PKS dan Soal Uang Mahar yang Merusak
Sat, 21/09/2013 - 10:10 WIB
![[imagetag]](http://www.rimanews.com/sites/default/files/imagecache/article/ANIS%20HILMI_10.jpg)
JAKARTA- Ini kasus uang mahar bagi PKS. Kesaksian bekas Calon Gubernur Sulawesi Selatan Ilham Arif Sirajudin ihwal uang mahar yang diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak ubahnya membuka file lama tentang rumor praktik serupa. Praktik politik transaksional juga melanda PKS? Mantan Calon Gubernur Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Koruupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/9/2013) secara lugas menceritakan tentang pemberiaan uang mahar kepada PKS saat pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. "Sebenarnya yang diminta Rp10 miliar tapi kesanggupan kami Rp8 miliar. Kami bayar Rp8 miliar secara bertahap," ujar politikus Partai Demokrat ini saat menjawab pertanyaan hakim. Uang tersebut, menurut Ilham, diberikan kepada Ahmad Fathanah secara bertahap. Sebesar Rp5 miliar diberikan langsung ke Fathanah, Rp2 miliar ditransfer dan sisanya Rp1 miliar diberikan secara tunai.
Dalam kesempatan tersebut Ilham menceritakan kronologi awal pembicaraan tentang uang mahar. Menurut dia, PKS akan memberikan dukungan kepada dirinya dengan catatan ada biaya pemenangan yang harus disetor ke PKS sebesar Rp10 miliar. "Saya bilang terlalu besar tapi saya akan upayakan, saya konsolidasi dengan tim. Supaya rekomendasi bisa ke kami beliau (Fathanah) menyarankan bayar separuh, sehingga bayar Rp5 miliar," urai Ilham. Saat pembayaran tahap pertama sebesar Rp5 miliar, menurut Ilham, ia belum mendapat rekomendasi dari PKS. Karenanya, Ilham kembali diminta untuk membayar sebesar Rp2 miliar. "Setelah Rp2 miliar itu kami berikan dan rekomendasinya keluar pada Agustus di bulan Ramadan," tukas Ilham.
Kesaksian Ilham Arif Sirajudin ini seperti membuka file lama saat pelaskanaan Pilkada DKI Jakarta 2007 lalu. Saat itu, PKS mengusung Adang Daradjatun sebagai Calon Gubernur didampingi Dani Anwar. Ketika itu rumor soal uang mahar juga sempat mengemuka ke publik. Namun, hilang begitu saja. Puncaknya, pada awal 2011, bekas pendiri PKS Yusuf Supendi membuka cerita tentang uang mahar dari Adang Daradjatun yang diduga diterima Sekjen PKS Anis Matta ketika itu sebesar Rp10 miliar. Tak tanggung-tanggung, Yusuf melaporkan Anis ke KPK. "Soal uang mahar Rp40 miliar yang diterima PKS dari Adang Daradjatun saat Pilkada DKI Jakarta pada 2007 lalu. Dari uang itu Rp10 miliar di antaranya digelapkan oleh Anis Matta," kata Yusuf usai melaporkan Anis Matta ke KPK, 21 Maret 2011.
Anis membantah keras tudingan Yusuf Supendi. Ia justru menyebutkan sebesar Rp76 miliar yang dilaporkan ke KPU Daerah DKI Jakarta. Menurut Anis, sumber uang tersebut berasal dari saweran para kader PKS. Uang tersebut, kata Anis, telah diaudit oleh akuntan publik. "Saat itu saya koordinator," sebut Anis saat itu. Terkait kesaksian Ilham di Pengadilan Tipikor, Juru Bicara PKS Mardani menyangkal bila PKS melalui Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekjen PKS Anis Matta mendelegasikan Ahmad Fathanah dalam urusan pilkada Sulawesi Selaran. Ia justru meminta ditindaklanjuti kesaksian Ilham. "Sebutkan siapa yang terima dan umumkan ke publik," cetus Mardani. Mardani menegaskan PKS tidak mengenal uang mahar dalam dukungan seperti dalam Pilkada.
Merujuk pernyataan Mardani yang mengklaim PKS tidak ada mahar politik, seharusnya, Majelis Syariah PKS sebagai majelis yudikasi PKS, segera merespons secara serius kesaksian Ilham Arief Sirajuddin tentang praktik uang mahar tersebut. Jika ada oknum petinggi PKS yang terlibat, aturan partai semestinya ditegakkan. Saatnya PKS bersih-bersih apalagi setelah terpuruk karena bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq terseret dalam pusaran suap daging impor sapi.
http://www.rimanews.com/read/2013092...r-yang-merusak
----------------------------------
Sudah rahasia umum itu, setiap dukungan politis di Parlemen atau Pilkada, pasti harus ada fulusnya alias uang mahar itu. Tapi tidak fair-nya banyak elit PKS yang sudah mapan lalu berbini muda lagi, saat melamar bini muda itu, umumnya hanya memberi mahar ke wanitanya bukan duit segepok apalagi sampai sekarung gandum banyaknya, tapi hanya seperangkat alat sholat yang nilainya hanya cicai bagi seorang politisi, apalagi kalau dia menjabat anggota DPR !
![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/ngakak.gif "Ngakak")
Sat, 21/09/2013 - 10:10 WIB
JAKARTA- Ini kasus uang mahar bagi PKS. Kesaksian bekas Calon Gubernur Sulawesi Selatan Ilham Arif Sirajudin ihwal uang mahar yang diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak ubahnya membuka file lama tentang rumor praktik serupa. Praktik politik transaksional juga melanda PKS? Mantan Calon Gubernur Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Koruupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/9/2013) secara lugas menceritakan tentang pemberiaan uang mahar kepada PKS saat pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. "Sebenarnya yang diminta Rp10 miliar tapi kesanggupan kami Rp8 miliar. Kami bayar Rp8 miliar secara bertahap," ujar politikus Partai Demokrat ini saat menjawab pertanyaan hakim. Uang tersebut, menurut Ilham, diberikan kepada Ahmad Fathanah secara bertahap. Sebesar Rp5 miliar diberikan langsung ke Fathanah, Rp2 miliar ditransfer dan sisanya Rp1 miliar diberikan secara tunai.
Dalam kesempatan tersebut Ilham menceritakan kronologi awal pembicaraan tentang uang mahar. Menurut dia, PKS akan memberikan dukungan kepada dirinya dengan catatan ada biaya pemenangan yang harus disetor ke PKS sebesar Rp10 miliar. "Saya bilang terlalu besar tapi saya akan upayakan, saya konsolidasi dengan tim. Supaya rekomendasi bisa ke kami beliau (Fathanah) menyarankan bayar separuh, sehingga bayar Rp5 miliar," urai Ilham. Saat pembayaran tahap pertama sebesar Rp5 miliar, menurut Ilham, ia belum mendapat rekomendasi dari PKS. Karenanya, Ilham kembali diminta untuk membayar sebesar Rp2 miliar. "Setelah Rp2 miliar itu kami berikan dan rekomendasinya keluar pada Agustus di bulan Ramadan," tukas Ilham.
Kesaksian Ilham Arif Sirajudin ini seperti membuka file lama saat pelaskanaan Pilkada DKI Jakarta 2007 lalu. Saat itu, PKS mengusung Adang Daradjatun sebagai Calon Gubernur didampingi Dani Anwar. Ketika itu rumor soal uang mahar juga sempat mengemuka ke publik. Namun, hilang begitu saja. Puncaknya, pada awal 2011, bekas pendiri PKS Yusuf Supendi membuka cerita tentang uang mahar dari Adang Daradjatun yang diduga diterima Sekjen PKS Anis Matta ketika itu sebesar Rp10 miliar. Tak tanggung-tanggung, Yusuf melaporkan Anis ke KPK. "Soal uang mahar Rp40 miliar yang diterima PKS dari Adang Daradjatun saat Pilkada DKI Jakarta pada 2007 lalu. Dari uang itu Rp10 miliar di antaranya digelapkan oleh Anis Matta," kata Yusuf usai melaporkan Anis Matta ke KPK, 21 Maret 2011.
Anis membantah keras tudingan Yusuf Supendi. Ia justru menyebutkan sebesar Rp76 miliar yang dilaporkan ke KPU Daerah DKI Jakarta. Menurut Anis, sumber uang tersebut berasal dari saweran para kader PKS. Uang tersebut, kata Anis, telah diaudit oleh akuntan publik. "Saat itu saya koordinator," sebut Anis saat itu. Terkait kesaksian Ilham di Pengadilan Tipikor, Juru Bicara PKS Mardani menyangkal bila PKS melalui Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekjen PKS Anis Matta mendelegasikan Ahmad Fathanah dalam urusan pilkada Sulawesi Selaran. Ia justru meminta ditindaklanjuti kesaksian Ilham. "Sebutkan siapa yang terima dan umumkan ke publik," cetus Mardani. Mardani menegaskan PKS tidak mengenal uang mahar dalam dukungan seperti dalam Pilkada.
Merujuk pernyataan Mardani yang mengklaim PKS tidak ada mahar politik, seharusnya, Majelis Syariah PKS sebagai majelis yudikasi PKS, segera merespons secara serius kesaksian Ilham Arief Sirajuddin tentang praktik uang mahar tersebut. Jika ada oknum petinggi PKS yang terlibat, aturan partai semestinya ditegakkan. Saatnya PKS bersih-bersih apalagi setelah terpuruk karena bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq terseret dalam pusaran suap daging impor sapi.
http://www.rimanews.com/read/2013092...r-yang-merusak
----------------------------------
Sudah rahasia umum itu, setiap dukungan politis di Parlemen atau Pilkada, pasti harus ada fulusnya alias uang mahar itu. Tapi tidak fair-nya banyak elit PKS yang sudah mapan lalu berbini muda lagi, saat melamar bini muda itu, umumnya hanya memberi mahar ke wanitanya bukan duit segepok apalagi sampai sekarung gandum banyaknya, tapi hanya seperangkat alat sholat yang nilainya hanya cicai bagi seorang politisi, apalagi kalau dia menjabat anggota DPR !
