[tepat 1tahun]5 gebrakan jokohok anti korupsi

sumber

Hari ini tepat setahun Jokowi-Ahok dilantiksebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Banyak gebrakan yang terjadi selama
kepimpinan keduanya. Bukan saja gebrakan dalam tatanan Ibu kota Jakarta, melainkan juga dalam hal pemberantasan korupsi.

Jokowi-Ahok sangat mendukung penuh
pemberantasan korupsi yang telah mengakar di dalam birokrasi Indonesia. Berbagai tindakan pencegahan dilakukan keduanya.
Apa saja tindakan mereka?

1. Sebulan dilantik, Jokowi datangi KPK

Sebulan setelah dirinya dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berinisiatif mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (27/11).

Kedatanganya guna bekerjasama
dengan KPK untuk menjadikan Ibukota sebagai daerah percontohan anti korupsi.
"Ke KPK mungkin pak Gubernur, saya yang di
dalam saja," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota
Jakarta, Senin (26/11).

Ahok mengatakan alasannya mengapa dirinya
tidak ikut Jokowi ke KPK. Yakni jika dirinya dan
Jokowi sama-sama melakukan kunjungan keluar,justru tidak akan menghemat anggaran."Jangan berdua dong boros," tandasnya.

2. Kembalikan gitar bas Mettalica ke KPK

Jokowi mengembalikan sebuah gitar bas
pemberian personel grup band Mettalica, Robert Trujilo.

Gitar tersebut dikembalikan kepada KPK
lantaran pemberian itu termasuk dalam
penerimaan gratifikasi.

"Saya suruh antar ke sana (KPK)," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (6/5).

Jokowi tak ingin hanya karena masalah gitar bas menjadi polemik. Apalagi terjerat masalah
gratifikasi. "Ya sudah toh. Yang penting sudah pernah saya pegang. Jangan sampai gini loh, gara-gara masalah gitar dibilang gratifikasi," ujar Jokowi.

Sebelumnya, KPK mengimbau kepada Jokowi
agar melaporkan gitar bass pemberian dari
personel Metallica tersebut. Sebab, Jokowi adalah penyelenggara negara.

3. Ahok patuhi KPK soal larangan mobil dinas untuk mudik

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama atau Ahok terkejut mendengar
pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai, mobil dinas pejabat dapat masuk sebagai tindak korupsi bila digunakan untuk keperluan pribadi, seperti mudik. Terlebih apabila menggunakan bahan bakar yang dibiayai kantor."Oh korupsi ya?" ujar Ahok di Balaikota DKI,Jakarta, Rabu (31/7).

Ia pun mengubah pernyataannya yang
sebelumnya membolehkan penggunaan
kendaraan dinas untuk kepentingan mudik dan mengikuti aturan dari KPK. "Ya udah, kalau kata KPK nggak boleh ya, nggak boleh," lanjutnya.

Ahok pun menjelaskan, mengenai mobil dinas
yang bisa saja digunakan mudik merupakan
pendapat pribadinya. Apabila ternyata secara
resmi mobil dinas masuk ke dalam fasilitas
negara yang dilarang penggunaanya untuk
keperluan pribadi, maka Pemrov DKI pun akan
turut mematuhi aturan tersebut.

"Itu kan menurut saya, pribadi. Kalau
peraturannya nggak boleh, ya nggak boleh.
Sama kayak dulu terima parsel, begitu KPK
menyatakan terima parsel nggak boleh, akhirnya kita instruksikan tidak boleh terima parsel. Iya dong. KPK perintah apa, kita ikut," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

4. Lurah atau Camat terlibat korupsi langsung
dicopot

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), mengatakan jika ada Camat maupun Lurah dan pejabat di lingkup Pemprov DKI Jakarta beserta jajarannya terlibat korupsi langsung saja dicopot.

Jawaban itu dilontarkan saat menanggapi kasus penangkapan Lurah Ceger, Jakarta Timur, Fanda Fadly Lubis dan bendaharanya, Zaitul Akman,terkait dengan dugaan penyelewengan dana APBD DKI sebesar Rp 450 juta.

"Kalau sudah seperti itu, bukan dinonaktifkan
lagi, nanti langsung diganti lah," katanya di
rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati No. 7,
Jakarta, Senin (14/10).

Sementara itu, wakil Gubernur Ahok
mengapresiasi tindakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur terhadap penangkapan itu.

"Bagus itu, tangkap saja. Jadi siapapun yang
main harus ditangkap," tegas Ahok di Gereja
Protestan Indonesia Barat (GPIB) Menara Iman,
Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu, (13/10).
"Saya kira penangkapan-penangkapan ini sangat bagus. Yang berpikir untuk main, biar mereka bertobat," ucapnya.

Namun terkait pergantian camat dan lurah
secara besar-besaran, Jokowi maupun Ahok
masih belum akan dilakukan. Pasalnya, keduanya lebih memilih memperbaiki kinerja camat dan lurah dulu dibandingkan melakukan pergantian secara keseluruhan.
Diketahui, pada pemilihan Lurah dan Camat itu dari hasil lelang jabatan yang diadakan oleh keduanya.

"Ya waktu lelang jabatan memang hasilnya
begitu. Tapi mosok semuanya diganti. Ya nanti
dilihat dilapangannya bagaimana. Saya lihat
sudah ada perubahan," ujarnya.


5. Semua pelayanan berbentuk online

Dalam rangka mencegah terjadinya praktik
tindak pidana korupsi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan membuat program sistem
pelayanan publik berbentuk online. Menurut
Jokowi, dengan sistem online ini, tidak ada
hubungan langsung orang per orang.

"Semua akan dibikin online. Pelayanan pajak,
misalnya sekarang online. Jadi tidak ada
hubungan orang per orang," ujar Jokowi, Senin (14/10).

Selain itu, pelayanan di tingkat kelurahan juga
diminta diproses dengan cepat. Sehingga tidak terjadi tawar menawar antar warga kepada pejabat pelayanan publik setempat.
Kemudian, Jokowi juga akan membuat poster
yang berisi tentang transparansi anggaran
pihaknya. Poster itu nantinya akan ditempel di
setiap kelurahan maupun kecamatan yang
gunanya dapat diketahui publik.

"Sehingga masyarakat bisa tahu, oh ini ada
pengerjaan jalan di daerah, saya dananya
berapa, habisnya berapa," ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan nantinya data anggaran
ini akan dimasukan juga ke dalam situs web
pemprov DKI agar sewaktu-waktu masyarakat
bisa mengaksesnya.



Terlepas dari pencitraan atau tidak saya sebagai TS mengapresiasikan perubahan di tubuh pemprov DKI.

Tugas kita sebagai masyarakat hanya bisa mengawal mereka berdua,semoga jakarta menjadi lebih baik..!!!

SHARE THIS POST: