KPK : Anggaran Wali Nanggroe Aceh Harus Berpihak Kepada Rakyat

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyarankan agar pengalokasian anggaran untuk Wali Nanggroe Aceh, dapat berpihak kepada rakyat.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut konstitusi kedaulatan, dimana rakyatlah yang berdaulat. Rakyat memberikan amanahnya kepada pemerintahan menjalankan kedaulatan tersebut," kata kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan usai memberikan kuliah umum di Sekolan Anti Koruosi Aceh (SAKA), Rabu (9/10), di Banda Aceh.

Untuk itu, Busyro menjelaskan, pemerintahan harus mengedepankan kedaulatan rakyat dalam mengeluarkan suatu kebijakan, termasuk di bidang anggaran untuk sektor apapun.
"Artinya, setiap anggaran yang dialokasikan harus berpihak atau bermanfaat kepada rakyat. Semangat keberpihakan kepada rakyat ini harus dikedepankan. Rakyat juga harus dilibatkan dalam proses penganggaran tersebut," ujar Busyro Muqoddas.

Terkait pengalokasian anggaran untuk Wali Nanggroe, Busyro mengaku belum dapat mengomentari alokasi anggaran tersebut yang dianggarkan oleh Pemerintah Aceh dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

"Kami belum bisa komentar lebih jauh karena kami belum mempelajari proses penggunaan anggaran. Saya hanya tahu masalah ini dengan membacanya di media di Jakarta," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Aceh menganggarkan miliar rupiah untuk Wali Nanggroe. Di antaranya biaya operasional, untuk pembangunan istana Wali Nanggroe sebesar Rp40 miliar, serta anggaran pengukuhan dan biaya sosialisasi mencapai Rp2,4 miliar.

Bahkan, untuk pengukuhan Wali Nanggroe Aceh, anggota DPR Aceh Adnan Beuransyah pernah mengusulkan angka mencapai Rp50 miliar. Namun, usulan tersebut tidak mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi di DPR Aceh.(sumber)




Kerennnn ya ada Wali Negara eh salah Nanggroe maksudnya,,, Tapi anggarannya banyak bener,,,, masyarakat Aceh masih banyak yang kelaparan,,,

SHARE THIS POST: