Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 1.765,234 data pemilih tetap yang tidak akurat dari total 173.685.213 pemilih berdasarkan dari daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) pada 13 September 2013 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Temuan itu berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh provinsi selama periode September 2013 yaitu pascapenetapan DPSHP hingga 9 Oktober 2013 menjelang penetapan DPT," jelas Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu, Daniel Zuchron di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Kamis (10/10/2013).
Pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap data pemilih menggunakan metode analisis dan pencermatan data, serta audit daftar pemilih.
"Temuan 1,765,234 data pemilih tidak akurat ini tersebar pada 68 kabupaten/kota. Sehingga DPSHP yang ditetapkan KPU sebagai DPT akurasinya dipertanyakan. Terjadi ketidakwajaran proporsi jumlah pemilih dengan jumlah penduduk sebagai indikator potensi adanya pemilih yang tidak terdaftar dan pemilih fiktif," ungkapnya.
Dari 1.765,234 data pemilih yang tidak akurat, lanjut Daniel, sebanyak 790,641 di antaranya dengan nomor induk kependudukan (NIK) kosong, 15,767 NIK ganda, 167 NIK tidak standar, 623,759 NIK kosong, 72,723 meninggal dunia, 1,687 tanpa tanggal lahir, 59,986 alamat kosong, 82,794 umurnya kosong, 53,620 status perkimpoian kosong, 432 anggota TNI/Polri dan 63,658 pemilih ganda.
"Jajaran pengawasan Pemilu pada berbagai tingkatan juga sedang melakukan audit DPT untuk memeriksa akurasi DPT yang telah ditetapkan KPU. Tujuannya, untuk menelusuri selisih angka yang cukup besar ini karena berpotensi mengandung persoalan berupa banyaknya jumlah pemilih yang belum terdaftar, atau besarnya angka pemilih fiktif," tegasnya.
Sumber
"Temuan itu berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh provinsi selama periode September 2013 yaitu pascapenetapan DPSHP hingga 9 Oktober 2013 menjelang penetapan DPT," jelas Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu, Daniel Zuchron di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Kamis (10/10/2013).
Pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap data pemilih menggunakan metode analisis dan pencermatan data, serta audit daftar pemilih.
"Temuan 1,765,234 data pemilih tidak akurat ini tersebar pada 68 kabupaten/kota. Sehingga DPSHP yang ditetapkan KPU sebagai DPT akurasinya dipertanyakan. Terjadi ketidakwajaran proporsi jumlah pemilih dengan jumlah penduduk sebagai indikator potensi adanya pemilih yang tidak terdaftar dan pemilih fiktif," ungkapnya.
Dari 1.765,234 data pemilih yang tidak akurat, lanjut Daniel, sebanyak 790,641 di antaranya dengan nomor induk kependudukan (NIK) kosong, 15,767 NIK ganda, 167 NIK tidak standar, 623,759 NIK kosong, 72,723 meninggal dunia, 1,687 tanpa tanggal lahir, 59,986 alamat kosong, 82,794 umurnya kosong, 53,620 status perkimpoian kosong, 432 anggota TNI/Polri dan 63,658 pemilih ganda.
"Jajaran pengawasan Pemilu pada berbagai tingkatan juga sedang melakukan audit DPT untuk memeriksa akurasi DPT yang telah ditetapkan KPU. Tujuannya, untuk menelusuri selisih angka yang cukup besar ini karena berpotensi mengandung persoalan berupa banyaknya jumlah pemilih yang belum terdaftar, atau besarnya angka pemilih fiktif," tegasnya.
Sumber
