JAKARTA - Tim ahli Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusulkan adanya posisi menteri koordinator bidang kemaritiman. Menko yang akan menjadi kementerian baru sangat penting, mengingat pemerintah mendatang akan fokus pada sektor maritim.
"Pembahasan mengenai perlunya posisi menko maritim sudah selesai di tingkat pakar dan sudah ada pembahasan dengan Kadin juga. Ini segera diusulkan kepada presiden terpilih yang segera menyusun kabinet baru," ujar salah satu tim ahli PDIP Rokhmin Dahuri, yang dihubungi SH, Kamis (24/7).
Rokhmin mengatakan, sektor maritim ditargetkan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, pemanfaatan keekonomian sektor kelautan masih sangat rendah dari PDB kelautan yang mencapai US$ 1,2 triliun.
Ia menegaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut Indonesia merupakan pelintasan perdagangan ekonomi duniam, namun pemanfaatan keekonomian sangat rendah.
Sektor transportasi laut untuk logistik industri perikanan sangat mahal. Ini membuat industri perikanan Indonesia tidak berkembang cepat. Bahkan, Rokhmin menuturkan, Indonesia membayar mahal untuk penggunaan kapal-kapal asing.
"Kalau ingin menggeser paradigma darat ke laut, menko maritim sangat perlu," ujar Rokhmin yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Maritim dan Perikanan.
Dia menjelaskan, menko maritim akan membawahi semua kementerian/lembaga yang terkait sektor maritim, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait tambang lepas pantai, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup, serta coast guard.
Menurutnya, coast guard perlu segera dibentuk sebagai badan koordinasi pengawasan keamanan. Karena itu, bidang pengawasan yang ada kementerian kelautan dan perikanan akan dilebur ke dalam coast guard.
Diabaikan
Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, mendukung perlunya menko maritim dalam pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, selama ini sektor kelautan dan perikanan menjadi persoalan yang kurang mendapat porsi perhatian dari pemerintah. Jika ada menko yang khusus menangani sektor kelautan akan ada koordinasi yang lebih fokus.
"Sumber perikanan ada di Indonesia Timur, tapi karena transportasi laut mahal, industri tidak berkembang," ujar Arif.
Dia menegaskan, selama ini antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan belum terjadi koordinasi yang baik untuk mendorong efisiensi transportasi laut.
Sumber : Sinar Harapan
