SITUS BERITA TERBARU

(POKOKNYA HRS DI ULANG)Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah

Tuesday, September 30, 2014
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Veri Junaedi, mengatakan voting pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada sidang paripurna, Jumat dinihari, 26 September, tidak sah.

"Pengambilan keputusan tak memenuhi syarat legal formal, yaitu minimal setengah dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir," ujar Veri saat dihubungi, Selasa, 30 Oktober 2014. (Baca: Yusril Beri Pencerahan ke SBY dan Yusril Soal UU Pilkada)

Menurut Veri, aturan tentang syarat minimal pengambilan keputusan itu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 284 ayat 1 yang disahkan pada September 2014. Berdasarkan tata tertib itu, keputusan paripurna RUU Pilkada baru sah bila disetujui setengah dari total 496 peserta yang hadir, yaitu minimal 248 orang. (Baca: Telepon Hamdan Zoelva, Ini Isi Curhatan SBY)

Mengenai sikap walk out Demokrat, menurut Veri, tak mempengaruhi jumlah daftar hadir anggota saat paripurna. Meski walk out, Demokrat tetap dihitung sebagai peserta paripurna. Hal itu diatur dalam pasal 285. Pasal itu menyebutkan anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan. (Baca: SBY Punya Plan B Jegal UU Pilkada)

Veri mengatakan, bila merujuk pasal-pasal itu, keputusan paripurna yang menyatakan kepala daerah dipilih melalui DPRD tidak sah karena hanya disetujui oleh 226 anggota Dewan. Sedangkan yang menyetujui pilkada langsung berjumlah 135 orang. "Berdasarkan jumlah suara, jelas keputusan paripurna hari itu cacat," ujar Veri.

Seharusnya, Veri melanjutkan, bila voting tak bisa disahkan karena tak memenuhi kuorum, keputusan tetap bisa diambil dengan melewati mekanisme musyawarah mufakat. Aturan itu tertuang dalam pasal 284 ayat 2. Namun, menurut Veri, langkah ini tak diambil dalam paripurna lalu. Dengan begitu, Veri mengatakan, keputusan paripurna yang menyatakan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD tak bisa diberlakukan.

SUMBER

PokokkkkkkNNyyyaaaaaaaaaaaaaaaa.... Paripurna Harus di ulanggg
untung blom sujud syukur kalo ngga panasbung bisa dilempar hengponggg


Link: http://adf.ly/sUise

[Jakarta, Bukannya Udah Biasa?] Warga Khawatirkan Menghitamnya Air Sungai Kalimalang

Komen TS: Pas dulu ane masih sering main di Jakarte, lihat sungai warna item mah udah biasa. Baunya juga nauzubilleh. Heran ane, bisa-bisanya orang diem aja liat sungai di sekitar mereka kayak gitu. Kasian sungainya. . Nyok Selametin sungai. Carane kek mana, ane juga lagi mikir...

Beritanye nih
-----------------------------

Air sungai Kalimalang yang menghitam karena pencemaran lingkungan. (sumber: Suara Pembaruan/ F-5)

Jakarta - Warga di sekitar bantaran Sungai Kalimalang mulai khawatir kondisi air yang menghitam dan mengeluarkan bau tidak sedap karena akan mengganggu suplai air dari Perusahaan Air Minum (PAM).

"Saya sangat bergantung air dari PAM untuk kebutuhan sehari-sehari, takut airnya nanti jadi keruh dan bau," kata Purwanto, warga RT 07 RW 01, Cipinang Melayu, Jakarta Timur di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan menghitamnya Sungai Kalimalang ini baru pertama kali dilihatnya karena biasanya air berwarna coklat.

"Saya juga khawatir dengan kesehatan keluarga saya apabila airnya tidak sehat, takut kulit jadi gatal-gatal dan sebagainya," kata Purwanto.

Menurut dia, belum ada petugas yang datang ke sini dan berharap Pemprov DKI cepat mengatasi masalah ini.

Hal yang sama juga diungkapkan warga RT 01 RW 01, Cipinang Melayu, Ansori, ia mengatakan, menghitamnya Sungai Kalimalang bisa menimbulkan berbagai penyakit, misalnya diare.

"Itu saja ikan-ikan pada mabuk, apalagi kalau manusia yang konsumsi, pasti sangat berbahaya," ujar Ansori yang juga menggunakan air dari PAM tersebut.

Ia berharap Pemprov DKI dapat memberi teguran kepada perusahaan-perusahaan yang membuang limbah sembarangan sehingga mencemarkan sungai.

Sebelumnya, sejak pukul 11.00 WIB, air di Sungai Kalimalang berubah warnanya menjadi hitam dan mengeluarkan bau tidak sedap yang diduga tercemar oleh limbah pabrik.

Penulis: /YUD
Sumber:Antara
SUMUR

Kalimalang gan







Link: http://adf.ly/sUisJ

[Berita Bola] Antara Persipura, Persibo Dan Imajinasi Match Fixing PSSI


Mimpi wakil Indonesia di Piala AFC Persipura Jayapura untuk menorehkan sejarah masuk final pertama kali akhirnya pupus juga. Bertanding di kandang sendiri, tim Mutiara Hitam harus menelan kekalahan memalukan dengan digelontor 6 gol tanpa balas dari lawannya Al Qadsia. Gelontoran 6 gol tanpa balas ini membuat Persipura Jayapura menelan total agregat 2-10 setelah di laga pertama juga kalah 2-4.

Pelatih Persipura Jakcsen F Tiago sendiri sudah meminta maaf atas kekalahan memalukan tim asuhannya tersebut. Menurut Jakcsen, para pemainnya membuat terlalu banyak kesalahan sehingga mudah dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol.

Terlepas dari teknik permainan itu sendiri, menarik untuk ditunggu seperti apa komentar dari pengurus PSSI terkait kekalahan mencolok yang ditelan Persipura, terutama dari Komisi Disiplin PSSI. Bukan tanpa alasan jika penulis sangat menanti komentar mereka, karena hingga sekarang, masih terngiang di telinga tuduhan Match Fixing yang dilontarkan Komisi Disiplin terhadap almarhum klub Persibo Bojonegoro saat mewakili Indonesia di ajang AFC Cup, beberapa waktu yang lalu.

Tentu, kita tidak akan melupakan, saat Persibo menelan kekalahan 0-8 dari klub Sunray Cave JC Sun Hei dalam lanjutan kualifikasi AFC Cup tanggal 9 April 2013, seketika ketua Komisi Disiplin PSSI Hinca Panjaitan menuduh telah terjadi match fixing dalam pertandingan tersebut. Imajinasi match fixing dari PSSI itu akhirnya berbuah hukuman untuk pelatih, pemain dan manajemen klub. Hingga akhirnya klub kebanggaan masyarakat Bojonegoro tersebut "dikubur hidup-hidup" oleh PSSI, untuk kemudian digantikan dengan klub baru Persibo 1949.

Tuduhan yang hingga kini belum juga ditemukan bukti sahihnya. Karena, sampai saat ini pun AFC tidak pernah merilis hasil penyelidikan mereka atas pertandingan tersebut, apakah memang benar ada indikasi match fixing atau tidak. Padahal, para pemain, pelatih dan manajemen klub sudah membuat pembelaan berdasarkan fakta, bahwa karena masalah finansial hingga membuat persiapan mendadak mereka yang membuat pertandingan tersebut menjadi ladang gol untuk Persibo. Toh, pembelaan tersebut tak membuat Hinca merasa kasihan. Palu hukuman pun terlanjur diketuk.

Kini, situasi hampir serupa menerpa tim Mutiara Hitam. Tentu, banyak penggemar sepakbola tanah air yang bertanya-tanya, mengapa Persipura yang biasanya begitu perkasa di kandang sendiri, tiba-tiba menjadi tak berdaya didepan Al Qadsia? Padahal, saat bertanding di kandang lawan, mereka masih mampu memberikan perlawanan, terbukti dengan dua gol yang disarangkan ke gawang Al Qadsia. Begitupun saat di babak 8 besar, dimana Persipura mampu menyingkirkan juara bertahan Kuwait SC dengan agregat 8-4, dimana saat bertanding di stadion Mandala anak asuh Jacksen F Tiago tersebut mampu menggelontor gawang Kuwait SC dengan 6 gol.

Hasil dari pertandingan-pertandingan terdahulu tersebut lantas memunculkan sedikit harapan, bahwa Persipura tentu bisa berbicara banyak di babak semifinal. Tapi apa lacur, bukannya memberi perlawanan, gawang Persipura malah kebobolan 6 gol dengan begitu mudahnya. Hal inilah yang lantas menimbulkan banyak pertanyaan di benak suporter Indonesia.

Jika dulu PSSI lewat Komisi Disiplin dengan begitu mudahnya memberi label ada match fixing atas kekalahan mencolok yang diderita Persibo, apakah kini mereka juga akan mempertanyakannya pada Persipura? Atau hanya karena Persibo memang harus dimatikan, sedangkan Persipura adalah salah satu anak emas lantas label match fixing tersebut hanya tertempel di klub mantan peserta IPL saja?


sumber


Link: http://adf.ly/sUgq4

Harga BBM Naik Rp 3.000/Liter, RI Hemat Rp 170 Triliun ( Luhut si Mafia Minyak)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Penasihat Tim Transisi Jokowi JK Luhut Panjaitan memperkirakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter akan menghemat anggaran negara sebesar US$ 14 miliar atau setara Rp 170,38 triliun (kurs: Rp 12.710 per US$).

Luhut mengatakan, penghematan tersebut akan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

"Ada dana US$ 13 miliar-US$ 14 miliar dari penghematan tersebut. Dana itu dapat digunakan untuk memaksimalkan pos belanja stragis seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Menurut dia, tidak ada pilihan lain selain menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, pemerintah baru juga memiliki program pembangunan infrastruktur, memperbaiki pelayanan pendidikan dan kesehatan yang akan dinikmati masyarakat kelas bawah. Sehingga subsidi BBM akan dialihkan ke sektor tersebut.

"Tidak ada pilihan lain mengatasi itu karena itu dialihkan infrastruktur, rakyat pendidikan, rakyat di kelas bawah banyak menikmati pemotongan subsidi tadi," ungkapnya.

Luhut mengakui, tim transisi telah final membahas kenaikan harga BBM bersubsidi, Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga telah memutuskan besaran Rp 3.000 per liter pada November 2014.

"Itu sudah diputuskan Pak Jokowi dan Pak JK pada Jumat lalu, mereka menaikkan Rp 3.000 di November," pungkasnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2112...rp-170-triliun

Link: http://adf.ly/sUgpw

Hanya Orang Ini Yang Berani Melawan Prabowo

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang atau Oso, secara resmi menyatakan kesiapannya menjadi Ketua DPD RI 2014-2019.

Oso yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu mengucapkan terima kasih atas dukungan yang mengalir.

"Kita akan berjalan sesuai aturan main. Itu hak mereka untuk mendukung. Kalau ada yang mengklaim dapat dukungan banyak juga biasa saja. Namanya juga pertandingan," kata Oso dalam keterangan pers, Senin (29/9).

Politisi pendiri Partai Persatuan Daerah (PPD) tidak mau berandai-andai soal peluangnya menjadi Ketua DPD RI 2014-2019.

"Insya Allah, kalau sehat dan orang percaya maka itu adalah amanah buat saya," jelasnya.

Oesman pun menuturkan cita-citanya membuat legitimasi anggota DPD sederajat dengan DPR yang juga dipilih rakyat secara langsung. Menurutnya, DPD telah menjalankan program pembangunan daerah secara maksimal namun masyarakat tidak mengetahui hasil kinerja itu karena tidak terpublikasi dengan baik.

"Bagaimana kita ke depan dapat mengekspos melalui media agar masyarakat mengetahui hasil kinerja DPD," katanya.

Terkait itu, dalam satu kesempatan, Oso pernah mengatakan bahwa sebuah organisasi atau lembaga membutuhkan program "lima S" yakni Strategi, Struktur, Skill, Sistem dan Speed, yang adalahprinsip dasar seluruh organisasi.

Seperti diketahui, Oso termasuk orang yang berani melawan Prabowo. Hal itu terbukti dalam Munas HKTI di Bali di mana secara tidak terduga Oso yang saat ini menjadi Ketua Umum DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) dan dikenal dekat dengan jaringan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendeklarasikan dirinya sebagai Ketua Umum DPP HKTI yang sah menurut versi mereka.

Pasca Munas itu, Oso yang hadir pada acara tersebut menganggap terpilihnya Prabowo tidak sah. Maka kemudian, Oso dan kawan-kawan mengadakan Munas tandingan, yang diketahui kemudian Oso terpilih sebagai Ketua Umum DPP HKTI. Dengan munculnya kedua kepengurusan tersebut timbul pertanyaan, kepengurusan manakah yang sah? Sebab kedua-duanya mengklaim sebagai pengurus yang sah.

Dan kini sebanyak 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2019 akan mengucapkan sumpahnya pada Rabu, 1 Oktober 2014.

Mereka juga akan memilih pimpinan DPD RI yang terdiri dari seorang ketua dan dua wakil ketua. Nama Oso pun menguat sebagai calon Ketua DPD RI.

Anggota DPD asal Bali Kadek Arimbawa mengatakan Oso merupakan figur yang tepat untuk memimpin DPD RI.

"Saya percaya Oso mampu membawa DPD lebih kreatif dan inovatif. Sehingga peran kami lebih terasa di masyarakat," kata Kadek, Selasa (30/10/2014).

Dia berharap, pimpinan DPD RI periode 2014-2019 dapat menguatkan lembaga negara tersebut secara internal.

"Pencapaian DPD RI periode 2009-2014 dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Masih begitu banyak yang harus ditingkatkan dengan sikap yang agresif," tukasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPD RI asal Aceh Ghazali Abas Adan. Dia berpendapat DPD harus aktif menjadi ujung tombak pembangunan demi kepentingan daerah.

"Saya yakin Oso mempunyai kepentingan dan semangat yang kuat untuk memajukan daerah. Jangan lupa juga, Oso tak punya ketergantungan terhadap pihak manapun. Kedepan harus seperti itu," ungkapnya.

Araham Liyanto yang merupakan anggota DPD Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebutkan, apabila Oso menjadi ketua DPD, kata Ghazali, besar kemungkinan dia bakal mendobrak 'keperkasaan' DPR periode 2014-2019 yang mulai dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimobilisasi Prabowo. Sebab, di situ KMP sudah menunjukkan kuatnya hegemoni DPR pasca-pengesahan RUU Pilkada.

Tujuan KMP sendiri disebutkan bakal menyapu semua jabatan strategis di parlemen pasca penolakan uji materi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). "DPD butuh sosok berani dan untuk mendobrak hegemoni DPR," kata Liyanto.

sumber: http://www.siagaindonesia.com/2014/0...elawan-prabowo

Link: http://adf.ly/sUaBT

Enam Fraksi di DPRD Sepakat Dukung Pemakzulan Ahok

Enam fraksi di DPRD DKI menerima tuntutan yang disampaikan Forum Betawi Rempug (FBR) agar Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dimakzulkan. Keenam fraksi tersebut dari Golkar,Gerindra, PPP, Demokrat, PKS dan PDI-P .

Lucky P dari Fraksi Demokrat mengaku sepakat dengan tuntutan FBR. Dia menilai tingkah laku Ahok memang sudah di luar batas kewajaran sebagai seorang pemimpin.

Pendapat senada juga disampaikan Khotibi Achyar atau H.Beceng dari Fraksi Golkar. Dia bahkan berjanji akan mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota dewan demi melengserkan Ahok.

"Saya pertaruhkan jabatan saya untuk menolak Ahok, kalau banyak cerita mengenai Ahok, sebenarnya dari sini semua juga berpendapat sama. Kita akan berjuang menolak Ahok," ujarnya, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/9).

Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwicaksana mengatakan kalau Fraksi PKS sangat berterimakasih atas dukungan dari ormas dan masyarakat untuk melengserkan Ahok. Dan permintaan melengserkan Ahok, kata dia, bukan kali ini saja dilayangkan oleh ormas.

Triwicaksana pun menyarankan Ahok tidak membuat pernyataan dan kebijakan yang bisa membuat keresahan di tengah masyarakat. "Karena sudah kesekian kalinya keresahan disampaikan masyarakat."

Dia pun meminta masyarakat agar lebih giat lagi mendukung DPRD, terutama kepada ormas-ormas agar tidak berhenti untuk bersama menggulingkan Ahok.

"Laporan-laporan ini membuat DPRD terus melakukan konsolidasi di fraksi-fraksi dan pimpinan. Yang nanti akan diterima, dan dilanjutkan pada pimpinan sebagai amunisi."

Sedangkan dari Fraksi PDI-P menyatakan bisa memahami keresahan yang disampaikan FBR. Mereka berjanji akan membawa masalah ini dalam rapat pimpinan DPRD.

Sumber: http://www.aktual.co/jakartaraya/ena...emakzulan-ahok

Ahok mau dipaksa mundur, apa bener alasan dari enam fraksi ini kalo Ahok tingkah lakunya diluar batas kewajaran ??
kalo menurut saya, beliau masih dalam tahap wajar dan memang keras ucapannya terhadap lawan politiknya.

Link: http://adf.ly/sUDfJ

"Ngotot Jegal UU Pilkada, SBY Lupa Pancasila"

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap akan berusaha membatalkan UU Pilkada yang telah disetujui DPR. Setelah upaya judicial review UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap lemah, SBY menyatakan akan menggunakan "Plan B".

Kengototan SBY itu mendapat reaksi keras dari Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Ratna Sarumpaet. "Pengabdian @SBYudhoyono pada konspirasi neokolonialisme global, sampai lupa Pancasila/jatidiri bangsanya, kasihan," tulis Ratna Sarumpaet di akun Twitter @RatnaSpaet.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah mendukung pemilihan langsung oleh rakyat dengan sepuluh perbaikan.

Dalam jumpa pers di Bandara Halim Pedanakusuma (30/09), SBY menjelaskan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, tentang apa yang dapat dilakukan presiden untuk membatalkan UU Pilkada.

"Tidak ada jalan bagi presiden untuk tidak bersetuju. Saya tentu sebagai presiden harus taat asas, taat konstitusi, apalagi sudah ada pandangan dari Mahkamah Konstitusi," tegas SBY.

Pesimis melalui jalan judicial review di MK, SBY menyatakan tengah menyiapkan plan B untuk membatalkan pemberlakuan UU Pilkada.

Sumber gan: http://goo.gl/oCXXVJ

Link: http://adf.ly/sUDfW

Emas tim Indonesia Nambah karena Hal Ini!

Ada kabar gembira dari tim Indonesia di ajang Asian Games 2014 ini Gan:

REPUBLIKA.CO.ID, INCHEON - Atlet wushu yang turun di nomor nanquan dan nandao di Asian Games 2014, Juwita Niza Wasni yang hanya meraih medali perak pada Sabtu (20/9), akhirnya ketiban pulung. Itu setelah Dewan Olimpiade Asia (OCA), Selasa (30/9), mengumumkan pencabutan medali emas yang didapat atlet Malaysia, Tai Cheau Xuen. Atlet berusia 22 tahun itu dinyatakan gagal tes doping.

Dilansir Reuters, keputusan OCA itu juga menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia. Itu setelah atlet wushu Ivana Ardelia Irmanto, yang menduduki peringkat keempat naik ke urutan ketiga. Atas dicabutnya Tai Cheau Xuen, ia seketika mendapat medali perak.

Selanjutnya baca di sini SUMBER

Selamaaat, meski dapetnya karena ada yang kena sanksi sih ya ^^;;

Cobain Gan, Minum Kopi Campur Mentega
Uwow! Suarez Bakal Ketemu Timnas U-19!
Wuiiih ada Grup Siap Dipoligami di Facebook!
Apakah Kamu Termasuk Orang yang Membosankan? Yuk Cek di Sini!

Link: http://adf.ly/sUAwL

[anak TK] Polisi Tewas Dihajar Anggota TNI, 7 Prajurit Diperiksa

Sejumlah oknum anggota TNI Kodam XVI Pattimura diperiksa terkait pengeroyokan terhadap Kanit Reskrim Polsek Nusaniwe Aiptu Paulus Lekatompessy di Asrama Militer (Asmil) Benteng, Selasa (30/9/2014) dini hari.

Komandan Polisi Militer Kodam XVI Pattimura Kolonel (CPM) Ali Sadikin mengatakan, pihaknya saat ini tengah memeriksa tujuh oknum anggota TNI atas insiden pengeroyokan Aiptu Paulus Lekatompessy.

"Benar Pak, sementara ini yang kami periksa ada tujuh oknum, Pak," kata Ali Sadikin melalui pesan singkat, Selasa sore.

Dari ketujuh oknum TNI yang diperiksa tersebut, salah satunya adalah Serma JL yang diduga ikut mengeroyok korban. Menurut Ali, hingga kini pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap ketujuh oknum anggota TNI tersebut.

"Sementara sedang kami lakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap yang bersangkutan." kata Ali.

Sebelumnya, Wakapendam XVI Pattimura Letkol Setia Jiwa juga membenarkan bahwa seorang oknum TNI berinisial Serma JL tengah diperiksa oleh Denpom. JL ditahan sekitar pukul 02.00 WIT seusai insiden tersebut terjadi.

Sebelumnya diberitakan, Aiptu Paulus Lekatompessy dikeroyok sejumlah pemuda di Asrama Benteng saat hendak melayat ke keluarga yang berada di kawasan tersebut. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka lebam di bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit dr Haulussy Ambon.
sumber
Ini kedua institusi yang katanya pengaman negara malah bikin ribut negara. enaknya diapain yak....

Link: http://adf.ly/sUAwc

6 Cara Jitu Meredam Kemarahan

6 Cara Jitu Meredam Kemarahan



Okehit.com - Marah adalah emosional negatif yang sering dialami manusia. Meskipun kedengarannya normal, kemarahan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental Anda.

Rasa marah yang berlebihan dapat mengakibatkan stres yang abnormal, yang pada gilirannya akan mempengaruhi metabolisme tubuh.

Jadi jika bisa, lebih baik mengendalikan amarah Anda. Ingin tahu bagaimana caranya? Berikut adalah beberapa cara sehat yang dapat dilakukan untuk mengontrol amarah Anda:

1. Jujur pada diri sendiri

Kadang amarah datang karena Anda tidak mengatakan secara jujur apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda inginkan. Jadi mulai sekarang bersikaplah jujur dan terbuka, ini akan menghindarkan Anda dari emosi yang tidak perlu.

2. Tenangkan pikiran

Jika tiba-tiba menghadapi situasi yang bisa membuat Anda marah, alih-alih melampiaskan kemarahan lebih baik Anda harus segera menenangkan diri. Ambil napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Atau segera ke toilet, membasuh muka dengan air dingin juga bisa menurunkan emosi. Cara lainnya adalah dengan minum segelas air putih, ini akan membantu menjernihkan pikiran.

3. Alihkan perhatian

Jika Anda merasa terlalu marah dan tidak bisa berpikir jernih, coba untuk berjalan-jalan atau bertemu teman-teman untuk berbagi cerita.

4. Menulis

Menulis bisa menjadi terapi untuk meredam kemarahan Anda, terutama bila Anda tidak memiliki teman untuk berbagi cerita. Tuliskan setiap peristiwa yang membuat Anda marah dan apa yang Anda harapkan dari itu.

5. Memanjakan diri

Memanjakan diri sesaat juga bisa menjadi langkah yang baik untuk meredakan kemarahan. Lakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia seperti mendengarkan musik, menonton film atau sekedar berjalan-jalan. Ketika pikiran Anda segar kembali, Anda dapat lebih jernih melihat masalah yang Anda hadapi.

6. Menarik nafas panjang

Menarik nafas panjang dapat membuat rileks. Tanpa disadari, marah membuat kita menahan nafas. Lakukan ini sesering mungkin dan berpikir positif atas semua yang terjadi ketika kemarahan itu muncul. Semoga membantu! (30/9/2014)

SUMBER: http://okehit.com/lifestyle/2014/09/...dam-kemarahan/

ane rasa artikelnya bagus, jadi ane share disini... mudah2an dapat membantu temen2 yg lg esmosi...

Link: http://adf.ly/sUAwj

PPP bakal protes jika kursi pimpinan DPR diberikan ke Demokrat

PPP bakal protes jika kursi pimpinan DPR diberikan ke Demokrat




Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum bisa memutuskan bakal ikut paket pimpinan DPR bersama kubu Prabowo atau loncat ke kubu Jokowi. PPP merasaa khawatir tak dapat jatah kursi pimpinan karena berada di urutan ke enam dalam koalisi Prabowo.

Sekjen PPP versi Emron Pangkapi, Romahurmuziy mengatakan pihaknya sedang berjuang mendapatkan jatah kursi pimpinan di kubu Prabowo. Meskipun dia mengakui ada di urutan terakhir dalam persentase kursi di parlemen.

"Kita sedang berjuang karena di koalisi Merah Putih PPP pada urutan ke enam. Sementara kursi pimpinan DPR hanya lima dan MPR hanya empat karena yang satu milik DPD," ujar pria yang akrab disapa Romi ini di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9).

Romi masih berharap mendapatkan jatah kursi pimpinan dan diberikan satu kursi paket di kubu Prabowo. Dia protes, jika jatah itu justru diberikan kepada fraksi lain yang masuk belakangan mendukung Prabowo. Fraksi itu diyakini adalah Partai Demokrat.

"Itu kita berharap ada penghargaan proses perjuangan PPP di koalisi Merah Putih. Dibandingkan pendatang belakangan yang tidak nyata-nyata bergabung juga," kata Romi.

Romi justru mengakui bahwa koalisi Jokowi bakal makin agresif menggaet partai dari kubu Prabowo karena kurang satu partai untuk mengajukan paket yang syaratnya lima partai. Romi juga membuka peluang untuk PPP gabung ke Jokowi.

"Koalisi Indonesia Hebat, pascaputusan MK yang menolak MD3 akan semakin agresif karena waktu yang tersedia tidak banyak lagi," tutur Romi.

"Parpol tidak boleh menutup ruang Komunikasi dengan partai mana pun," imbuhnya.

Kendati begitu, Romi mengaku belum punya calon untuk diajukan dalam paket pimpinan DPR nanti. "Belum ada nama atau pun yang diajukan," pungkasnya.

SUMBER.....

Sebentar lagi kita akan melihat kehancuran KMP, semua partai di KMP psti lagi ngerebutin posisi Ketua DPR, pasti deh pada main gontok-gontokan dan juga main jegal-jegalan!!!!!!

Link: http://adf.ly/sUAwg

[Isuk Dele Sore Tempe] PDIP ragu kredibilitas Hamdan & Patrialis dalam putusan UU MD3

Sumber: http://m.merdeka.com/politik/pdip-ra...an-uu-md3.html

Merdeka.com - PDIP mengaku pasrah dengan keputusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU MD3. PDIP menjadi salah satu pemohon yang mengajukan uji materi UU MD3.

"Kita masih optimis minimal kalau tidak putusan akhir putusan selalah," kata Trimedya Panjaitansebelum sidang putusan UU MD3 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/9).

Trimedya mengatakan, selain belum mengajukan saksi ahli, rekam jejak Hamdan Zoelva danPatrialis Akbar menjadi salah satu pertimbangannya ucapannya. Menurutnya, Keduanya merupakan mantan kader partai yang saat ini tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

"Jadi kita hakim adil dan bijaksana, pilpres lolos saya juga mengharapkan disini lolos juga. Bahwa kami pun harus menghadapi KMP karena latar belakang Hamdan Zoelva dan Patrialis Akbar orang-orang partai-partainya bergabung di KMP," kata dia.

Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan gugatan sejumlah pemohon terkait Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Salah satunya, putusan sidang UU MD3 yang diajukan oleh partai pemenang pemilu 2014 PDIP.

Sidang putusan itu digelar pukul 16.00 WIB, dengan agenda persidangan diruang utama lantai dua, Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Dengan panitera sembilan hakim MK termasuk ketua MK Hamdan Zoelva selaku ketua majelis sidang.
-----------------------------------------------------------------
Muna banget nih partai ... baru saja kemarin menyanjung2 MK bahkan hamdan zulva diberikan plot khusus wawancara di Metro Tv TV nya komplotan PDI P, sekarang mereka mencurigai hamdan zulva dkk.
Nyuruh orang legowo itu memang lebih gampang ketimbang melakukannya sendiri

Link: http://adf.ly/sU8Ba

[Forum Jual Beli suara rakyat] Ruhut Sebut Nurhayati dan Max Jual Demokrat ke KMP

sumber

JAKARTA - Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku kecewa lantaran partainya terus diidentikkan dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Padahal, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak pernah menjadi anggota KMP.

Ruhut menyebut Wakil Ketua Umum Max Sopachua dan Nurhayati Ali Assegaf sebagai dua oknum yang paling bertanggungjawab. Menurutnya, mereka berdua telah memanfaatkan partai untuk mendukung kepentingan KMP.

"Saya sedih ada yang menjual Partai Demokrat yaitu Nurhayati Assegaf dan Max Sopachua," kata Ruhut di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/9).

Dukungan Nurhayati dan Max terhadap kepentingan KMP, lanjut Ruhut, terlihat jelas saat rapat paripurna RUU Pilkada beberapa waktu lalu. Berkat aksi walk out yang mereka organisir, KMP dengan mudah memenangkan voting pengambilan keputusan.

Mantan advokat dan bintang sinetron ini menegaskan, aksi walk out tersebut tidak hanya mencoreng citra partai, tapi juga Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Pak SBY itu jadi trending topic di semua online bukan di dalam saja tapi dunia internasional," ujarnya.

Lebih lanjut Ruhut menilai, keduanya sangat layak diberi sanksi tegas. Bahkan, tambah Ruhut lagi, akan lebih baik jika mereka secara sadar mengundurkan diri dari partai.

"Kalau bicara sanksi tanya Pak Amir Syamsuddin (Ketua Dewan Kehormatan PD) karena itu urusan beliau. Tapi saya mohon Bu Nur, Max Sopachua mundur terhormat," pungkas politisi asal Sumatera Utara itu.

Nurhayati memang diketahui memiliki kedekatan dengan KMP. Saat pemilu presiden, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI ini menjadi anggota tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta yang merupakan cikal bakal dari KMP. Sedangkan Max, bisa dibilang sebagai kader Demokrat yang paling rajin hadir dalam pertemuan-pertemuan KMP.


Mau seperti ini??????????????????




Link: http://adf.ly/sU8B9

Tagar #WelcomeMrLiar Beredar, Ini Kata Istana

Tagar #WelcomeMrLiar Beredar, Ini Kata Istana




Jakarta - Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyatakan semua staf Kepresidenan tak mau menanggapi dan mengurusi beredarnya tanda pagar soal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di media sosial. Ia juga membantah adanya kaitan dengan hilangnya sejumlah tagar dari daftar trending topic.

"Kami tak mengurusi hal itu. Beberapa trending topic memang telah diketahui dan dilaporkan ke Presiden," kata Julian di Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa, 30 September 2014.

Setelah Sidang Paripurna Parlemen yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah secara tak langsung, tagar untuk SBY sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat mulai muncul. Tagar bernada negatif tersebut meluas sebagai dampak kekecewaan masyarakat.

Beberapa tagar yang sempat menjadi populer yaitu #ShameOnYouSBY, #SukaBohongYa, #ShameOnYouAgainSBY, dan #WelcomeMrLiar. "Penolakan, kritik, bahkan hujatan ke Presiden semata karena mereka belum paham secara utuh substansi dari yang dipikirkan Presiden," kata Julian.

Ia mengklaim, secara jelas dan gamblang, Presiden sudah menyampaikan sikapnya yang mendukung pilkada langsung. Pernyataan terbuka tersebut memang jadi sikap resmi yang sejak awal diperjuangkan Presiden. "Keliru kalau Presiden menolak atau tak setuju pilkada langsung," kata Julian.

Meski SBY giat mengklaim dirinya berpihak pada rakyat dan pilkada langsung, fakta jelas menunjukkan RUU Pilkada adalah inisiatif pemerintah. RUU itu diajukan ke Parlemen dengan tujuan mengubah pemilihan kepala daerah menjadi tak langsung. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai pembantu Presiden juga berulang kali memaparkan sikap pemerintah yang menuding pilkada langsung berjalan buruk.

Sikap SBY baru berubah menjelang masa sidang paripurna, ketika muncul banyak gerakan menolak pilkada tak langsung. Toh, meski tahu ada penolakan besar, SBY tetap tak menarik draf RUU sehingga akhirnya disetujui oleh DPR.

SUMBER.......

Istana termasuk Presiden terkesan membiarkan DPR mensyahkan RUU Pilkada tanpa memikirkan keinginan rakyat!!!!!!!

Link: http://adf.ly/sU5Y8

Perkenalkan... Nama Saya Barame, Maskot Asian Games 2014







Quote: INCHEON, KOMPAS.com - Vichuon, Barame, dan Chumuro, adalah tiga sosok imut yang menjadi maskot Asian Games 2014 Incheon, Korea Selatan. Bentuk maskot ini terinspirasi dari spesies anjing laut di Pulau Baengyeondo, Laut Kuning, Korea Selatan, yang saat ini sudah sangat langka.

Ketiga maskot ini memiliki warna berbeda dengan arti khusus. Mereka juga adalah kakak beradik. Yang paling tua bernama Vichuon yang berarti cahaya. Ukurannya lebih besar dibanding yang lain. Warna coklat Vichuon melambangkan cahaya yang memiliki peran penting dalam harmoni dan persahabatan.

Maskot kedua yang adalah adik Vichuon bernama Barame atau angin. Barame yang berwarna biru memiliki kemampuan bergerak dengan cepat dan melambangkan kemajuan olahraga di kota Incheon. Seperti Vichuon, Barame berjenis kelamin lelaki.

Maskot ketiga adalah Chumuro yang merupakan adik terkecil dari Vichuon dan Barame. Chumuro berjenis kelamin perempuan dan memiliki warna merah muda. Chumuro diambil dari kata dalam bahasa Korea, chum, yang berarti tari.

Chumuro mengemban tugas mempromosikan kebudayaan Korea ke dunia internasional dan memiliki bakat untuk membuat orang lain menjadi ceria dan bersemangat. Chumuro adalah anjing laut yang cantik.

Asian Games 2014 akan berlansung pada 19 September-4 Oktober. Ada lebih dari 13.000 atlet dan staf dari 45 negara di Asia yang akan mengikuti event empat tahunan tersebut. Ini merupakan Asian Games ke-17 setelah yang pertama digelar di New Delhi pada 1951.

sumber

Link: http://adf.ly/sU4ff

KPK Kerahkan Brimob Bersenjata Jemput Paksa Bos Sentul City aka Swee Teng



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil paksa Direktur Utama PT Sentul City Tbk, Kwee Cahyadi Kumala alias Suiteng. Cahyadi masih berstatus saksi dalam kasus suap alih fungsi hutan dengan tersangka Bupati Bogor Rahmat Yasin.

Cahyadi dijemput paksa di Sentul dan tiba di KPK sekitar pukul 12.35 WIB. Dia langsung dibawa ke dalam Gedung KPK untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Ketika datang, Cahyadi menaiki mobilnya Lexus B 706 CK dengan didampingi tim KPK. Walaupun diberondong dengan sejumlah pertanyaan, Bos Sentul City tersebut tetap diam dan tak memberikan komentar.

KPK masih melanjutkan proses penyidikan dalam kasus suap pengurusan izin pengubahan Rancangan Umum Tata Ruang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk kesekian kalinya, penyidik lembaga penegak hukum itu memeriksa Direktur Utama PT Sentul City Tbk., Kwee Cahyadi Kumala alias Suiteng, sebagai saksi perkara setelah berusaha mangkir dari panggilan KPK.

Cahyadi alias Suiteng merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Bukit Jonggol Asri. Selain Suiteng, KPK juga telah memanggil seorang saksi bernama Robin Zulkarnaen.

"Diperiksa untuk tersangka RY," tulis Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah RY (Rahmat Yasin) selaku Bupati Bogor dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, MZ (Muhammad Zairin) diduga sebagai penerima suap.

Keduanya disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sedangkan Direktur PT Bukit Jonggol Asri, YY (Yohan Yap), disangkakan sebagai pemberi suap. Dia dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

YY diduga menyuap Rahmat Yasin sebesar Rp 4,5 miliar melalui Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Muhammad Zairin. Sogokan itu diberikan supaya Pemkab Bogor menerbitkan surat rekomendasi penukaran lahan hutan sebesar 2754 hektar di kawasan Sentul, Bogor.

Yohan sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam berkas dakwaannya, KPK menyebut Suiteng turut serta bersama-sama dengan Yohan menyuap Yasin. Bahkan, Suiteng menyiapkan duit sogok buat Yasin.
[ian]

sumber : merdeka


Bravo KPK, beberapa pengusaha korup sudah mulai kena. setelah ini teruskan penyidikan ke bos bca yang menyuap ketua bpk

Link: http://adf.ly/sU2dK

Pertempuran 2 Pendekar Hukum Tata Negara

Selasa, 30 September 2014 - 12:50
Ini Usulan Mahfud MD untuk Menolak UU Pilkada

JAKARTA – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengusulkan agar Presiden SBY dan Presiden terpilih Joko Widodo menolak saran pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, terkait UU Pilkada yang sudah disahkan DPR RI.

Terlebih kepada Jokowi, Mahfud mengatakan, saran Yusril kepada Jokowi agar tidak menandatangani UU Pilkada dan mengembalikan naskah UU tersebut ke DPR, akan membahayakan Jokowi dan pemerintahannya nanti.

Mantan Ketua Mahkamah ini mengusulkan, ada dua langkah yang bisa diambil untuk menolak UU Pilkada, dan itu sesuai dengan konstitusi. Yaitu mengajukan judicial review UU Pilkada ke MK, dan mengubah UU tersebut, lewat revisi oleh Anggota DPR RI 2014-2019.

"13 Anggota DPR saja yang mengusulkan (revisi UU), maka itu akan dibahas," kata Mahfud dalam wawancara di salah satu stasiun televisi swasta, Selasa (30/9).

Menurut Mahfud, langkah itu adalah jalan damai, sesuai konstitusi, dan tidak membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. (rus/rmol)
SUMBER



Selasa, 30 September 2014 - 13:45
Yusril Sebut Mahfud Berprasangka Buruk Mengenai Idenya

JAKARTA - RUU Pilkada selain memicu polemik di publik, juga menjadi ruang pertempuran di antara dua pendekar hukum tata negara; Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD.

Mahfud menuding saran Yusril kepada SBY dan Jokowi terkait RUU Pilkada membahayakan. Bahkan, saran Yusril tersebut menjadi jalan memakzulkan Jokowi.

Menanggapi tudingan Mahfud, Yusril pun tertawa. Ia menilai tuduhan Mahfud itu berlebihan.

"Ha ha, terlalu berprasangka buruk," kata Yusril kepada RMOL (Indopos Grup) lewat akun twitter @Yusrilihza_Mhd, Selasa (30/9).

Senin sore kemarin di Tokyo, Jepang, Presiden SBY meminta masukan dari pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra jalan keluar, agar pemilihan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak lewat DPRD seperti hasil paripurna DPR RI.

Intinya, jelas Yusril, mengacu pada Pasal 20 Ayat 5 UUD 1945 disebutkan, RUU yang sudah disetujui oleh DPR, tapi tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu 30 hari, UU lama (Pilkada langsung) tetap akan berlaku.

SBY akan meninggalkan kursi presiden pada 20 Oktober, sebelum sampai 30 hari pasca RUU Pilkada disahkan lewat voting paripurna DPR RI pada Jumat dinihari (26/9) lalu. Makanya Yusril menyarankan, SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai masa jabatannya habis.

Untuk Presiden terpilih Joko Widodo yang akan menjabat mulai 20 Oktober nanti, Yusril juga menyarankan agar Jokowi tidak tandatangani dan undangkan RUU tersebut. Alasannya, Jokowi tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, Jokowi dapat mengembalikan nahkah RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi.

Menanggapi pernyataan Yusril tersebut, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara. Mahfud menilai saran Yusril tersebut sangat membahayakan kepada kelangsungan berbangsa dan bernegara.

Mahfud menjelaskan, saran Yusril itu bisa saja dikategorikan sebagai trik hukum, tapi bukan sebagai subtansi untuk jalan keluar. Ia pun menyarankan agar Jokowi tak memenuhi saran Yusril tersebut. Apabila langkah itu sampai diambil oleh Jokowi, itu akan berdampak negatif juga bagi dirinya dan bagi pemerintahannya nanti. Yaitu menjadi jalan memakzulkan Jokowi. (rus/rmol)
SUMBER



Para pendekar telah bersabda. Mari kita tunggu kisah selanjutnya.

Setidaknya, para pendekar ini tidak ada yang mengatakan ke"tidak sah"an sidang paripurna RUU Pilkada kemaren.

Link: http://adf.ly/sU2dT

Nasdem : Pilkada Langsung Tak Efisien, Tak Efektif, Hanya Menyisakan Konflik !!!

JAKARTA – Didasari pemikiran untuk efektivitas demokrasi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi pengawasan kinerja, Partai Nasdem mendukung Pilkada dilakukan oleh DPRD. Lebih-lebih melihat praktek Pilkada selama ini, justru menyisakan konflik.

"Pihak yang terpilih menjadi raja kecil yang otoriter, hanya melanggengkan praktik money politik dan memboroskan anggaran," kata Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella, sebagaimana dilansir situs Partai Nasdem.


Menurut Rio, Pilkada menjadi sumber konflik karena pendukung pasangan yang kalah dan menang menonjolkan ego. Akibatnya perang langsung maupun pengrusakan sarana menjadi tujuan sasaran luapan emosi.

Selain konflik yang marak, lanjutnya, efek lain pilkada langsung adalah pasangan terpilih malah menjadi raja kecil. Pemenang pilkada menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

"Hal itu dinilai sah karena mereka merasa direstui masyarakat. Akhirnya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan menjadi bagian fenomena umum," demikian Rio.

indopos

ini kata ketua nasdem surya paloh soal pilkada langsung







Link: http://adf.ly/sTzvv

Atlet Malaysia Doping, Perak Juwita Menjadi Emas

Atlet wushu putri Malaysia peraih medali emas Asian Games, Tai Cheau Xuen, resmi dinyatakan positif doping. Ia pun diusir dari ajang olahraga se-Asia ini dan medali emasnya dicabut. Wow, medali emas itu kini menjadi milik atlet Indonesia Juwita Niza Wasni yang sebelumnya meraih perak.

Dewan Olimpiade Asia (OCA), Selasa (30/9), mengumumkan pencabutan medali seturut hasil tes doping yang menyatakan atlet Malaysia berusia 22 tahun itu positif. Hasil sample tes urine Tai menunjukkan zat terlarang penurun berat badan. Badan Anti-Doping Dunia (WADA) menyatakan zat itu terlarang.

Tai meraih medali emas pada hari pertama pertandingan Asian Games pascaupacara pembukaan pada 20 September lalu. Ia memenangi kompetisi kelas nanquan dan nandao.

''Setelah menjalani proses sesuai ketentuan dan prosedur OCA, dipastikan temuan itu telah melanggar larangan antidoping dan sanksi-sanksi itu ditempuh,'' pernyataan OCA sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (30/9) siang ini.

Sumber: http://goo.gl/q287Yj

lumayan indonesia 4 emas

Link: http://adf.ly/sTzw0

Tifatul mundur dari Menkominfo, netizen sebut ini kabar gembira

Tifatul mundur dari Menkominfo, netizen sebut ini kabar gembira




Hari ini, merupakan hari terakhir Tifatul Sembiring menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Melalui akun Twitter pribadinya, politisi PKS ini menuliskan permohonan maaf jika dirinya pernah melakukan kesalahan selama bertugas.

"Hari ini 30-9-2014, saya resmi mundur sebagai Menkominfo. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan," tulis akun @tifsembiring, Selasa (30/9).

Cuitan Tifatul ini kemudian mendapat perhatian luas dari netizen (pengguna internet). Mereka menyambut gembira pengunduran mantan Presiden PKS tersebut. Rabu (30/9) besok, Tifatul akan dilantik sebagai anggota DPR.

"Iya Pak, dimaafkan, jangan ulangi lagi ya, )," tulis akun @agussulsul membalas kicauan Tifatul, Selasa (30/9).

"@tifsembiring kabar gembira nih buat warga indonesia ," kicau akun
@JackDorseyID.

"Selamat jalan pak. Jangan kembali lagi ya..." kicau @HanumZubir.

"Asalamualaikum pak @tifsembiring itu bio bapak di twiter.. jangan lupa nanti diganti.. makasih..asalamualaikum," tulis akun @thepopoh.

SUMBER..........

Jadi menteri masa baktinya tinggal hitungan hari lagi, makanya Pak Tifatul lebih memilih menjadi anggota DPR yang akan dilantik besok dan masa baktinya masih lama!!!!!

Link: http://adf.ly/sTwi8

[Cuma buat pengusaha dan orang kaya!]Oktober, PLN Turunkan Tarif Listrik

PLN Turunkan Tarif Listrik Oktober 2014


Surabaya, HanTer - PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) menurunkan tarif tenaga listrik (TTL) per awal Oktober 2014 karena dipengaruhi kondisi perekonomian global pada saat ini.

"Ada sejumlah faktor yang menjadi indikator penurunan TTL ini di antaranya harga minyak dunia, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS)," kata Deputi Manajemen, Komunikasi, dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Pinto Raharjo, ditemui di kantornya, di Surabaya, Senin (29/9).

Menurut dia, dasar diberlakukannya penurunan TTL pada awal Oktober 2014 di antaranya Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014.

"Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2014 tentang TTL yang disediakan oleh PT PLN (Persero) pasal 5," ujarnya.

Kemudian, jelas dia, ikut dilatarbelakangi oleh Peraturan Direksi Nomor 0154.K/DIR/2014 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tarif Adjustment) yang disediakan PT PLN (Persero).

"Dasar lainnya, Edaran Direksi No. 006. E/DIR/2014 tentang Besaran Koefisien K Tahun 2014," katanya.

Mengenai sasaran penurunan tarif listrik, tambah dia, antara lain masyarakat yang selama ini menjadi pelanggan golongan R3, B2, P1, dan B3. Untuk pelanggan R3 adalah pengguna listrik dari kalangan rumah tangga dengan beban lebih dari 6.600 VA.

"Lalu, pelanggan B2 dengan daya antara 6.600 VA hingga 200 kVA, pelanggan B3 dengan daya di atas 200 kVA, dan P1 dengan beban antara 6.600 VA hingga kVA," katanya dikutip Antara.

Sementara, lanjut dia, besaran penurunan tarif yang akan diberlakukan per Oktober mendatang untuk pelanggan golongan R3, B2, dan P1 menjadi sebesar Rp1.515,82 per kWH. Ketentuan itu turun dibandingkan tarif bulan September 2014 mencapai Rp1.531,86 per kWH.

"Bahkan, tarif pelanggan B3 per Oktober 2014 menjadi Rp1.143,59 per kWH dibandingkan penerapan selama September ini sebesar Rp1.155,69 per kWH," katanya.
(Anu)

http://www.harianterbit.com/read/201...k-Oktober-2014

Kontradiksi dengan yang dibawah ini :

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali menaikkan tarif tenaga listrik pada Senin, 1 September 2014. Kenaikan tarif listrik tersebut dikenakan untuk delapan golongan pelanggan PT PLN (Persero).

Seperti yang dikutip Liputan6.com, dari data Kementerian ESDM, di Jakarta Minggu (31/8/2014), kenaikan tarif tersebut terjadi pada pelanggan industri, pemerintah dan rumah tangga.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman memperkirakan kenaikan tarif listrik tersebut bisa menghemat anggaran subsidi sekitar Rp 17,36 triliun.

Selain itu kenaikan tarif listrik secara berkala sampai November 2014, delapan golongan pelanggan listrik tersebut sudah tidak lagi mendapatkan subsidi listrik.

"Penghematan tinggal digabung saja, dua golongan I3 tbk dan I4 penghematannya sebesar Rp 8,85 triliun, sedangkan penghematan enam golongan Rp 8,51 triliun, November 2014 tanpa disubsidi," tutup Jarman.

Adapun delapan golongan pelanggan yang mengalami kenaikan tarif listrik tersebut terdiri dari dua tahap. Pertama yaitu golongan industri menengah terbuka (I3) dengan kenaikan 8,6 persen setiap dua bulan dan industri besar (I4) kenaikan 13,3 persen setiap dua bulan.

Kedua golongan tersebut sudah mengalami kenaikan mulai 1 Mei 2014. Kenaikan tarif listrik yang akan diterapkan 1 September ini merupakan tahap ketiga.

Kemudian tahap kedua yaitu enam golongan lain naik mulai 1 Juli 2014 secara berkala setiap dua bulan sampai November adalah industri I3 non terbuka (tbk) dinaikkan secara bertahap 11,57 persen.

Pelanggan rumah tangga R3 dengan 3.500-5.500 voltampere (va), naik bertahap 5,7 persen,pelanggan pemerintah (P2) dengan daya di atas 200 kilovolt ampere (kVA). Kenaikan secara bertahap setiap dua bulan sebesar 5,36 persen.

Golongan rumah yang (R1) dengan daya 2.200 VA juga mengalami kenaikan bertahap rata-rata 10,43 persen setiap dua bulan.

Golongan pelanggan penerangan jalan umum (P3) mengalami kenaikan bertahap sebesar 10,69 persen. Golongan pelanggan rumah tangga (R1) dengan daya 1.300 VA yang kenaikan bertahap 11,36 persen. Kenaikan tarif listrik mulai 1 September untuk enam golongan pelanggan PLN tersebut memasuki tahap kedua. (Pew/Ndw)

http://bisnis.liputan6.com/read/2099...er-1-september


Semestinya, golongan pemakai 2200 VA kebawah yang diturunkan, atau minimal tidak ada kenaikan. Kenapa justru pengusaha-pengusaha yang diberi keuntungan dari penurunan listrik ini.

: Diatas enak, dibawah gak enak!



Link: http://adf.ly/sTu8s

Jelang Demo 'Bapak Antidemokrasi', Istana Sepi Pengawalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak terlihat pengamanan khusus di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014), menjelang aksi damai penyerahan penghargaan "Bapak Antidemokrasi" kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pantauan Kompas.com, di sisi Jalan Medan Merdeka Utara belum terlihat pengamanan khusus. Di sisi utara dan barat Jalan Medan Merdeka hanya terlihat 19 buah pembatas berwarna oranye dan batu pembatas terpasang sejajar.
Terlihat dua mobil polisi dari Polekstro Gambir dan satu mobil Direktorat Lalu Lintas.
Sebanyak enam orang petugas piket dari Polsek Gambir berjaga di bawah tenda tepat di seberang kanan Istana Negara. Di dalam halaman Monas juga terlihat puluhan polisi yang rutin berjaga di Monas sisi utara tersebut selesai melakukan apel.
Sementara di Istana Negara terlihat pasukan pengamanan presiden atau paspampres berjaga di setiap sudut.
Mendekati pukul 10.00 WIB belum terlihat pula massa aksi ataupun atribut pendukungnya yang terpampang di lokasi aksi.
"Massa akan ada 100 orang. Kami sedang di jalan menuju TKP (lokasi)," ucap Ketua DPP Bara JP Bidang Aksi, Syafti Hidayat saat dihubungi.
Massa akan melaksanakan aksi damai di tiga tempat di Jakarta. Pukul 10.00 WIB di seberang Istana Negara untuk menyerahkan penghargaan "Bapak Antidemokrasi" kepada SBY berupa trofi berukuran besar.
Kemudian, kata Syafti, pukul 11.30 WIB akan aksi di Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Dalam aksi kedua, massa menyuarakan SBY jangan sampai menjadi Sekjen PBB atau lembaga dunia lainnya. Menurut mereka, dunia akan bertambah kacau jika seorang anti-demokrasi menjadi Sekjen PBB.

sumber

ngapain takut sama kloningan

Link: http://adf.ly/sTu9M

November-2014 Jokowi menaikkan BBM Rp 3.000,- jadi Rp 9.500,-/liter

Ada hal yang membuat ane gelisah dan bingung, tapi sepertinya mau gak mau.
Jokowi akhirnya memutuskan untuk menaikkan BBM pada November-2014 menjadi Rp 9.500,-/liter atau naik sebesar Rp 3.000,-.


Jakarta -Presiden terpilih Joko Widodo atau yang dikenal dengan panggilan Jokowi berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Rp 3.000 per liter pada November 2014. Apa alasan Jokowi akan menerapkan kebijakan yang tidak populis ini?

"Sudah diputuskan oleh Pak Jokowi, kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 3.000 per liter. November dimungkinkan sudah dinaikkan," kata Luhut Binsar Panjaitan, Penasihat Senior Tim Transisi Jokowi-JK, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Menurut Luhut, ada alasan kuat di balik kenaikan harga BBM pada November mendatang. Dia menilai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sangat berat.

"Ada kekhawatiran defisit cash flow tidak bisa dihindari," ujarnya.

Begitu Jokowi mulai menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, Luhut menyebutkan sudah dihadapkan pada kondisi APBN yang 'berdarah-darah'. Jokowi bisa saja tidak punya cukup dana untuk mengelola negara.

"Saat masuk kantor nanti, Presiden Jokowi dihadapkan pada defisit anggaran mencapai Rp 27 triliun dan carry over BBM subsidi Rp 46 triliun. Total kas negara yang kosong mencapai US$ 7,2 miliar," jelas Luhut.

Dengan kenaikan harga BBM, Luhut menyebutkan negara bisa menghemat anggaran ratusan triliun. Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter November 2014 bisa menghemat US$ 13-14 miliar atau bisa lebih dari Rp 150 triliun. Jika ini konsisten dilakukan, maka penghematannya akan terus bertambah.

"November harga BBM naik Rp 3.000 per liter, tahun depan pemerintah bisa hemat US$ 13 miliar-US$ 14 miliar. Tahun depannya lagi bisa hemat US$ 20 miliar, tahun depannya lagi hemat US$ 26 miliar," jelas Luhut.
(hds/dnl)

SUMBER BERITA


Waw...!! harga yang menurut ane cukup besar dan memberatkan...
Selain biaya hidup dan makan, juga biaya untuk keluarga juga pasti nambah lagi. Belum kalo yang punya cicilan tetap perbulan, entah itu KPR, Motor, dan lain2

Sepertinya kenaikan gaji setiap tahun berasa tidak ngefek kalo menurut ane...

Tapi yang bikin ane gak demen sama keputusan ini adalah, alokasi Subsidi BBM tersebut dialihin ke Dana BLT...!!
Hadeuhhh... sama aja kaya SBY ini mah...


Jakarta -Pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berencana menaikkan harga BBM subsidi Rp 3.000/liter di November 2014. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pun disiapkan.

Memang dalam APBN-P 2014 telah disiapkan dana BLT dengan besaran Rp 5 triliun. Uang ini bisa digunakan untuk memberikan BLT ke orang miskin selama 2 bulan.

"Pasti akan ada (BLT), bentuknya sedang diatur. Yang dapat 27 juta orang. Bentuknya sedang disusun oleh tim. Sekarang mereka sedang sosialisasikan dengan baik," jelas Penasihat Senior Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Binsar Panjaitan usai memberi sambutan di acara Peluncuran Buku Outlook Energi Indonesia 2014 di kantor BPPT, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Luhut mengatakan, Jumat pekan lalu, Jokowi dan JK sudah memutuskan kenaikan harga BBM subsidi Rp 3.000/liter. "Mungkin (kenaikannya) pada November nanti," ujar Luhut.

Kenaikan harga BBM subsidi ini perlu dilakukan, karena kondisi keuangan pemerintah sedang ketat dan defisit.

Soal BLT, Luhut mengatakan basis data orang miskin yang menerima dana ini sudah ada. Sehingga begitu harga BBM subsidi dinaikkan, BLT bisa langsung dicairkan. Namun Luhut tidak mengatakan berapa nominal BLT yang akan diberikan.

(dnl/hds)

SUMBER BERITA


Artinya, nanti akan sama aja bodong kalo dialihin ke BLT.
Yang ada bukan buat pembangunan negara, malah masuk ke perut-perut BUNCIT petugas birokrasinya.
Jadi buat apa dinaikin kalo sama aja ujung-ujungnya malah buat bagi-bagi duit ke birokrasi.

OK lah ane setuju dinaikin, tapi harus jelas penggunaannya dan bener-bener terasa baik masyarakat kecil atau menengah, kalo orang kaya mah Bodo Amaat...

Tapi jangan dianggap sepele juga sih, karena salah satu yang bikin jatah/quota subsidi habis adalah ORANG KAYA yang SOK NAIK MOBIL TIAP HARI...!!
Bayangin aja jatah premium, habisss buat mobil pribadi sama sewaan kantor...!!

Akhirnya apa, orang2 yang bener2 butuhin bensin premium jadi kehabisan jatah...
Seharusnya mereka wajib mengisi BBM Pertamax lah minimal, wong uang kantor juga kan. Atau yang punya mobil, kan mampu beli, berarti harusnya mampu kasih minum dong tuh mobil...

Hhhhh..... (hela nafas)
Pada akhirnya, kita harus mengikuti hukum yang ada dan berlaku, sulit kalo kita mau ngelawan dan merubah semuanya.

Ya sudah lah....

Link: http://adf.ly/sTu9b

Suatu Sore di Warung Kopi

( Semoga Hanya ) Sebuah Kisah Fiksi Futuristik di Negeri Antah Berantah


Beberapa waktu lalu Telah Diputuskan Bahwa Kepala Daerah dipilih Oleh Wakil Rakyat Daerah.

Kisah pun dimulai....................


Pada sebuah sore di sebuah warung kopi di Ibukota, ada 3 orang Ketua dari Partai - Partai Berbeda yang Berkuasa di negeri ini. sebutlah nama nama mereka itu: Rijal (Ketua Partai A), Jarwo (Ketua Partai B) dan Aris (Ketua Partai C).


Mereka sedang duduk ngobrol - ngobrol santai dengan bijaksana sambil Menikmati Kopi tentunya. Masing - masing dari mereka menikmati kopi sesuai selera. Aris Sedang menikmati Kopi Susu sedangkan Si Rijal dan Jarwo sedang menunggu Kopi Joss yang ada di hadapan mereka sedikit berkurang panasnya

Dalam pembicaran santai namun serius ala Warung kopi tersebut, mereka membicarakan hal yang cukup menarik! Apa yang dibicarakan?? Ternyata Begini Pembicaraanya:

Rijal: "eh Ris, setuju gak Kader - Kader di daerah Kita instruksikan agar memilih Robi menjadi Gubernur di Propinsi Z...?"

Aris: "kalau aku siih YES, gak tau Mas Jarwo?"

Jarwo: "Aku YES!"

----------

Dan selang beberapa bulan kemudian, Roby mendapatkan Tiket Emas dan berhasil terpilih Menjadi Gubernur Z dengan Kemenangan Mutlak!

(Pemilihan Sukses, Tepuk tangan, Ucapan Selamat Mengalir, Ketua Partai Pusat Senang, Kader Partai senang, Wakil Rakyat daerah Senang, ANDA???)
)

Sumber



Link: http://adf.ly/sTrJD

Saran yusril terkait UU PILKADA

Merdeka.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jepang.
Yusril diminta pendapat oleh SBY terkait RUU Pemerintahan Daerah, khususnya soal pemilihan kepala daerah.
"Saran saya SBY tidak usah tandatangani dan undangkan RUU tersebut sampai jabatannya habis," kata Yusril dalam akun Twitternya, Senin (29/9).
Dengan skenario demikian, maka UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah dan berlaku. Otomoatis, mekanisme pemilihan kepala daerah tetap diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.
"Dengan tetap berlakunya UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang, maka pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat," kata Yusril.
Usai pertemuan, Yusril juga diminta SBY untuk menghubungi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), membahas skenario tersebut."Pada intinya Presiden terpilih Joko Widodo dapat memahami jalan keluar yang saya sarankan, yang saya anggap terbaik bagi semua pihak," lanjutnya.
Saran Yusril yang diterima Jokowi adalah terkait tidak perlunya menandatangani dan mengundangkan RUU Pilkada."Sebab Presiden baru tidak ikut membahas RUU tersebut. Dengan demikian, presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi."
"Intinya Presiden gunakan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945," sambung Yusril.

Sumber : http://m.merdeka.com/peristiwa/ini-s...k-berlaku.html

Link: http://adf.ly/sTrKw

[dibalik UUPilkada] ternaya kesini ujungnya :D, Nastak pasti paham

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada akhir September 2014. Dalam RUU yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu, terdapat klausul baru, yakni adanya kewenangan presiden untuk memecat kepala daerah.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai keberadaan RUU ini akan memberikan keleluasaan bagi presiden baru, Joko Widodo. "Pak Jokowi dengan undang-undang ini sebenarnya pemerintah yang akan datang ini makin enak, makin bagus. Bisa solid satu garis, ya, dari pusat ke daerah, dan itu harus dimaknai bahwa provinsi adalah bagian dari negara kesatuan Indonesia, kabupaten juga seperti itu," ujar Gamawan di Kantor Presiden, Rabu (17/9/2014).

Gamawan memaparkan, dalam RUU Pemda, terdapat 15 isu krusial yang menjadi perbaikan dari undang-undang sebelumnya. Salah satunya yang ditekankan adalah soal sanksi terhadap kepala daerah yang berkinerja buruk atau dianggap melanggar undang-undang. Jika pada UU sebelumnya disebutkan bahwa kepala daerah baru bisa diberhentikan apabila sudah ada rekomendasi DPRD kepada presiden melalui menteri dalam negeri, kini prosesnya diubah.

Pada Pasal 60 RUU Pemda, pemberhentian gubernur/wakil gubernur bisa dilakukan oleh presiden apabila pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian paling lambat 14 hari. Adapun wali kota/bupati diberhentikan langsung oleh menteri dalam negeri jika DPRD tak mengajukan usulan .

Pada Pasal 63, gubernur dan wakil gubernur diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, dalam RUU Pemda juga disebutkan kewenangan presiden memberikan teguran tertulis kepada gubernur yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari tanpa izin. Apabila teguran itu tidak digubris, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Kewenangan presiden yang diperluas terhadap kepala daerah ini merupakan perbaikan atas sistem otonomi daerah dan prinsip dari Negara Kesatuan RI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku kerap mendapat pertanyaan dari pimpinan negara lain akan kontradiksi penerapan otonomi daerah dan prinsip NKRI.

Presiden SBY juga sempat mengeluhkan tidak adanya wewenang presiden menindak kepala daerah. Padahal, dia melihat banyak kepala daerah yang tidak bekerja sehingga pembangunan di wilayah itu terbengkalai. Sistem pengawasan DPRD dianggap tidak terlalu efektif dijalani sehingga SBY menilai perlu ada turut campur presiden dalam menegur para kepala daerah itu.

"Di dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 itu tidak dimuat. Maka, di sini, dalam revisi ini sudah dimuat sanksi-sanksi itu," ucap Gamawan.

sumber

Pak Jokowi bisa aseek, nih. Pecat pemimpin daerah yang ga becus.
Nastak komen please ...

Link: http://adf.ly/sTrKW

BUNTUT UU MD3 : KOALISI MERAH PUTIH TAK AKAN BERIKAN APAPUN PADA JOKOWI

Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya menegaskan, parpol koalisi Prabowo-Hatta bakal menguasai seluruh kursi pimpinan di parlemen. Hal itu konsekuensi dari UU MPR DPD DPR dan DPRD (UU MD3) yang disahkan oleh paripurna beberapa waktu lalu.

"Itu konsekuensi diberlakukannya UU MD3, ini bukan soal lemah kuat konsekuensi dari UU itu," ujar Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9).

Tantowi menegaskan, Koalisi Merah Putih bakal menguasai seluruh kursi pimpinan DPR, komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Bahkan tak menyisakan satu kursi pun untuk kubu Jokowi-JK.

"Kedudukan dewan itu dikuasai, bukan mayoritas lagi tapi seluruhnya karena itu perintah dari UU MD3. Pimpinan dilakukan secara paket. Sekarang ada 10 fraksi. Lima fraksi syarat mengajukan paket, enam fraksi di Koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Hebat (Jokowi-JK) tidak bisa menawarkan paket," tegas Tantowi.

Tantowi meyakinkan bahwa Koalisi Merah Putih solid. Meskipun nanti bakal ada yang tidak dapat jatah di kursi pimpinan DPR karena hanya 5 kursi, Tantowi menyatakan, masih ada jatah di pimpinan MPR.

"Kan ada ruang di MPR, ini kan kesepakatan bersama kan keputusannya dicapai secara musyawarah mufakat, melalui produk voting yang ada di paripurna (UU MD)," tegas dia.

Tantowi menyatakan sekali lagi, Jokowi-JK tak dapat kursi pimpinan di parlemen akibat konsekuensi UU MD3. Dia menambahkan, ini bukan soal kasihan memerintah tapi tak dapat kursi pimpinan.

"Enggak ada urusan kasihan, ini kan implikasi dari UU MD3 ini," pungkasnya.

sumber : merdeka.com

DUHH...MIRIS BANGET, NAFSU BANGET BERKUASA,,,

Link: http://adf.ly/sTlOe

[Kado Awal Jokowi-JK] Harga BBM Naik Rp 3.000/Liter, Jokowi Siap Tidak Populer



Jakarta -Pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berencana menaikkan harga BBM subsidi Rp 3.000/liter pada November 2014 nanti. Jokowi siap atas semua risiko dalam menjalankan kebijakan ini.

Demikian disampaikan oleh Penasihat Senior Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya di acara Peluncuran Buku Outlook Energi Indonesia 2014 di kantor BPPT, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

"Pak Jokowi sudah siap akan risiko yang dihadapi. Beliau siap untuk tidak populer," tegas Luhut.

"Sudah diputuskan oleh Pak Jokowi, kenaikan harga BBM subsidi Rp 3.000 per liter, November dimungkinkan sudah dinaikkan," imbuh Luhut.

Menurut Luhut, lewat kenaikan harga BBM subsidi ini, pemerintah baru nanti bisa mendapatkan penghematan dana, dan dialihkan untuk sektor lain yang lebih mengena ke sasaran, yaitu masyarakat ekonomi lemah.

"Dengan kenaikan harga BBM ini, dilakukan pengalihan dana penghematan daripada habis dibakar, ke sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan masyarakat berekonomi lemah," jelas Luhut.

"Sehingga rakyat bawah menikmati pemotongan subsidi BBM ini," tutup Luhut.

Sumber

wah BBM bakal naik gan

Link: http://adf.ly/sTlOI

[Petaniku??]-PT Sindoka Versus Warga, Salah Siapa?

Duka Di Hari Tani Nasional
oleh : kameradz | 29 September 2014



Petaniku sayang petaniku malang Betul apa yang di katakan oleh kawan-kawan.......,tanggal 24 kemarin adalah hari petani,,tetapi apa yang terjadi kepada para Petani di malili sulawesi selatan ,,telah terjadi pemukulan, intimidasi terhadap petani yang selama ini memberi kontribusi besar kepada bangsa ini,hanya karna lahannya tak mau di kuasai oleh PT.Sindoka,,mereka semua di tangkap dan di pukuli...apa yang telah terjadi pada negeri ini??aparat,pemerintahan jelas telah berpihak sebelah,,mereka telah berpihak kepada pemilik modal,tanpa mereka sadari yang berada di dalam perut mereka adalah hasil dari tangan-tangan para petani,,para petani lah yang mempersiapkan kebutuhan pangan untuk presiden,aparat,pemerintahan bahkan seluruh masyarakat di negeri ini......oohhh petaniku kau sungguh para pejuang yang tanguh,,dedikasimu telah kami rasakan sampai saat ini,,kesedehanaanmu memberi jawaban atas kesombongan dunia,,Buah tanganmu telah menjadikan kami sampai saat ini berdiri,,selamat malam para pejuang tangguhku...!!!
Sumber : ini










Sengketa lahan antara PT Sinar Indonesia Merdek (Sindoka) dengan masyatakat petani di Dusun Karoncia, Desa Terumo, Kecamatan Mangkutana, hingga kini masih terus memanas. Sejumlah pihak menilai, kondisi ini rawan terjadi konflik jika tidak dicarikan solusinya.

Masyarakat menolak sikap PT Sindoka yang memagari areal lahan mereka atas alas dasar HGU yang mereka kantongi. Pasalnya, dalam areal itu, terdapat tumbuhan perkebunan produktif milik warga yang siap panen, namun tidak dapat diakses akibat pemagaran yang dilakukan PT Sindoka. Siapa yang salah dalam hal ini?

Sumber : Ini



kameradz apapun alasannya manusia tak berhak memukuli sampai sebegitu sadisnya apalagi kepada para petani,,,yag selama ini mempersiapkan kebutuhan pangan untuk seluruh masyarakat di negeri ini,,masih pantaskah bila aparat yg shrusnya mmberi rasa aman kepada warga, justru melakukn tindakan yg diluar kewenangannya sbgai aparatur negara?


Perlu di ketahui bahwa berita ini sangat kecil kemungkinan di Blow Up di media...

Link: http://adf.ly/sTlOA

TV-ONE : Ahok tidak pantas jadi pemimpin.

TVone: Ahok Tak Pantas Jadi Pemimpin
REP | 11 September 2014 | 09:55 Dibaca: 2324 Komentar: 10 4

Pagi ini lewat acara apa khabar, TVone mengulas sosok Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan tajuk, "Sepak Terjang Ahok".

Acara yang dipandu host Arief dan dua nara sumber dari kalangan akademisi ini, mencoba mengkritisi gaya kepemimpinan Ahok dengan referensi keilmuannya.

Nara sumber berbaju batik biru menilai, jika ahok tidak pantas menjadi pemimpin.

"Pemimpin itu harus menyesuaikan kondisi social yang dipimpinnya. Tidak bisa dengan gaya marah-marah seperti yang dilakukan Ahok", demikian dijelaskan dengan gesture bak dosen pasca sarjana.

Sementara nara sumber disampingnya menyimak dengan bahasa tubuh macam amtenar mendampingi sidak tumenggung di jaman feodal belanda.

Lalu host Arief melontarkan pertanyaan, apakah Ahok termasuk politisi kutu loncat?

Ahok kutu loncat?

"Secara kajian politik Ahok termasuk politikus tidak punya etika. Suka berpindah partai seperti kutu loncat", demikian pencerahan dari nara sumber tvone.

Tiba-tiba perut saya mules. Segera saya pergi ke WC. Padahal saya paling benci bau wc. Namun setelah duduk dan buang hajat, pikiran saya justru menjadi jernih dan bisa melamun bebas hambatan, "Perasaan waktu kampanye pilpres kemarin tvone kerap menyiarkan profil Jokowi sebagai wong ndeso yang klemar-klemer dan tidak pantas jadi presiden. Nah, sekarang ngelihat gaya kepemimpinan Ahok, kok dibilang tidak pantas".

Telah diberitakan kemarin (9/9/2014), Ahok mengundurkan secara resmi dari Partai Gerindra. Alasan utama karena visi-misi partai sudah tidak pro rakyat, termasuk persoalan RUU Pilkada Tak Langsung dimana antara Ahok dan partai Gerindra berbeda sikap.

http://media.kompasiana.com/new-medi...in-687085.html

Tanpa etika
Mereka maunya pemimpin yang santun, yang kalau bawahan salah hanya di ajak musyawarah.

Sadar oi, udah di amuk2 aja msh banyak yg kerja ga bener, gmn kalo santun?


Link: http://adf.ly/sTlNz

RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA MENURUT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Sehubungan dengan telah disahkannya RUU tentang APBN TA 2015 dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN TA 2015, berikut adalah Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
1. Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Rincian Dana Alokasi Khusus menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan menurut Kabupaten/Kota
4. Rincian Tunjangan Profesi Guru PNSD menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Rincian Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Rincian Bantuan Operasional Sekolah menurut Provinsi
7. Rincian Dana Insentif Daerah menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Rincian Dana Desa menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota
jumlah dana desa Rp9,066 Trilyun
jumlah desa kira2 80.000
rata2 tiap desa dapat120 Juta/ tahun
sumber suci


Link: http://adf.ly/sTlO4

Jokowi Sempat Tanya Kenapa Subsidi BBM Tidak Sekalian Dihapus


Jakarta -Harga BBM subsidi akan dinaikkan oleh pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Besaran kenaikan rencananya Rp 3.000/liter, dan waktunya November 2014.

Penasihat Senior Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Jokowi sempat berniat untuk menghapus total subsidi BBM.

"Beliau (Jokowi) sempat bilang, kenapa nggak naikkan seluruhnya (hapus subsidi BBM)? Saya bilang jangan Pak, nanti inflasinya tinggi," tutur Luhut dalam sambutannya di acara Peluncuran Buku Outlook Energi Indonesia 2014 di kantor BPPT, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

"Beliau sangat tegas, kalau sesuatu yang sudah jelas dan benar maka jalankan," jelas Luhut.

Menurut Luhut, risiko dan kajian kenaikan harga BBM subsidi Rp 3.000/liter yang akan dilakukan. "Beliau (Jokowi) bilang ya sudah naiknya Rp 3.000/liter. Beliau bilang November (naiknya)," ujar Luhut.

Bila ini diterapkan, maka harga bensin premium menjadi Rp 9.500/liter dan solar subsidi menjadi Rp 8.500/liter.



sumber http://finance.detik.com/read/2014/0...ihapus?9911012


Link: http://adf.ly/sTic0

[Servis No 1,Kualitas Kerja No 100] Jelang Pelantikan, Wakil Rakyat Inap Hotel Mewah



JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum akan menghelat pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 2014-2019 pada Rabu (1/10/2014) besok. Sebanyak 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD akan diambil sumpahnya sebagai wakil rakyat. Jelang pelantikan, sejak Senin (29/9/2014) kemarin, ratusan wakil rakyat ini diinapkan di tiga hotel bintang lima. Berdasarkan informasi yang diterima dari bagian Humas KPU, para anggota DPR dan DPD menginap di Hotel Gran Melia, The Sultan Hotel, dan Hotel Shangri-La, dan telah dibuka registrasi sejak pukul 13.00 WIB, kemarin.

Berikut pembagian penginapan anggota DPR dan DPD seperti yang dirilis bagian Humas KPU.

1. Hotel Gran Melia: Anggota DPR terpilih dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hanura

2. The Sultan Hotel: Anggota DPR terpilih dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang

3. Hotel Shangri-La: Semua anggota DPD RI

Menurut informasi dari Sekretariat Jenderal DPR RI, pada hari pelantikan besok, para wakil rakyat terpilih ini akan menjalani sejumlah aktivitas, yaitu pada pukul 06.00 mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Lubang Buaya, pukul 09.00 WIB mengikuti sidang paripurna MPR dengan agenda pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD, serta serangkaian acara lainnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014...ng.Lima.In i.

kasih aja hotel melati biar setara dengan kualitas kerja..

Link: http://adf.ly/sTibR

Peringkat Indonesia Merosot di Bawah Malaysia



REPUBLIKA.CO.ID, INCHEON -- Indonesia kembali merosot ke urutan 16 dalam daftar perolehan medali Asian Games 2014, kendati mendapat satu tambahan medali emas dari cabang atletik, Senin (29/9). Indonesia yang pada Ahad (28/9), sempat naik ke urutan 14 dan menempel Malaysia, kini merosot bahkan diganjal oleh Bahrain yang berada di urutan 15, di mana Malaysia di urutan ke-14.

Hingga hari ke-10, Indonesia mengumpulkan tiga medali emas, empat perak dan tujuh perunggu, berada di bawah Bahrain yang mengemas tiga emas, lima perak dan satu perunggu. Sementara Malaysia juga sama mengumpulkan tiga emas, namun mengumpulkan lebih di sembilan perak dan sembilan perunggu.

Indonesia mendapat tambahan medali emas ketika Maria Natalia Londa mempersembahkan medali emas pertama untuk cabang atletik setelah dia memenangi nomor lompat jauh putri di stadion utama Asiad, Incheon, Korea Selatan.

Maria memastikan medali emas ketika dia membuat lompatan tertinggi 6,55 meter, mengungguli atlet Vietnam Bui Thi Thu Thao yang mencatat 6,44 meter. Sedangkan atlet Tiongkok Jang Yanfei melompat sejauh 6,34 meter. "Ini berkat doa semua, yang terbaik pasti saya kasih," kata Maria yang mencatat lompatan sejauh 6,55 meter.

Dia mengatakan hasil lompatannya di Asian Games 2014 ini sama dengan yang dia buat pada kejuaraan Taiwan Open 2012. "Saya melompat sama jauh dengan waktu di Taiwan Open," katanya.

Sementara cabang bulutangkis yang ditargetkan kembali meraih medali emas, gagal, setelah pasangan Indonesia Tontowi Ahmad -Liliyana Natsir harus puas dengan medali perak setelah dikalahkan pasangan Cina Zhang Nan/Zhao Yunlei 16-21, 14-21 dalam final nomor ganda campuran.

Di cabang voli pantai, yang juga merupakan cabang yang diproyeksikan mendapat medali emas, lebih terpuru pulang tanpa medali. Harapan satu-satunya pasangan Koko Prasetyo/Ade Candra kandas di perebutan medali perunggu setelah kalah dari pasangan Cina.

Pasangan Indonesia itu menyerah dari pasangan Tiongkok Halikejiang/Bao Jan dengan skor 17-21, 11-21. "Ini hasil yang mengecewakan, saya rasa pemain terpengaruh dengan kekalahan pada partai semifinal lalu melawan Cina," kata pelatih cabang voli pantai Andy Ardianyah setelah kekalahan tim Indonesia pada perebutan tempat ketiga.

Cabang kano yang menempatkan delapan nomor final juga kandas, Indonesia tidak mampu meraih medali di cabang Kano meskipun menempatkan delapan nomor di final. Atlet Anwar Tarra yang diproyeksikan bakal merebut medali, cukup terpuruk di urutan kedelapan di final nomor Kano C1 1.000 meter putra dengan catatan 4:18,536.

Sementara medali emas diraih atlet Uzbekistan Vadim Menkov dengan catatan 3:57,403, disusul atlet Kazakhstan Sergey Yemelyanov yang meraih perak dengan 4:01,138. Sedangkan perunggu direbut atlet Tiongkok Wang Longkui dengan 4:03,890.

Di cabang gulat, Indonesia tidak mampu berbuat banyak, ketika atlet Fahriansyah tersingkir di babak delapan besar cabang gulat gaya bebas 86 kg putra. Fahriansyah kalah melawan atlet Turkmenistan Yusup Melejavey 1-3 di Dowon Gymnasium.

sumber


=======

:



Link: http://adf.ly/sTibh

Anies: Kepercayaan pada Politik Hadir Lewat Pilkada Langsung



Liputan6.com, Jakarta - Ketok palu mengenai pengesahan RUU Pilkada banyak membuat beberapa pihak melayangkan kritik pada hasilnya. Dalam voting sidang paripurna DPR pada Jumat dini hari, 226 anggota memilih kepala daerah ditentukan oleh DPRD, mengalahkan 135 anggota yang memilih Pilkada langsung.

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan pun menyatakan sikap tegas atas keputusan DPR tersebut.

" Salah satu masalah terbesar negeri ini adalah memudarnya trust atau kepercayaan pada institusi negara dan pengelola negara. Kepercayaan ini sedikit demi sedikit dibangun lewat demokrasi dan pelibatan masyarakat, salah satu pilarnya adalah Pilkada langsung," papar Anies.

Salah satu Deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini menilai kepercayaan masyarakat yang mulai tumbuh pada Pemilu 2014 lalu seharusnya menjadi momen bagi wakil rakyat terpilih untuk terus menjaga harapan pada demokrasi.

" Pilkada tak langsung melalui DPRD membuat kepercayaan masyarakat pada proses politik semakin tenggelam," ujar Anies mengenai pengesahan RUU Pilkada menjadi UU. Ia juga menilai bahwa UU Pilkada yang mengesahkan kepala daerah lewat DPRD juga membuang jauh-jauh harapan akan sistem meritokrasi.

" Harapan kita adalah siapa saja dari golongan mana saja bisa jadi pemegang amanah rakyat, pemegang otoritas. Pilkada memang harus terus-menerus diperbaiki, itulah pembelajaran untuk kemajuan. Tapi memperbaiki mekanisme itu beda dengan menjegal hak rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Perubahan ini bukan kemajuanlah, ini sebuah kemunduran bagi hak politik rakyat dan bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia," tutup Anies.

Dalam rapat paripurna DPR soal pengesahan RUU Pilkada, disepakati melalui mekanisme voting. Pemungutan pun menghasilkan jarak suara yang sangat jauh. Yaitu 135 suara untuk yang memilih pilkada langsung dan 226 suara untuk yang memilih pilkada melalui DPRD dari 361 anggota DPR yang bertahan hingga dini hari mengikuti rapat paripurna.

Suara untuk pilihan RUU Pilkada yang memuat opsi pilkada langsung disumbangkan oleh Partai Golkar (11 suara), PDIP (88 suara), PKB (20 suara), Hanura (10), dan Demokrat (6 suara).

Sedangkan suara yang menginginkan RUU Pilkada memuat opsi pilkada melalui DPRD disumbangkan oleh Partai Golkar (73 suara), PKS (55 suara), PAN (44 suara), PPP (32 suara), dan Gerindra (22 suara).

sumber

========




Link: http://adf.ly/sTibv

Pengamen dan Pengemis di Jakarta Akan Dipidana, Setujukah Anda?

Jakarta - Anda kerap menemukan pengemis di jalan, atau pengamen di bus kota? Bagaimana menurut Anda keberadaan mereka, apakah mengganggu atau biasa saja? Pastinya dalam waktu dekat para pengamen dan pengemis akan dirazia, dan bila bandel akan dipidana.

Pada Senin (29/9) di balai kota DKI, Jakarta, Pemerintah provinsi DKI Jakarta menandatangani MoU bersama Polda Metro Jaya. Isinya tentang penegakan hukum terhadap tindak pelanggaran dan tindak kejahatan berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 

Yang akan ditindak itu termasuk pengemis, pengamen, dan gelandangan. Jakarta akan 'dibersihkan'. Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok menilai, para pengemis itu biasanya bekerja dalam kumpulan organisasi. Mereka mengeruk uang banyak dari bisnis mengemis itu.

Soal pengamen, mungkin karena munculnya banyak keluhan dari warga. Tak sedikit pengamen yang justru memaksa dan memalak di angkutan umum. Pengamen preman ini malah meresahkan.

Tapi ada juga pengemis yang memang mencari makan dari belas kasihan, tak masuk gerombolan pengemis kaya. Atau pengamen yang benar-benar menghibur dengan dendang musik yang mempesona, seperti di lesehan di Yogya. Bagaimana dengan mereka?

Kiranya, menurut Anda bagaimana kebijakan pembersihan pengemis dan pengamen di ibu kota ini? 


sumber



_____
Kalau ane pribadi sih nggak setuju di pidana,mending di pulangkan kalau datng lagi baru di karungi

Link: http://adf.ly/sTajx

Esemka Dihebohkan Tapi Nggak Laris, Pesawat R80 Laris Tapi Malah Tak Dihebohkan

Sumber: http://www.suaranews.com/2014/09/med...semka.html?m=1

Tiga maskapai menandatangani LoI (Letter of Intent) pembelian pesawat R80 buatan mantan presiden BJ Habibie. Pesawat tersebut sudah terjual meski baru siap produksi pada 2018.

"Dari 7 maskapai yang menyatakan minat, sudah 3 yang menandatangani Letter of Intent, bahwa mereka akan membeli pesawat sebanyak 145 unit," ujar Ilham Habibie, Komisaris PT Regio Aviasi Industri (RAI), di Bandung, pada Rabu (10/9/2014) seperti dlansir nefosnews.com.

Dua dari tiga maskapai yang sudah menandatangani Lol adalah Nam Air (Grup Sriwijaya) dan Kalstar Aviation.
Ilham, yang juga anak dari BJ Habibie, meyakini, nanti akan ada lebih banyak lagi pesanan dari maskapai lain. Sebab kebutuhan pesawat sejenis R80 akan terus meningkat, menyusul gencarnya pembangunan bandara di daerah-daerah.

"Dengan kondisi bandara yang ada, sulit untuk menambah jadwal penerbangan. Maka membeli pesawat dengan kapasitas lebih besar adalah jalan ke luarnya."

R80 merupakan pesawat generasi penerus N250. Proyek N-250 sempat dihentikan oleh International Monetary Fund (IMF) karena krisis ekonomi 1998. Setelah dimodifikasi, badannya dibuat lebih besar, maka lahirlah R80. Jika kapasitas N250 hanya 50-60 seat, R80 memiliki kapasitas yang lebih banyak, yakni 80-90 seat.

R80 masih pada tahap desain awal dan feasibility study. Setelah dua tahap tersebut selesai, barulah memasuki tahap pengembangan prototipenya. Pada 2018 pesawat ini sudah siap diproduksi dan didaftarkan sertifikat layak terbang.

Beberapa keunggulan R80 yakni lebih ekonomis, baik murah dari segi harga, biaya pemeliharaan, juga irit bahan bakar karena merupakan pesawat terbang berbaling-baling (turboprop).

Didesain untuk rute pendek dengan jarak tempuh kurang dari 600 km dan mampu diakomodasi oleh bandara dengan landasan pendek. Sangat cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Diharapkan R-80 kedepan bisa menghubungkan pulau-pulau terpencil.

R80 asli dikembangkan oleh anak-anak bangsa. Desainnya dikerjakan oleh 50 ahli, termasuk para ahli dari PT Dirgantara Indonesia. Saat memasuki tahap pengembangan dan produksi, PT RAI akan membutuhkan tambahan SDM setidaknya 500 hingga 1.000 orang. Diharapkan kelahiran R80 mampu mengangkat pamor industri dirgantara nusantara, setelah tenggelam hampir 17 tahun lebih.

Yang sangat disayangkan adalah berita larisnya pesawat R80 karya BJ Habibie yang notabene-nya buatan anak bangsa ini tidak seheboh munculnya mobil esemka Jokowi. Pemberitaan munculnya mobil esemka waktu itu menjadi tranding topic media nasional, baik cetak, online maupun televisi. Padahal jika dibanding dengan pesawat karya BJ Habibie ini sangat jauh membanggakan jika dibandingkan dengan mobil esemka Jokowi yang sampai sekarang masih kontoversi.
----------------------------------------------------------------
Negeri Sinetron ... rakyatnya lebih suka dibodohi dan dibohongi dengan bualan indah ketimbang mencari tau kebenaran dan menerima kejujuran.

Link: http://adf.ly/sTakF

Koalisi Merah Putih Semakin Lancar Kuasai Kursi Pimpinan DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Genderang perang yang ditabuh Koalisi Merah Putih di DPR periode mendatang semakin nyaring setelah Mahkamah Konstitusi menolak uji materi yang dimohonkan PDI Perjuangan dan Koalisi Perempuan.
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai putusan MK pada Senin (29/9/2014) sore, secara tidak langsung semakin membuat jalan KMP lempang menguasai unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan.
"Secara tradisi politik yang selama ini berlaku dan sekarang masih diterapkan di DPRD tingkat I dan II, pimpinan DPR diduduki pemenang pemilu," ungkap Ari kepada Tribunnews.com.
Dengan putusan ini, sambung Ari, akan terjadi dua kutub persaingan di parlemen mendatang yakni kutub KMP sebagai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan kubu Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Mahkamah dalam putusannya menimbang, konfigurasi pimpinan DPR harus mencerminkan konfigurasi pemenang pemilu dengan alasan menghormati kedaulatan rakyat yang memilih tidak berdasar.
Menurut Mahkamah, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden bukan untuk memilih pimpinan DPR. "Masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih," ujar anggota hakim Patrialis Akbar.
Mekanisme pemilihan pimpinan DPR lazim berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial yang menganut multipartai. Mekanisme itu akan berbeda jika hanya ada dua partai politik karena otomatis partai dengan anggota terbanyak menjadi ketua DPR.
Dengan sistem multipartai, kesepakatan kompromi politik di DPR sangat memungkinkan memilih ketua dan pimpinan DPR. Apalagi tak ada partai politik yang memperoleh mayoritas kursi mutlak di DPR.
"Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya adalah kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang yang tak bertentangan dengan UUD 1945," lanjut Patiralis.
sumber
KMP strooong

Link: http://adf.ly/sTVFa

Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menghapus pemilihan langsung oleh rakyat, Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir beralasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat.

»Kalau pilpres langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut," ujar Herman saat dihubungi, Minggu, 28 September 2014. (Baca: Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus)

Herman pernah mengatakan pemilihan langsung sebagai produk Barat. Menurut dia, demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. "Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR," ujar anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat itu pada 12 September lalu.

Di DPR, dia juga pernah mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 soal pemilihan presiden agar kembali lewat MPR. »Saya salah satu yang paling keras mengusulkan, tapi tidak disepakati," katanya. Waktu itu, kata Herman, anggota DPR yang lain menolak, karena usulan tersebut bisa menjadi blunder. »Nanti kita ribet," ujar Herman, menirukan koleganya.

Anggota Fraksi Demokrat, Hayono Isman, menilai peluang presiden kembali dipilih oleh MPR terbuka lebar. »Kalau Koalisi Merah Putih bisa menguasai DPRD dan kepala daerah, menguasai MPR pun bisa. Maka, melakukan amendemen mudah sekali," kata Hayono, Sabtu lalu. (Baca: Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan analisis Hayono masuk akal. Ditambah Demokrat, koalisi partai pengusung Prabowo sekurang-kurangnya memiliki 352 suara di MPR—lebih dari separuh kursi yang total 592. »Bukan mustahil pemilu presiden nanti mekanismenya diubah, karena Prabowo tahu persis pemilihan umum langsung oleh rakyat dia sulit terpilih," kata Ikrar.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri memastikan Koalisi Merah Putih—yang terdiri atas Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera—dibentuk bukan sekadar untuk mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden lalu. Salah satunya, kata Aburizal, Koalisi ingin menjadi penyeimbang pemerintahan. (Baca: Ketua MPR: Agenda Reformasi Dibajak Wakil Rakyat!)
Sumber: https://id.berita.yahoo.com/koalisi-prabowo-usulkan-pilpres-oleh-mpr-lagi-031607737.html

Komentar:
Memang benar yang di bilang Ahok. Kalau pilkada sudah sukses melalui DPRD, berarti presiden pun nanti dari MPR/DPR juga.
Tidak akan ada lagi next Jokowi, semuanya nanti kembali ke era Orba lagi.
Suara Rakyat tidak akan ada lagi.

Link: http://adf.ly/sTQ2N

[MENOLAK LUPA] Sebagai Simbol Negara, Presiden Harus Dilingungi Undang-Undang

Jakarta (Mitranews) - Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin mengatakan tak perlu dipersoalkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam draf RUU KUHP yang diajukan pemerintah. Sebab, seorang presiden dan wakil presiden juga berhak mendapatkan perlindungan undang-undang sebagaimana yang didapatkan warga negara.

"Kalau orang biasa tidak boleh dihina, presiden juga mestinya tidak dong," Menteri Amir kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2013).

Menurut menteri Amir Syamsuddin yang juga politisi Partai Demokrat itu, tidak salah jika seorang presiden dan wakil presiden mendapatkan perlindungan undang-undang karena baik presiden wakil presiden merupakan kepala dan wakil pemerintahan. Keduanya juga merupakan simbol negara

"Tidak menjadi karet karena ada unsurnya. Sebagai kepala negara tida salah posisinya diatur undang-undang. Yang dibatalkan MK kan lain," sergahnya.


Sumber: http://www.mitranews.com/index.php?p...ng-undang.html

"GARUDA MERAH, BUKAN KITA"
PENGHINA SIMBOL NEGARA, ADALAH #MEREKA

Link: http://adf.ly/sTQ2A

Ketua MK: Tak Ada Jalan Bagi Presiden Untuk Tidak Setujui Paripurna DPR

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awalnya berencana tidak menandatangani rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada) yang baru disahkan beberapa hari lalu setelah mendapat protes masyarakat yang cukup kuat. Namun, rencana itu akhirnya urung dilakukan presiden setelah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.
Presiden menuturkan dirinya berkonsultasi dengan Hamdan saat di Osaka soal pasal 20 UUD 1945. Di dalam pasal itu disebutkan rancangan undang-undang disahkan sebagai undang-undang setelah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden.
"Saya ingin dapatkan pandangan dari MK tentang tafsir pasal 20 itu. Misalnya, karena secara eksplisit, kalau saya belum beri persetujuan tertulis atas hasil di DPR RI, apakah masih ada jalan bagi saya untuk tidak berikan persetujuan," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers setelah rapat terbatas begitu tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (30/9/2014) pagi.
Dari penjelasan Hamdan, SBY mendapatkan pandangan bahwa menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah saat pengesahan RUU berhak memberikan persetujuan. Pasalnya, menteri itu dianggap sebagai wakil dari presiden.
"Sehingga tidak ada jalan bagi presiden untuk tidak setuju atas hasil paripurna DPR," ungkap dia. (Sabrina Asril)
Terkait#Tolak UU Pilkada#Susilo Bambang Yudhoyono
Baca Juga
Istana: SBY Pertimbangkan Saran Yusril Tak Teken RUU Pilkada
Gempa Berkekuatan 3.9 SR Guncang Atambua
SBY 'Dianugerahi' Bapak Antidemokrasi, Istana: Mereka Belum Paham Pikiran Presiden
SPG Cantik Minta Keadilan, Laporan Penganiayaannya Agar Segera Disidangkan
Editor: Agung Budi Santoso

sumber

Drama???

Link: http://adf.ly/sTQ2b

Tahanan Remaja Tewas di Penjara


TEMPO.CO , Padang:Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menemukan kejanggalan dalam kasus kematian seorang tahanan di sel tahanan Markas Kepolisian Resort Solok, Sumatera Barat. Tahanan bernama Robby Putra Hadi, 22 tahun, ditemukan tewas Rabu malam, 17 September 2014. 

Direktur LBH Padang Vino Oktavia mengatakan, hasil investigasi LBH Padang, menunjukan korban yang ditahan sejak 11 September 2014 diduga telah disiksa di sel. Robby merupakan warga Kanagarian Cupak, Gunung Talang, Kabupaten Solok. Dia ditahan karena kasus dugaan tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur

"Kepada keluarga, korban mengaku tidak sanggup menahan rasa sakit akibat tindakan kekerasan dan penyiksaan yang dialaminya," ujarnya, Senin ,29 September 2014. (Baca:Tahanan Remaja Tewas di Penjara)

Ibu korban Irnawati, 46 tahun, mengaku bertemu Robby beberapa jam sebelum anaknya ditemukan tewas Rabu malam. Saat bertemu, Robby mengaku setiap malam disiksa di tahanan. 

"Ingin capek keluar, dak tahan di siko, tiap malam kanai tangan dak talok do (Ingin cepat keluar, enggak tahan di sini, tiap malam kena siksa, enggak sanggup)," ujar Irnawati menirukan ucapan Robby Rabu siang, sebelum ditemukan meninggal malamnya. 

Kejanggalan kedua, pihak kepolisian mengaku Robby gantung diri dengan menggunakan bajunya. Padahal, kata Vino, baju korban telah dibawa keluarganya untuk dicuci, siang sebelum kejadian. (Baca:Napi Tewas Gantung Diri di Rutan Cipinang)

Keluarga korban juga tidak mengenali sweater dan baju yang digunakan sebagai alat gantung . Keluarga hanya mengenal baju dan celana yang dipakai Robby pada saat ditemukan tewas. "Baju yang dijadikan alat gantung bukanlah baju milik Robby," ujar Vino. 

Irnawati membenarkan, semua baju Robby dibawanya pulang untuk dicuci. "Rabu siang itu, baju Robby saya bawa pulang. Di sana tinggal baju yang dipakainya itu," ujarnya saat berada di Padang, Senin 29 September 2014. 

LBH juga menemukan keanehan setelah kematian Robby. Pihak Polres sengaja melakukan perombakan di sel tahanan, yang menjadi TKP kasus tersebut. Robby ditemukan tewas di pintu kamar mandi yang terdapat di dalam sel tahanan. (Baca:Sepekan, Tiga OrangTewas di Kantor Polisi Cianjur)

Kata Vino, pihak Polres telah merusak struktur TKP. Padahal kasus kematian tersebut masih dalam penyidikan. "Kuat dugaan upaya tersebut adalah bagian untuk menghilangkan jejak dan barang bukti penyebab kematian Robby dengan merusak dan mengaburkan struktur sel TKP," ujarnya. 

Lalu, hasil olah TKP dan gambar visual menunjukan terdapat kejangggalan dalam posisi korban dan gantungannya. Dalam posisi tergantung kedua kaki korban malah menyentuh lantai.

Vino mengatakan, hal ini memperkuat dugaan upaya Polres Solok merusak sel tahanan. Sebab, berkaitan dengan kejanggalan kondisi gantung diri Robby di dalam sel tahanan Mapolres yang menjadi TKP.

Anggota Tim Investigasi LBH Padang Wendra mengatakan, jarak gantungan dengan lantai diperkirakan sekitar 180 sentimater. Sementara, tinggi korban sekitar 165 sentimater. "Kakinya terinjak ke lantai," ujarnya.

Wendra mengatakan, terlalu dini pihak kepolisian menyimpulan korban gantung diri. "Ada beberapa fakta yang belum terjawab. Tugas polisi mengungkap itu," ujarnya, Senin 29 September 2014.

Kepala Kepolisian Resort Solok Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Bambang Irawan mengaku, Robby ditemukan tewas gantung diri di pintu kamar mandi sel tahanan Mapolres. Dia membantah, baju yang digunakan untuk gantung diri itu bukan milik Robby.

"Baju yang digunakan itu milik Robby. Masak saya bohong. Jangan diplintir. Ngawur itu," ujarnya saat dihubungi, Senin 29 September 2014.(Baca:Tahun Ini, 100 Tahanan Jadi Korban Penyiksaan)

Tommy juga membantah renovasi di sel tahanan itu untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Ada tiga sel yang direnovasi. "Renovasi itu agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama," ujarnya. 

Tommy mengaku, kasus itu sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan tidak ada penyiksaan terhadap korban. "Kita sudah indentifikasi. Murni mati karena gantung diri," ujarnya. 

LBH Padang mendesak Kapolda Sumatera Barat mengambil alih dan megusut tuntas kasus kematian Robby di tahanan Mapolres. "Baik terhadap pelaggaran kode etik maupun dugaan tindak pidana, secara transparan adil dan profesional," ujarnya. 

Vino juga mendesak, Kapolres Solok harus mengentikan tindakan menghilangkan alat bukti dan fakta-fakta hukum, serta mengerluarkan pernytaan yang tidak benar ke publik. Demi pengungkapan kebenaran dan keadilan dalam kasus kematian Robby ini. 

Ibu korban, Irnawati mengaku curiga anaknya tewas bukan karena gantung diri. "Mohon diusut dengan seadil-adilnya," ujarnya. 




Tahun Ini, 100 Tahanan Jadi Korban Penyiksaan




TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan sudah terjadi 100 kasus penyiksaan terhadap tahanan sepanjang 2013. Polisi masih menjadi pelaku yang paling kerap menyiksa para tahanan. "Sebanyak 55 kasus dilakukan aparat kepolisian," kata Haris saat dihubungi, Kamis, 26 Desember 2013.

Sipir, kata Haris, berada di peringkat kedua dengan 35 kasus penyiksaan. Sementara Tentara Nasional Indonesia terlibat dalam 10 kasus. Ia menjelaskan, kasus penyiksaan terhadap tahanan terjadi berulang kali lantaran komisi pengawas tiga lembaga penegak hukum itu tidak bekerja.

Berdasarkan catatan Kontras, macam-macam siksaan yang dialami para tahanan masih memakai cara lama yaitu memukul tahanan dengan tangan kosong atau benda tumpul secara bertubi-bertubi. Tahanan dipukuli saat diperiksa.

Para tahanan juga kerap direndam. Menyiksa tahanan dengan menyetrum mereka juga sering dilakukan. Penyiksaan itu tak jarang sampai membuat tahanan tewas. "KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kita tak mengakui bahwa penyiksaan tahanan sebagai tindak pidana," ujar Haris.

Salah satu tahanan yang tewas di tahanan adalah Aslin Zalin, 32 tahun. Azlin diduga tewas dianiaya di tahanan Markas Kepolisian Resor Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, akhir Oktober lalu. Sampai kini, pengusutan kasus dugaan penyiksaan terhadap Aslin, yang dituduh mengganggu ketertiban umum, tak jelas kelanjutannya.


sumber



__________

Kayak gini katanya bekerja secara profesional...profesional dari hongkong


Link: http://adf.ly/sTMzk

Blog Archive