Pada saat Joko Widodo (Jokowi) dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014 lalu, banyak harapan dari semua masyarakat Indonesia dibawah pemerintahan Jokowi, tanah air kita bisa sejahtera dan sentosa dari era sebelumnya. Rakyat Indonesia berharap Presiden Jokowi dapat memberikan perubahan yang lebih baik, dalam segala bidang baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan lainnya. Pada intinya harapan masyarakat yaitu pemerintahan Jokowi harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Presiden Jokowi harus buktikan janjinya selama masa kampanye, dengan merealisasikan kebijakannya yang berdampak pada kesejahteraan rakyat seperti mudah mencari uang, kebutuhan pokok murah, masyarakat lebih sejahtera, pendidikan murah dan lebih merata, agar Indonesia bisa dikenal di mata dunia karena pendidikan dan kebudayaannya dan sebagainya.
Banyak pengamat yang menyatakan semester pertama Presiden Jokowi menjalankan pemerintahan, belum banyak janji kampanyenya direalisasikan dan kebijakannya tidak merakyat. Kebijakan yang tidak merakyat antara lain Jokowi membentuk Kabinet Kerja dengan 34 kementerian, tidak sesuai janjinya saat kampanye yang akan membentuk kabinet ramping, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), oleh sejumlah kalangan dinilai hanya "ganti baju" kebijakan Presiden SBY.
Selain itu, masalah naik turunnya harga bbm bersubsidi, dimulai pada 17 November 2014, harga premium dari Rp 6500 menjadi Rp 8.500. Solar dari Rp 5500 menjadi Rp7500, sampai terakhir harga premium naik per 28 Maret 2015 menjadi Rp. 7.300/liter. Hal ini mendapat sorotan karena selain memicu kenaikan harga bahan pokok, kebijakan diambil saat tren harga minyak dunia terus melemah. Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang ingin menjual gedung BUMN dan Penenggelaman tiga kapal asing di perairan Anambas, Kepri, 5 Desember, dinilai hanya pencitraan karena infonya kapal yang ditenggelamkan merupakan hasil tangkapan 2008 dan sudah rongsokan. Menpan-RB Yuddy Chrisnandi melarang instansi PNS rapat di hotel. Dampaknya hotel sepi, mulai ada PHK karyawan. Yuddy dinilai tidak paham APBN yang dikeluarkan lewat pos belanja pemerintah itu juga berfungsi untuk stimulus perekonomian.
Ditambah lagi buruknya hubungan PDIP dengan Jokowi adalah kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini tidak pro-rakyat. Kebijakan Jokowi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) justru jauh dari cita-cita Trisakti dan Nawacita. Warna kerakyatannya dikalahkan oleh pendekatan pro-pasar dan bernuansa neolib. Karenanya, menyarankan agar PDIP menegaskan pola hubungan dengan Jokowi. Tujuannya, agar cita-cita PDIP mensejahterakan rakyat bisa diakomodir dalam kebijakan-kebijakan Jokowi. Karena Jokowi adalah kader dan petugas partai, maka perlu komunikasi yang baik dalam setiap kebijakan yang akan dibuat agar seirama dengan platform PDIP. Jika seirama, Jokowi tentu akan mendapat back up politik penuh dari PDI Perjuangan maupun mitra koalisinya di KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Selain itu Muradi juga menyarankan Jokowi agar selalu mengkomunikasikan terlebih dulu kebijakan yang akan digulirkan dengan PDIP dan mitra koalisinya di KIH. Yang tak kalah penting, semestinya Jokowi tidak hanya mencari masukan dari relawan pendukungnya tetapi juga dari partai pengusungnya.
Banyaknya penolakan kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat, yang dilakukan oleh elemen masyarakat, puncaknya pada kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok, pemerintah harus mensikapi dengan positif. Elemen masyarakat juga diharapkan jangan hanya mampu mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, tetapi sebaiknya diberikan solusi agar kebijakan yang tidak pro rakyat menjadi kebijakan yang pro kepada rakyat. Tugas elemen masyarakat mengingatkan pemerintah apabila tidak berjalan di jalur yang benar.
Pemerintah sudah beritikad baik memperbaiki kritikan dari masyarakat misalnya dalam hal naiknya uang muka kendaraan bagi pejabat negara atau yang dikenal dengan Peraturan Presiden (Perpres) no. 39 Tahun 2015, tentang soal kenaikan uang muka bagi pembelian mobil pejabat negara perorangan dari Rp116.500.000 menjadi Rp 210.890.000, presiden sudah mengklarifikasi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, yang menyatakan dalam waktu dekat akan menerbitkan Perpres untuk mencabut Perpres tersebut.
Untuk kenaikan harga BBM bersubsidi yang naik turun mengikuti harga pasar tentunya sudah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan menambah sengsara masyarakat. Karena dengan adanya harga BBM yang mengikuti harga pasar maka keuangan negara dalam APBN tidak menjadi minus akibat subsidi yang terlalu besar dan pembangunan untuk rakyatpun tidak menjadi terkendala. Untuk di daerah-daerah terpencil seperti di Kabupaten yang ada di Bengkulu, ketersediaan premium dibutuhkan dan biasanya ditingkat pengecer harganya lebih dari Rp. 7.300 atau harga resmi pemerintah dan masyarakat tidak masalah asalkan premiumnya tersedia.
Saat ini yang dibutuhkan negara Indonesia untuk membangun dan memperbaiki negara khususnya dalam 5 tahun kedepan atau dalam pemerintahan Jokowi, baik infrakstur maupun non infrastuktur adalah dukungan dari rakyat Indonesia. Siapapun presidennya kiranya tidak akan mampu langsung membawa negara Indonesia menjadi lebih baik. Perlu proses dan apabila dalam perjalannya dipandang tidak baik atau diluar jalur maka elemen masyarakat dapat mengkritisnya, bukan "menghakiminya" dengan menurunkan pemerintah Semua elemen harus bersatu tidak terkecuali, elemen mahasiswa yang rencananya akan melakukan aksi besar-besaran pada 20 Mei 2015 untuk menurunkan Jokowi, ormas dan juga PDIP sebagai partai pengusung Jokowi dalam Pilpres yang lalu harus dapat berkoordinasi yang baik dengan pemerintah. Juga kepada Relawan pendukung Presiden Jokowi yang tergabung dalam Jaringan Nasional Relawan Aswaja harus dapat bersinergi kepada partai pengusung Jokowi yaitu PDIP P, untuk membantu Jokowi dalam menjalankan pemerintahan, bukan saling menyalahkan. Buang sifat ego jauh jauh demi kemajuan bangsa kedepan.Semoga dengan bersatunya semua elemen dengan mencarikan solusi atas permasalahan-permalahan yang ada membuat pemerintah yang dipimpin oleh presiden Jokowi dalam lima tahun kedepan dapat membawa negara Indonesia menjadi lebih baik.
SAVE INDONESIA
SUMBER (politik.kompasiana.com)
Link: http://adf.ly/1GApwY
