![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/2013/10/25/5993014_20131025063101.jpg)
Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap temuan mengejutkan. BPK menemukan maraknya penyimpangan terkait fasilitas kesehatan di seantero Provinsi Banten. Penyimpangan yang terindikasi korupsi itu bahkan terjadi di rumah sakit-rumah sakit rujukan, tempat warga Banten berobat jika sakit.
Penyimpangan itu mengakibatkan kesanggupan fasilitas kesehatan tersebut untuk menangani pasien, bahkan menyelamatkan nyawa warga, berkurang.
BPK menyatakan setidaknya ada tiga indikasi dalam pengadaan alat kesehatan yang mencapai Rp 30 miliar. Ketiga indikasi itu: alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp 5,7 miliar; alat kesehatan tidak sesuai dengan spesifikasi (Rp 6,3 miliar); dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik (Rp 18,1 miliar).
Atas temuan itu, menurut laporan BPK, Dinas Kesehatan menyanggupi dengan melengkapi kekurangan alat-alat tersebut, menggantinya sesuai dengan spesifikasi, dan mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah. Semua kesanggupan itu dituangkan dalam berita acara. �Meski begitu, BPK tak dapat meyakini atas keterangan alat kesehatan yang dilengkapi di luar dari pemeriksaan fisik,� demikian isi laporan BPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam proyek alat kesehatan di Provinsi Banten tahun 2010-2012. Tim KPK yang terdiri atas 10 orang kemarin mendatangi kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten. KPK sebelumnya memeriksa kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, tiga hari yang lalu.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Banten didasari laporan masyarakat. Penyelidikan tersebut, dia melanjutkan, juga diperkuat temuan Badan Pemeriksa Keuangan. �Temuan BPK terkait hal itu tentu menjadi bahan penyelidikan,� kata Johan.
Kepala Dinas Kesehatan Banten Djaja Budisuharja, hingga berita ini ditulis, belum bisa dimintai konfirmasi. Dihubungi melalui telepon seluler dan dikirimi pesan singkat, belum ada respons.
sumber
