Maraknya penembakan terhadap anggota Polisi disebabkan karena berbagai faktor. Salah satunya, dendam dari para pelaku kejahatan, seperti teroris dan juga gembong narkoba. Lantas, bagaimana cara jitu untuk mencegah penembakan terhadap polisi berulang?
Pengamat militer Prof Muhadjir Efendi mengatakan, agar Polisi tidak menjadi sasaran membabi buta oleh gembong narkoba dan jaringan teroris, Pemerintah harus membentuk Joint Task Force. Sehingga, semua tugas-tugas dalam perang melawan Teroris dan Narkoba tidak dibebankan kepada Kepolisian.
"Artinya harus ada sistem yang dibenahi untuk jangka panjang. Sehingga, kejadian polisi jadi sasaran tembak terulang. Ada pemisahan job. Tugas polisi terlalu banyak mulai dari Pemberantasan teroris, perang melawan narkoba, pelayanan masyrakat hingga mengatur lalu lintas," ujar Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini kepada Okezone, Rabu (11/9/2013).
Ia mencontohkan, di Amerika Serikat ada Polisi khusus Narkoba yakni Drug Enforcement Administration (DEA). Lembaga ini terpisah dengan Polisi yang ada di negara tersebut. Berbeda dengan Indonesia.
Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) 88 yang bertugas dalam pemberantasan teroris di bawah institusi Polri juga semakin membuat polisi menjadi sasaran empuk teroris. "Namanya detasemen harusnya heterogen unsurnya. Tidak hanya Kepolisian saja. Nah, sekarang jika gembong Narkoba atau jaringan teroris melakukan serangan balik sasarannya adalah Polisi. Polisi apapun itu pokoknya namanya Polisi," ujarnya.
Dalam detasemen itu seharusnya ada unsur-unsur dari Militer, badan-badan intelejen. Atau lebih konkritnya, menjadi satuan yang independen. "Untuk saat ini, di mata musuh, Polisi dianggap satu satunya pihak yg bertanggung jawab dan menjadi satu satunya target untuk melakukan tuntut balas," tambahnya.
Pria yang pernah mengenyam pendidikan pendek pertahanan negara di Pentagon, USA ini menyebut, adanya Joint Task Force ini lebih mudah di bawah koordinasi menteri dalam negeri (Mendagri). Sistem itu yang harus dilakukan oleh pemerintah agar korban dari pihak kepolisian berjatuhan. "Menurutnya, solusi itu lebih baik daripada harus menempatkan anggota Brimob yang menjaga Polisi lalu lintas saat menjalankan tugas. Sampai kapan aksi itu dilakukan," tukasnya.
sumber
Quote:www.okezone.com
Semoga bermanfaat
Pengamat militer Prof Muhadjir Efendi mengatakan, agar Polisi tidak menjadi sasaran membabi buta oleh gembong narkoba dan jaringan teroris, Pemerintah harus membentuk Joint Task Force. Sehingga, semua tugas-tugas dalam perang melawan Teroris dan Narkoba tidak dibebankan kepada Kepolisian.
"Artinya harus ada sistem yang dibenahi untuk jangka panjang. Sehingga, kejadian polisi jadi sasaran tembak terulang. Ada pemisahan job. Tugas polisi terlalu banyak mulai dari Pemberantasan teroris, perang melawan narkoba, pelayanan masyrakat hingga mengatur lalu lintas," ujar Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini kepada Okezone, Rabu (11/9/2013).
Ia mencontohkan, di Amerika Serikat ada Polisi khusus Narkoba yakni Drug Enforcement Administration (DEA). Lembaga ini terpisah dengan Polisi yang ada di negara tersebut. Berbeda dengan Indonesia.
Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) 88 yang bertugas dalam pemberantasan teroris di bawah institusi Polri juga semakin membuat polisi menjadi sasaran empuk teroris. "Namanya detasemen harusnya heterogen unsurnya. Tidak hanya Kepolisian saja. Nah, sekarang jika gembong Narkoba atau jaringan teroris melakukan serangan balik sasarannya adalah Polisi. Polisi apapun itu pokoknya namanya Polisi," ujarnya.
Dalam detasemen itu seharusnya ada unsur-unsur dari Militer, badan-badan intelejen. Atau lebih konkritnya, menjadi satuan yang independen. "Untuk saat ini, di mata musuh, Polisi dianggap satu satunya pihak yg bertanggung jawab dan menjadi satu satunya target untuk melakukan tuntut balas," tambahnya.
Pria yang pernah mengenyam pendidikan pendek pertahanan negara di Pentagon, USA ini menyebut, adanya Joint Task Force ini lebih mudah di bawah koordinasi menteri dalam negeri (Mendagri). Sistem itu yang harus dilakukan oleh pemerintah agar korban dari pihak kepolisian berjatuhan. "Menurutnya, solusi itu lebih baik daripada harus menempatkan anggota Brimob yang menjaga Polisi lalu lintas saat menjalankan tugas. Sampai kapan aksi itu dilakukan," tukasnya.
sumber
Quote:www.okezone.com
Semoga bermanfaat
