Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Akil Mochtar sebagai tersangka kasus suap dalam penanganan sengketa Pemilihan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Pilbup Lebak, Banten.
Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) berbenah diri, termasuk diaudit.
�Dalam fase konsolidasi di MK saat ini, saya berharap MK juga melakukan audit internal. Bahkan kami berpendapat dipandang perlu dilakukan audit eksternal oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan itu,� kata SBY di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2013).
SBY menambahkan, MK juga perlu diawasi agar tidak mudah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan.
�Mari kita pastikan lembaga mana pun harus ada yang mengawasi. Kalau tidak ada, maka kekuasaan sangat mudah disalahgunakan. Ini hukum politik. Saya memiliki pandangan seperti itu,� cetusnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Hadi Purnomo, mengaku belum mendapat perintah langsung dari SBY untuk mengaudit MK.
�Kalau sepanjang diminta untuk audit, kalau eksternal Itu kewenangan BPK untuk melakukannya. Kami belum ada, baru tadi (membahas),� jelasnya.
Sumber
Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) berbenah diri, termasuk diaudit.
�Dalam fase konsolidasi di MK saat ini, saya berharap MK juga melakukan audit internal. Bahkan kami berpendapat dipandang perlu dilakukan audit eksternal oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan itu,� kata SBY di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2013).
SBY menambahkan, MK juga perlu diawasi agar tidak mudah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan.
�Mari kita pastikan lembaga mana pun harus ada yang mengawasi. Kalau tidak ada, maka kekuasaan sangat mudah disalahgunakan. Ini hukum politik. Saya memiliki pandangan seperti itu,� cetusnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Hadi Purnomo, mengaku belum mendapat perintah langsung dari SBY untuk mengaudit MK.
�Kalau sepanjang diminta untuk audit, kalau eksternal Itu kewenangan BPK untuk melakukannya. Kami belum ada, baru tadi (membahas),� jelasnya.
Sumber
