PENGANTAR @TS:
Pesta demokrasi berupa pemilu dan pilpres tak lama lagi, bahkan Pemilu tinggal 6 bulan lagi. Dan 3 bulan setelahnya akan ada Pilpres. Hajatan politik kali ini jelas memerlukan 'money politics' yang sangat besar, mulai level calon legislatif di DPRD hingga di DPR Pusat. Juga jabatan Presiden untuk Pilpres itu tentunya. Ada hal menarik kalau dicemati, justru diperkirakan kondisi keuangan parpol-parpol yang akan ikut pemilu itu, yang diduga tak sebangus perkiraan banyak orang. Juga termasuk para elit politik yang akan ikut berebut kursi Legislatif. Dan terlebih khusus adalah untuk jabatan Presiden itu. Kondisi seperti ini, akan sangat rawan akan dimanfaatkan oleh cukong-cukong besar untuk 'mengutangi' para calon anggota Legislatif itu, baik di daerah ataukah di pusat. Bahkan, bukan tidak mungkin para peserta Pilpres itu pun akan menjadi incaran utama para cukong itu. Yang lebih mencemaskan, bagaimana kalau cukong itu berbentuk institusi negara asing?
Ssttt... Dana Asing Seliweran Di Pemilu
Kamis, 28 Februari 2013 , 09:57:00 WIB
RMOL. Semua pihak patut mewaspadai intervensi asing dalam Pemilu 2014. Disinyalir, intervensi asing berwujud sumbangan dana ataupun fasilitas penunjang untuk penyelenggaraan pemilu akan marak. Pengamat politik Universitas Indonesia (Ul) Iberamsjah mensinyalir ada banyak sumbangan asing masuk ke Indonesia untuk pemilu mendatang. Kemungkinan besar, sumbangan dana asing itu tak hanya mengalir melalui institusi penyelenggara pemilu, tapi juga peserta pemilu. Dia menceritakan, pada Pemilu 2009 sejumlah lembaga asing ikut membiayai Pemilu 2009. Total duit yang digelontorkan sebesar 37,5 juta dolar AS. Jumlah tersebut, kata dia, kemungkinan akan meningkat mengingat ongkos politik untuk pesta lima tahunan terus membengkak. �Selain ke penyelenggara pemilu, sumbangan dana asing itu mengalir kepada calon presiden dan wakil presiden. Sumbangan model ini akan sulit kelihatan, karena terselubung dan diam-diam,� ujar Iberamsjah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Iberamsjah menyatakan, sumbangan dana asing yang mengalir ke peserta pemilu, khususnya capres-cawapres sangat berbahaya. Karena ada dua implikasi yang menyelimuti pemberian sumbangan tersebut, yaitu, kepentingan bisnis dan kepentingan politik. �Bisa-bisa capres-cawapres yang terpilih nanti menjadi lemah dalam mengambil kebijakan. Lebih mengerikan lagi, kepentingan nasional terancam digadaikan sebagai bentuk balas jasa,� ujarnya, kemarin. Dikatakannya, sumbangan asing untuk pemilu merupakan global grand strategy. Peserta pemilu baik caleg, capres-cawapres ataupun parpol yang terpilih akan menjadi lemah dan dipaksa melakukan globalisasi setiap kebijakan. �Saya tidak anti bantuan asing. Tapi, jangan sampai bantuan asing tersebut menimbulkan masalah di kemudian hari bagi politik nasional,� katanya. ia mengingatkan, dibalik sumbangan besar, pasti ada kepentingan besar pula.
Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, biaya politik yang tinggi untuk Pemilu 2014 membuka peluang bagi pihak asing ikut cawe-cawe menggelontorkan sumbangan kepada peserta pemilu. Kata dia, pemilik modal asing akan memasang taruhan atau melakukan ijon terhadap caleg, dan capres-cawapres pada pemilu mendatang. Kata dia, ongkos pemilu yang besar membuat peserta pemilu berpikir keras mendapatkan logistik pemilu. Salah satu peluang besar untuk mendapatkan logistik pemilu, adalah menerima bantuan modal dari pihak asing, baik perorangan ataupun korporasi. �Modal dari dalam negeri mungkin terbatas dan cenderung sudah dikuasai kelompok tertentu. Kalau dana asing tidak terbatas, tergantung kepentingan dan jaringan,� katanya. Menurut dia, peluang masuknya sumbangan asing terbuka semakin luas, akibat aturan pemilu tidak mengatur secara ketat soal dana kampanye. Memang kita tidak perlu alergi dengan pendanaan pihak asing. Yang penting dana asing tersebut tidak sampai mengadaikan kemandirian politik di kemudian hari,� cetusnya.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdulah Dahlan menambahkan, belajar dari Pemilu 2009, hampir sebagian besar peserta pemilu melakukan manipulasi dana pemilu dalam pelaporannya ke KPU.
Kebanyakan, laporan dana yang masuk dan yang digunakan peserta pemilu tidak digambarkan dengan jelas. �Khususnya belanja kampanye. Banyak parpol yang tidak jujur,� ucapnya. Abdullah menduga, peserta pemilu masih banyak menggunakan jalan pintas untuk mengisi kas-kas yang akan dipakai dalam Pemilu 2014. �Jadi masih tinggi dana haram daripada dana yang legal,� katanya. Komisioner KPU Ida Budhiati menegaskan, peserta pemilu, baik parpol, caleg ataupun capres-cawapres dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. Peserta pemilu juga dilarang menerima dana dari pihak yang tidak jelas identitasnya. Ida menyebutkan, untuk memantau masuknya asing mendanai kampanye pemilu, KPU akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian, akuntabilitas penerimaan dana kampanye bisa dijaga.
Terima Dana Asing, Caleg Dan Parpol Kena Sanksi Pidana
Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Anggota Komisioner KPU
Transparansi pendanaan kampanye bagi parpol ataupun caleg sangat penting. Dengan transparansi masyarakat bisa mengetahui dari mana uang kampanye peserta pemilu berasal. Pengelolaan dana kampanye yang transparan berharga demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap caleg dan partai. Bagi peserta pemilu, baik partai politik maupun calon legislatif (caleg), jelas dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. Peserta pemilu pun dilarang menerima dana dari pihak yang tidak jelas identitasnya.
Mengenai antisipasi penerimaan dana kampanye dari sumber asing, KPU membuat aturan yang mengharuskan para penyumbang dana kampanye menyebutkan identitas yang jelas, yakni nama, alamat dan nomor wajib pajak. Peserta pemilu juga wajib melaporkan identitas jelas penyumbang kepada KPU. Jika melanggar hal ini, peserta pemilu dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan pasal 305 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.
Selain bisa dituntut pertanggungjawaban secara pidana, KPU juga akan membatalkan keikutsertaan dan kemenangan peserta yang terbukti menggunakan sumber dana asing dan anonim. Sanksi tersebut berlaku bagi caleg, parpol dan calon DPD. Untuk memantau masuknya asing untuk mendanai kampanye pemilu, KPU akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Laporan Keuangan (PPATK). Kerja sama ini diharapkan mampu menjaga akuntabilitas penerimaan dana kampanye dari peserta pemilu.
KPU-Bawaslu Rawan Diintervensi Asing
Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif, Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA)
Patut diwaspadai bantuan asing yang mengalir ke sejumlah lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu ataupun Kemendagri. Untuk pemilu mendatang bukan hanya caleg dan parpol, tetapi semua yang terlibat dalam pemilu seperti KPU, Bawaslu dan pemerintah juga harus bebas dari sumbangan dana asing. Ingat, dampak dari penerimaan bantuan asing dalam penyelenggaraan pemilu sangat besar. Masyarakat bisa salah memilih figur jika asing melakukan intervensi.
Saya melihat salah satu faktor penyebab kegagalan Pemilu 2009 karena adanya bantuan dana asing yang masuk ke KPU. Masak lembaga asing ikut terlibat dalam pengelolaan Teknologi Informasi KPU. Masak pihak asing harus terlibat dalam urusan data pemilu kita, ini kan rahasia. Sudah dua kali pemilu KPU masih pakai bantuan asing dan kalau di pemilu mendatang terulang kembali, saya jadi bertanya-tanya ini negara apa? Apa KPU nggak belajar dari kacaunya pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Saya mengajak semua pihak agar mewaspadai intervensi asing kepada penyelenggara Pemilu 2014. Apalagi saya melihat anggota KPU dan Bawaslu yang baru terpilih sekarang memiliki kedekatan yang cukup baik dengan sejumlah donatur asing. Melihat komposisi anggota sekarang KPU dan Bawaslu sekarang, kita harus waspada soal kemungkinan terjadinya intervensi asing dalam proses pelaksanaan pemilu nanti.
http://www.rmol.co/read/2013/02/28/1...ran-Di-Pemilu-
Tiga Pos Aliran Dana Rawan Dijadikan ATM Parpol
Senin, 29 April 2013 23:31 | E-mail
Jakarta, MediaProfesi.com � Tingginya biaya anggaran dana yang dibutuhkan bagi setiap peserta partai politik untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014, sehingga rawan terhadap penyalahgunaan anggaran dalam APBN dan APBD, termasuk dari sumber yang haram dan pendanaan dari pihak asing. "Modusnya menggunakan kekuasaan politiknya untuk merampok anggaran negara, baik APBN maupun APBD," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi 'Mencegah Dana Asing dan Dana Haram pada Pemilu 2014', hari ini, Senin (29/4/2013) di Jakarta.
Sementara Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang melihat, terdapat 3 sumber pendanaan yang berpotensi menjadi sumber pendanaan parpol, calon anggota legislatif, dan calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang. Ketiga sumber dana tersebut adalah alokasi anggaran dalam APBN dan APBD, sumber pendanaan dari Perusahaan Negara atau BUMN, dan sumber dana yang berasal dari lembaga pemberi dana asing.
Sebastian menerangkan, sumber pendanaan parpol dalam penyalahgunaan alokasi anggaran dalam APBN dan APBD. Modus ini menjadi hal baru yang perlu diwaspadai. Termasuk bagaimana alokasi anggaran yang dikelola oleh kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh menteri berasal dari parpol. Misalnya saja, kata Sebastian, seperti yang dirilis oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), bahwa perlu diwaspadai alokasi belanja sosial sebesar Rp 73,6 triliun dalam APBN 2013 yang dikelola 10 kementerian yang dipimpin menteri dari parpol. Begitu pun pada alokasi anggaran untuk sektor lainnya perlu dicermati. "BUMN sangat rentan menjadi ATM bagi pendanaan partai, calon legislatif dan calon presiden," ujar Ray.
Pada 2012, seperti dikutip lembaga FITRA, jelas Ray, terdapat 154 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 3,1 triliun, dimana sebanyak 63 kasus dari total senilai Rp 2,5 triliun mengakibatkan kerugian negara. "BUMN sebagai ATM pendanaan parpol tentu bukan isapan jempol. Sebagaimana terjadi dalam kasus mega korupsi pembangunan proyek sarana olahraga Hambalang yang melibatkan salah satu BUMN yang bergerak dibidang konstruksi. Dan juga sumber dana yang berasal dari lembaga pemberi dana asing yang mensponsori lembaga penyelenggara pemilu atau peserta pemilu. Sebuah data menyebutkan, hampir lembaga asing ikut membiayai pemilu," ungkap Ray.
Sumber yang berasal dari pemberi dana asing yang mensponsori lembaga penyelenggara pemilu atau peserta pemilu. Berdasarkan data, kata Sebastian, menyebutkan pada Pemilu 2009 sejumlah lembaga asing ikut membiayai parpol. Total uang yang digelontorkan mencapai USD 30 juta. "Angka ini kemungkinan akan meningkat sejalan dengan membengkaknya ongkos politik pada 2014," tuturnya. Menurutnya, meski lembaga-lembaga pemberi asing kerap memberi dana bantuan jutaan dolar, namun peran mereka juga tetap dikritik karena ikut berkontribusi pada kisruh tahapan pemilu yang diselenggarakan. "Misalnya kritik yang pernah dialamatkan pada IFES dan UNDP. Mereka berulang kali ditegur karena dianggap turut membuat kisruh pemilu di Indonesia," ucapnya.
Direktur Institur Indonesia Hijau, Chalid Maward menambahkan, modus lain yang tidak dapat diungkap, yakni bagaimana parpol menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk mengobral konsensi-konsesi sumber daya alam kepada pihak swasta, baik asing maupun dalam negeri. "Sehingga tak dapat dipungkiri lagi lahan sektor sumber daya alam kerap menjadi ATM bagi pendanaan partai politik," tambahnya
http://mediaprofesi.com/politik/2077...tm-parpol.html
Beginilah Gambaran Kondisi Umum Keuangan dan Bisnis dari Capres Golkar untuk PILPRES 2014, yaitu ARB:
---------------------------------
Pemilu dan Pilpres Tahun 2004 dan 2009, para politisi dan elit politik yang ikut bermain dalam hajatana nasional itu, umumnya memiliki duit dan harta yang banyak, terutama karena keuntungan atas kepemilikan saham sejuta ummat milik Bakrie waktu itu. Harga saham pun bagus-bagusnya karena IHG BEI waktu itu cenderung terus menaik. Investasi saham dan surat berharga para politisi dan elit politik pada masa itu, memang menggiurkan sekali.
Kini kondisinya beda. Kabarnya hampir tak ada para politisi atau elit politik itu yang mau menyimpan 'tabungan politik'nya berupa dana-dana panas itu dalam bentuk saham atau obligasi atau sejenisnya, karena pergolakan harga saham dan kecenderungan IHG BEI semakin menurun. akibat larinya dana-dana asing sebagai dampai kebijakan the FED menunda pengurangan stimulus alias tapering dan mempertahankan program quantative easing . Lalu mereka menyimpannya dalam bentuk apa? kebanyakan mereke berinvestasi dalam bentuk fulus dollar, emas dan real estate. Hanya saja, keuntungannya (return) tak sebanyak main saham.
Menariknya pula, beberapa Boss Parpol yang ikut Pemilu dan mengajukan Capresnya sendiri, diduga kuat banyak yang mengalami kesulitan keuangan, atau bahkan menuju kebangkrutan dan mejajdi miskin. Setidaknya pundi-pundi mereka semakin tipis. Banyak masyarakat yang mengkikuti berita di media kalau Ical (boss Golkar) saat ini sedang menuju jatuh miskin akibat bisnis kelompok Bakrie terlilit utang. Hal sama juga dialami pembisnis Surya Paloh (boss NasDem). Wiranto juga sama saja, sumber-sumber keuangannya diperkirakan mulai kering untuk pendanaan HANURA, sehingga bersedia saja menerima tawaran Hary Tanoe di posisi kedua di parpol itu. Hary Tanoe memang saat ini adalah konglomerat yang lagi bening-beningnya, yang menguasai banyak asset dan bahkan menjadi salah satu orang terkaya versi majalah Forbes tahun 2013 ini. Wiranto memang sedang dapat hokki dengan masuknya HT ke partainya, sehingga membuat Demokrat menjadi sirik dibuatnya.
Bagaimana dengan Megawati, yang selama 10 tahun konsisten tetap beroposisi? Diduga kuat sama saja dengan elit parpol lainnya yang mulai kering sumber-sumber keuangan partainya, apalagi sepeninggal Taufik Kiemas dimana unit usaha SPBU mereka juga akan mengalami kesulitan. Juga dengan bisnis Prabowo, hampir sama sajalah. Sumber-sumber keuangan bisnisnya mulai mengering, apalagi semenjak harga batubara anjlog dan bisnisnya disektor energi itu mulai merugikan.
Hal sama juga sedang dialami PKS, semenjak KPK membongkar kasus daging berjanggut itu, Rencana partai ini mengumpulkan Rp 2 triliun dari 3 kementerian yang sedang di kuasainya, menjadi gagal total. Yang kaya itu tinggal SBY dan Hatta Radjasa. Meskipun Demokrat diincar kasus Hambalang oleh KPK, kayaknya tak akan berpengaruh bagi kelangsungan partai ini memperkaya pundi-pundinya. Tapi apa bisa dia memanfaatkan moment itu semenjak ada tanda-tanda bahwa PDIP dan Megawati pada akhirnya mulai akan memasang kartu trufnya yang terakhir, yaitu meangajukan JOKOWI sebagai capresnya? Sebab seberapa besarpun dana tersedia, sulitlah melawan popularitas Jokowi.
![[imagetag]](http://cdn.kaskus.com/images/smilies/sorry.gif "Sorry")
Pesta demokrasi berupa pemilu dan pilpres tak lama lagi, bahkan Pemilu tinggal 6 bulan lagi. Dan 3 bulan setelahnya akan ada Pilpres. Hajatan politik kali ini jelas memerlukan 'money politics' yang sangat besar, mulai level calon legislatif di DPRD hingga di DPR Pusat. Juga jabatan Presiden untuk Pilpres itu tentunya. Ada hal menarik kalau dicemati, justru diperkirakan kondisi keuangan parpol-parpol yang akan ikut pemilu itu, yang diduga tak sebangus perkiraan banyak orang. Juga termasuk para elit politik yang akan ikut berebut kursi Legislatif. Dan terlebih khusus adalah untuk jabatan Presiden itu. Kondisi seperti ini, akan sangat rawan akan dimanfaatkan oleh cukong-cukong besar untuk 'mengutangi' para calon anggota Legislatif itu, baik di daerah ataukah di pusat. Bahkan, bukan tidak mungkin para peserta Pilpres itu pun akan menjadi incaran utama para cukong itu. Yang lebih mencemaskan, bagaimana kalau cukong itu berbentuk institusi negara asing?
Ssttt... Dana Asing Seliweran Di Pemilu
Kamis, 28 Februari 2013 , 09:57:00 WIB
RMOL. Semua pihak patut mewaspadai intervensi asing dalam Pemilu 2014. Disinyalir, intervensi asing berwujud sumbangan dana ataupun fasilitas penunjang untuk penyelenggaraan pemilu akan marak. Pengamat politik Universitas Indonesia (Ul) Iberamsjah mensinyalir ada banyak sumbangan asing masuk ke Indonesia untuk pemilu mendatang. Kemungkinan besar, sumbangan dana asing itu tak hanya mengalir melalui institusi penyelenggara pemilu, tapi juga peserta pemilu. Dia menceritakan, pada Pemilu 2009 sejumlah lembaga asing ikut membiayai Pemilu 2009. Total duit yang digelontorkan sebesar 37,5 juta dolar AS. Jumlah tersebut, kata dia, kemungkinan akan meningkat mengingat ongkos politik untuk pesta lima tahunan terus membengkak. �Selain ke penyelenggara pemilu, sumbangan dana asing itu mengalir kepada calon presiden dan wakil presiden. Sumbangan model ini akan sulit kelihatan, karena terselubung dan diam-diam,� ujar Iberamsjah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Iberamsjah menyatakan, sumbangan dana asing yang mengalir ke peserta pemilu, khususnya capres-cawapres sangat berbahaya. Karena ada dua implikasi yang menyelimuti pemberian sumbangan tersebut, yaitu, kepentingan bisnis dan kepentingan politik. �Bisa-bisa capres-cawapres yang terpilih nanti menjadi lemah dalam mengambil kebijakan. Lebih mengerikan lagi, kepentingan nasional terancam digadaikan sebagai bentuk balas jasa,� ujarnya, kemarin. Dikatakannya, sumbangan asing untuk pemilu merupakan global grand strategy. Peserta pemilu baik caleg, capres-cawapres ataupun parpol yang terpilih akan menjadi lemah dan dipaksa melakukan globalisasi setiap kebijakan. �Saya tidak anti bantuan asing. Tapi, jangan sampai bantuan asing tersebut menimbulkan masalah di kemudian hari bagi politik nasional,� katanya. ia mengingatkan, dibalik sumbangan besar, pasti ada kepentingan besar pula.
Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, biaya politik yang tinggi untuk Pemilu 2014 membuka peluang bagi pihak asing ikut cawe-cawe menggelontorkan sumbangan kepada peserta pemilu. Kata dia, pemilik modal asing akan memasang taruhan atau melakukan ijon terhadap caleg, dan capres-cawapres pada pemilu mendatang. Kata dia, ongkos pemilu yang besar membuat peserta pemilu berpikir keras mendapatkan logistik pemilu. Salah satu peluang besar untuk mendapatkan logistik pemilu, adalah menerima bantuan modal dari pihak asing, baik perorangan ataupun korporasi. �Modal dari dalam negeri mungkin terbatas dan cenderung sudah dikuasai kelompok tertentu. Kalau dana asing tidak terbatas, tergantung kepentingan dan jaringan,� katanya. Menurut dia, peluang masuknya sumbangan asing terbuka semakin luas, akibat aturan pemilu tidak mengatur secara ketat soal dana kampanye. Memang kita tidak perlu alergi dengan pendanaan pihak asing. Yang penting dana asing tersebut tidak sampai mengadaikan kemandirian politik di kemudian hari,� cetusnya.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdulah Dahlan menambahkan, belajar dari Pemilu 2009, hampir sebagian besar peserta pemilu melakukan manipulasi dana pemilu dalam pelaporannya ke KPU.
Kebanyakan, laporan dana yang masuk dan yang digunakan peserta pemilu tidak digambarkan dengan jelas. �Khususnya belanja kampanye. Banyak parpol yang tidak jujur,� ucapnya. Abdullah menduga, peserta pemilu masih banyak menggunakan jalan pintas untuk mengisi kas-kas yang akan dipakai dalam Pemilu 2014. �Jadi masih tinggi dana haram daripada dana yang legal,� katanya. Komisioner KPU Ida Budhiati menegaskan, peserta pemilu, baik parpol, caleg ataupun capres-cawapres dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. Peserta pemilu juga dilarang menerima dana dari pihak yang tidak jelas identitasnya. Ida menyebutkan, untuk memantau masuknya asing mendanai kampanye pemilu, KPU akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian, akuntabilitas penerimaan dana kampanye bisa dijaga.
Terima Dana Asing, Caleg Dan Parpol Kena Sanksi Pidana
Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Anggota Komisioner KPU
Transparansi pendanaan kampanye bagi parpol ataupun caleg sangat penting. Dengan transparansi masyarakat bisa mengetahui dari mana uang kampanye peserta pemilu berasal. Pengelolaan dana kampanye yang transparan berharga demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap caleg dan partai. Bagi peserta pemilu, baik partai politik maupun calon legislatif (caleg), jelas dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. Peserta pemilu pun dilarang menerima dana dari pihak yang tidak jelas identitasnya.
Mengenai antisipasi penerimaan dana kampanye dari sumber asing, KPU membuat aturan yang mengharuskan para penyumbang dana kampanye menyebutkan identitas yang jelas, yakni nama, alamat dan nomor wajib pajak. Peserta pemilu juga wajib melaporkan identitas jelas penyumbang kepada KPU. Jika melanggar hal ini, peserta pemilu dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan pasal 305 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.
Selain bisa dituntut pertanggungjawaban secara pidana, KPU juga akan membatalkan keikutsertaan dan kemenangan peserta yang terbukti menggunakan sumber dana asing dan anonim. Sanksi tersebut berlaku bagi caleg, parpol dan calon DPD. Untuk memantau masuknya asing untuk mendanai kampanye pemilu, KPU akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Laporan Keuangan (PPATK). Kerja sama ini diharapkan mampu menjaga akuntabilitas penerimaan dana kampanye dari peserta pemilu.
KPU-Bawaslu Rawan Diintervensi Asing
Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif, Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA)
Patut diwaspadai bantuan asing yang mengalir ke sejumlah lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu ataupun Kemendagri. Untuk pemilu mendatang bukan hanya caleg dan parpol, tetapi semua yang terlibat dalam pemilu seperti KPU, Bawaslu dan pemerintah juga harus bebas dari sumbangan dana asing. Ingat, dampak dari penerimaan bantuan asing dalam penyelenggaraan pemilu sangat besar. Masyarakat bisa salah memilih figur jika asing melakukan intervensi.
Saya melihat salah satu faktor penyebab kegagalan Pemilu 2009 karena adanya bantuan dana asing yang masuk ke KPU. Masak lembaga asing ikut terlibat dalam pengelolaan Teknologi Informasi KPU. Masak pihak asing harus terlibat dalam urusan data pemilu kita, ini kan rahasia. Sudah dua kali pemilu KPU masih pakai bantuan asing dan kalau di pemilu mendatang terulang kembali, saya jadi bertanya-tanya ini negara apa? Apa KPU nggak belajar dari kacaunya pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Saya mengajak semua pihak agar mewaspadai intervensi asing kepada penyelenggara Pemilu 2014. Apalagi saya melihat anggota KPU dan Bawaslu yang baru terpilih sekarang memiliki kedekatan yang cukup baik dengan sejumlah donatur asing. Melihat komposisi anggota sekarang KPU dan Bawaslu sekarang, kita harus waspada soal kemungkinan terjadinya intervensi asing dalam proses pelaksanaan pemilu nanti.
http://www.rmol.co/read/2013/02/28/1...ran-Di-Pemilu-
Tiga Pos Aliran Dana Rawan Dijadikan ATM Parpol
Senin, 29 April 2013 23:31 | E-mail
Jakarta, MediaProfesi.com � Tingginya biaya anggaran dana yang dibutuhkan bagi setiap peserta partai politik untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014, sehingga rawan terhadap penyalahgunaan anggaran dalam APBN dan APBD, termasuk dari sumber yang haram dan pendanaan dari pihak asing. "Modusnya menggunakan kekuasaan politiknya untuk merampok anggaran negara, baik APBN maupun APBD," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi 'Mencegah Dana Asing dan Dana Haram pada Pemilu 2014', hari ini, Senin (29/4/2013) di Jakarta.
Sementara Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang melihat, terdapat 3 sumber pendanaan yang berpotensi menjadi sumber pendanaan parpol, calon anggota legislatif, dan calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang. Ketiga sumber dana tersebut adalah alokasi anggaran dalam APBN dan APBD, sumber pendanaan dari Perusahaan Negara atau BUMN, dan sumber dana yang berasal dari lembaga pemberi dana asing.
Sebastian menerangkan, sumber pendanaan parpol dalam penyalahgunaan alokasi anggaran dalam APBN dan APBD. Modus ini menjadi hal baru yang perlu diwaspadai. Termasuk bagaimana alokasi anggaran yang dikelola oleh kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh menteri berasal dari parpol. Misalnya saja, kata Sebastian, seperti yang dirilis oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), bahwa perlu diwaspadai alokasi belanja sosial sebesar Rp 73,6 triliun dalam APBN 2013 yang dikelola 10 kementerian yang dipimpin menteri dari parpol. Begitu pun pada alokasi anggaran untuk sektor lainnya perlu dicermati. "BUMN sangat rentan menjadi ATM bagi pendanaan partai, calon legislatif dan calon presiden," ujar Ray.
Pada 2012, seperti dikutip lembaga FITRA, jelas Ray, terdapat 154 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 3,1 triliun, dimana sebanyak 63 kasus dari total senilai Rp 2,5 triliun mengakibatkan kerugian negara. "BUMN sebagai ATM pendanaan parpol tentu bukan isapan jempol. Sebagaimana terjadi dalam kasus mega korupsi pembangunan proyek sarana olahraga Hambalang yang melibatkan salah satu BUMN yang bergerak dibidang konstruksi. Dan juga sumber dana yang berasal dari lembaga pemberi dana asing yang mensponsori lembaga penyelenggara pemilu atau peserta pemilu. Sebuah data menyebutkan, hampir lembaga asing ikut membiayai pemilu," ungkap Ray.
Sumber yang berasal dari pemberi dana asing yang mensponsori lembaga penyelenggara pemilu atau peserta pemilu. Berdasarkan data, kata Sebastian, menyebutkan pada Pemilu 2009 sejumlah lembaga asing ikut membiayai parpol. Total uang yang digelontorkan mencapai USD 30 juta. "Angka ini kemungkinan akan meningkat sejalan dengan membengkaknya ongkos politik pada 2014," tuturnya. Menurutnya, meski lembaga-lembaga pemberi asing kerap memberi dana bantuan jutaan dolar, namun peran mereka juga tetap dikritik karena ikut berkontribusi pada kisruh tahapan pemilu yang diselenggarakan. "Misalnya kritik yang pernah dialamatkan pada IFES dan UNDP. Mereka berulang kali ditegur karena dianggap turut membuat kisruh pemilu di Indonesia," ucapnya.
Direktur Institur Indonesia Hijau, Chalid Maward menambahkan, modus lain yang tidak dapat diungkap, yakni bagaimana parpol menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk mengobral konsensi-konsesi sumber daya alam kepada pihak swasta, baik asing maupun dalam negeri. "Sehingga tak dapat dipungkiri lagi lahan sektor sumber daya alam kerap menjadi ATM bagi pendanaan partai politik," tambahnya
http://mediaprofesi.com/politik/2077...tm-parpol.html
Beginilah Gambaran Kondisi Umum Keuangan dan Bisnis dari Capres Golkar untuk PILPRES 2014, yaitu ARB:
- Capres GOLKAR, Aburizal Bakrie:
- Ical Bangkrut karena Politik?
- TVOne Cs Jadi Aset Kelima Bakrie yang Akan Dijual
- Pilpres 2014: Perjudian Terakhir Capres Golkar Aburizal Bakrie
---------------------------------
Pemilu dan Pilpres Tahun 2004 dan 2009, para politisi dan elit politik yang ikut bermain dalam hajatana nasional itu, umumnya memiliki duit dan harta yang banyak, terutama karena keuntungan atas kepemilikan saham sejuta ummat milik Bakrie waktu itu. Harga saham pun bagus-bagusnya karena IHG BEI waktu itu cenderung terus menaik. Investasi saham dan surat berharga para politisi dan elit politik pada masa itu, memang menggiurkan sekali.
Kini kondisinya beda. Kabarnya hampir tak ada para politisi atau elit politik itu yang mau menyimpan 'tabungan politik'nya berupa dana-dana panas itu dalam bentuk saham atau obligasi atau sejenisnya, karena pergolakan harga saham dan kecenderungan IHG BEI semakin menurun. akibat larinya dana-dana asing sebagai dampai kebijakan the FED menunda pengurangan stimulus alias tapering dan mempertahankan program quantative easing . Lalu mereka menyimpannya dalam bentuk apa? kebanyakan mereke berinvestasi dalam bentuk fulus dollar, emas dan real estate. Hanya saja, keuntungannya (return) tak sebanyak main saham.
Menariknya pula, beberapa Boss Parpol yang ikut Pemilu dan mengajukan Capresnya sendiri, diduga kuat banyak yang mengalami kesulitan keuangan, atau bahkan menuju kebangkrutan dan mejajdi miskin. Setidaknya pundi-pundi mereka semakin tipis. Banyak masyarakat yang mengkikuti berita di media kalau Ical (boss Golkar) saat ini sedang menuju jatuh miskin akibat bisnis kelompok Bakrie terlilit utang. Hal sama juga dialami pembisnis Surya Paloh (boss NasDem). Wiranto juga sama saja, sumber-sumber keuangannya diperkirakan mulai kering untuk pendanaan HANURA, sehingga bersedia saja menerima tawaran Hary Tanoe di posisi kedua di parpol itu. Hary Tanoe memang saat ini adalah konglomerat yang lagi bening-beningnya, yang menguasai banyak asset dan bahkan menjadi salah satu orang terkaya versi majalah Forbes tahun 2013 ini. Wiranto memang sedang dapat hokki dengan masuknya HT ke partainya, sehingga membuat Demokrat menjadi sirik dibuatnya.
Bagaimana dengan Megawati, yang selama 10 tahun konsisten tetap beroposisi? Diduga kuat sama saja dengan elit parpol lainnya yang mulai kering sumber-sumber keuangan partainya, apalagi sepeninggal Taufik Kiemas dimana unit usaha SPBU mereka juga akan mengalami kesulitan. Juga dengan bisnis Prabowo, hampir sama sajalah. Sumber-sumber keuangan bisnisnya mulai mengering, apalagi semenjak harga batubara anjlog dan bisnisnya disektor energi itu mulai merugikan.
Hal sama juga sedang dialami PKS, semenjak KPK membongkar kasus daging berjanggut itu, Rencana partai ini mengumpulkan Rp 2 triliun dari 3 kementerian yang sedang di kuasainya, menjadi gagal total. Yang kaya itu tinggal SBY dan Hatta Radjasa. Meskipun Demokrat diincar kasus Hambalang oleh KPK, kayaknya tak akan berpengaruh bagi kelangsungan partai ini memperkaya pundi-pundinya. Tapi apa bisa dia memanfaatkan moment itu semenjak ada tanda-tanda bahwa PDIP dan Megawati pada akhirnya mulai akan memasang kartu trufnya yang terakhir, yaitu meangajukan JOKOWI sebagai capresnya? Sebab seberapa besarpun dana tersedia, sulitlah melawan popularitas Jokowi.
