BANDA ACEH - Ketua Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Abdullah Saleh mengatakan, pembahasan mengenai Bendera Aceh akan kembali dilanjutkan dengan Pemerintah Pusat setelah pembahasan sejumlah rancangan peraturan kewenangan Aceh selesai.
"Saya optimis persoalan ini(bendera dan lambang Aceh) akan dapat selesai tahun ini juga. Namun saat ini Pemerintah Aceh dan pusat masih fokus untuk menyelesaikan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) Kewenangan Aceh. Selesai ini, jika telah sampai waktunya, maka pembahasan bendera akan dilanjutkan," kata Abdullah Saleh kepada acehonline.info, Kamis (3/10) di Banda Aceh.
Terkait isu yang beredar bahwa Pemerintah Aceh akan mengalah terkait bendera, karena Pemerintah pusat telah menyetujui sejumlah kewenangan Aceh, Abdullah Saleh membantah tegas perihal tersebut.
"Sampai saat ini, kami masih komit dengan Bendera Aceh yang telah ditetapkan. Kami belum mengkaji dan membahas kembali terkait perubahan bendera. Apalagi pemerintah Aceh dan pusat telah sepakat untuk fokus menyelesaikan aturan kewenangan Aceh," ujarnya.
"Jika ini selesai (Pembahasan kewenangan), dan Aceh telah memiliki pengelolaan bersama migas Aceh, memiliki kewenagan pengelolaan Bandara dan pelabuhan, dan memiliki kewenangan peruntukan pertanahan, maka pada saatnya nanti kami akan membicarakan kembali persoalan bendera," tambahnya.
Sementara itu terkait Lembaga Wali Nanggroe, Abdullah Saleh menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tidak lagi mempersoalkan lembaga tersebut, karena menurutnya kedudukan Wali Nanggroe adalah lembaga untuk pemersatu masyarakat Aceh.
"Untuk Wali Nanggroe tidak masalah lagi, tinggal persoalan bendera saja yang akan kembali dibahas nantinya, setelah persoalan kewenangan selesai," imbuhnya.
Mengenai polemik yang saat ini terjadi di kalangan masyarat Aceh, Abdullah Saleh berharap, masyarakat Aceh dapat memahami fungsi dan filosofi Lembaga Wali Nanggroe, Bendera dan Lambang Aceh. Menurutnya, tujuan utama ketiga unsur tersebut adalah sebagai simbol pemersatu rakyat Aceh.
"Simbol pemersatu ini, perlu adanya pemahaman dan kesadaran bersama mengenai filosofinya. Jangan kita terjebak dintara konflik-konflik yang tidak bermanfaat atau tidak produktif, dalam rangka menjaga kepentingan Aceh bersama secara menyeluruh. Kesadaran ini penting, agar masyarakat Aceh tidak mudah diadu domba," kata Abdullah Saleh.
"Jika diperlukan rekontruksi ulang, seperti halnya soal bendera, kenapa tidak". Ini kan tidak ada sesuatu kemutlakan, Yan g penting kita pahami, lewat bendera Aceh ini, kita ingin mencapai bahwa masyarakat Aceh satu dan kompak," tambahnya. sumber: http://acehonline.info/detail.php?no_berita=5065
setujuin aja napa sih PAK BEYE,,, katanya Militer, tapi koq ama bendera aja takut,,,![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/ngakak.gif "Ngakak")
"Saya optimis persoalan ini(bendera dan lambang Aceh) akan dapat selesai tahun ini juga. Namun saat ini Pemerintah Aceh dan pusat masih fokus untuk menyelesaikan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) Kewenangan Aceh. Selesai ini, jika telah sampai waktunya, maka pembahasan bendera akan dilanjutkan," kata Abdullah Saleh kepada acehonline.info, Kamis (3/10) di Banda Aceh.
Terkait isu yang beredar bahwa Pemerintah Aceh akan mengalah terkait bendera, karena Pemerintah pusat telah menyetujui sejumlah kewenangan Aceh, Abdullah Saleh membantah tegas perihal tersebut.
"Sampai saat ini, kami masih komit dengan Bendera Aceh yang telah ditetapkan. Kami belum mengkaji dan membahas kembali terkait perubahan bendera. Apalagi pemerintah Aceh dan pusat telah sepakat untuk fokus menyelesaikan aturan kewenangan Aceh," ujarnya.
"Jika ini selesai (Pembahasan kewenangan), dan Aceh telah memiliki pengelolaan bersama migas Aceh, memiliki kewenagan pengelolaan Bandara dan pelabuhan, dan memiliki kewenangan peruntukan pertanahan, maka pada saatnya nanti kami akan membicarakan kembali persoalan bendera," tambahnya.
Sementara itu terkait Lembaga Wali Nanggroe, Abdullah Saleh menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tidak lagi mempersoalkan lembaga tersebut, karena menurutnya kedudukan Wali Nanggroe adalah lembaga untuk pemersatu masyarakat Aceh.
"Untuk Wali Nanggroe tidak masalah lagi, tinggal persoalan bendera saja yang akan kembali dibahas nantinya, setelah persoalan kewenangan selesai," imbuhnya.
Mengenai polemik yang saat ini terjadi di kalangan masyarat Aceh, Abdullah Saleh berharap, masyarakat Aceh dapat memahami fungsi dan filosofi Lembaga Wali Nanggroe, Bendera dan Lambang Aceh. Menurutnya, tujuan utama ketiga unsur tersebut adalah sebagai simbol pemersatu rakyat Aceh.
"Simbol pemersatu ini, perlu adanya pemahaman dan kesadaran bersama mengenai filosofinya. Jangan kita terjebak dintara konflik-konflik yang tidak bermanfaat atau tidak produktif, dalam rangka menjaga kepentingan Aceh bersama secara menyeluruh. Kesadaran ini penting, agar masyarakat Aceh tidak mudah diadu domba," kata Abdullah Saleh.
"Jika diperlukan rekontruksi ulang, seperti halnya soal bendera, kenapa tidak". Ini kan tidak ada sesuatu kemutlakan, Yan g penting kita pahami, lewat bendera Aceh ini, kita ingin mencapai bahwa masyarakat Aceh satu dan kompak," tambahnya. sumber: http://acehonline.info/detail.php?no_berita=5065
setujuin aja napa sih PAK BEYE,,, katanya Militer, tapi koq ama bendera aja takut,,,
