Perlindungan terhadap buruh migran, khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perempuan yang mencari penghidupan di luar negeri, hingga kini masih kerap diteriakkan agar mendapatkan perhatian yang lebih serius. Bisa dikatakan, sebagian besar buruh migran yang bekerja di sejumlah sektor berisiko minim proteksi.
Selama sepuluh tahun terakhir, ujar Direktur Migrant Care Anis Hidayah, betapa gagal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengupayakan perlindungan hak dan hukum bagi lebih dari 4,6 juta TKI, para penyumbang devisa bagi negara.
Selama sepuluh tahun terakhir, ujar Direktur Migrant Care Anis Hidayah, betapa gagal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengupayakan perlindungan hak dan hukum bagi lebih dari 4,6 juta TKI, para penyumbang devisa bagi negara.
''Selama sepuluh tahun terakhir tidak ada upaya-upaya signifikan, terutama terhadap perlindungan migran perempuan," kata Anis kepada publicapos.com, Sabtu (18/10). ''Selama ini pemerintah hanya concern menangani kasus, tidak fokus mencegah masalah buruh migran.''
Ia juga menyayangkan pemerintah yang gagal merevisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Padahal, di mata Anis UU itu sungguh tidak menyentuh persoalan. Selain itu, upaya diplomasi dengan negara lain juga masih lemah.
sumber: http://www.publicapos.com/nasional/2...si-masalah-tki
gagal maning
Dikutip dari: http://adf.ly/t22cM
