Akhir-akhir ini OPM memang kembali menunjukkan aksi-aksi brutalnya. Tanggal 23 Juni 2013 lalu misalnya, OPM kembali melakukan aksi penyerangan kepada anggota TNI di daerah Illo, Puncak Jaya, Papua. Dalam penyerangan kala itu, Komandan Pos (Dan Pos) Kopassus Letda Inf. Wayang tewas akibat terkena tembak dibagian kepala. (Sindonews.com, Selasa, 25 Juni 2013).
Dua rentetan peristiwa diatas menjadi bukti adanya upaya OPM untuk kembali memperkeruh situasi keamanan di Papua. Entah dengan alasan apa sehingga Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali memanaskan situasi di Papua. Yang jelas peristiwa penyerangan dan penembakan yang dilakukan oleh OPM di Papua menjadi bukti ketidak berdayaan pemerintah RI dalam menguasai keadaan di Papua.
Lantas apakah sebenarnya yang mendorong OPM kembali membuat onar di wilayah Papua?. Tentu tidak lain adalah untuk memunculkan efek pemberitaan media. Dalam hal ini, OPM seolah ingin menunjukkan kepada publik bahwa Wilayah Papua semakin tidak kondusif. Sehingga dengan demikian, pemerintah RI dipaksa untuk memuluskan jalan rencana referendum bagi warga Papua.
Situasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 mendatang dimanfaatkan betul oleh kelompok OPM untuk menarik perhatian pemerintah pusat. Momentum Pilpres seakan memberikan suntikan semangat bagi OPM dalam melayangkan tuntutan untuk segera diadakan referendum di Papua. Dalam beberapa aksinya belakangan ini, OPM setidaknya telah berusaha memberikan sinyal kepada para Capres agar bisa memasukkan isu pemisahan Papua dari NKRI selama kampanye mereka pada Pilpres mendatang.
Tentu untuk menyikapi hal ini, pemerintah semestinya berhati-hati dalam melakukan penanganan soal Papua. Jika salah mengambil kebijakan, bukan tidak mungkin apa yang dikehendaki OPM selama ini benar-benar terwujud. Dan akhirnya Papua benar-benar akan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Jika itu sampai terjadi, maka kerugian dan blunder besar tentunya akan dialami oleh pemerintah RI. Misalnya saja timbulnya kerugian secara ekonomi setelah tidak adanya suntikan pemasukan bagi APBN dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di Papua.
Dua rentetan peristiwa diatas menjadi bukti adanya upaya OPM untuk kembali memperkeruh situasi keamanan di Papua. Entah dengan alasan apa sehingga Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali memanaskan situasi di Papua. Yang jelas peristiwa penyerangan dan penembakan yang dilakukan oleh OPM di Papua menjadi bukti ketidak berdayaan pemerintah RI dalam menguasai keadaan di Papua.
Lantas apakah sebenarnya yang mendorong OPM kembali membuat onar di wilayah Papua?. Tentu tidak lain adalah untuk memunculkan efek pemberitaan media. Dalam hal ini, OPM seolah ingin menunjukkan kepada publik bahwa Wilayah Papua semakin tidak kondusif. Sehingga dengan demikian, pemerintah RI dipaksa untuk memuluskan jalan rencana referendum bagi warga Papua.
Situasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 mendatang dimanfaatkan betul oleh kelompok OPM untuk menarik perhatian pemerintah pusat. Momentum Pilpres seakan memberikan suntikan semangat bagi OPM dalam melayangkan tuntutan untuk segera diadakan referendum di Papua. Dalam beberapa aksinya belakangan ini, OPM setidaknya telah berusaha memberikan sinyal kepada para Capres agar bisa memasukkan isu pemisahan Papua dari NKRI selama kampanye mereka pada Pilpres mendatang.
Tentu untuk menyikapi hal ini, pemerintah semestinya berhati-hati dalam melakukan penanganan soal Papua. Jika salah mengambil kebijakan, bukan tidak mungkin apa yang dikehendaki OPM selama ini benar-benar terwujud. Dan akhirnya Papua benar-benar akan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Jika itu sampai terjadi, maka kerugian dan blunder besar tentunya akan dialami oleh pemerintah RI. Misalnya saja timbulnya kerugian secara ekonomi setelah tidak adanya suntikan pemasukan bagi APBN dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di Papua.
