Ya, Tuhan ... kalau "wakil-Mu' saja bisa ditangkap KPK, semoga ayah-ibuku tak Korupsi

KPK:
Korupsi Makin Parah, Wakil Tuhan pun Tertangkap
Kamis, 3 Oktober 2013, 12:52wib


Ketua MK Akil Mochtar.

VIVAnews � Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam operasi tangkap tangan mereka semalam menandakan tingkat korupsi di Indonesia sudah sedemikian parah. �Kenyataaannya, korupsi semakin parah. Wakil Tuhan saja semalam bisa ditangkap,� kata Deputi Pencegahan KPK Iswan Helmi di Jakarta, Kamis 3 Oktober 2013. Wakil Tuhan yang ia maksud tak lain adalah Ketua MK Akil Mochtar.

Iswan mengatakan, para hakim mestinya mampu menegakkan keadilan. Nyatanya korupsi sudah masuk ke berbagai sistem lembaga hukum negara, termasuk Mahkamah Konstitusi. Ia pun mengritik karena MK ternyata bisa disusupi oleh praktik korupsi. Menurut Iswan, KPK sudah sejak lama mengawasi lembaga-lembaga hukum negara. �Kami terus memperketat pengawasan lembaga dan jabatan yang dianggap rawan serta strategis. Ini mengacu pada sisi penerimaan dan kebijakannya,� kata dia.

Ketua MK Akil Mochtar ditangkap tim penyidik KPK yang dipimpin Novel Baswesdan sekitar pukul 22.00 WIB, Rabu 2 Oktober 2013, di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan. Akil diduga menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita uang sekitar Rp3 miliar. Akil tidak ditangkap sendiri. Bersamanya ditangkap pula anggota DPR Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis. Terkait kasus yang sama di tempat terpisah, Hotel Red Top Jakarta Pusat, penyidik KPK juga menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan stafnya Dhani. Hambit merupakan calon incumbent bupati Gunung Mas yang sedang berpekara di MK. Kasus sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas menurut jadwal akan diplenokan hari ini di MK dengan Akil Mochtar sebagai ketua tim panelnya. Namun Akil kini ditangkap KPK dan masih diperiksa intensif oleh KPK bersama empat orang lainnya.
http://nasional.news.viva.co.id/news...pun-tertangkap

SBY Rasakan Rakyat Marah Akil Ditangkap
Kamis, 3 Oktober 2013 | 11:31 WIB


Akil Mochtar dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

inilah..com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. "Kita semua terkejut mendengar peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi beserta satu orang anggota DPR, satu orang bupati dan dua orang yang lain oleh KPK tadi malam," jelas SBY di kantor kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Presiden SBY merasakan betapa marahnya rakyat Indonesia atas kejadian ini. "Saya juga merasakan kemarahan dan keterkejutan rakyat Indonesia. Mengetahui apa yang terjadi tadi malam itu," lanjut SBY.

Presiden telah berkomunikasi dengan pejabat-pejabat lainnya, termasuk dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. "Sebab KPK tentu memberi tahu saya sebagai kepala negara kalau ada tindakan hukum yang mengait pimpinan-pimpinan lembaga negara. Dalam kapasitas saya, kalau mengait menteri atau anggota kabinet, begitu aturan etika yang kami sepakati," jelas SBY. Sebagaimana diberitakan, KPK menangkap Akil Mochtar di rumah dinasnya di kompleks perumahan pejabat tinggi negara di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013) malam, pukul 22.00 WIB. KPK juga menangkap anggota DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Chairun Nisa dan seseorang diduga pengusaha berinisial CN. KPK mengamankan ribuan dollar Singapura dan Amerika. Hingga berita ini diturunkan, ketiganya masih dalam pemeriksaan tim KPK.
http://nasional.inilah..com/read/det...p#.Uk2CLSdU2QU


Barang bukti duit suap Ketua MK yang disita KPK tadi malam(3/10/2013)

Dari Istana sampai Kelurahan Korupsi Menggila!
Sun, 17/03/2013 - 18:16 WIB

Rakyat mengungkapkan rasa jijik mereka atas menggilanya kejahatan korupsi lewat mural di tembok-tembok kota. Di ruang pamer, perupa �berperang� melawan korupsi dengan menampilkan sosok celeng, alias babi hutan, sebagai metafora keserakahan para pengisap harta rakyat. "Ya Tuhan, Semoga Ayah Ibuku Tidak Korupsi...�, itulah harapan dan doa warga yang tertulis pada pilar beton penyangga jembatan layang yang melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di samping tulisan itu tergambar seorang ibu berdoa dengan tangan menengadah.

Di tiang penyangga lain, masih di kolong jembatan layang yang sama, ada mural atau lukisan dinding bergambar perempuan dengan air mata menitik bertuliskan, �Aku Tak Sudi Bersuamikan Koruptor...�. Gambar itu terbuat dari kertas berwarna putih dan ditempelkan di dinding beton. Kondisinya usang dan berimpit dengan gambar-gambar lain. Namun, mural ini tampak cukup menohok mata. Kata-katanya tertulis dengan huruf berwarna merah tegas.

Mural-mural di kolong jembatan layang itu terletak sekitar 300 meter dari gerbang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berpagar besi menjulang. Kolong jembatan itu menjadi tempat berteduh warga pejalan kaki atau pengendara motor kala hujan turun. Kita simak mural lain di tembok jembatan layang arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan. Di sana, ada mural bergambar wajah dengan ujung jari telunjuk yang ditempel di depan bibir. Wajah itu seakan memberi isyarat peringatan. Lalu ada tulisan, �Ssstt... Ingat...!!! Masih Ada Korupsi...�.

Cobalah tengok ke terowongan Cawang, Jakarta Timur. Pada dinding kiri ujung terowongan yang mengarah ke Cililitan terpampang mural yang menggambarkan meja makan. Di atasnya ada mangkuk berisi buah-buahan dan gelas minum. Meja itu dikitari sosok berdasi berkepala setan, tikus, babi, dan celeng. Pada sudut kanan bawahnya terbaca pesan, �Hati-hati dalam Memilih�.

Lawan
Begitulah mural-mural bertebaran di sudut-sudut kota Jakarta dengan muatan ekspresi yang hampir sama, yaitu melawan korupsi! Tak mudah melawan korupsi dengan cara mural. Komunitas Street Serrum yang cukup gencar berperang melawan korupsi dengan senjata mural harus pintar-pintar bermain kucing-kucingan dengan polisi atau petugas dari kelurahan. Komunitas Serrum lahir tahun 2006 sebagai wadah para mahasiswa bereksplorasi dengan menjajal berbagai medium karya seni rupa. Arief �Arman� Rachman (32), salah satu pegiatnya, menuturkan, nama �Serrum� sebenarnya pelesetan dari bahasa Inggris, share room, yang bermakna berbagi ruang. Dalam hal ini berbagi ruang penyampai unek-unek rakyat.

Namun, tidak mudah berbagi ruang dengan pihak yang mungkin mendukung korupsi. Nyatanya, banyak mural antikorupsi kerap berumur pendek. Bahkan, banyak yang hanya berumur jam-jaman. Para pegiat street art sudah hafal, ada daerah-daerah keramat untuk mural dan grafiti. Underpass Dukuh Atas itu salah satu tempat paling �keramat�, grafiti atau mural apa pun biasanya akan dibersihkan dalam satu-dua hari. MG Pringgotono (32) alias MG, anggota Serrum, hafal jenis mural, grafiti, atau poster �keramat� yang tak bakal berumur panjang. Tiap kali membuat mural, grafiti, dan poster antikorupsi yang menyebut nama tokoh, misalnya seorang terpidana korupsi, pasti karya itu bakal lenyap dalam hitungan jam.

�Jadi, ada lokasi �angker�, yang pasti membersihkan grafiti, mural, atau poster apa pun dalam hitungan hari. Dan, selalu ada isu �keramat� yang selalu dibersihkan entah oleh siapa dalam hitungan hari, bahkan jam,� kata MG. Namun, mereka tidak pernah jeri dan terus bergerilya melakukan �perang kota�. �Kami memilih melakukan pendidikan publik di ruang publik, lewat propaganda publik,� ujar MG.

Perang celeng
Bendera perang terhadap korupsi juga dikibarkan oleh pelukis Aris Budiono Sadjad dengan menggelar pameran bertajuk �Perang Suci Melawan Korupsi�, 14-23 Maret 2013, di Bentara Budaya Jakarta (BBJ). Pameran yang menggelar 23 lukisan ini dibuka oleh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dedi A Rachim, Kamis (14/3). Aris geram melihat perilaku para koruptor yang tidak menampakkan penyesalan. Karena itu, ia menggunakan celeng sebagai metafor kerakusan dan kebebalan. �Kalau tikus itu mudah dikalahkan dan penakut, nah kalau celeng, tetap merasa gagah walau korupsi,� kata Aris.

Dalam lukisan �Empat Cakil Rakyat�, Aris menggambar empat butha cakil (raksasa kecil yang rakus) sedang menunggang empat ekor celeng. Keempat celeng bertaring panjang dengan mata mendelik dan mulut merah. Jelas sekali ciri-ciri sebagai �hama� yang rakus itu siap memangsa apa saja. Di lukisan lain dengan penuh ironi Aris melukis �Corruptor Family Gathering�. Di kanvas tampak sejumlah kalangan sedang berpesta pora, bersenang-senang, berenang, main musik, dan segala aktivitas hiburan lainnya. Hal yang aneh, seluruh pelaku pesta pora itu berwajah celeng. Begitulah, kata Aris, sifat celeng. �Selalu gagah, tak pernah takut, malah diperlakukan seperti selebritas. Semua itu, kan, kini terjadi di hadapan kita?� kata Aris.

Kita kini seolah hidup di negeri penuh koruptor. Pemutarbalikan fakta jadi hal biasa, perasaan tidak bersalah jadi pemandangan sehari-hari. �Dan itu memuakkan sekali, sudah seharusnya dilawan,� kata Aris. KPK merasa mendapat kawan dalam berperang melawan para �celeng� pemangsa harta rakyat. �Ibaratnya kami sedang berperang sendirian di tengah gurun pasir, dan tiba-tiba ada sumber air. Ini menyejukkan kami. Ternyata, KPK punya teman-teman seniman,� kata Dedi dalam pembukaan pameran di BBJ.

Provokasi kesadaran batin
Seniman yang beraksi dengan mural dan grafiti di tembok-tembok kota tentunya juga kawan- kawan KPK. Budayawan Mudji Sutrisno SJ menyebut seniman seperti mereka sebagai penjaga kehidupan yang tetap mau menjaga kelangsungan hidup bermartabat. Apakah suara rakyat yang terucap di tembok-tembok kota itu didengar orang? �Kentungan harus dipukul terus untuk mengingatkan jaga malam saat waktu jaga, atau bahaya-bahaya, maling, kebakaran yang akan menghancurkan masyarakat. Anjing harus terus menggonggong lantaran proses membaca tulisan-tulisan di mural yang antikorupsi masih tetap menemukan bacaannya untuk kita,� kata Mudji.

Mudji melihat suara-suara di tembok kota tetap diperlukan. Yang berbahaya adalah kalau apatisme dan kebisuan, cuek, tidak acuh sudah menjadi sikap lalu tidak ada sama sekali reaksi atau tulisan-tulisan mural lagi. Bila sampai tahap ini, demokrasi dan hidup bersama berada dalam lampu merah. �Selama seniman nurani masih terus nulis tajam dan kritis antikorupsi di mural-mural, itu berarti masih ada dinamika hidup di masyarakat kita,� kata Mudji. Bagaimanapun, suara rakyat di tembok-tembok kota atau di ruang pameran akan tetap mempunyai makna di tengah kehidupan negeri ini saat ini. Kritikus seni rupa Suwarno Wisetrotomo dalam katalog pameran �Perang Suci Melawan Korupsi� mengingatkan bahwa karya seni memiliki fungsi untuk memprovokasi kesadaran dan batin. Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yogyakarta itu menandaskan, �Karya seni melatih kepekaan dan sikap kritis terhadap segala ketidakadilan atau kezaliman yang menimpa manusia, kemanusiaan, serta kehidupan.�
http://www.rimanews.com/read/2013031...-tidak-korupsi

PBNU:
Korupsi Makin Kronis, Apatisme Tumbuh Subur
Minggu, 8 September 2013 23:21 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2013 di Pondok Pesantren Universitas Sains Al Quran (UNSIQ), Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah, merumuskan penilaian atas gagalnya penanganan korupsi. Terjadinya persekongkolan oknum di partai politik, birokrasi, dan pengusaha disebut sebagai penyebabnya. �Terjadinya persekongkolan antara oknum di partai politik, birokrasi, dan pengusaha mengakibatkan korupsi semakin kronis. Agenda penanganan korupsi yang seharusnya menjadi prioritas ternyata masih menjadi masalah serius,� kata pimpinan sidang penutupan Rapat Pleno PBNU 2013 KH Ishomudin di lokasi. Rapat Pleno PBNU 2013 secara resmi ditutup pada Minggu (8/9/2013).

Kiai Ishom menambahkan, korupsi yang semakin kronis mengakibatkan melemahnya sendi-sendi kehidupan bernegara dan kepemimpinan nasional dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di kesempatan yang sama mengatakan, semakin kronisnya korupsi di Indonesia mengakibatkan apatisme tumbuh subur di tengah masyarakat. Kondisi ini juga diakibatkan oleh penerapan demokrasi liberal yang hanya menekankan pada aspek procedural. �Di mobil-mobil banyak ditemukan tulisan �piye kabarmu, le? Sik penak jamanku tho?�. Itu bentuk keputusasaan masyarakat, apatisme yang apabila tidak ditangani serius akan sangat membahayakan,� ungkap Kiai Said. �Seburuk apapun kondisi bangsa kita saat ini, kita tidak boleh putus asa. Kita semua harus terus berusaha dan berdoa, agar Allah segera memberikan jalan keluar terbaik,� pungkasnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...e-tumbuh-subur

Korupsi semakin 'gila', pemberantasan jangan hanya pidato
Kamis, 6 Desember 2012 03:03:00



Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebutkan, dalam kurun waktu tujuh tahun atau terhitung 2004-2011, negara rugi Rp 39,3 triliun akibat tindak pidana korupsi. Angka tersebut cukup signifikan jika di konversi untuk pendidikan nasional. "Bahkan dapat memberikan 68 juta anak SD sekolah gratis," ujar Busyro di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (4/12). Namun angka korupsi yang sesungguhnya diperkirakan jauh lebih besar dari itu. Data yang dipaparkan Busyro tersebut hanya bersumber dari pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan KPK, sedangkan masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap. "Kerugian negara akibat korupsi jauh lebih besar dari itu. Mungkin bisa dua atau tiga kali lipatnya," ujar Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti kepada merdeka.com, Rabu (5/12).

Menurut Ray, korupsi di Indonesia sudah pada tahap yang sangat kronis. Pemberantasan korupsi pun tidak cukup lagi dengan hanya pidato dan ancaman para pejabat negara, tetapi harus lebih pada aksi kongkret. "Selama ini pemberantasan korupsi hanya di kulit luar saja tidak menusuk ke jantungnya. Tidak sampai ke elit-elitnya, hal ini membuat tidak ada efek jera bagi para koruptor," terangnya. Menurut Ray, kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kemauan dari partai politik. Pemberantasan anti korupsi seharusnya didengung dan disuarakan oleh parpol juga. "Karena organisasi yang paling besar di negeri ini yang pengurusnya bisa sampai desa itu cuma parpol, tapi sayang tidak ikhtikad pemberantasan korupsi, yang ada koruptor malah bersarang di partai politik," terangnya.

Dari catatan KPK, sekitar 106 orang pejabat eselon I, II, III diperiksa KPK. Ada pula hakim, jaksa hingga polisi yang notabene adalah aparat penegak hukum harus berurusan dengan hukum karena terlibat korupsi.Selain itu juga terdapat 31 orang Bupati/Walikota, 65 anggora DPR dan DPRD, 6 Kementerian/Lembaga dan 4 orang duta besar. "Ini menyedihkan di mana banyak orang-orang tersebut telah berpendidikan dan merupakan produk kampus," tutur Busyro. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui, instansinya sebagai bendahara umum negara rentan dan berpotensi terjadi tindak korupsi. Wilayah perpajakan dan kepabeanan menjadi sektor paling rawan. Terbukti, beberapa kasus korupsi dan suap melibatkan anggota Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. "Diperlukan diseminasi dan internalisasi nilai-nilai keuangan. Saya tekankan agar melawan bentuk korupsi dengan berintegritas," tegasnya.
http://www.merdeka.com/peristiwa/kor...ya-pidato.html

Korupsi di DPR Didorong Besarnya Ongkos Politik
Senin, 22 April 2013 | 13:27 WIB


Koordinator Advokasi & Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi.

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan kehidupan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak seharusnya diliputi kemewahan. �Bila merujuk penghasilan yang diperoleh dari gaji, tak mungkin mereka bisa hidup mewah, dari mal ke mal, kafe ke kafe,� kata Uchok saat dihubungi Tempo, Senin, 22 April 2012. Menurut Uchok, berdasarkan sumber resmi, gaji seorang anggota biasa DPR sebulannya hanya sekitar Rp 16,2 juta. Sedangkan penerimaan lain-lain seperti tunjangan kehormatan, biaya komunikasi, biaya pengawasan, biaya penyerapan aspirasi, dan tunjangan listrik serta telepon hanya Rp 36,5 juta. Dengan begitu satu bulannya seorang anggota dewan hanya menerima Rp 51,5 juta hingga Rp 54,9 juta, tergantung posisi di alat kelengkapan dewan.

Jumlah pemasukan ini, kata Uchok, sangat minim bila dibandingkan dengan pengeluaran para wakil rakyat tiap bulannya. Biasanya setiap anggota DPR mengeluarkan biaya rutin berupa sumbangan untuk partai dan fraksi. Kadang-kadang ada juga anggota DPR yang turut menyumbang untuk partainya di setiap daerah pemilihan. Selain itu, kata Uchok, anggota DPR harus melayani puluhan proposal kegiatan yang masuk ke kantornya. Ada juga sejumlah konstituen yang meminta bantuan langsung ke ruang kerja para politikus Senayan berupa pendanaan transportasi. Bila dijumlah untuk biaya sumbangan-sumbangan ini bisa lebih dari setengah gaji Dewan, yaitu mencapai Rp 30 juta. �Maka kalau hanya mengharap gaji, jumlahnya tak akan pernah cukup.�

Besarnya pengeluaran politikus Senayan ini, menurut Uchok, membuat mereka tak bisa menabung untuk membiayai kampanye pada masa jabatan berikutnya. Apalagi berdasarkan pengakuan sejumlah politikus, mereka membutuhkan minimal Rp 500 juta hingga Rp 6 miliar untuk bisa kembali melenggang ke Senayan. Besarnya pengeluaran inilah yang, menurut Uchok, kerap dijadikan alasan bagi para politikus untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari Senayan. Caranya bisa dengan memanipulasi anggaran atau program pembangunan yang direncanakan pemerintah. �Karena, DPR punya kekuasaan dan kewenangan. Itu yang mereka gunakan untuk mencari duit.� Selain itu, Uchok menyatakan besarnya biaya kampanye dan biaya operasional anggota Dewan mendorong semakin banyaknya pengusaha yang menjadi politikus Senayan. Tentu saja, para pengusaha ini mengharapkan akses untuk mengetahui kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi pengembangan bisnis mereka.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...Ongkos-Politik

-----------------------------------------

Kunci sebab sebenarnya hanya satu, gara-gara di awal reformasi 1998 dulu, Amien Rais dkk mempelopori amandemen UUD 1945 sehingga tatanan ketata-negaraan jadi berubah total, menyimpang dari semangat dan jiwa dasar diberdirikannya NKRI oleh para 'founding father' dulu. Kalau Indonesia mau lebih baik, kembalikan seluruh mekanisme ketata-negaraan seperti kehendak Pancasila dan UUD 1945 yang asli dulu

SHARE THIS POST: