![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/2013/10/25/5993014_20131025061337.jpg)
Dugaan penyimpangan proyek kesehatan di wilayah Provinsi Banten meluas. Setelah menemukan indikasi penyimpangan Rp 12,3 miliar di Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi serupa untuk kantor Dinas Kesehatan Banten tahun anggaran 2012.
Kota Tangerang dipimpin Wali Kota Airin Rachmi Diany. Provinsi Banten dipimpin Gubernur Atut Chosiyah. Atut adalah kakak ipar Airin, yang menikah dengan adik Atut, Chaeri Wardana alias Wawan. Wawan sekarang sedang dibui untuk kasus dugaan suap Pilkada Lebak, salah satu kabupaten di Banten.
BPK setidaknya menemukan tiga indikasi dalam pengadaan alat kesehatan yang mencapai Rp 30 miliar. Ketiga indikasi itu: alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp 5,7 miliar; alat kesehatan tidak sesuai dengan spesifikasi (Rp 6,3 miliar); dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik (Rp 18,1 miliar).
Selain itu, BPK menemukan indikasi pada pembangunan gudang farmasi. �Pekerjaan pembangunan gudang farmasi tak sesuai spesifikasi kontrak dan mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp 251 juta,� demikian isi laporan BPK.
KPK sendiri mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam proyek alat kesehatan tahun 2010-2012. Setelah mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tiga hari yang lalu, KPK kemarin mendatangi kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten. �Tahun anggaran yang diselidiki sama dengan yang di Tangerang Selatan,� kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin.
Dari pantauan Tempo di Serang, Banten, tim KPK yang terdiri atas 10 orang memeriksa Dinas Kesehatan Banten di Jalan Syeh Nawawi Albantani. Mereka memasuki ruang Kepala Dinas Kesehatan Banten Djaja Budisuharja. Sekitar pukul 11.10 WIB, tim membawa tiga kardus dan satu boks dokumen.
Adapun Kepala Sub-Direktorat Promosi Kesehatan Agus Takariya mengatakan tim KPK datang mencari berkas. Namun dia tak menyebutkan secara rinci berkas yang dimaksud.
sumber
