Skalanews - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, mengatakan lembaganya tidak merasa keberatan dan ada masalah dengan munculnya wacana pembentukan Datasemen Khusus (Densus) Antikorupsi oleh Polri.
Johan bahkan berpendapat jika Densus Antikorupsi jadi direalisasikan, maka bisa membantu KPK dan lembaga penegak hukum lain untuk memberantas kejahatan kerah putih.
�Sehingga kami melihat Densus itu bukanlah ancaman, apalagi pelemahan (terhadap KPK),� kata Johan saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (21/10).
Lagipula, ujarnya, sebelum KPK terbentuk juga sudah ada kepolisian dan kejaksaan yang berwenang dalam menangani tindak pidana korupsi.
Johan pun berharap Densus itu bisa membuat pemberantasan korupsi di Indonesia bisa lebih maksimal. �Sehingga semakin banyak kasus korupsi yang bisa diungkap.�
Diakuinya, dalam memberantas korupsi, KPK tidak dapat berjalan sendiri karena punya punya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga peran penegak hukum lain dalam pemberantasan tindak pidana luar biasa itu masih sangat dibutuhkan.
Tadi pagi, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Badroddin Haiti, mengatakan kalau Mabes Polri sudah membentuk tim khusus untuk membahas rencana pembentukan Densus Anti Korupsi tersebut.
"Sudah dibentuk tim dari staf Mabes Polri," ujarnya, dalam seminar nasional 'Kepemimpinan Nasional dan Keamanan Dalam Negeri'.
Tim itu nantinya akan membahas seperti apa bentuk dan mekanisme kerja Densus Anti Korupsi. Namun Haiti mengaku belum bisa menyimpulkan seperti apa nantinya hasil pembahasan itu.
Dipastikannya, Kapolri akan mengkaji keberadaan Densus Anti Korupsi secara struktural di tubuh Polri. Jika tidak di bawah Polri, ujarnya, Densus juga bisa berada di bawah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
Namun apabila Densus tidak memungkinkan untuk dibentuk, Polri akan memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) yang saat ini sudah telah ada dibawah Bareskrim Polri. (Bisma Rizal/ mvw)
http://skalanews.com/berita/detail/1...ebagai-Ancaman
Johan bahkan berpendapat jika Densus Antikorupsi jadi direalisasikan, maka bisa membantu KPK dan lembaga penegak hukum lain untuk memberantas kejahatan kerah putih.
�Sehingga kami melihat Densus itu bukanlah ancaman, apalagi pelemahan (terhadap KPK),� kata Johan saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (21/10).
Lagipula, ujarnya, sebelum KPK terbentuk juga sudah ada kepolisian dan kejaksaan yang berwenang dalam menangani tindak pidana korupsi.
Johan pun berharap Densus itu bisa membuat pemberantasan korupsi di Indonesia bisa lebih maksimal. �Sehingga semakin banyak kasus korupsi yang bisa diungkap.�
Diakuinya, dalam memberantas korupsi, KPK tidak dapat berjalan sendiri karena punya punya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga peran penegak hukum lain dalam pemberantasan tindak pidana luar biasa itu masih sangat dibutuhkan.
Tadi pagi, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Badroddin Haiti, mengatakan kalau Mabes Polri sudah membentuk tim khusus untuk membahas rencana pembentukan Densus Anti Korupsi tersebut.
"Sudah dibentuk tim dari staf Mabes Polri," ujarnya, dalam seminar nasional 'Kepemimpinan Nasional dan Keamanan Dalam Negeri'.
Tim itu nantinya akan membahas seperti apa bentuk dan mekanisme kerja Densus Anti Korupsi. Namun Haiti mengaku belum bisa menyimpulkan seperti apa nantinya hasil pembahasan itu.
Dipastikannya, Kapolri akan mengkaji keberadaan Densus Anti Korupsi secara struktural di tubuh Polri. Jika tidak di bawah Polri, ujarnya, Densus juga bisa berada di bawah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
Namun apabila Densus tidak memungkinkan untuk dibentuk, Polri akan memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) yang saat ini sudah telah ada dibawah Bareskrim Polri. (Bisma Rizal/ mvw)
http://skalanews.com/berita/detail/1...ebagai-Ancaman
