Menteri Perhubungan: Jangan Jual Mobil Murah di Kota Besar

Menteri Perhubungan EE Mangindaan keberatan dengan kebijakan produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Menurutnya, mobil murah bakal menambah parah kemacetan di kota-kota besar, terutama di Jakarta.

"Sekarang kalau sudah jadi (LCGC), mari kita berpikir macet. Kami tidak hambat (LCGC). Sekarang kalau sudah jadi, saran kami pikirkan supaya tidak tambah macet," kata Mangindaan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Mangindaan berharap agar penjualan LCGC jangan di kota-kota besar. Ia menyarankan LCGC didistribusikan di daerah yang tidak macet, terutama di luar Jawa. Jika saran itu tidak bisa dilakukan, ia berharap penggunaan LCGC di kota besar hanya pada hari Sabtu dan Minggu.

"Kalau demi kemajuan teknologi, kasihan rakyat (kota) mau beli mobil. Kalau boleh, mbok Sabtu-Minggu, aja dipakai. Jangan Senin sampai Jumat, padat sekali. Kan selalu kita yang ditanya kalau macet," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Sama seperti pandangan Pemprov DKI Jakarta, Mangindaan juga berharap agar ke depan diperbanyak produksi transportasi massal, seperti bus, MRT. Sebaiknya, kata dia, diproduksi juga bus murah.

Mangindaan menambahkan, jika memang LCGC tidak bisa dihadang masuk ke kota besar, Kementerian Perhubungan akan meresponsnya dengan meningkatkan kualitas transportasi massal.

"Kereta api kan makin bagus pelayanannya, tarif makin turun karena kita subsidi. Bus juga demikian," kata Mangindaan.

Seperti diberitakan, kontroversi mobil murah berawal dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi Produksi Mobil Ramah Lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

Dikhawatirkan, kebijakan pemerintah pusat itu membuat kemacetan di Ibu Kota semakin parah. Saat ini, kemacetan sudah menjadi pemandangan biasa di Jakarta.

sumber

apakah saran dari pemerintah ini bakal diimplementasikan? ataukah tetap kalah oleh kepentingan oknum2 tertentu yang gak "sayang" Jakarta dan mengeruk kepentingan pribadi?...

SHARE THIS POST: