SITUS BERITA TERBARU

LEMBAGA WALI NANGGROE MENGHAMBAT PEMBANGUNAN ACEH

Monday, October 14, 2013
Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe, cendrung akan menghambat pembangunan Aceh, mengingat akan banyak sumber daya yang akan tersedot untuk mengurusi keberadaan lembaga Wali ini. seperti halnya staf yang akan dipekerjakan dalam mengurusi urusan sehari-hari kepentingan Lembaga Wali ini, yaitu penambahan jumlah birokrat yang sebagian besar merupakan Pegawai Negeri Sipil eselon dan juga masalah anggaran yang mereka buat setiap bulannya. Pembuatan anggaran untuk belanja rutin yang diadakan setiap bulannya menjadi sebuah kerugian bagi pembangunan Aceh karena sesungguhnya keberadaan Lembaga Wali Nanggore tidak disetujui oleh seluruh rakyat Aceh. Contoh dari beberapa pihak yang tidak menyetujui keberadaan Lembaga tersebut adalah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan lain-lainnya. Kontribusi yang mereka lakukan untuk rakyat Aceh tidak sesuai dengan harapan dan tidak seluruhnya bersifat positif. Akhirnya dampak yang dirasakan rakyat Aceh adalah ketidak puasaan dan malah prasangka yang negative.
Walau kita sadari, bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah amanah MoU Helsinki dan UUPA sebaimana �tadarusan� selama ini. Tetapi proses pembahasan, pengesahan serta persetujuan untuk dapat diimplementasikannya juga harus sesuai dengan konstitusi Negara RI, karena de-jure dan de-facto serta pengakuan internasional Aceh adalah bagian dari NKRI. Pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di Aceh serta rakyatnya terikat, tunduk dan patuh pada konstitusi RI.
Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe ini, pada prinsipnya tidaklah penting dan tidak urgen, mengingat yang lebih penting adalah bagaimana menjaga kesepakatan bersama untuk Aceh oleh semua pihak, serta bagaimana Aceh mengolah APBD nya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga, usulan Rp 50 M untuk biaya pengukuhan Wali, sangatlah memalukan, bagaimana mungkin dana sebesar itu hanya untuk pelantikan Lembaga Wali sekelas wilayah, mengapa bukan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Jauh lebih penting adalah meningkatkan pendidikan, kesehataan, kemakmuran, kesejahteraan, kepedulian kepada sesama, toleransi dan akhlaq karimah para pemimpin dan masyarakat Aceh itu sendiri. Inilah sejatinya yang jauh lebih penting dan menjadi fokus utama perhatian serta progam pembangunan pemerintah Aceh ketimbang pemenuhan kepuasan syahwat politik belaka, bagi-bagi tampouk (kedudukan/kekuasaan) dan tumpouk (harta kekayaan), dengan memaksakan pengukuhan Lembaga Wali ini (mgs).
SHARE THIS POST:
FB Share Twitter Share

Blog Archive