Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selalu disalahkan oleh warga saat ada proyek galian di pinggir jalan atau trotoar. Karena pada akhirnya, jalan tersebut tidak dapat rapi seperti semula, tetapi malah menimbulkan lubang atau gundukan.
Basuki atau akrab disapa Ahok menjelaskan, perilaku tersebut banyak dilakukan oleh perusahaan, mulai dari PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN) hingga Telkom.
Mereka saat diingatkan bukannya koperatif tetapi malah mengancam. Sebab tidak ada sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang melakukan hal tersebut.
"Kamu berani enggak potong kabelnya PLN? Nongol dan ditanam di dalam gotnya kita. Nah kita diteken gitu. Begitu datang banjir, turun airnya pelan, orang maki-maki ke saya bilang saluran enggak cukup. Bukan saluran enggak cukup, banyak kabel di dalem. Belum lagi sampah," jelasnya dalam pidato saat meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Menurutnya, kebijakan untuk memberikan sanksi tegas hanya bisa diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini menilai, rekan kerjanya dahulu itu terlalu sopan dalam memberikan teguran.
"Kalau saya jadi Presiden, saya panggilin tuh dirut-dirutnya langsung saya pecat karena Jakarta terlalu macet. Presiden yang sekarang terlalu sopan sih," tutupnya.
sumber
Link: http://adf.ly/1HPE9t
Basuki atau akrab disapa Ahok menjelaskan, perilaku tersebut banyak dilakukan oleh perusahaan, mulai dari PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN) hingga Telkom.
Mereka saat diingatkan bukannya koperatif tetapi malah mengancam. Sebab tidak ada sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang melakukan hal tersebut.
"Kamu berani enggak potong kabelnya PLN? Nongol dan ditanam di dalam gotnya kita. Nah kita diteken gitu. Begitu datang banjir, turun airnya pelan, orang maki-maki ke saya bilang saluran enggak cukup. Bukan saluran enggak cukup, banyak kabel di dalem. Belum lagi sampah," jelasnya dalam pidato saat meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Menurutnya, kebijakan untuk memberikan sanksi tegas hanya bisa diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini menilai, rekan kerjanya dahulu itu terlalu sopan dalam memberikan teguran.
"Kalau saya jadi Presiden, saya panggilin tuh dirut-dirutnya langsung saya pecat karena Jakarta terlalu macet. Presiden yang sekarang terlalu sopan sih," tutupnya.
sumber
Link: http://adf.ly/1HPE9t
