Survei INES Sanjung Gerindra dan Prabowo
![[imagetag]](http://s8.postimg.org/w3gvagt3p/image.jpg)
JAKARTA, KOMPAS.com � Indonesia Network Election Survey (INES) merilis hasil survei yang dilakukan pada 16-30 Agustus 2013. INES menyebutkan, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden berjaya. Sebaliknya, PDI Perjuangan dan Joko Widodo alias Jokowi sebagai bakal capres disorot miring, jauh berbeda dengan hasil survei sejumlah lembaga lainnya.
Hasil survei itu dipaparkan Direktur Executive INES Irwan Suhanto. Hadir pula Direktur Data INES Sutisna, mantan Komisioner KPU Mulyana W Kusumah, dan para peneliti INES.
Awalnya, mereka menyebut mengambil sampel sebanyak 8.280 orang di 33 provinsi. Penarikan sampel menggunakan stratified random sampling atas dasar provinsi, proporsi desa/kota, penghasilan, dan jenis kelamin. Margin of error survei itu, menurut mereka, hanya 1,1 persen.
Hasilnya, elektabilitas Partai Gerindra teratas mengalahkan Partai Golkar dengan angka 24,56 persen. Elektabilitas Golkar disebut hanya 16,07 persen, PDI-P 13,07 persen, PAN 8,7 persen, Hanura 8,19 persen, Nasdem 6,03 persen, Demokrat 4,86 persen, PPP 4,12 persen, PKB 3,79 persen, PKS 2,11 persen, PKPI 0,82 persen, dan PBB 0,36 persen.
Irwan mengatakan, Gerindra teratas karena membawa program yang pro-rakyat. PDI-P juga disebut mempunyai program kerakyatan yang jelas dan progresif. Namun, INES mengungkit ketika zaman Megawati Soekarnoputri menjadi presiden.
"Rakyat kapok karena pada era PDI-P berkuasa, BUMN kebanggaan, Indosat, Tangguh LNG, dijual ke asing murah. Pada era PDI-P juga banyak undang-undang yang dihasilkan sangat liberal, seperti UU Migas, UU Tenaga Kerja, dengan rezim upah murah dan sistem outsourcing yang terus menjadi persoalan di kalangan buruh," kata Irwan.
Prabowo "kalahkan" Jokowi
Bagaimana dengan capres? Elektabilitas Prabowo juga disebut teratas mengalahkan Jokowi dan 25 tokoh lain. Elektabilitas Prabowo mencapai 34,6 persen dan Jokowi 21,4 persen.
Disebutkan, Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang diinginkan masyarakat, yakni tegas, jujur, tidak peragu, bersih, mempunyai rasa nasionalisme, berpihak pada rakyat kecil dan menengah. Gaya kepemimpinan Prabowo, kata Irwan, merupakan antitesis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Bagaimana dengan Jokowi yang dalam berbagai hasil survei selalu teratas? Entah data dari mana, INES menyebut tingginya elektabilitas Jokowi karena pengaruh kinerja Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam menyelesaikan masalah.
"Masyarakat menilai yang menghadapi kelompok penolakan penggusuran pedagang kaki lima, penggusuran Waduk Pluit, protes dari Komnas HAM, serta tuntutan buruh terkait UMR DKI adalah Ahok, bukan Jokowi," kata Irwan.
Tak hanya itu, Irwan mengatakan, masyarakat ingin Jokowi memenuhi janjinya menyelesaikan masalah Jakarta. Namun, tidak ada data berapa banyak orang yang menginginkan hal itu. Diungkit pula proyek Mobil Esemka yang pernah diangkat Jokowi ketika menjabat Wali Kota Surakarta.
"Sampai hari ini, proyek mobil Esemka tidak jelas perkembangannya," kata dia.
sumber
PDI-P: Larang Jokowi "Nyapres", Gerindra Tak Beretika
![[imagetag]](http://s13.postimg.org/nxdla487b/images_q_tbn_ANd9_Gc_Qq4gg_S6oovr_WIthyqq_Vg_Ldp_Vzx5_FD.jpg)
JAKARTA, KOMPAS.com � Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, Partai Gerindra berlebihan merespons elektabilitas politisi PDI-P yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Nama Jokowi terus meroket dalam sejumlah survei sebagai kandidat calon presiden potensial.
Menurut Tjahjo, Gerindra tak beretika karena ikut mencampuri urusan internal PDI Perjuangan terkait calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014.
Tjahjo menegaskan, PDI Perjuangan memiliki hak penuh untuk mengusung salah satu kadernya sebagai calon presiden 2014-2019. Tak ada partai mana pun yang dapat menghalangi PDI Perjuangan mengusung calon presidennya sendiri.
"Etikanya di mana ya? Sebuah partai politik yang melarang kader partai lain. Jokowi adalah kader PDI-P, yang berhak memerintah dan melarang Jokowi ya partainya sendiri, bukan partai lain (Gerindra)," kata Tjahjo saat dihubungi, Selasa (3/9/2013).
Gerindra minta Jokowi fokus urus Jakarta
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik wacana yang berkembang agar PDI Perjuangan mengusung Jokowi sebagai calon presiden periode 2014-2019. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu masih memiliki utang untuk menyelesaikan persoalan Ibu Kota.
Muzani menjelaskan, secara prinsip, pihaknya akan menghormati keputusan semua partai politik untuk mengusung seorang tokoh menjadi calon presidennya. Mengenai Jokowi, kritik ia sampaikan karena PDI Perjuangan sempat berjanji akan mendukung Gerindra pada 2014 sebagai kompensasi dukungan Prabowo kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 2009 lalu.
"Kami hanya ingin mengingatkan Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta," kata Muzani.
Ketua Fraksi Gerindra ini menegaskan, kritik itu ia sampaikan bukan karena khawatir dengan elektabilitas Jokowi yang terus meroket sebagai capres. Apa pun risikonya, kata Muzani, ia akan terus berupaya mengingatkan Jokowi dan PDI Perjuangan mengenai hal itu.
"Kami berharap ini tidak disalahpahami. Secara esensi, amanah masyarakat Jakarta harus diselesaikan Jokowi. Kami akan berusaha mengingatkan itu dan berharap PDI Perjuangan mendukung pencapresan Pak Prabowo," ujarnya.
sumber
pertama, INES ini paling keliatan keberpihakannya. biar pada inget survei sebelumnya Jokowi cuma ditaruh sebagai wapres. dan pemenang capres versi mereka seperti sudah kita sama-sama tahu.
diantara banyak parpol yg akan berhadapan dengan Jokowi, cuma gerindra yg paling gak siap kalo Jokowi maju. partai macam demokrat aja berani nantang Jokowi. segitu gak pd nya kah?![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/malus.gif "Malu (S)")
makin kelihatan motif dukungan ke Jokowi waktu pilgub dki kemaren
yg ane bold bikin![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/ngakak.gif "Ngakak")
JAKARTA, KOMPAS.com � Indonesia Network Election Survey (INES) merilis hasil survei yang dilakukan pada 16-30 Agustus 2013. INES menyebutkan, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden berjaya. Sebaliknya, PDI Perjuangan dan Joko Widodo alias Jokowi sebagai bakal capres disorot miring, jauh berbeda dengan hasil survei sejumlah lembaga lainnya.
Hasil survei itu dipaparkan Direktur Executive INES Irwan Suhanto. Hadir pula Direktur Data INES Sutisna, mantan Komisioner KPU Mulyana W Kusumah, dan para peneliti INES.
Awalnya, mereka menyebut mengambil sampel sebanyak 8.280 orang di 33 provinsi. Penarikan sampel menggunakan stratified random sampling atas dasar provinsi, proporsi desa/kota, penghasilan, dan jenis kelamin. Margin of error survei itu, menurut mereka, hanya 1,1 persen.
Hasilnya, elektabilitas Partai Gerindra teratas mengalahkan Partai Golkar dengan angka 24,56 persen. Elektabilitas Golkar disebut hanya 16,07 persen, PDI-P 13,07 persen, PAN 8,7 persen, Hanura 8,19 persen, Nasdem 6,03 persen, Demokrat 4,86 persen, PPP 4,12 persen, PKB 3,79 persen, PKS 2,11 persen, PKPI 0,82 persen, dan PBB 0,36 persen.
Irwan mengatakan, Gerindra teratas karena membawa program yang pro-rakyat. PDI-P juga disebut mempunyai program kerakyatan yang jelas dan progresif. Namun, INES mengungkit ketika zaman Megawati Soekarnoputri menjadi presiden.
"Rakyat kapok karena pada era PDI-P berkuasa, BUMN kebanggaan, Indosat, Tangguh LNG, dijual ke asing murah. Pada era PDI-P juga banyak undang-undang yang dihasilkan sangat liberal, seperti UU Migas, UU Tenaga Kerja, dengan rezim upah murah dan sistem outsourcing yang terus menjadi persoalan di kalangan buruh," kata Irwan.
Prabowo "kalahkan" Jokowi
Bagaimana dengan capres? Elektabilitas Prabowo juga disebut teratas mengalahkan Jokowi dan 25 tokoh lain. Elektabilitas Prabowo mencapai 34,6 persen dan Jokowi 21,4 persen.
Disebutkan, Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang diinginkan masyarakat, yakni tegas, jujur, tidak peragu, bersih, mempunyai rasa nasionalisme, berpihak pada rakyat kecil dan menengah. Gaya kepemimpinan Prabowo, kata Irwan, merupakan antitesis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Bagaimana dengan Jokowi yang dalam berbagai hasil survei selalu teratas? Entah data dari mana, INES menyebut tingginya elektabilitas Jokowi karena pengaruh kinerja Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam menyelesaikan masalah.
"Masyarakat menilai yang menghadapi kelompok penolakan penggusuran pedagang kaki lima, penggusuran Waduk Pluit, protes dari Komnas HAM, serta tuntutan buruh terkait UMR DKI adalah Ahok, bukan Jokowi," kata Irwan.
Tak hanya itu, Irwan mengatakan, masyarakat ingin Jokowi memenuhi janjinya menyelesaikan masalah Jakarta. Namun, tidak ada data berapa banyak orang yang menginginkan hal itu. Diungkit pula proyek Mobil Esemka yang pernah diangkat Jokowi ketika menjabat Wali Kota Surakarta.
"Sampai hari ini, proyek mobil Esemka tidak jelas perkembangannya," kata dia.
sumber
PDI-P: Larang Jokowi "Nyapres", Gerindra Tak Beretika
JAKARTA, KOMPAS.com � Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, Partai Gerindra berlebihan merespons elektabilitas politisi PDI-P yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Nama Jokowi terus meroket dalam sejumlah survei sebagai kandidat calon presiden potensial.
Menurut Tjahjo, Gerindra tak beretika karena ikut mencampuri urusan internal PDI Perjuangan terkait calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014.
Tjahjo menegaskan, PDI Perjuangan memiliki hak penuh untuk mengusung salah satu kadernya sebagai calon presiden 2014-2019. Tak ada partai mana pun yang dapat menghalangi PDI Perjuangan mengusung calon presidennya sendiri.
"Etikanya di mana ya? Sebuah partai politik yang melarang kader partai lain. Jokowi adalah kader PDI-P, yang berhak memerintah dan melarang Jokowi ya partainya sendiri, bukan partai lain (Gerindra)," kata Tjahjo saat dihubungi, Selasa (3/9/2013).
Gerindra minta Jokowi fokus urus Jakarta
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik wacana yang berkembang agar PDI Perjuangan mengusung Jokowi sebagai calon presiden periode 2014-2019. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu masih memiliki utang untuk menyelesaikan persoalan Ibu Kota.
Muzani menjelaskan, secara prinsip, pihaknya akan menghormati keputusan semua partai politik untuk mengusung seorang tokoh menjadi calon presidennya. Mengenai Jokowi, kritik ia sampaikan karena PDI Perjuangan sempat berjanji akan mendukung Gerindra pada 2014 sebagai kompensasi dukungan Prabowo kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 2009 lalu.
"Kami hanya ingin mengingatkan Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta," kata Muzani.
Ketua Fraksi Gerindra ini menegaskan, kritik itu ia sampaikan bukan karena khawatir dengan elektabilitas Jokowi yang terus meroket sebagai capres. Apa pun risikonya, kata Muzani, ia akan terus berupaya mengingatkan Jokowi dan PDI Perjuangan mengenai hal itu.
"Kami berharap ini tidak disalahpahami. Secara esensi, amanah masyarakat Jakarta harus diselesaikan Jokowi. Kami akan berusaha mengingatkan itu dan berharap PDI Perjuangan mendukung pencapresan Pak Prabowo," ujarnya.
sumber
pertama, INES ini paling keliatan keberpihakannya. biar pada inget survei sebelumnya Jokowi cuma ditaruh sebagai wapres. dan pemenang capres versi mereka seperti sudah kita sama-sama tahu.
diantara banyak parpol yg akan berhadapan dengan Jokowi, cuma gerindra yg paling gak siap kalo Jokowi maju. partai macam demokrat aja berani nantang Jokowi. segitu gak pd nya kah?
makin kelihatan motif dukungan ke Jokowi waktu pilgub dki kemaren
yg ane bold bikin
