RMOL. Presiden Jokowi harus selektif dalam menerima
masukan dari masyarakat berkaitan dengan rekam jejak
calon menterinya, apalagi yang menyangkut stigma
pelanggar HAM.
Hal ini ditegaskan Ketua DPP Hanura, Erik Satrya
Wardhana melalui pesan singkatnya kepada RMOL ,
Minggu (26/10).
Erik keberatan jika Ketua Umum DPP Hanura, Jenderal
(Purn) Wiranto dituding bertanggung jawab atas kasus-
kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
"Wiranto adalah jenderal yang bersih dari pelanggaran
HAM berat, karena proses hukum yang berkaitan dengan
itu, baik untuk kerusuhan Timor Timur dan peristiwa
Mei sudah selesai dan Wiranto bersih," tegas Erik.
masukan dari masyarakat berkaitan dengan rekam jejak
calon menterinya, apalagi yang menyangkut stigma
pelanggar HAM.
Hal ini ditegaskan Ketua DPP Hanura, Erik Satrya
Wardhana melalui pesan singkatnya kepada RMOL ,
Minggu (26/10).
Erik keberatan jika Ketua Umum DPP Hanura, Jenderal
(Purn) Wiranto dituding bertanggung jawab atas kasus-
kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
"Wiranto adalah jenderal yang bersih dari pelanggaran
HAM berat, karena proses hukum yang berkaitan dengan
itu, baik untuk kerusuhan Timor Timur dan peristiwa
Mei sudah selesai dan Wiranto bersih," tegas Erik.
Justru, kata dia lagi, Wiranto-lah pada saat menjabat
panglima ABRI yang mencabut penetapan Daerah Operasi
Militer (DOM) di Aceh.
"Jadi kalau Wiranto yang sempat diminta untuk mengisi
posisi menkopolhukam dalam Kabinet Trisakti tapi
dicoret hanya karena asumsi dari segelintir orang sebagai
pelanggar HAM, itu adalah tindakan yang mengabaikan
HAM itu sendiri," ujarnya menekankan.
sumber http://m.rmol.co/news.php?csal177321
terus penembakan di papua ama pembumi hangusan bgian timor timur bukan melanggar ham gan ngawur aja
penetapan pbb pada wiranto sbagai pelanggar ham dinilai omong kosong aja, liat fakta yg ada jangan cuma ngomong
Dikutip dari: http://adf.ly/tPAjH
