Quote:
SERANG � Pekan lalu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten mengirimkan hasil tes urine 1.550 PNS ke Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Banten. Tes urine pegawai dari tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Banten itu dilaksanakan Senin, 21 Januari 2013.
Dari hasil tes urine, BNNP menemukan PNS yang menggunakan jenis narkoba golongan satu yakni sabu-sabu, ekstasi, dan ganja. Sayangnya, baik BNNP maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten enggan membeberkan identitas PNS-nya.
Namun dari informasi yang dihimpun, ada delapan PNS yang terindikasi menggunakan narkoba. Bahkan beberapa di antaranya pejabat eselon IV.
Kepala BNNP Banten Kombes Pol Heru Februanto, seperti dilansir Radar Banten edisi Sabtu (16/2) ini, mengungkapkan, hasil tes urine disampaikan kepada BKD Banten, sepekan lalu. Hasil yang diberikan merupakan hasil akhir yang dilakukan setelah proses seleksi dan verifikasi kandungan narkoba dari sampel urine.
�Sekitar seminggu yang lalu diberikan, dan itu sudah hasil akhir atau final. Jadi bukan lagi ada kandungan obat-obatan lain, melainkan sudah dinyatakan pengguna. Tapi, saya tidak punya kewenangan untuk mengungkap nama-nama itu,� ungkap Heru kepada wartawan, Jumat (15/2).
Kata dia, BNNP bekerja sama dengan pihak terkait masih melakukan pengawasan terhadap PNS pengguna narkoba untuk mengetahui jaringan pengedar di kalangan PNS Pemprov Banten. Pihaknya menyelidiki berbagai kemungkinan dari PNS tersebut, seperti kebiasaan, dan orang-orang yang kerap dijumpainya.
�Kita tengah mengawasi untuk mengetahui jaringan pengedarnya. Pasti ada pihak yang menyalurkannya,� katanya.
Jika benar pihaknya menemukan jaringan pengedar maka PNS yang bersangkutan akan diproses lebih lanjut sebagaimana ketentuan dalam UU Narkotika. Hingga kini, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Pemprov Banten melakukan proses klarifikasi ke PNS bersangkutan.
Kepala BKD Banten Anwar Mas'ud mengaku belum bisa memberikan keterangan. �Saya belum bisa memberikan keterangan lagi, nanti saja setelah kami melakukan koordinasi dengan BNNP dalam rangka klarifikasi,� jelasnya singkat. (rb)
SUMBER
http://www.radarbanten.com/read/beri...i-Narkoba.html
Betapa rusaknya provinsi ini...
dikala warganya antri di kantor pos ngambil BALSEM
keluarga pejabatnya kandangin mobil mewah
pejabat-pejabatnya bejat
![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/berduka.gif "Turut Berduka")
SERANG � Pekan lalu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten mengirimkan hasil tes urine 1.550 PNS ke Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Banten. Tes urine pegawai dari tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Banten itu dilaksanakan Senin, 21 Januari 2013.
Dari hasil tes urine, BNNP menemukan PNS yang menggunakan jenis narkoba golongan satu yakni sabu-sabu, ekstasi, dan ganja. Sayangnya, baik BNNP maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten enggan membeberkan identitas PNS-nya.
Namun dari informasi yang dihimpun, ada delapan PNS yang terindikasi menggunakan narkoba. Bahkan beberapa di antaranya pejabat eselon IV.
Kepala BNNP Banten Kombes Pol Heru Februanto, seperti dilansir Radar Banten edisi Sabtu (16/2) ini, mengungkapkan, hasil tes urine disampaikan kepada BKD Banten, sepekan lalu. Hasil yang diberikan merupakan hasil akhir yang dilakukan setelah proses seleksi dan verifikasi kandungan narkoba dari sampel urine.
�Sekitar seminggu yang lalu diberikan, dan itu sudah hasil akhir atau final. Jadi bukan lagi ada kandungan obat-obatan lain, melainkan sudah dinyatakan pengguna. Tapi, saya tidak punya kewenangan untuk mengungkap nama-nama itu,� ungkap Heru kepada wartawan, Jumat (15/2).
Kata dia, BNNP bekerja sama dengan pihak terkait masih melakukan pengawasan terhadap PNS pengguna narkoba untuk mengetahui jaringan pengedar di kalangan PNS Pemprov Banten. Pihaknya menyelidiki berbagai kemungkinan dari PNS tersebut, seperti kebiasaan, dan orang-orang yang kerap dijumpainya.
�Kita tengah mengawasi untuk mengetahui jaringan pengedarnya. Pasti ada pihak yang menyalurkannya,� katanya.
Jika benar pihaknya menemukan jaringan pengedar maka PNS yang bersangkutan akan diproses lebih lanjut sebagaimana ketentuan dalam UU Narkotika. Hingga kini, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Pemprov Banten melakukan proses klarifikasi ke PNS bersangkutan.
Kepala BKD Banten Anwar Mas'ud mengaku belum bisa memberikan keterangan. �Saya belum bisa memberikan keterangan lagi, nanti saja setelah kami melakukan koordinasi dengan BNNP dalam rangka klarifikasi,� jelasnya singkat. (rb)
SUMBER
http://www.radarbanten.com/read/beri...i-Narkoba.html
Betapa rusaknya provinsi ini...
dikala warganya antri di kantor pos ngambil BALSEM
keluarga pejabatnya kandangin mobil mewah
pejabat-pejabatnya bejat
