AKARTA, PESATNEWS � Tenryata, ada seorang �Ibu� penting yang ikut berperan memuluskan bailout (dana talangan) Bank �abal-abal� Century yang �merampok� uang negara Rp6,7 triliun. Keterlibatan seorang wanita elit ini diungkapkan Mantan Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, yang kini Ketua Aliansi Rakyat Untuk Perubahan dan Anggota Gerakan Indonesia Bersih (GIB).
Rizal Ramli yang juga Pendiri Komite Indonesia Bangkit (KIB), mengaku informasi tersebut didapat dari sumber A1 alias sumber yang bisa dipercaya. Menurutnya, atas prakarsa sang 'Ibu' tersebut, maka Boediono sebagai Gubernur BI dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dianjurkan berkonsultasi dengan kedua pakar ekonomi senior, Ali Wardhana dan Wijoyo Nitisastro. Dalam hal ini, Ali Wardhana menolak dilakukan bailout terhadap Century.
Namun, lanjutnya, Widjoyo Nitisastro justeru menyetujui bailout diberikan kepada Century, dengan syarat Boediono harus menjadi Wakil Presiden dan Sri Mulyani tetap sebagai Menkeu. Meski demikian, nama Boediono tidak 'dicantumkan' dalam daftar Tim Sembilan Penjaring Cawapres Partai Demokrat. Yang ada ialah Hidayat Nurwahid (PKS), Akbar Tandjung, Agung Laksono (Golkar), Sri Mulyani dan sejumlah nama lainnya. Ketua Tim Sembilan saat itu Hadi Utomo yang juga ketua umum Partai Demokrat. Anehnya, nama Jusuf Kalla dari awal tidak dicantumkan. Akhirnya, karena Boediono berhasil merekayasa dana bailout Century, ia pun yang mendapat posisi jabatan Wapres.
"Adanya modus gratifikasi dalam kasus pengucuran bailout Rp6,7 triliun terhadap Bank Century. Gratifikasi jabatan diperuntukkan kepada Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI. Ada sembilan orang yang akan digodok sebagai cawapres SBY pada 2009, dan tidak ada nama Boediono. Tetapi ketika dana talangan sukses diurus, muncullah nama Boediono," bebernya.
Karena berpaham ekonomi kapitalis neolib, menurutnya, tidak heran jika Boediono dan Sri Mulyani selaku jajaran KSSK meminta nasihat kepada Ali Wardana dan Wijoyo Nitisastro sebelum Bank Century diputuskan ditolong. Yang hasilnya, Ali Wardana menegaskan Century tidak bisa ditolong, sementara Wijoyo mempersilakan untuk mengucurkan bailout tetapi dengan syarat Boediono harus menjadi Wapres. "Setelah itu ada pertemuan di Raflesia, Cibubur. Sudah ada janji gratifikasi, makanya deal," tandas mantan Aktivis ITB yang pernah dipenjara rezim Orde Baru ini.
Ia menambahkan, audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Century hanya dilakukan audit kebijakan. Pimpinan BPK saat itu berupaya menutupi fakta adanya pidana kebijakan. Tidak ada potensi pidana kebijakan yang diungkapkan BPK. "Ketua BPK banyak masalah, Ketua tim audit investigatif Taufiqurrahman Ruki orang kepercayaannya SBY. Dia pernah jadi deputi menkopolhukam. Dengan konspirasi besar yang melibatkan petinggi negara sulit menuntaskan kasus itu dalam periode pemerintah saat ini," ungkapnya pula.
Rizal juga menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini hanya �main-main� dan tidak serius dalam menyelesaikan skandal Bank Century tersebut. Padahal, kredibilitas dan kinerja KPK ditentukan dalam berhasil atau tidaknya menuntaskan kasus Century yang penanganannya hingga kini terkesna kampret dan sontoloyo ini.
�Sebetulnya kasus ini bisa diselesaikan sebelum Desember 2013. Selama ini KPK hanya mendengarkan pendapat � pendapat �quasi ahli� yang pro Boediono dan Sri Mulyani. Termasuk penasehat � penasehat gelapnya. Saya mengatakan, sudah waktunya KPK mengundang pakar � pakar independen untuk diadu dengan �quasi ahli� di depan seluruh penyidik KPK,� pinta pejuang ekonomi kerakyatan ini. [*]
http://www.pesatnews.com/read/2013/0...kasus-century-
-----------------------------------
ibu penting? siapa lagi kalau bukan....![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/bingungs.gif "Bingung (S)")
Rizal Ramli yang juga Pendiri Komite Indonesia Bangkit (KIB), mengaku informasi tersebut didapat dari sumber A1 alias sumber yang bisa dipercaya. Menurutnya, atas prakarsa sang 'Ibu' tersebut, maka Boediono sebagai Gubernur BI dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dianjurkan berkonsultasi dengan kedua pakar ekonomi senior, Ali Wardhana dan Wijoyo Nitisastro. Dalam hal ini, Ali Wardhana menolak dilakukan bailout terhadap Century.
Namun, lanjutnya, Widjoyo Nitisastro justeru menyetujui bailout diberikan kepada Century, dengan syarat Boediono harus menjadi Wakil Presiden dan Sri Mulyani tetap sebagai Menkeu. Meski demikian, nama Boediono tidak 'dicantumkan' dalam daftar Tim Sembilan Penjaring Cawapres Partai Demokrat. Yang ada ialah Hidayat Nurwahid (PKS), Akbar Tandjung, Agung Laksono (Golkar), Sri Mulyani dan sejumlah nama lainnya. Ketua Tim Sembilan saat itu Hadi Utomo yang juga ketua umum Partai Demokrat. Anehnya, nama Jusuf Kalla dari awal tidak dicantumkan. Akhirnya, karena Boediono berhasil merekayasa dana bailout Century, ia pun yang mendapat posisi jabatan Wapres.
"Adanya modus gratifikasi dalam kasus pengucuran bailout Rp6,7 triliun terhadap Bank Century. Gratifikasi jabatan diperuntukkan kepada Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI. Ada sembilan orang yang akan digodok sebagai cawapres SBY pada 2009, dan tidak ada nama Boediono. Tetapi ketika dana talangan sukses diurus, muncullah nama Boediono," bebernya.
Karena berpaham ekonomi kapitalis neolib, menurutnya, tidak heran jika Boediono dan Sri Mulyani selaku jajaran KSSK meminta nasihat kepada Ali Wardana dan Wijoyo Nitisastro sebelum Bank Century diputuskan ditolong. Yang hasilnya, Ali Wardana menegaskan Century tidak bisa ditolong, sementara Wijoyo mempersilakan untuk mengucurkan bailout tetapi dengan syarat Boediono harus menjadi Wapres. "Setelah itu ada pertemuan di Raflesia, Cibubur. Sudah ada janji gratifikasi, makanya deal," tandas mantan Aktivis ITB yang pernah dipenjara rezim Orde Baru ini.
Ia menambahkan, audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Century hanya dilakukan audit kebijakan. Pimpinan BPK saat itu berupaya menutupi fakta adanya pidana kebijakan. Tidak ada potensi pidana kebijakan yang diungkapkan BPK. "Ketua BPK banyak masalah, Ketua tim audit investigatif Taufiqurrahman Ruki orang kepercayaannya SBY. Dia pernah jadi deputi menkopolhukam. Dengan konspirasi besar yang melibatkan petinggi negara sulit menuntaskan kasus itu dalam periode pemerintah saat ini," ungkapnya pula.
Rizal juga menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini hanya �main-main� dan tidak serius dalam menyelesaikan skandal Bank Century tersebut. Padahal, kredibilitas dan kinerja KPK ditentukan dalam berhasil atau tidaknya menuntaskan kasus Century yang penanganannya hingga kini terkesna kampret dan sontoloyo ini.
�Sebetulnya kasus ini bisa diselesaikan sebelum Desember 2013. Selama ini KPK hanya mendengarkan pendapat � pendapat �quasi ahli� yang pro Boediono dan Sri Mulyani. Termasuk penasehat � penasehat gelapnya. Saya mengatakan, sudah waktunya KPK mengundang pakar � pakar independen untuk diadu dengan �quasi ahli� di depan seluruh penyidik KPK,� pinta pejuang ekonomi kerakyatan ini. [*]
http://www.pesatnews.com/read/2013/0...kasus-century-
-----------------------------------
ibu penting? siapa lagi kalau bukan....
