakukan penyesuaian. "Yang jelas tahun pertama ini kami akan lakukan efisiensi dan pengetatan pula," ujarnya saat dihubungi, Selasa, 21 Oktober 2014.
Penghematan anggaran belanja yang akan diterapkan pemerintah baru antara lain terkait biaya akomodasi perjalanan dinas seperti hunian hotel, seminar, dan lokakarya pegawai negeri memberikan pendapatan cukup besar. "Zamannya Pak SBY keuntungan kami dari jamuan dan perjalan dinas bisa mencapai 30 persen tiap bulan," ujarnya.
Meski demikian, pengusaha memilih menunggu kepastian kebijakan pemerintah dan mengantisipasi dengan mengoptimalkan pendapatan lain di sektor pariwisata. "Kebijakan itu (penghematan) tentu kami dukung, namun bagaimana pun tentu masih ada peluang dari sana," ujarnya.
Saat disinggung mengenai tingkat hunian yang diterima hotel dan restoran selama pelantikan Presiden Jokowi berlangsung, kemarin, Haryadi mengatakan tidak berdampak apa-apa. Ternyata, meski ratusan ribu orang tumplek ke Jakarta, tingkat hunian dan kunjungan hotel tidak bertambah selama acara "pesta rakyat" berlangsung. "Hampir sama dengan hari biasa. Kecil sekali paling (naik) lima persen, itu hanya sesaat," kata dia.
Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintahan Jokowi-JK berencana memangkas biasa perjalanan dinas kementerian dan lembaga. Anggaran rapat di lingkungan pemerintahan dianggap terlalu tinggi, mencapai Rp 18 triliun setahun.
Sumber
Dikutip dari: http://adf.ly/t5RUY
