Ditangkapnya penyidik KPK, Novel Baswedan, dinihari tadi dinilai sebagai pembangkangan Polri terhadap instruksi Presiden Joko Widodo. Presiden beberapa waktu lalu memerintahkan agar jangan ada kriminalisasi terhadap pimpinan maupun pegawai KPK.
"Ini kekacauan hukum bukan hanya kepada masyarakat, tapi kepada negara, ketidakpatuhan polisi dan pembangkangan terhadap perintah Presiden. Presiden sudah bilang kasusnya jangan diteruskan, dia memberi sinyal kepada Badrodin (Haiti, Kapolri) agar KPK tidak dikriminalisasi, tapi kenapa ini berlanjut," cetus Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar, di Jakarta, Jumat (1/5/2015).
Jika terus berlangsung, ucap Haris, penegakan hukum yang dijalankan polisi bukan berdasarkan pelanggaran hukum dan tingkat kejahatan, tetapi berdasarkan kepada suka atau tidak suka polisi terhadap Individu. Selain juga untuk kepentingan dan niat jahat polisi.
Untuk itu, Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah tegas dengan mengambil alih institusi Kepolisian sementara waktu. Presiden harus membersikan Polri dari polisi yang tidak mempunyai itikad baik dalam penegakan hukum. Misalnya, mencopot Kapolri Jenderal Baharodin Haiti, Wakapolri Komjen Budi Gunawan dan terpenting Kabareskrim Komjen Budi Waseso.
Tugas-tugas Kepolisian untuk sementara waktu diserahkan kepada kementerian dan lembaga lain. Misalnya, tugas keamanan masyarakat diambil alih Satpol PP dan TNI, pengaturan lalu lintas kepada dinas perhubungan, dan proses penegakan hukum ke Kejaksaan.
"Arahnya bisa pembusukan kepada posisi Jokowi, orang akan melihat Presiden tidak bisa mengontrol Kepolisian, akibatnya masyarakat tidak percaya lagi dengan kapabilitas dia," tandasnya.
sumber (news.metrotvnews.com)
Link: http://adf.ly/1GBD8d
