Pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi Masih Omong Kosong
Selasa, 1 Oktober 2013 | 05:10:44
MEDAN (EKSPOSnews): Pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara belum menunjukkan indikasi realisasi janji yang disampaikan ketika pemilihan kepala daerah dalam 100 kerja sejak dilantik pada 17 Juni 2013.
"Sampai saat ini, belum ada tanda yang konkret dari janji yang disampaikan dalam pilkada," kata pengamat politik dari USU Dadang Darmawan di Medan, Senin, 30 September 2013 menanggapi 100 hari kerja pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi.
Malah, kata Dadang, perkembangan yang terjadi di Sumut justru lebih menonjol banyaknya masalah, termasuk konflik kepentingan.
Masalah pertama yang cukup santer terdengar adalah rumor disharmoni antara Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dengan wakilnya Erry Nuradi.
Meski terlihat kompak dalam kampanye, tetapi Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi terkesan bekerja dengan agenda masing-masing.
Kemudian, masalah yang banyak dipergunjingkan adalah penegakan hukum atas dugaan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Pemprov Sumut.
Penegakan hukum yang giat dilaksanakan pihak kepolisian dan kejaksaan tersebut cukup sering menjadi materi pemberitaan di berbagai media massa di daerah itu.
Setelah itu, kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho selaku gubernur juga mengesankan tidak berjalannya reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Sumut.
Kondisi itu diperparah dengan lemahnya serapan anggaran di lingkungan Pemprov Sumut sejak APBD 2014 disahkan.
"Dalam waktu delapan, serapannya hanya 25 persen. Khawatirnya energi gubernur terserap pada masalah, bukan pada kinerja," katanya.
Berbagai masalah tersebut muncul karena Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut terkesan tidak memiliki kemampuan dalam kepemimpinan.
Kondisi itu diperparah dengan belum terbentuknya tim kerja yang tangguh dan dapat mendukung kinerja pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi.
"Ada semacam komunikasi yang tidak terbangun," kata mantan Ketua Umum Badko HMI Sumut itu.
Kondisi kepemimpinan pasangan yang didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sangat jauh berbeda sekali dengan kepemimpinan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama dalam memimpin pembangunan di DKI Jakarta.
"Di sana (Jakarta), terlihat jelas ada kemajuan, seperti menyelesaikan kesemerawutan Tanah Abang yang sudah berlangsung puluhan tahun," kata Dadang.
Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hidayatullah mengatakan, penilaian 100 hari kerja tersebut lebih terfokus pada aspek pencitraan.
"Bukan berarti gagal dalam 100 hari menjadi indikasi gagal dalam lima tahun," katanya.
Meski demikian, sebagai parpol yang ikut menyusun visi dan misi pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi, pihaknya mengakui dua tokoh itu belum meletakkan dasar dalam merealisasikan visi dan misi dalam pilkada.
Indikasi tersebut dapat terlihat dari penempatan personel yang tidak ahli dalam memimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumut.
Demikian juga dengan isu dugaan korupsi dan "jual beli jabatan" yang cukup merebak dalam proses mutasi yang dilakukan.
Lain lagi dengan lambatnya tugas normatif yang kurang berjalan seperti terlambatnya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban.
"Pembahasan Perubahan APBD juga telat, seharusnya selesai September. Sekarang, pembahasan pun belum," katanya.
Memang, jika dikaji secara jujur, tidak seluruhnya kondisi itu menjadi kesalahan Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumut.
"Namun fungsi gubernur itu penting karena menjadi sentral dalam pemerintahan," kata Hidayatullah.
Rabu 25 September 2013
Gatot Tak Taktis Urus Krisis Listrik
MEDAN � Krisis listrik yang berakibat pada pemadaman masif di Sumatera Utara (Sumut) mulai berujung pada gejolak sosial di masyarakat. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho harus membuat langkah konkret dan taktis untuk menyelesaikan permasalahan ini.
�Ada beberapa kali Gubsu komentar, tapi belum pernah turun ke lapangan. Ini sudah dibenarkan orang PLN sendiri. Seorang kepala daerah, seharusnya berperan langsung ke lapangan. Mencari tahu, apa yang bisa dibantu pemerintah daerah sehingga ada percepatan pembangunan dan memaksimalkan pembangkit di Sumut,� kata anggota Panitia Khusus (Pansus) Kelistrikan, Brilian Moktar di Medan, Selasa (24/9). Seharusnya Gatot proaktif dengan datang ke pemerintah pusat menemui Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan persoalan krisis listrik di Sumut.
Hal seperti ini pernah dilakukan Gubernur Bali beberapa waktu lalu. �Sementara di sini, masa wakil pr esiden sampai memerintahkan dua menteri untuk mengatasi listrik ke Sumut.� �Gubernurnya di mana? Saat ini sudah ada beberapa lokasi PLN yang dirusak warga. Ini jangan dianggap kriminal, tapi ini bentuk akumulasi kemarahan masyarakat. Kalau dibiarkan bisa meluas,� ujarnya.
Bri lian menaruh curiga soal rasa me miliki Gatot atas daerah ini. Padahal, jabatan gubernur itu diperoleh dengan pilihan rakyat Sumut. Apalagi, masalah listrik ini bukan hal baru di Sumut. �Ini bukan tanggung jawab DPRD saja. Semua harus bekerja. Contohnya, Asahan III, yang terhambat rekomendasi gubernur. Kemudian, soal lahan hutan misalnya, gubernur bisa desak pemerintah pusat untuk ini. Menyelesaikan ini, tidak bisa pakai komentar di media saja,� bebernya pula. Anggota Komisi D DPRD Sumut, Marahalim Siregar mengatakan, sudah saatnya Gatot tidak lagi menggunakan retorika-retorika dalam menghadapi masalah kelistrikan di Sumut.
�Aksi beliau harusnya lebih konkret lagi. Misalnya, soal genset sewa yang direncanakan PLN, harus didesak secepatnya bisa masuk ke sistem. Bisa turun langsung, lihat kondisi pembangkit yang ada. Setidaknya kita akan lebih tahu apa yang harus dilakukan supaya krisis ini tidak berkepanjangan,� bebernya.
PLN Gagal
Anggota DPRD Sumut, Brilian Moktar, menambahkan, proyek 10.000 Mega Watt (MW) yang digagas penuh masalah. Bahkan sampai sekarang, realisasi dari program tersebut tak sampai 3.000 MW. Kata dia, contoh masalah yang paling tepat adalah, PLTU Labuhan Angin yang memiliki kapasitas 230 MW, tapi hanya mampu ke luar - kan 40 MW. �Yang tidak krisis listrik di Indonesia ini hanya Istana Negara, Bali dan Batam. Gubernur harus melihat ini juga untuk mendesak PLN dan pemerintah pusat. Sebab, kendala pem ba - ngunan pembangkit salah sa tu - nya adalah perizinan lahan,� bebernya.
PLN terbilang gagal dalam membangun pembangkit di Sumut. Sesuai data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada lima proyek pembangkit berkapasitas 1.500 MW di Sumut yang ter - bengkalai karena direksi PT PLN tidak serius. �Kami mau ke PLN pusat untuk tanyakan ini, tapi tidak ditanggapi. Sebab selama ini, PLN menyatakan tidak ada anggaran. Jadi, mana yang benar.
Sementara yang sudah ada pun, selalu bermasalah. Karena itu, polisi dan jaksa harus melibatkan inspektorat ESDM untuk mengusut pembangkitan di Sumut. Ada indikasi pengadaan dan perawatan pembangkit di PLN tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan negara,� tegasnya. Dari keterangan Kementerian ESDM, kebutuhan tenaga listrik di Sumut sebagian besar (99,9%) dipasok Pusat Pengaturan dan Penyaluran Beban (P3B) Sumatera, melalui ja ring - an transmisi 150 kV Sistem In - ter koneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Sisanya dipasok pembangkit-pembangkit dalam sistem-sistem terisolasi di Pulau Nias/Gunungsitoli, Teluk Dalam, Pulau Tello dan Pulau Sembilan. Beban puncak Sistem Interkoneksi Sumbagut adalah sekitar 1.583 MW dan dipasok Sektor Pembangkitan Belawan, Sektor Pembangkitan Medan, Sek - tor Pembangkitan Pandan dan Sektor Pembangkitan Labuhan Angin. Disamping pusat-pusat pembangkit di atas, ada be ber - apa PLTMH yang memasok listrik langsung ke sistem distribusi (20 KV) dan Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sibayak sebesar 10 MW.
�Pada kenyataannya kapasitas pembangkit yang terpasang 2.348,10 MW, tapi daya mampu yang ada hanya 1.583 MW. Sisanya ke mana? Ini yang harus di jelaskan PLN. Tapi, rencana program penambahan pembangkit di Sumut, kita tidak pernah dengar progress-nya di sini. Kita tahunya malah dari Kementerian ESDM,� tukasnya. Sementara itu, untuk mem - ba has persoalan krisis listrik, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut menggelar per temuan di rumah dinas Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, Selasa (24/9).
Dalam rapat ter se - but FKPD mendesak PLN mem - per cepat proses maintenance pem bangkit juga genset sewaan dan meminta PT Inalum kem - bali memasok listrik 120 MW. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Sumut Saleh Bagun dan di hadiri Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Pangdam I Bukit Ba risan (BB) Mayjen TNI Burhaduddin Siagian, Pangkosek Hanudnas III Medan Marsekal Pertama TNI Sungkono, Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Ka binda) Brigjen TNI Cucu Sumantri, Ketua Pengadilan Tinggi Sumuy A TH Pudjiwahono, Wakil Gubernur Tengku Erry Nuradi, Wakapolda Brigjen Pol Basaruddin, Wadanlantamal I Belawan Kolonel Marinir Dedi Suhendar, Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaludin Harahap dan beberapa ketua fraksi DPRD Sumut.
�Kami menyayangkan lemahnya manajemen PLN sebagai pemegang monopoli setrum di Indonesia. Karena seharusnya sebagai pemain tunggal di bisnis listrik, PLN seyogianya bisa memprediksi kebutuhan listrik masyarakat dengan kemampuan yang mereka miliki,� kata Saleh Bangun. Gubernur Sumut dalam rapat menuturkan, dari pertemuan dengan Dewan Energi Nasional (DEN) kondisi listrik di Sumut makin rumit. Pasalnya, PLN tidak bisa segera memasok listrik dari PLTU Pangkalan Susu ke pembangkit di Binjai untuk segera masuk sistem kelistrikan Sumut.
Penyebabnya, pem ba - ngunan tower transmisi PLN di Padangtualang dan Gebang, Kabu paten Langkat terkendala karena ada warga yang menuntut ganti rugi cukup tinggi. �Untuk mengatasi krisis listrik ini butuh kerjasama lintas sektor. Tak hanya pemerintah tapi juga masyarakat,� kata Gatot.
![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/ngakak.gif "Ngakak")
Nikmati aja deh 5 tahun dipimpin gagal total dari SAPI PKS.
Selasa, 1 Oktober 2013 | 05:10:44
MEDAN (EKSPOSnews): Pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara belum menunjukkan indikasi realisasi janji yang disampaikan ketika pemilihan kepala daerah dalam 100 kerja sejak dilantik pada 17 Juni 2013.
"Sampai saat ini, belum ada tanda yang konkret dari janji yang disampaikan dalam pilkada," kata pengamat politik dari USU Dadang Darmawan di Medan, Senin, 30 September 2013 menanggapi 100 hari kerja pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi.
Malah, kata Dadang, perkembangan yang terjadi di Sumut justru lebih menonjol banyaknya masalah, termasuk konflik kepentingan.
Masalah pertama yang cukup santer terdengar adalah rumor disharmoni antara Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dengan wakilnya Erry Nuradi.
Meski terlihat kompak dalam kampanye, tetapi Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi terkesan bekerja dengan agenda masing-masing.
Kemudian, masalah yang banyak dipergunjingkan adalah penegakan hukum atas dugaan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Pemprov Sumut.
Penegakan hukum yang giat dilaksanakan pihak kepolisian dan kejaksaan tersebut cukup sering menjadi materi pemberitaan di berbagai media massa di daerah itu.
Setelah itu, kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho selaku gubernur juga mengesankan tidak berjalannya reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Sumut.
Kondisi itu diperparah dengan lemahnya serapan anggaran di lingkungan Pemprov Sumut sejak APBD 2014 disahkan.
"Dalam waktu delapan, serapannya hanya 25 persen. Khawatirnya energi gubernur terserap pada masalah, bukan pada kinerja," katanya.
Berbagai masalah tersebut muncul karena Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut terkesan tidak memiliki kemampuan dalam kepemimpinan.
Kondisi itu diperparah dengan belum terbentuknya tim kerja yang tangguh dan dapat mendukung kinerja pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi.
"Ada semacam komunikasi yang tidak terbangun," kata mantan Ketua Umum Badko HMI Sumut itu.
Kondisi kepemimpinan pasangan yang didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sangat jauh berbeda sekali dengan kepemimpinan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama dalam memimpin pembangunan di DKI Jakarta.
"Di sana (Jakarta), terlihat jelas ada kemajuan, seperti menyelesaikan kesemerawutan Tanah Abang yang sudah berlangsung puluhan tahun," kata Dadang.
Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hidayatullah mengatakan, penilaian 100 hari kerja tersebut lebih terfokus pada aspek pencitraan.
"Bukan berarti gagal dalam 100 hari menjadi indikasi gagal dalam lima tahun," katanya.
Meski demikian, sebagai parpol yang ikut menyusun visi dan misi pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi, pihaknya mengakui dua tokoh itu belum meletakkan dasar dalam merealisasikan visi dan misi dalam pilkada.
Indikasi tersebut dapat terlihat dari penempatan personel yang tidak ahli dalam memimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumut.
Demikian juga dengan isu dugaan korupsi dan "jual beli jabatan" yang cukup merebak dalam proses mutasi yang dilakukan.
Lain lagi dengan lambatnya tugas normatif yang kurang berjalan seperti terlambatnya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban.
"Pembahasan Perubahan APBD juga telat, seharusnya selesai September. Sekarang, pembahasan pun belum," katanya.
Memang, jika dikaji secara jujur, tidak seluruhnya kondisi itu menjadi kesalahan Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumut.
"Namun fungsi gubernur itu penting karena menjadi sentral dalam pemerintahan," kata Hidayatullah.
Code:
http://eksposnews.com/view/4/61497/Pasangan-Gatot-Pujo-Nugroho-dan-Erry-Nuradi-Masih-Omong-Kosong.html
Rabu 25 September 2013
Gatot Tak Taktis Urus Krisis Listrik
MEDAN � Krisis listrik yang berakibat pada pemadaman masif di Sumatera Utara (Sumut) mulai berujung pada gejolak sosial di masyarakat. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho harus membuat langkah konkret dan taktis untuk menyelesaikan permasalahan ini.
�Ada beberapa kali Gubsu komentar, tapi belum pernah turun ke lapangan. Ini sudah dibenarkan orang PLN sendiri. Seorang kepala daerah, seharusnya berperan langsung ke lapangan. Mencari tahu, apa yang bisa dibantu pemerintah daerah sehingga ada percepatan pembangunan dan memaksimalkan pembangkit di Sumut,� kata anggota Panitia Khusus (Pansus) Kelistrikan, Brilian Moktar di Medan, Selasa (24/9). Seharusnya Gatot proaktif dengan datang ke pemerintah pusat menemui Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjelaskan persoalan krisis listrik di Sumut.
Hal seperti ini pernah dilakukan Gubernur Bali beberapa waktu lalu. �Sementara di sini, masa wakil pr esiden sampai memerintahkan dua menteri untuk mengatasi listrik ke Sumut.� �Gubernurnya di mana? Saat ini sudah ada beberapa lokasi PLN yang dirusak warga. Ini jangan dianggap kriminal, tapi ini bentuk akumulasi kemarahan masyarakat. Kalau dibiarkan bisa meluas,� ujarnya.
Bri lian menaruh curiga soal rasa me miliki Gatot atas daerah ini. Padahal, jabatan gubernur itu diperoleh dengan pilihan rakyat Sumut. Apalagi, masalah listrik ini bukan hal baru di Sumut. �Ini bukan tanggung jawab DPRD saja. Semua harus bekerja. Contohnya, Asahan III, yang terhambat rekomendasi gubernur. Kemudian, soal lahan hutan misalnya, gubernur bisa desak pemerintah pusat untuk ini. Menyelesaikan ini, tidak bisa pakai komentar di media saja,� bebernya pula. Anggota Komisi D DPRD Sumut, Marahalim Siregar mengatakan, sudah saatnya Gatot tidak lagi menggunakan retorika-retorika dalam menghadapi masalah kelistrikan di Sumut.
�Aksi beliau harusnya lebih konkret lagi. Misalnya, soal genset sewa yang direncanakan PLN, harus didesak secepatnya bisa masuk ke sistem. Bisa turun langsung, lihat kondisi pembangkit yang ada. Setidaknya kita akan lebih tahu apa yang harus dilakukan supaya krisis ini tidak berkepanjangan,� bebernya.
PLN Gagal
Anggota DPRD Sumut, Brilian Moktar, menambahkan, proyek 10.000 Mega Watt (MW) yang digagas penuh masalah. Bahkan sampai sekarang, realisasi dari program tersebut tak sampai 3.000 MW. Kata dia, contoh masalah yang paling tepat adalah, PLTU Labuhan Angin yang memiliki kapasitas 230 MW, tapi hanya mampu ke luar - kan 40 MW. �Yang tidak krisis listrik di Indonesia ini hanya Istana Negara, Bali dan Batam. Gubernur harus melihat ini juga untuk mendesak PLN dan pemerintah pusat. Sebab, kendala pem ba - ngunan pembangkit salah sa tu - nya adalah perizinan lahan,� bebernya.
PLN terbilang gagal dalam membangun pembangkit di Sumut. Sesuai data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada lima proyek pembangkit berkapasitas 1.500 MW di Sumut yang ter - bengkalai karena direksi PT PLN tidak serius. �Kami mau ke PLN pusat untuk tanyakan ini, tapi tidak ditanggapi. Sebab selama ini, PLN menyatakan tidak ada anggaran. Jadi, mana yang benar.
Sementara yang sudah ada pun, selalu bermasalah. Karena itu, polisi dan jaksa harus melibatkan inspektorat ESDM untuk mengusut pembangkitan di Sumut. Ada indikasi pengadaan dan perawatan pembangkit di PLN tidak sesuai dengan prosedur dan merugikan negara,� tegasnya. Dari keterangan Kementerian ESDM, kebutuhan tenaga listrik di Sumut sebagian besar (99,9%) dipasok Pusat Pengaturan dan Penyaluran Beban (P3B) Sumatera, melalui ja ring - an transmisi 150 kV Sistem In - ter koneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Sisanya dipasok pembangkit-pembangkit dalam sistem-sistem terisolasi di Pulau Nias/Gunungsitoli, Teluk Dalam, Pulau Tello dan Pulau Sembilan. Beban puncak Sistem Interkoneksi Sumbagut adalah sekitar 1.583 MW dan dipasok Sektor Pembangkitan Belawan, Sektor Pembangkitan Medan, Sek - tor Pembangkitan Pandan dan Sektor Pembangkitan Labuhan Angin. Disamping pusat-pusat pembangkit di atas, ada be ber - apa PLTMH yang memasok listrik langsung ke sistem distribusi (20 KV) dan Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sibayak sebesar 10 MW.
�Pada kenyataannya kapasitas pembangkit yang terpasang 2.348,10 MW, tapi daya mampu yang ada hanya 1.583 MW. Sisanya ke mana? Ini yang harus di jelaskan PLN. Tapi, rencana program penambahan pembangkit di Sumut, kita tidak pernah dengar progress-nya di sini. Kita tahunya malah dari Kementerian ESDM,� tukasnya. Sementara itu, untuk mem - ba has persoalan krisis listrik, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut menggelar per temuan di rumah dinas Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, Selasa (24/9).
Dalam rapat ter se - but FKPD mendesak PLN mem - per cepat proses maintenance pem bangkit juga genset sewaan dan meminta PT Inalum kem - bali memasok listrik 120 MW. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Sumut Saleh Bagun dan di hadiri Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Pangdam I Bukit Ba risan (BB) Mayjen TNI Burhaduddin Siagian, Pangkosek Hanudnas III Medan Marsekal Pertama TNI Sungkono, Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Ka binda) Brigjen TNI Cucu Sumantri, Ketua Pengadilan Tinggi Sumuy A TH Pudjiwahono, Wakil Gubernur Tengku Erry Nuradi, Wakapolda Brigjen Pol Basaruddin, Wadanlantamal I Belawan Kolonel Marinir Dedi Suhendar, Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaludin Harahap dan beberapa ketua fraksi DPRD Sumut.
�Kami menyayangkan lemahnya manajemen PLN sebagai pemegang monopoli setrum di Indonesia. Karena seharusnya sebagai pemain tunggal di bisnis listrik, PLN seyogianya bisa memprediksi kebutuhan listrik masyarakat dengan kemampuan yang mereka miliki,� kata Saleh Bangun. Gubernur Sumut dalam rapat menuturkan, dari pertemuan dengan Dewan Energi Nasional (DEN) kondisi listrik di Sumut makin rumit. Pasalnya, PLN tidak bisa segera memasok listrik dari PLTU Pangkalan Susu ke pembangkit di Binjai untuk segera masuk sistem kelistrikan Sumut.
Penyebabnya, pem ba - ngunan tower transmisi PLN di Padangtualang dan Gebang, Kabu paten Langkat terkendala karena ada warga yang menuntut ganti rugi cukup tinggi. �Untuk mengatasi krisis listrik ini butuh kerjasama lintas sektor. Tak hanya pemerintah tapi juga masyarakat,� kata Gatot.
Code:
http://www.koran-sindo.com/node/332773
Nikmati aja deh 5 tahun dipimpin gagal total dari SAPI PKS.
